Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
What rights does an artist have over his creations, the results of his creative pursuit? This article discusses three rights of artist. They are : (a) copyrighta and the contingent issues of what constitutes an original and therefore copyrightsble,work (b) moral rights, covering the rights of atribution and integrity and (c) right to royalties in subsequent sales of the creation....

Abstrak :
Innovation is needed to preserve local culinary clover as a culinary ingredient which becomes one of the elements of the tourist attraction. With the momentum of healthy lifestyle trend in Surabaya, a beverage product is created from local ingredient in surabaya. A clover known in Latin as Marsilea Crenata is usually used as a Pecel Semanggi. Marsilea Crenata is known as herbal medicine. It used to cure sore throat, sprue, and fever. It contains high isoflavones. The herbal drink is created by producing clover powder through the stages of drying using dehydrator. The herbal beverage is produced through experimental stages with dry mix and crystallization method. Sensory test is used to discover about the taste, aroma, color, and texture of the herbal drink. They are acceptable and 53.3% of panelists like it. Nutrition test is conducted in Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya to discover the nutrition facts of the herbal drink. The herbal drink contains of 20,62% ash, 7,31% sugar, 1,16% protein, 6,15% carbohydrate, and energy 38,96 kcal/100 g. In further research other methods can be used such as vacuum drying or freeze drying so that the vitamin content is keep remain. The clover leaf utilization can be optimized by producing an instant herbal drink water clover. Thus teh Kampung Semanggi as one of tourist destinations deserves to receive more attention, particularly from the government.

Abstrak :
ABSTRAK
Penciptaan pengetahuan (knowledge creation) memiliki arti yang sangat strategis dan sekaligus panting bagi perkembangan dunia bisnis belakangan ini. Sebab pengetahuan dapat menghasilkan inovasi dan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Para manajer perusahaan, karenanya harus dapat mengidentitikasi dan membantu perusahaan dalam mengakses berbagai pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka penciptaan nilai secara berkesinambungan. Semakin pentingnya pengetahuan bagi perusahaan dapat dilihat dari perkembangan produk yang dihasilkan. Semakin canggihnya produk baik dari segi isi maupun produksi, telah mengakibatkan landasan bersaing perusahaan pun ikut bergeser pula, yakni semakin mendasarkan pada pengetahuan. Intinya adalah pada pengembangan pengetahuan yang sangat berharga dan sulit ditiru, serta yang dapat menghasilkan keunggulan bersaingsecara berkelanjutan. Meskipun arti pentingnya pengetahuan mendapatkan pengakuan secara Iuas, tetapi tidak banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan bagaimana pengetahuan tersebut diciptakan dan diimplementasikan, terutama pengetahuan tasit (tacit knowledge) yakni pengetahuan yang berakar pada keahlian dan pengalaman yang tertanam di dalam diri setiap individu. Karena itu meski meski diakui pentingnya pengetahuan tersebut bagi keunggulan bersaing perusahaan, tetapi tidak banyak perusahaan yang memperoleh manfaat dari pengetahuan tersebut. Bertolak dari hal itu maka penelitian dilakukan terhadap industri batik. Industi yang banyak mengandalkan pada saat tidak berwujud atau pengetahuan tasit tersebut. Industri batik dipilih juga karena selain memiliki basis akar budaya yang Iuas di seluruh wilayah nasional dan banyak digeluti oleh masyarakat, terutama lapisan bawah, Serta banyak menyerap tenaga kerja. Industri batik juga merupakan produk yang inovatif disamping masih menyimpan potensi yang belum dikembangkan secara optimal. Penelitian ini dilakukan di empat daerah pusat perkembangan industri batik yakni Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon. Empat daerah ini sekaligus mewakili karakteristik batik yang ada yakni Solo dan Yogyakarta mewakili batik keraton, sedangkan Pekalongan dan Cirebon mewakili batik pesisir. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi model penciptaan pengetahuan para perusahaan batik di empat daerah industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dan melibatkan 171 responden yang mewakili masing-masing perusahaan (sample) yang berasal dari sebanyak 220 popuiasi perusahaan batik skala menengah dan besar di empat daerah. Data diperoleh dengan menggunakan metode survey dengan menggunakan daftar pertanyaan. Sedangkan untuk pendalamannya dilakukan wawancara dengan para informan yang dipilih dan mewakili perusahaan mereka masing-masing. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik model persamaan struktural (Struktural Equation Modelling-SEM).Adapun software yang digunakan dalam mengolah data ini adalah Program LISREL (Linear Structural Retations) yersi 8.50. Penelitian dilakukan pada Agustus 2004 sampai dengan Juni 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konversi pengetahuan dari sosialisasi, ekstemalisasi, kombinasi, dan internalisasi dalam perusahaan batik di empat daerah. Konversi pengetahuan inilah yang kemudian menghasilkan pengetahuan baru serta kemudian menjadi pendorong bagi inovasi. Penciptaan pengetahuan di empat daerah industri batik dapat berlangsung karena didukung oleh Iingkungan perusahaan. Terdapat satu variable yang tidak signitikan, yakni variabel pengulangan yang termasuk di dalam kondisi pendukung. Ditemukan pula bahwa proses penciptaan pengetahuan perusahaan berlangsung dengan baik di Pekalongan, kemudian Cirebon, menyusul Yogyakarta dan terakhir Solo. Demikian pula daerah pesisir Pekalongan dan Cirebon Iebih baik dibandingkan daerah keraton Solo dan Yogyakarta dalam hal penciptaan pengetahuan. Sementara itu antara Yogyakarta dengan Cirebon, meskipun keduanya mewakili daerah dengan karakteristik batik yang berbeda, tetapi keduanya tidak berbeda dalam hal penciptaan pengetahuan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan batik yang berada di empat daerah industri batik memiliki berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi perusahaan-perusahaan yang mampu menciptakan inovasi secara terus menerus. Mengingat penelitian ini unit analisisnya perusahaan, maka potensi yang dimiliki perusahaan-perusahaan batik berupa adanya penciptaan pengetahuan, tidak akan mampu memberikan berarti banyak apabiia tidak didukung oleh kondisi Iingkungan (makro ekonomi) yang kondusif.

---

ABSTRACT
Knowledge creation plays an important role in the development of business nowadays because knowledge could generate innovation that could lead into competitive advantages. Therefore the management should be abie to identify and access various knowledge needed for a continuous process of value creating. Even though the importance of knowledge has been widely acknowledged, there is not much study has been done in the correlation to how knowledge is created and implemented especially the one conceming tacit knowledge, a knowledge uniquely owned by one individual that originated from his or her skills and experiences. Therefore, even though the importance of it for company's competitive advantage is already been acknowledge, not many company get benefit from it. This study is focusing in batik industry, because the base of this industry is more into intangible assets or tacit knowledge. It also has a wide cultural basis in Indonesia and takes up a lot of man power. Batik is an innovative product that still hasn't reach its full potential. Therefore with this study we can reveal the importance of tacit knowledge in terms of helping the innovation process in batik industry. The study take place in four batik industry region which is Solo, Yogyakarta, Pekalongan and Cirebon. This four regions are also representing the characteristic of batik. Solo and Yogyakarta are representing ?Batik Keraton? and Pekalongan and Cirebon are representing ?Batik Pesisi|". The objective of this study is to reconstruct a model of company's knowledge creation process in all four industry region. The approach used in this study is ?positivistic". There are 171 respondents who representing each company (sample) originated from middle and large scale batik companies in the four study areas. The data is acquired using questionnaires and in depth interviews with selected companies? representatives. Strukturai Equation Modelling-SEM is used for the data processing and analysis while the software used is LISREL (Linear Structural Relations) 8.50 version. The study took place from August 2004 to June 2005. This study shows that the conversion of knowledge from socialization, externalization, combination and internalization is exist in the batik's companies in all four area. Later on this conversion will lead into new knowledge and becoming the drive for innovation. Knowledge creating processes in all four batik industrial area could take place because it is supported by companies? environment but there is one insignificant variable which is redundancy. It also discovered that company's knowledge creating process is signiticantly found in Pekalongan and then Cirebon, Yogyakarta and Solo. The study also conclude that ?Pesisir" areas, Pekalongan and Cirebon is better than Yogyakarta and Solo in terms of knowledge creating process and found out that even though Yogyakarta and Cirebon is representing different batik characteristic, they both share the same approach in the knowledge creating process. This study is concluding that batik's companies in four industrial areas have the potential to create a continuous innovation process. Considering the unit analysis in this study is company, this potential will not have a significant effect without a conducive macro economy condition.

Abstrak :
Frank O Gehry was born in Toronto, 1929. Undergoing formal training in architecture from the University of Southern California, then went to Harvard Graduate School of Design. He received honorary doctorate degree in architecture from several institutions, and was appointed professor of Yale University. The concept design was heavily influenced by the art of sculpture and painting, his arts and architecture are coming from the same source. Thus the realization of architectural forms of thought can not be separated from the effects of these arts. Imagination which he applied in the design is a dynamic design, life, and energetic both on the shape, color, space and texture of his works. Which he presented the work actually gives freedom to the people to appreciate or to give perception differently depending on their understanding of people who watched (no single understanding).

Abstrak :
Salah satu penyumbang terbesar sector pajak ialah UMKM. UMKM berhak membayar pajak karena UMKM merupakan bentuk dari badan usaha dan memiliki penghasilan usaha. Akibatnya, pendapatan dari UMKM harus dikenakan pajak. Isu utama yang terjadi terkait dengan adanya peraturan omnibus law dimana semua undang-undang jadi satu, seharusnya Undang-Undang terkait perpajakan merupakan lex specialis. Sehingga dikhawatirkan UU Cipta Kerja akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum terutama dalam bidang perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang erat kaitannya dengan pajak, pajak penghasilan, dan pajak UMKM. Dari hasil penelitian menunjukkan, terdapat perbedaan kategori UMKM berdasarkan UU UMKM, PP 7 Tahun 2021 dan dalam hukum pajak. Pengenaan PPh bagi pelaku UMKM harus sesuai dengan kemampuan membayar. Melalui UU Nomor 7 tahun 2021 pemerintah memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan lex specialist dari UU Cipta Kerja, kandungan UU Nomor 7 Tahun 2021 membebaskan PPh bagi pengusaha perorangan yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 500 juta. ......One of the biggest contributors to the tax sector is micro, small, and medium enterprises. Micro, small, and medium enterprises are entitled to pay taxes because they are forms of business entities and have business income. As a result, income from micro, small, and medium enterprises must be taxed. The main issue that occurs is related to the existence of omnibus law regulations, where all laws become one. Laws related to taxation should be lex specialis. So it is feared that the Job Creation Law will cause multiple interpretations and legal uncertainty, especially in the field of taxation. The research method used is doctrinal, using secondary data sourced from primary and secondary legal materials that are closely related to taxes, income taxes, and taxes on micro, small, and medium enterprises. From the results of the study, there are differences in the categories of micro, small, and medium enterprises based on the law on the category of micro, small, and medium enterprises, PP 7 of 2021, and in tax law. The imposition of income tax on micro, small, and medium enterprises must be in accordance with their ability to pay. Through Law Number 7 of 2021, the government aims to harmonize the lex specialists from the Job Creation Law. The content of Law Number 7 of 2021 exempts income tax for individual entrepreneurs who have an income of less than Rp. 500 million.

Abstrak :
Lahirnya undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuntut ketersediaan informasi geospasial sebagai basis data pemberian perizinan investasi di daerah. Ketersediaan informasi geospasial dasar di tahun 2020 masih tersedia 1.9% dari kebutuhan nasional. Tuntutan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial tertuang dalam program prioritas kerja nasional pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Adanya keterbatasan kapasitas organisasi Badan Informasi Geospasial menuntut pengembangan kapasitas dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Informasi Geospasial Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi, analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan kapasitas dan kebutuhan organisasi dalam upaya percepatan penyelenggaraan Informasi Geospasial, meliputi anggaran yang tidak memadai, infrastruktur yang belum optimal, kebutuhan teknologi yang lebih tinggi, kapasitas SDM belum memadai, dan budaya organisasi yang lemah. Strategi pengembangan kapasitas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Informasi Geospasial nasional adalah reorientasi penataan organisasi, penguatan kebijakan dan infrastruktur, program pengembangan kapasitas SDM berbasis kompetensi, penguatan kerjasama dengan stakeholder, dan penguatan budaya organisasi melalui peran kepemimpinan yang optimal. ......The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation requires the availability of geospatial information as a database for granting investment permits in the regions. The availability of basic geospatial information in 2020 is still available at 1.9% of national needs. The demand for acceleration of the implementation of geospatial information is contained in the national work priority program in the national medium-term development plan (RPJMN) for 2020-2024. The limited organizational capacity of the Geospatial Information Agency requires capacity development to be carried out in an effort to meet the needs of the National Geospatial Information. This study uses a post-positivist approach with in-depth interview data collection techniques and documentation studies, qualitative data analysis. The result of this research is that there is a gap in the capacity and needs of organizations in an effort to accelerate the implementation of Geospatial Information, including inadequate budgets, infrastructure that is not optimal, higher technology needs, inadequate human resource capacity, and weak organizational culture. The capacity development strategy as an effort to meet the needs of national Geospatial Information is reorienting organizational arrangements, strengthening policies and infrastructure, competency-based HR capacity development programs, strengthening collaboration with stakeholders, and strengthening organizational culture through optimal leadership roles.

Abstrak :
Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul ketentuan-ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Salah satu ketentuan baru tersebut adalah mengenai hak atas tanah pada ruang atas dan ruang bawah tanah. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi dari ketentuan baru tersebut dan bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah terhadap ketentuan baru tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan baru ini masih belum dapat diimplementasikan secara sempurna karena masih diperlukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan juga Notaris dan PPAT memiliki peran yang penting berkaitan dengan hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah namun beberapa peraturan saat ini masih belum memadai sehingga diperlukan perubahan peraturan. ......Ever since the promulgation of the Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation, there are new provisions that have never regulated before. One of the new provisions regarding land rights on underground space and overground space. This thesis is about how those new regulations can be implemented and how the notary and the official certifier of title deeds involved and what is their responsibilities. This research conducted using the normative method. Based on the result of this research, the new provisions regarding land rights on underground space and overground space for the time being can’t be properly implemented. If the new provisions about to be implemented, there are a few regulations that needed to be amended. The regulations concerning Notary and Official certifier of title deeds also needed to be amended to accommodate the new provisions regarding underground space and overground space

Abstrak :
Untuk meningkatkan investasi di Indonesia maka salah satu upayanya adalah dengan membentuk Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat tentang Satuan Rumah Susun yang dapat dimiliki oleh warga negara asing diatas tanah hak pakai dan hak guna bangunan. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yaitu UUD 1945 dan UUPA. Di dalam UUPA dijelaskan bahwa hak tanah yang diberikan kepada warga negara asing adalah hak pakai dan  ketentuan pemilikan satuan rumah susun oleh WNA menurut UndangUndang Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana pemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana akibat hukum  pemilikan rumah susun oleh WNA ditinjau dari asas nasionalitas dalam UUPA. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini memfokuskan pada kajian atas bahan hukum sebagai sumber data utamanya. Penelitian terhadap bahan hukum primer dilakukan untuk menemukan relasi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain yang terkait kepemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan satuan rumah susun oleh Warga Negara Asing menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dikarenakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan sarusun yang dapat dimiliki orang asing adalah diatas tanah HGB dan Hak Pakai namun UUPA mengatakan bahwa HGB hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan satuan rumah susun oleh WNA berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dikaitkan dengan Asas Nasionalitas dalam Undang – Undang Pokok Agraria tidak terpenuhinya asas nasionalitas sebagai dasar dari pembentukan peraturan terkait pertanahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana asas nasionalitas memiliki tujuan memenuhi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.  ......To increase investment in Indonesia, one of the efforts is to establish a Job Creation Act which contains Flat Units that can be owned by foreign citizens on land with usufructuary rights and building use rights. This is contrary to the constitution, namely the 1945 Law and the Basic Agrarian Law. In the Basic Agrarian Law, it is explained that land rights granted to foreign citizens are the right of use and the provision of ownership of apartment units by Foreign Citizens according to the Copyright Law is not in accordance with the constitution of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution. This study raises the issue of how the ownership of apartment units by foreign nationals in Indonesia is linked to the Copyright Law and how the legal consequences of apartment ownership by Foreign Citizens are reviewed from the principle of nationality in the UUPA. This type of research is a normative research. This study focuses on the study of legal materials as the main source of data. Research on primary legal materials was conducted to find the relationship between one law and another law related to the ownership of apartment units by Foreign Citizens. The results of the study concluded that the ownership of apartment units by Foreign Citizens according to Government Regulation Number 18 of 2021 is contrary to the Basic Agrarian Law because according to Government Regulation Number 18 of 2021 as an implementing regulation of the Copyright Law says sarusun that can be owned by foreigners is on HGB land and Use Rights but UUPA says that Building Use Rights can only be owned by Indonesian Citizens. The legal consequences arising from the ownership of apartment units by Foreign Citizens under the Copyright Law are linked to the Principle of Nationality in Agrarian Law-non-fulfillment of the principle of nationality as the basis of the establishment of land-related regulations in the Copyright Law where the principle of nationality has purpose of fulfilling Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution.

Abstrak :
Terdapat paradoks antara perlindungan lingkungan hidup dengan iuran produksi (royalti) batubara 0% (nol persen) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya aspek resiko kerusakan lingkungan yang harus diperhitungkan Negara pada kegiatan pertambangan batubara maka sebagian dari royalti seharusnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat termasuk salah satunya untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang terdampak kegiatan pertambangan batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, royalti batubara bukan ditambah melainkan dikurangi, padahal ada biaya pemulihan lingkungan (public compensation) yang harus dipertimbangkan atas terganggunya aspek ekologi pada kegiatan pertambangan batubara, yaitu kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat aktivitas penambangan batubara. Seharusnya Negara dalam menentukan nilai royalti batubara mempertimbangkan aspek ekologi tersebut yang mana sebagian dari royalti tersebut dapat dipergunakan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan pemulihan (restorasi) ekosistem termasuk rehabilitasi lingkungan yang terdampak. ......There is a paradox between environmental protection with 0% (zero percent) coal production fee (royalty) in Law No.11 of 2020 regarding Job Creation. The risk existence of environmental damage that must be taken into account by the State in coal mining activities, then part of the royalties should be used as much as possible for the prosperity of the people, including to restore environmental functions affected by coal mining activities. In Law No.11 of 2020 regarding Job Creation, coal royalties are not increased but even reduced, even though there are environmental restoration costs (public compensation) that must be considered for effecting the ecological aspects of coal mining activities, namely environmental and ecosystem damage due to coal mining activities. The State should in determining the value of coal royalties consider the ecological aspects in which part of the royalties can be used to restore environmental functions and ecosystem restoration (restoration), including rehabilitation of the affected environment.