Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam usaha meningkatkan pendapatan, rumah sakit seyogyanya juga diiringi dengan perbaikan mutu layanan kepada pasien baik medis maupun non medis. Pembayaran secara tempo oleh pasien khususnya pasien jaminan pihak ketiga merupakan perwujudan layanan non medis yang diberikan rumah sakit kepada pasien. Namun hal ini akan berimplikasi buruk kepada struktur permodalan rumah sakit jika tidak ditangani secara hati-hati. Data laporan keuangan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 menunjukan bahwa kondisi pendapatan ruinah sakit dalam bentuk piutang perusahaan jaminan rata-rata adalah sebesar 15% dari pendapatan rawat jalan dan rawat Inap, dengan rata-rata periode penagihan piutang selama 19 hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penyebab besarnya saldo piutang dan tingginya periode penagihan piutang dengan menggunakan pendekatan sistem. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penatalaksanaan piutang yang baik belum dilakukan karena terbentur oleh keterbatasan sarana, seperti kurangnya komputer, sistem informasi yang belum terpadu dan kurang jelasnya perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh rumah sakit dengan pihak ketiga. Sehingga hal ini sering mengakibatkan lamanya proses penagihan yang dilakukan. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penetapan prosedur kerja dan kebijakan dalam upaya penagihan piutang, penyediaan sarana komputer berikut keterpaduan sistem informasinya dan pengalokasian benefit khusus kepada karyawan yang melakukan proses penatalaksanaan' piutang, yang kemudian itu semua diarahkan untuk tercapainya penatalaksanaan piutang rumah sakit yang ideal.

---

To Increase its revenue, hospital should provide continuous quality services to its patient in medical as well as non medical services. A temporary payment guaranteed by third parties may become an option for payment. However, this will negatively implicate to the hospital's capital structure if it is not managed carefully. Based on hospital's financial report from the last three years, it has indicated that about 15% of the total revenue is an account receivables. In which and average collection period is 19 days Using system approach, this research aims to explore some indicators causing the increasing number using account receivables as well as its collection period. This is a descriptive and analytical research using direct observation and indepth interview to related departments. This study shows Mekar Sari Hospital has not performed well in management of account receivable. This may cause by lack of computer equipments, management information systems, unclear MoU between hospital and company. These factors may possibly lead to a long period of collecting activities. There are some recommendations given to the hospital such as setting procedures and policy in collecting account receivables, providing computers as well as networking system and allocating attractive benefit for staffs, and all of that should be shoot to ideal acount receivable achievement. Bibliografi : 31 (1977 - 2001)

Abstrak :
ABSTRAK Masalah pembiayaan dalam sektor kesehatan akhir-akhir ini banyak sorotan, baik di luarnegri maupun di Indonesia selesainya "Boom Minyak", resesi ekonomi dunia membawa dampak dalam bidang pembiayaan sektor kesehatan termasuk rumah sakit. Dilema yang dihadapi pihak rumah sakit adalah disatu pihak terjadi keterbatasan pendanaan namun dilain pihak mutu pelayanan dituntut tetap baik. Mau tidak mau rumah sakit harus dikelola sebagai suatu unit sosial ekonomi, maka peranan manajemen keuangan di rumah sakit semakin menonjol. Data mengenai manajemen keuangan rumah sakit di Indonesia tidak banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan, namun dari kenyataan yang ada dapat diingatkan bahwa masalah keuangan di rumah sakit perlu mendapat penangan secara profesional. Budihardja dalam laporan praktek magang (residensi) di Pelayanan Kesehatan Sint Carolus mendapatkan gambaran bahwa masalah manajemen keuangan rumah sakit khususnya Manajemen Piutang Pasien merupakan salah satu masalah yang menonjol. Penelitian ini melakukdn suatu pengukuran pencapaian (performance) dari Manajemen Piutang Pasien Rawat Nginap di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jakarta Timur. Pengukuran pencapaian ini mengunakan pendekatan mutu (quality approach), dimana aspek hasil akhir (out come) menjadi aspek yang diteliti, walupun aspek struktur dan aspek prosesnya juga ditinjau. Pengukuran pencapaian dari sisi aspek hasil akhir ini dilakukan dengan indikator-indikator yang digunakan untuk menilai seluruh fungsi yang terkait didalam Manajemen Piutang Pasien Rawat Nginap, mulaidari pra penerimaan (preadmission) sampai dengan paska. pulang (post discharge) maupun perencanaannya. Teknik pengukuran dengan melakukan telaah kelompok (peer review) yang dilakukan oleh suatu kelompok (peer group) yang dibentuk didalam rumah sakit Mitra Keluarga sendiri. Indikator-indikator yang digunakan ditentukan standarnya oleh kelompok, kemudian hasil pengukuran pencapaian dibandingkan dengan standar yang ditentukan. Kesenjangan-kesenjangan yang ada merupakan masalah yang di pecahkan oleh kelompok melalui siklus pemecahan masalah (problem solving cycle). Kalau hanya melihat piutang sebagai tunggakan pasien paska rawat maka nampaknya prestasi manajemen piutang pasien rawat nginap di Rumah Sakit Mitra Keluarga adalah baik, padahal apabila ditinjau secara menyeluruh dengan konsep piutang secara accrual basis, maka pencapaiannya ternyata kurang dari sejak fungsi prapenerimaan (preadmission), penerimaan (admission) maupun selama perawatan (interim). Hasil penelitian ini menunjukkan kelemahan-kelemahan pada prestasi pencapaian sebelum pasien pulang, maka saran-saran yang diajukan adalah perhaikan fungsi-fungsi tersebut seperti pengadaan formulir pra penerimaan dan formulir penerimaan yang memadai, peningkatan kualitas petugas penerimaan serta penataan struktur dan fungsi bagian penerimaan.

Abstrak :
Bank perlu mengelola risiko kredit yang terkandung dalam portfolio kredit. Salah satu bentuk penilaian risiko kredit dengan menggunakan pendekatan atas dasar numerik adalah credit scoring. Credit scoring merupakan suatu model statistik yang dibangun atas dasar data historis debitur dalam periode waktu tertentu untuk memprediksi probabilitas talon debitur akan default (gagaI bayar) dan umumnya digunakan dalam proses pemutusan kredit. Metode penyaringan calon debitur dengan menggunakan scoring cocok digunakan untuk penyaringan calon debitur konsumtif dengan berbagai keuntungan yaitu mengurangi subyektifitas keputusan kredit, waktu anaiisa lebih cepat sehingga cocok digunakan untuk kredit konsumtif yang jumlahnya massal, bersifat terukur, terdokumentasi dan mudah dikembangkan. Tujuan dari penulisan ini untuk memberi gambaran mengenai pembentukan credit scoring yang dikembangkan oleh Bank X khususnya credit scoring pada kredit kepemilikan rumah (KPR) dan menyusun credit scoring model yang baru sebagai masukan bagi Bank X dalam mengantisipasi perubahan data demografi dan perilaku nasabah kredit konsumtif Bank X sejak implementasi awal model scoring KPR tersebut di tahun 2003. Penulisan difokuskan pada credit scoring model untuk KPR Bank X karena jenis kredit ini mencapai 42 % dari portfolio kredit konsumtif Bank X dan menunjukkan pertumbuhan yang baik. Dari 1908 data debitur KPR Bank X yang berumur 2 - 3 tahun diolah dengan menggunakan logistic regression dan diperoleh model credit scoring baru dengan sebelas variabei yang signifikan terhadap credit scoring model produk KPR Bank X yaitu variabel region, usia, jumlah anak, pendidikan, pekerjaan, tipe perusahaan, income, Debt Service Ratio, Debt to Income, dan Lama Hubungan dengan Bank. Uji terhadap model credit scoring yang dibentuk memberi hasil yaitu nilai Hit Ratio sebesar 82.1 %, yang berarti model dapat mengklasifikasikan sampel dengan correct classification sebesar 82,1 % ke dalam kelompok Good dan Bad , uji Hosmer & f emeshow Significance menghasilkan nilai chi-square 4.532 dengan signifikansi sebesar 0.806 menunjukkan bahwa data prediksi pada model dapat menggambarkan data aktual dan uji KS Statistic menghasilkan nilai sebesar 37.46 % menunjukkan bahwa model ini cukup peka dalam mernbedakan populasi Bad dan Good. Uji terhadap probability of default atas dasar bad rate dari model credit scoring ini menunjukkan bahwa semakin tinggi score yang diperoleh maka probability of default akan semakin kecil. Intepretasi terhadap persamaan credit scoring model mengaitkan tipe talon debitur baik dari data demografi maupun data keuangan dengan nilai bobot skor yang dihasilkan. Pembentukan model credit scoring juga akan memberikan suatu prediksi level acceptance rate kredit dan dengan menetapkan cut off score tertentu maka Bank X dapat memprediksi acceptance rate yang akan diperoleh yang dapat disesuaikan dengan target pencapaian kredit yang sesuai kebijakan ekspansi kredit Bank X. Bila berdasarkan penurunan had rate terbesar, maka cut off score dapat ditetapkan pada selang score 0-20 dengan acceptance rate 81.34 -91.72 %.

---

Credit portfolio risk management is a main issue that bank should address and per formed well. One of the numerical approach measurement of risk that can be used by bank is credit scoring. Credit scoring is a statistic model that is built based on debitor 's historical database in certain period q f time. This model is constructed to predict the probability of debitor's default, and at the moment, widely used by banks in the credit approval decision making process. Scoring screening method is appropriately used to sorting out consumer debitor applicant due to its advantages in reducing credit approval subjectivity bias and shot-tens analysis time. Accordingly, scoring method is suitable to be used for analyzing mass consumer credit that is measurable, document able and easy to develop. The purpose of this paper is to exemplify credit scoring construction developed by bank X; in particular credit scoring on housing loan (Kredit Kepemilikan Rupiah), and composing a new credit scoring model proposition for bank X in order to anticipate changes in demography data and consumer credit's client attitude since its initial KPR credit scoring model implementation in 2003. This paper is focused on bank X's KPR credii scoring model as this type of credit comprise up to 42% of bank X consumer credit portfolio, and showing a constant and promising growth . About 1908 data of 2-3 years Bank X's KPR debitor clients is processed using logistic regression, and a new credit scoring model with ten significant variables has been acquired. namely variable of region, age, number of children, level of education, occupation, type of company, income, Debt Service Ratio, Debt to Income and relationship period with bank. The analysis of this new credit scoring model resulted a 82.1% Hit Ratio, which mean that this model is capable to classify sample into Good and Bad group up to 82.1% of the correct classification. Thus, a 4.532 chi square value of Hosmer & Lemeshow Significance analysis with a 0.806 level of significance implies that model 's data prediction can illustrate an actual and tangible data. Furthermore, the 37.46 % value of KS Statistic analysis exhibits model 's high level sensitivity in differentiating Good and Bad population. Analysis of probability of default of this credit scoring model, using bad rate based test, shows. that the higher the score is the lower probability of default will be. Moreover, credit scoring model equation interpretgtiott links debitor applicant's demography and financial type data with the weighted scored that it produced. The credit scoring model formation will also provide prediction of credit acceptance rate level and accordingly, with a certain cut off score level, bank X can also predict the adjustment of expected acceptance rate with bank X's targeted loan expansion policy. In the condition based on the highest bad rate decreased, cut off score then, could be pegged at the 0-20 interval with acceptance rate 81.3-1 -91.72 % .

Abstrak :
Penulisan Tinjauan Terhadap Penyaluran Kredit melalui Perum Pegadaian dan KUK/M melalui Perbankan ini dibuat karena adanya Krisis ekonomi yang melanda dl Indonesia yang memberikan dampak Iuas terhadap sendi-sendi perekonomian nasional hingga hampir semua industri yang ada terhenti. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengetahui sampai sejauh mana dampak krisis ekonomi terhadap penyaluran kredit yang dilakukan Perum Pegadaian dan Perbankan. Adapun antara kedua Lembaga Keuangan formal diatas ada perbedaannya, yaitu : A. Perum Pegadaian - Prosedur penarikan kredit singkat - Menggunakan hukum gadai dengan jaminan barang bergerak - Pinjaman jangka pendek tetapi dapat diperpanjang - Nasabah individual - Jumlah Penyaluran kredit B. Perbankan - Prosedur penarikan kredit bertahap - Pinjaman dari Jangka Pendek, jangka menengah dan panjang - Nasabah harus berbentuk badan usaha - Jumlah Penyaluran kredit Dari perbedaan diatas, diketahui bahwa : - Untuk saat sekarang penyaluran kredlt dapat dilakukan dengan menggunakan Hasil metode cluster dengan konsep kesejahteraan per individu - Untuk masa yang akan datang penyaluran kredit dapat dilakukan sesuai dengan hasil metode cluster dengan konsep kesejahteraan per Kapita - Peranan Perum Pegadalan lebih baik bila dibandingkan dengan Peranan Perbankan, dalam penyaluran kredit Perbankan menetapkan kriteria khusus untuk Usaha Kecil.

Abstrak :
Metode kepustakaan dan lapangan adalah metode penulis dalam menganalisa Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai Bank. Bank Indonesia yang merupakan sarana pengikatan antara bank penerima FPJP dengan Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP; Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan yang penulis bandingkan dengan perjanjian berdasarkan ketentuan kenotariatan yang menurut hemat penulis perlu adanya beberapa revisi atas kerangka akta (geraamte) yang terdiri atas kepala akta, komparisi, premise, isi akta dan penutup akta sehingga Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP akan selalu terlindungi dari aspek yuridisnya.

Abstrak :
Jaminan Fidusia banyak sekali dipergunakan, tetapi apabila terjadi kredit macet maka pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia sulit dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanan eksekusi objek fidusia serta akibat hukum musnahnya objek fidusia terhadap penyelesaian kredit macet. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kreditur dalam melakukan eksekusi objek fidusia mengalami kendala-kendala yaitu apabila debitur tidak beritikad baik seperti objek fidusia tidak mau diserahkan oleh debitur,objek fidusia telah dialihkan kepada pihak ketiga, nilai objek fidusia berkurang,maka kreditur tetap berhak untuk memperoleh kembali pelunasan atas piutangnya.Pelaksanaan parate eksekusi melalui lembaga lelang mengalami kendala dengan rumitnya prosedur lelang dan tingginya bea lelang dan rendahnya harga lelang, maka parate eksekusi melalui penjualan dibawah tangan banyak dipakai karena menguntungakn debitur dan kreditur dengan memperoleh harga yang tinggi.Jika objek fidusia musnah atau hilang diselesaikan dengan cara mengganti ojek yang hilang tersebut dengan persetujuan kreditur dan debitur. Akan tetapi untuk melindungi kreditur sebenarnya telah ada dalam akta jaminan fidusia bahwa jika objek fidusia hilang atau musnah akan muncul klaim asuransi yang merupakan hak kreditur. Dalam hal objek fidusia nilainya tidak mencukupi dalam pelunasan utang debitur maka debitur tetap bertangghung jawab penuh atas kekurangan dari pelunasan utang tersebut(pasal 1131 KUHPerdata).Kedudukan kreditur terhadap pelunasan benda tersebut adalah konkuren terhadap kreditur lainnya. Perlu juga ditentukan berapa nilai terendah pinjaman uang yang dapat menggunakan jaminan fidusia,karena untuk kredit skala kfecil yang dipergunakan pedagang/industri kecil dirasakan sangat memberatkan apabila ditambah dengan melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia.

Abstrak :
Salah Satu USaha perbankan adalah memberikan fasilitas kredit kepada TVASaioail perorangan dan badan hukum. Dalam proses pemberian kredit ini, baTiVi ifteng gunakan dua bentuk perjanjian kredit: perjanjian kredit baku iai bawah tangan) dan perjanjian kredit akta notaris. Tingkat keabsahan perjanjian kredit di bawah tangan sudah lama dipertanyakan, karena ia dinilai melanggar azas kebebasan berkontrak, dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sedang perjanjian kredit yang dibuat dengan akta notariil pun tidak bisa terlepas dari konsep-konsep baku yang dirancang sendiri oleh bank. Dalam rangka reformasi hukum, perlu dipertanyakan, bagaimana format perjanjian kredit perbankan yang ada saat ini, apakah sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang tersebut? Pertanyaan induk ini dikembangkan lagi menjadi empat pertanyaan berikut: (1) apakah kedua bentuk perjanjian kredit ini telah memberikan hak-hak yang seimbang antara bank dan nasabah? (2) Klausulklausul penting apa saja yang harus dimasukan ke dalam sebuah perjanjian kredit agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban serta posisi para pihak dalam perjanjian kredit? (3) Apakah nasabah debitur telah dilindungi haknya selaku konsumen dalam perjanjian kredit? (4) Bagaimana seharusnya notaris berperan dalam pembuatan akta-akta perjanjian kredit dan akta-akta asessoir lainnya?. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini dilakukan terhadap perjanjian kredit yang berasal dari lima bank umum, yang terdiri dari bank pemerintah seperti BNI, BTN, BRI, Bank Mandiri dan Bank Nagari, dan dua bank umum swasta seperti BCA dan Bank Dagang Bali (BDB) . 11 sampel penelitian ini diambil dari tiga wilayah: Padang, Sambas dan Jakarta. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1)kedua bentuk perjanjian kredit (baku dan notariil) belum memberikan hak yang seimbang antara bank dan nasabah debitur, karena kepentingan bank lebih diutamakan ketimbang kepentingan nasabah debitur; (2)untuk menjamin kesimbangan hak tersebut minimum harus ada 9 klausul penting, yaitu klausul mengenai jumlah hutang, bunga dan provisi, jangka waktu, peruntukan, cara pembayaran, jaminan, asuransi, tindakan yang dilarang (negative clause), penyelesaian sengketa dan domisili hukum; (3)dalam praktek, perlindungan atas hak-hak debitur selaku konsumen belum tercapai sebagaimana mestinya, karena notaris lebih banyak didominasi oleh kepentingan bank; (4)dalam pembuatan akta perjanjian kredit, notaris seharusnya berperan netral, adil dan tidak memihak kepada bank sesuai aturan pasal 17 PJN.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perlakuan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang dihapusbukukan yang mencakup latar belakang, permasalahan dan perbedaan penafsiran antara DJP dan perbankan mengenai piutang tak tertagih pada industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini untuk menunjukkan tentang perlakuan perpajakan penghapusbukuan kredit bermasalah beserta permasalahan yang timbul selama proses penghapusbukuan kredit bermasalah, seperti pajak tidak mengenal hapus buku, kebijakan perpajakan tidak konsisten dalam memakai metode pembebanan kerugian dan tidak ada kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang dihapusbukukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan perbedaan penafsiran antara DJP dan perbankan mengenai 'upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir', pencantuman informasi NPWP debitur pada daftar piutang yang dihapusbukukan dan pencadangan piutang tak tertagih yang telah dihapusbukukan secara komersial. Di akhiri dengan penulis memberikan saran agar peraturan perpajakan melakukan beberapa penyelarasan dengan peraturan perbankan seperti memperbolehkan penghapusbukuan kredit bermasalah sepanjang tidak melebihi 5%, memohon kepada menteri keuangan untuk menghapuskan atau tidak mewajibkan pencantuman NPWP pada daftar piutang debitur yang dihapusbukukan dan membuat peraturan pemerintah yang spesifik mengenai penghapusbukuan kredit bermasalah.

---

This thesis discusses about the tax treatment for bad debt expense are written-off that include background, problem and and differences in interpretation between Directorate General of Taxes (DGT) and banks regarding bad debts in the banking industry. This research is a qualitative descriptive. The results of this thesis to demonstrate the taxation treatment of non performing loans write-off with problems that arise during the process off non performing loans write-off, such taxes are not familiar with write-off, tax policy is inconsistent in using the method of loading losses and there is no legal certainty in tax policy at the loss of bad debts written off. These problems lead to differences in interpretation between DGT and banking regarding 'last or maximum collection efforts', inclusion of NPWP debitor information on the receivables written off list and provision of bad debts written-off in commercial. In the end the author advises tax laws do some alignment with banking regulations such as allowing non performing loans write-off provided they do not exceed 5%, appealed to the Minister of finance eliminate inclusion of NPWP or not require on the list of debtors receivables written off and made ​​specific regulations regarding write-off.

Abstrak :
Studi meneliti pengaruh kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap rasio Non-performing Loan (NPL) bank dengan periode penelitian dari tahun 2012-2022 dengan 23 bank di ASEAN-5. Dengan menggunakan variabel Non-performing Loans (NPL) sebagai indikator untuk mengukur tingkat risiko kredit dan kinerja ESG yang diukur menggunakan ESG combined score, Environmental Pillar Score, Social Pillar Score, dan Governance Pillar Score. Penelitian menggunakan jenis regresi data pandel dengan metode estimasi robust fixed-effect model. Hasil menemukan bahwa kinerja ESG signifikan negatif mempengaruhi NPL bank. Hasil juga menunjukan bahwa semakin besar nilai dari kinerja ESG bank maka mampu menurunkan risiko kredit suatu bank. ......The study examines the effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) performance on the ratio of Non-performing Loans (NPL) of banks with a research period from 2012-2022 with 23 banks in the ASEAN-5. By using the Non-performing Loans (NPL) variable as an indicator to measure the level of credit risk and ESG performance as measured using the ESG combined score, Environmental Pillar Score, Social Pillar Score, and Governance Pillar Score. This study uses Pandel data regression with a robust fixed-effect model estimation method. The results find that ESG performance significantly negatively affects the bank's NPL. The results also show that the greater the value of a bank's ESG performance, the lower the credit risk of a bank.