Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan pelayanan masyarakat yang lebih baik dalam otonomi daerah yang Iebih Iuas, sebagai tuntutan reformasi terhadap pelayanan birokrasi daerah kepada masyarakat dalam sepala bidang, termasuk pelayanan transportasi. Tentang pelayanan transportasi ini, hampir seluruh Pemda menghadapi berbagai permasalahan, begitu pula halnya Pemda Kabupaten dan Kota Bogor. Ketidakberdayaan birokrasi daerah tersebut terlihat dari lemahnya SDM, teknologi dan sarana prasarana transportasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil dari transportasi, jelas memberkan penataan ulang dalam tubuh organisasi birokrasi daerah yang perlu melakukan reformasi administrasi negara secara komprehensif dalam meningkatkan kinerja birokrasi daerah di bidang transportasi tersebut.Masalah penelitian ini dibatasi pada "Persoalan reformasi administrasi negara di daerah tentang ketidakmampuan birokrasi daerah meningkatkan kinerjanya dalarn pelayanan transportasi". Pembatasan penelitian ini ada pada bidang administrasi negara, dalam persoalan kinerja birokrasi daerah, sedangkan pelayanan transportasi dipilih hanya sebagai kasus di Kabupaten dan Kota Bogor. Adapun pertanyaan penelitian adalah: "Bagaimana kinerja birokrasi daerah (Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kota Bogor) dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, serta apa kebijakan birokrasi daerah Kabupaten dan Kota Bogor yang terbaik dalam mengatasi masalah pelayanan transportasi".Metode penelitian ini menerapkan pendekatan analisis sistem dinamik yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Desain penelitian sistem dinamik secara substantif akan mengukur kinerja birokrasi daerah di lingkungan Pemda meialui metode system dinamik dan permodelan. Untuk itu diperiukan pendekatan dan mekanisme penelitian dengan mempertimbangkan sifat dinamik yang berubah mengikuti perkembangan waktu. Penulis menganggap sesuai menggunakan metode sistem dinamik dan permodelan karena model sistem dinamik melihat pola kecendrungan sistem berdasarkan analisis sistem dinamik yang nyata dan sangat panting, melalui 8 (delapan) tahap yang ditempuh dalam metode sistem dinamik, yaitu: (1) merumuskan masalah penelitian; (2) permodelan sistem dinamik (Causal Loop Diagram dan Stock Flow Diagram = CLD dan SFD); (3) pengumpulan data dan entry data dalam model (4) simulasi model dinamik (5) validasi model dinamik; (6) analisis sensitivitas; (7) simulasi kebijakan (model sistem dinamik); dan (8) merumuskan kesimpulan.Hasil penelitian ini memperlihatkan data dan fakta tentang lemahnya kinerja birokrasi daerah di Kabupaten dan Kota Bogor, berupa kesemrawutan lalu lintas karena belum optimalnya pengelolaan transportasi. Analisis sistem dinamik menggambarkan kompleksitas permodelan yang tersedia dalam berbagai altematif pilihan Causal Loop Diagram (CLD), kemudian dan berbagai altematif pilihan CUD yang kompleks tersebut ditentukan pilihan dengan melewati proses trial and eror sampai mendekati titik yang paling sesuai tentang kinerja birokrasi daerah di lingkungan Pemda dalam pelayanan transportasi. Berdasarkan proses tersebut maka penelitian ini menerapkan 2 (due) archetype (model baku), yaitu model Fixes That Fail (Perbaikan Sesaat = Perbaikan yang Gagal) dan model Limits to Success (Batas Keberhasilan). Kedua archetype model tersebut, ditentukan dan dipilih dari 8 (delapan) model baku yang kompleks, yang ada dalam program sistem dinamik dan permodelan. Karena sifatnya yang kompleks, kedua model baku (archetype) yang dilipih tersebut mempunyai berbagai probabilitas yang dapat ditampilkan sesuai dengan kondisi dan fakta kinerja birokrasi daerah dalam mengelola transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor. Berbagai probabilitas atau kemungkinan tersebut dapat diprediksikan untuk sekian tahun kedepan tanpa batas, boleh 5 (lima) tahun, 10 tahun, 100 tahun dan seterusnya. Karena itu, model Fixes That Fail (Perbaikan Sesaat Perbaikan yang Gaga') dan model Limits to Success (Batas Keberhasilan) dapat membuat model yang sesuai dengan apa yang dinginkan, berdasarkan kondisi dan fakta 5 (lima) tahun terakhir, maka akan dapat diprediksikan sekian tahun kedepan. Pilihan tersebut sesuai untuk penelitian ini, setelah menyesuaikannya dengan batasan masalah dan kondisi kinerja birokrasi daerah di lingkungan Pemda (dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kota Bogor). Tergambar dalam CLD tersebut, karena badan jalan yang ada terpakai, maka akan menimbulkan inisiatif untuk melebarkan jalan, pada waktu sesaat ini memang dapat mengatasi persoalan untuk sementara, tetapi ketika moda transportasi semakin bertambah dengan berbagai tipe dan jenis kenderaan, pelebaran jalan tersebut menjadi tidak terlalu berarti, karena luas lahan terbatas akan sulit melakukan pelebaran jalan, kecuali dengan menyediakan biaya yang lebih besar. Kedua model tersebut Fixes that Fail dan Limit to Succes yang digambarkan dalam CLD dapat dijelaskan lebih lanjut dalam Stock Flow Diagram (SFD=Diagram Alir), yang lebih menggambarkan kompleksitas permodelan, yang dapat dikaji dan dibahas dari berbagai segi dan berbagai altematif yang mungkin dilakukan, begilu pula halnya kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor. Kompleksitas permodelan dan subsistem pelayanan transportasi yang merupakan transformasi dari archetype model Fixes that Fail, mengambarkan kondisi koordinasi pelayanan transpotasi yang tidak memadai, tidak harmonisnya koordinasi antara birokrasi daerah di Kabupaten dan Kota Bogor, serta lemahnya koordinasi birokrasi daerah dengan jajaran terkait lainnya telah menciptakan koefisien kemacetan yang selanjutnya meningkatkan koefisien penumpang terlantar, hal ini kemudian memperlihatkan rasio kebutuhan transportasi yang tergambar semakin meningkat laju pertumbuhannya. SFD yang menjadi andalan pendekatan sistem dinamik telah membuktikan bahwa kompleksitas yang melingkupi kirierja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi meliputi banyak hal dan kondisi, yang semestinya harus dilihat dan dikaji serta diselesaikan secara sistemik dan holistik, artinya perlu memperhatikan segala aspek dalam segala dimensi, dengan tidak mengabaikan salah satu aspek dan hanya melebihkanlmengutamakan aspek yang lainnya, demikian halnya aspek dan dimensi peningkatan kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor. Selanjutnya archetype model limit to success, memperlihatkan mengubah kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi hanya untuk sementara, karena dibatasi oleh dimensi waktu, dimensi kerampuan biaya, dan dimensi keterbatasan lahan. Salah satu solusi yang ditawarkan model ini hanyalah memperpanjang sifat sementara tersebut dengan memasukkan dimensi prilaku atau aktivitas dari adanya koordinasi birokrasi daerah menjadi durasi waktu yang relatif lebih lama, yaitu dengan memeratakan pembangunan ke seluruh pelosok wilayah sehingga penduduk tidak perlu harus mencari penghidupan ke pusat kota karena hal tersebut juga sudah dapat diperoleh di wilayahnya tanpa harus melakukan perjalanan ke pusat kota di Kabupaten dan Kota Bogor. Konsep yang ditawarkan model ini pada intinya bagaimana mengurangi perjalanan masyarakat, dengan memasukkan dimensi upaya memperpanjang atau memperbesar limit to success yang sedang dihadapi. Bila hal ini dihubungkan dengan pertumbuhan angkutan umum dan kendaraan pribadi akan sangat kontradiksi karena berbanding terbalik dengan tersedianya lahan yang sangat terbatas, sementara angkutan umum dan kenderaan pribadi terus mengalami peningkatan. Hasli simulasi model sistem dinamik memperlihatkan bahwa titik kemacetan sudah mencapai titik jenuh yang memprihatinkan, memerlukan pengelolaan transportasi dengan kinerja yang lebih baik, yang harus dipenuhi oleh birokrasi daerah Kabupaten dan Kota Bogor.Dapat disimpulkan bahwa kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi dipengaruhi oleh hubungan dinamis dari tiga sub-sistem, yaitu demografi, urbanisasi, dan pelayanan transportasi. Unsur-unsur utama atau leverage poin dalam sistem tersebut adalah imigrasi, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ods transportasi pribadi, dan perilaku sosial. Hasil penelitian menunjukkan kinerja birokrasi daerah masih bergerak positif, walaupun dengan kinerja yang lemah. Lemahnya kinerja birokrasi daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor internal birokrasi daerah 1W sendiri, seperti antara lain lemahnya kemampuan SDM, lemahnya koordinasi antar dan antara birokrasi daerah dengan berbagai jajaran terkait di Kabupaten dan Kota Bogor, melainkan juga oleh faktor eksternal yang datang dari luar birokrasi daerah, antara lain karena populasi penduduk yang semakin besar, jumtah lahan yang terbatas untuk pembangunan jalan, serta faktor sosial dalam pelayanan transportasi seperti disiplin para sopir dan pengelola angkutan umum, budaya pedagang kaki lima dan pengelolaan pasar dan sebagainya. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian yang pertama bahwa sistem dinamik hubungan faktor-faktor yang berpengaruh dalam membentuk kinerja birokrasi daerah saling terkait, saling berinteraksi, saling mempengaruhi secara positif atau negatif. Sedangkan jawaban pertanyaan penelitian kedua adalah bahwa kebijakan birokrasi daerah terbaik dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, antara lain dengan mencegah urbanisasi, memeratakan pembangunan, termasuk mengubah desa menjadi kota, sehingga penduduk tidak lagi harus datang ke kota. Saran penelitian ini adalah menerapkan 15 langkah yang diusulkan dan dihasilkan simulasi sistem dinamik penelitian disertasi ini.

---

ABSTRACT

This study was formed by the background of better public services demand in the more extensive local autonomy as reformation demand from various public component about local bureaucracy services for public in every sector, including transportation services. Regarding this transportation services, almost all of local government (Pemda) with its local bureaucracy was facing various problems, and so as the local government of the Regency and City of Bogor. The disability of that local bureaucracy was seen from weak human resources, transportation technology and instrument. The Original Local Revenue / Pendapatan Asli Daerah (PAD) of transportation sector was very limited and clearly need reconsideration and rearrangement in the body of local bureaucracy organization, which was needed to perform state administration reformation comprehensively in improving the performance of local bureaucracy on that transportation sector.

The problem of this study was limited on "The Issue of state administration reformation at outlying district on the scope of inability of local bureaucracy to improve its performance in transportation services. The limitation of this study was on state administration sector about the issue of local bureaucracy performance, whereas the transportation services were selected only as the case of Regency and City of Bogor. As to the question of this study was : "How the performance of local bureaucracy (The Department of Transportation of Bogor Regency and The Department of Traffic and Lane of Bogor City in order to provide transportation services for society) and what is the best policy of local bureaucracy in Regency and City of Bogor to overcome the transportation services problem:

'The method of this study was implementing analysis of dynamic system approach, which was combining quantitative approach with qualitative. The design of dynamic system substantively will measure the performance of local bureaucracy in local government's environment (Pemda) through dynamic system and modeling method. Therefore, the study approach and mechanism was needed by considering the alternating dynamic in nature following the time development. The writer suppose that it was appropriate to use the dynamic system and modeling method to achieve the determined aim in this study; because dynamic system model has looked on the pattern of system tendency based on analysis of dynamic system, which was real and extremely important, through 8 (eight) phases that has been going through in dynamic system method, that were:

(1) formulating study problem; (2) the dynamic system modeling (Casual Loop Diagram and Stock Flow Diagram = CLD and STD); (3) The data collecting and data entry in model; (4) Simulation of dynamic model; (5) validation of dynamic model; (6) sensitivity analysis; (7) Policy simulation .(dynamic system model); and (8) formulating conclusion.

The result of this study has presented data and fact about the weak performance of local bureaucracy in Regency and City of Bogor, in the form of traffic mess, because of transportation management that was not optimal. Analysis of dynamic system, was describing the complexity of modeling and which was available in various alternative choice of Causal Loop Diagram (CLD), and then from those complex CLD alternative choices, the option was determined through trial and error process until it was closed to the most appropriate point regarding the performance of local bureaucracy in. local government's environment (Pemda) on transportation services. Based on that process, therefore this study was limited only by implementing 2 (two) archetype (standard model), i.e. the Fixes that fail Model (Temporary Revision = the Failed Revision) and the Limits to Success Model (Batas Keberhasilan). Both of that two archetype model was determined and selected from the complex 8 (eight) standard model, which was presented on dynamic system and modeling program. Because of their complexity in nature, both of those selected standard model (archetype) had various probability that can be held appropriate with the condition and fact of local-bureaucracy performance on managing the transportation in Regency and City of Bogor. Various of those probability of opportunity can be predicted for some years on future without any limitation, it can be 5 (five) years, 10 years, 100 years, and so on. Therefore, the model of Fixes that Fail (Temporary Revision = The Failed Revision) and the model of Limits to Success (Batas Keberhasilan) can make appropriate model with the expected model, based on the last 5 (five) years condition and fact, then it can be predicted some years on future. Those options were appropriate with this study, after adjusting it with problem limitation and performance condition of local bureaucracy in the local government's environment (in this context, The Department of Transportation of Bogor Regency and The Department of Traffic and lane of Bogor City). It was described on that CLD - because when part of street has been used then it would cause an initiative to widen the street, in the current temporary time, it obviously can overcome problem for time being, but when the transportation mode was more in its amount with various type and kind of vehicle, that street widen became less significant, because of the limited area, it was difficult to perform the street widening, unless providing larger cost. Both of those model, Fixes that Fail and Limit to Success, which have been described in CLD, it can be explained further in Stock Flow Diagram (SFD), which will describe further' complexity of modeling, which can be recite and discuss from various sector and alternative that can be done, so as about the performance of local bureaucracy on transportation services in Regency and City of Bogor. The modeling complexity of the Transportation Services sub-system, which was a transformation of archetype model of Fixed that Fail, was describing the inadequate condition of transportation services coordination, and the coordination between local bureaucracy in Regency and City of Bogor that was not harmonic, and the weak coordination of local bureaucracy with the other related staff has created the traffic coefficient, which increase the coefficient of neglected passenger further, and these things then will show the ratio of transportation need that has been described as increased of its growth rate. SFD which was the reliable dynamic system approach has been proven that the complexity which covering the performance of local bureaucracy on transportation services including many things and condition, which indeed should be seen and assess and solved systematically and holistically, it means that it should note every aspect in every dimension, and should not disregard any aspect and only favor l giving priority other aspect, and so as the aspect and dimension of the improvement of the performance of local bureaucracy on transportation services in the Regency and City of Bogor. Then, the archetype model limit to success has shown alteration of the performance of local bureaucracy on transportation services temporarily, because it was limited by dimension of time, dimension of ability 1 cost, and dimension of field limitation. One of the offered solution by this model was only lengthen that temporary in nature by including the dimension of behavior or activity form the presence coordination of local bureaucracy into the more relative longer of time duration, that was by equalize the development throughout nation, hence the citizen does not need to find any living support to the center of, city, because that thing can be gained in their region without traveling to the center of city in Regency or City of Bogor. It needs transportation management with better performance, which has to be fulfilled by the local bureaucracy of Regency and City of Bogor.

It can be concluded that the performance of local bureaucracy on transportation services is affected by the dynamical relationship of three sub systems, i.e. demography, urbanization, and transportation services. The main elements or leverage point in those system are immigration, development equalization, the growth of private transportation mode, and social behavior. The study result shows that the performance of local bureaucracy is still positively moved, although with a weak performance. The weak performance of local bureaucracy is not only determined by the internal factor of that local bureaucracy itself, such as the weak ability of human resources, the weak coordination with and within local bureaucracy with various staff in Regency and City of Bogor; but also by external factor, such as the growing population, the limited street for street development, and the social factor on transportation services, e.g. the discipline of drivers and manager of public transportation, the culture of sidewalk trader and market management and etc. These should answer the first study question that dynamic system of the relationship of affecting factor on forming the performance of local bureaucracy is related, interacted and affecting each other either positively or negatively. While the answer of the second question of this study is that the policy of local bureaucracy is the best way to overcome the traffic jam, i.e. by preventing urbanization, distributing development including changing the village into city, so that the citizen does not need to come to the city anymore. The suggestion for this study is implementing the 15 steps which have been proposed and simulation resulted of dynamic system of this dissertation study."

"ABSTRAKAdministrasi Negara dalam arti aparatur mempunyai tugas yang semakin berat dalam menyelenggarakan pelayanan publik, terutama pada era otonomi daerah. Pelaksanaan tugas-tugas Administrasi Negara harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang diatur dalam Hukum Administrasi Negara, termasuk di dalamnya Hukum Kepegawaian dan berbagai produk peraturan perundang-undangan lainnya serta sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sayangnya karakter birokrasi yang hirarkis, formalistis dan terspesialisasi seringkali menjadi kendala bagi Administrasi Negara untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien, bahkan rentannya organisasi birokrasi dari pengaruh politik seringkali memperburuk citra kinerja birokrasi yang berujung pada rendahnya kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur birokrasi, baik melalui jalur-jalur yang sudah disediakan dalam aturan kepegawaian maupun melalui inisiatif aparatur untuk meningkatkan motivasi, cara kerja, pendidikan dan sebagainya secara personal. Meski memiliki beberapa kelemahan, kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai tahun 2005 sampai 2009 perlu dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi Administrasi Negara di Indonesia, tentunya jika diimbangi dengan berbagai upaya strategis peningkatan kapasitas aparatur, sehingga nantinya akan membentuk Administrasi Negara dengan kapasitas memadai dan mampu mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat, terjangkau, tidak berbelit-belit dan bersahabat, sehingga akan membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Administrasi Negara. Otonomi Daerah juga memberikan peluang bagi peningkatan kapasitas Administrasi Negara melalui penerapan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting bagi aparatur di daerah, sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif yang didukung oleh data bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Analisis terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan untuk membuat kajian mengenai kapasitas sumber daya aparatur birokrasi menjadi lebih komprehensif."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah distribusi fasilitas layanan publik di DKI Jakarta lebih menguntungkan bagi daerah tertentu dan untuk mengetahui fasilitas apa saja yang tidak terdistribusi secara adil. Fasilitas layanan publik memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, distribusi fasilitas layanan publik harus didistribusikan secara adil sehingga setiap orang dapat menikmati akses yang sama. Penelitian ini menggunakan dua langkah aksesibilitas berbasis ArcGIS dan menerapkan metode untuk memeriksa aksesibilitas spasial dan non-spasial ke 2 layanan publik utama di Jakarta; kesehatan dan pendidikan. Studi ini juga menunjukkan pentingnya mengukur jarak dan akses seakurat mungkin, menggunakan metode analis jaringan, sehingga dapat memberikan representasi yang lebih realistis dari cakupan area layanan masing-masing fasilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kekurangan distribusi fasilitas pelayanan publik, terutama fasilitas Puskesmas. Di mana secara keseluruhan fasilitas Puskesmas hanya memfasilitasi sebanyak 156,941km2 atau 24% dari keseluruhan area Jakarta menggunakan metode jaringan jalan. Temuan juga menunjukkan bahwa distribusi lokasi fasilitas masih terkonsentrasi di pusat kota Jakarta, sehingga orang-orang yang tinggal di pinggir kota tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas layanan publik yang tersedia.

---

The purpose of this study is to determine whether the distribution of public service facilities in DKI Jakarta is more profitable for certain regions and to find out what facilities are not distributed fairly. Public service facilities have an important role to improve the quality of human life, the distribution of public service facilities must be distributed fairly so that everyone can enjoy the same access. This study uses two steps of accessibility based on ArcGIS and applies a method to check spatial and non-spatial accessibility to 2 main public services in Jakarta; health and education. The study also shows the importance of measuring distances and access as accurately as possible, using the network analyst method, so as to provide a more realistic representation of the service area coverage of each facility. The results showed that there was still a lack of distribution of public service facilities, especially public health centers. Where as a whole public health centers only facilitate as much as 156,941km2 or 24% of the entire Jakarta area using the road network method. The findings also show that the distribution of facility locations is still concentrated in the center of Jakarta, so people who live on the edge of the city do not have the same opportunity to use the available public service facilities."

"ABSTRAKStudi ini berfokus pada upaya transformasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi. salah satu bentuknya adalah laporan pertanggung jawaban RT di Jakarta melalui aplikasi Qlue. Implementasi Qlue merupakan kaitan antara teknologi, institusi dan agensi. Penulis mencoba mengkaji mengenai bagaimana proses relasi antara teknologi, institusi, dan agensi dalam mendorong transformasi pelayanan publik di Jakarta melalui pengadopsian teknologi Qlue pada laporan pertanggung jawaban RT. Argumen utama dalam artikel ini adalah proses relasi antara teknologi, institusi dan agensi merupakan faktor yang sangat berperan dalam transformasi pelayanan publik. Artikel ini mencoba mengisi pandangan dari artikel sebelumnya yang hanya memperlihatkan peranan perubahan teknologi dalam transformasi pelayanan publik. Melalui metode wawancara mendalam dan observasi di salah satu wilayah penanganan Qlue terbaik yaitu kelurahan galur. <

---

ABSTRACTThis study focuses on the effort of public services through technology adoption. One of forms is the responsibility report Rukun Tetangga in Jakarta through the Qlue application The implementation of Qlue is how it links between technology, institution, and agency. The author tries to review the process of relation among these three aspects occur to promote the transformation of public services in Jakarta through adoption of Qlue technology for accountability report in RT. The main argument on this article is that the process of relation technology, institution, and agency as they become the main factors in transformation of public services. This article attempts to give different perspective as the other articles with same themes only show the role of the advanced technology in public services. Via the depth interview and observation method in the place that become the sample is in one of the regions which using Qlue in its best way is Kelurahan Galur, Central Jakarta. "

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme koordinasi pelaksanaan pelayanan publik E-KTP di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Focus penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Kecamatan Cibinong dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan koordinasi. Didalam teori koordinasi, terdapat teori mekanisme koordinasi milik Bouckaert, Verhoest and Peters yang dikombinasikan dengan teori mekanisme koordinasi milik Mintzberg. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Adanya dua indikator yang belum tercapai yaitu kurangnya pengawasan atau kontrol dari Pemerintah dan sumber daya manusia yang belum memadai. Dari kedua indikator yang belum tercapai menandakan koordinasi pelayanan publik E-KTP di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor masih belum berjalan dengan optimal.

---

This research to describe the mechanism coordination of public services E-KTP in Cibinong District, Bogor Regency. Focus problem in how the mechanisms that have been made the Cibinong District in coordination with Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of the implementation of public services Electronic KTP. In this research used public services theory and coordination mechanism theory from Bouckaert, Verhoest and Peters that combined with mechanism theory from Mintzberg.

This research uses the methods of positivist qualitative approach, the techniques of data collection with qualitative data by type of descriptive research. There are two indicators that has not been achieved, its lack of supervision or control from the government and inadequate human resource. From two indicators that havent been achieved indicate the coordination of public services E-KTP still not running optimally."

"Penelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi proaktif dan pengaruhnya dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa strategi komunikasi proaktif serta pengimplementasianya yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi dan memaparkan hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi proaktif yang memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik triangulasi data. Teori yang digunakan penelitian ini meliputi strategi komunikasi proaktif (action strategies, communication strategies), media publikasi dan dikaitkan dengan dimensi kualitas pelayanan publik.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi komunikasi proaktif yang diimplimentasikan oleh MPP Kota Bekasi telah optimal disetiap tipologinya dan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik disana. Namun masih diperlukan pengoptimalisasian dalam publikasi informasi pelayanan publik melalui media yang ada sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik dapat lebih maksimal.

---

The research analyse about proactive communication strategy and the influence to improve quality of Public services. The research holds on Public Services Mall of Bekasi City. The reason of this research is to analyse the proactive of communication strategy and the implementation doing in Public Services Mall of Bekasi City and give the evaluation result of implementation of proactive communication strategies which has correlation with the improvement of quality in public services.The research is use Qualitative approach with study case method. The techniques of data collection are consists of interview, observation, library research, documentation, and technique of data triangulation. The theories of this research used are proactive communication strategies (action strategies, communication strategies), media publications and associated dimensions of quality of public services.The research showed that proactive of communication strategy that was implemented by Public Services Mall of Bekasi City was optimize in every typology and have positive influence to improve the quality of public services in Bekasi. Even though, it must need the effort to optimize in public information services by using existing media and hope the improvement of public services quality is more maximum."

"Penelitian ini membahas tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap sistem pelayanan publik Kantor Samsat Cinere . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap pelayanan publik Kantor Samsat Cinere. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelayanan publik dan teori Flower of Service. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan post- positivist yang menekankan pada penggunaan aktivitas yang berpedoman pada disiplin ilmiah serta teori-teori yang berguna sebagai landasan berpikir dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian eksploratif dan deskriptif, murni, cross-sectional, dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaui observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan Samsat Cinere selama masa pandemi Covid-19 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Yang jadi pembeda hanyalah penerapan protokol kesehatan yang sebelum pandemi Covid-19 belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penyelenggarannya, masih terdapat sub-dimensi yang belum dipenuhi Kantor Samsat Cinere dalam memberikan pelayanan selama masa pandemi, yakni sub-dimensi billing dan payment. Hal ini dibuktikan melalui belum adanya surat peringatan pembayaran berbagai macam pajak sebelum waktu tenggat pembayaran, dan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembayaran berbagai macam pajak secara tunai.

---

This research discussed the impact of the pandemic Covid-19 on the public service of Cinere Samsat office’s. The purpose of this research is to analyze the impact of Covid-19 pandemic on the public service of Cinere Samsat Office. Theories used in this research are public service and flower of service theory. This research used a qualitative and post-positivist approach where it depends on the use of activity that relies on scientific discipline and theories used as a building block to answer the research question. This research’s type is explorative as well as descriptive, pure, cross-sectional, and qualitative research which, uses data collection techniques through observation, in- depth interview, and literature study. The result showed that the implementation of Samsat Cinere services during the Covid-19 pandemic does not show significant changes. The Application of Health Protocol around Samsat Cinere is the only thing that differs the current service from the services provided before the Covid-19 pandemic. Meanwhile, there are still a few sub-dimensions that were not implied successfully. Such as, how the Cinere Samsat Office still has not distributed the reminder letter before the public’s due date for paying taxes, and how the public in the Cinere Samsat Office still has not implemented the cashless payment option and still prefers to do their payment activities with cash."

"Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kinerjanya, baik menyangkut fungsi penjamin penerimaan pajak, maupun fungsi pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reorganisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi sebuah kantor yang modem dengan struktur organisasi yang lebih sederhana namun tetap fungsional sesuai dengan tugas masing-masing. Sumber Daya manusia yang ada juga diseleksi agar mendapatkan SDM yang berkualilas.Setelah berjalan satu tahun lebih, reorganisasi tersebut sebaiknya dievaluasi apakah sudah mencapai sasaran. Untuk tujuan meningkatkan mulu pelayanan, sangat perlu diketahui bagaimana pendapat Wajib pajak yang benar-benar merasakan secara langsung dampak reorganisasi tersebul. Untuk mengukur mutu pelayanan digunakan konsep Service Quality yang dikembangkan oleh Parasurahman dan kawan-kawan.Dalam melakukan penelitian ini dirumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu bagaimana reorganisasi KPP yang dilakukan olch DJP mcnjadi KPP Modern, pengaruh reorganisasi tersebut terhadap mutu pelayanan KPP serta apa saja yang menjadi hambatan KPP dalam melakukan reorganisasi tersebut.Penelitian dilakukan dengan cara membuat kuesioner yang akan diisi oleh wajib pajak KPP PMA Dua yang menjadi sampel untuk mengukur mutu pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak tersebut dalam 5 dimensi ServQual sebelum maupun sesudah reorganisasi yang dilakukan oleh KPP PMA Dua serta melakukan wawancara dengan narasumber yang diberikan oleh pihak KPP PMA Dua. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yaitu studi literatur.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa reorganisasi yang dilakukan meliputi perobahan struktur organisasi, mutu SDM yang ada di KPP, dan peralatan dan sistem administrasi yang lebih modern. Sedangkan menurut data kuesioner diperoleh hasil bahwa terdapat pcngaruh yang signifikan dalam mutu pelayanan antara sebelum reorganisasi dengan sete!ah reorganisasi. Artinya Wajib pajak meniiai mendapatkan mutu pelayanan yang baik setelah dilakukan reorganisasi dibandingkan sebelum reorganlsasi yang cukup baik. Secara Prosentase. Peningkatan terbesar adalah untuk Dimensi Assurance scbesar 15.56% kemudian adalah dimensi reliability scbesar 13.35% dan menggunakan paired samples t-test didapat hasil yang signifikan.Oleh karena itu reorganisasi ini merupakan proses yang panjang sehingga diharapkan karyawan KPP PMA Dua dituntut agar bersifat profesionalisme dan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak terutama untuk indikator penyimpanan dokumen, kemampuan memberikan rasa aman, pengetahuan petugas pajak, mengulamakan kepentingan wajib pajak serta memahami kebutuhan wajib pajak karena masih ada responden yang menjawab kurang baik mutu pelayanan yang diberikan olch karyawan KPP PMA Dua.

---

Various effort already done by Directorate General of Taxation to improve its performance, concerning function guarantor of acceptance of tax, and also service function to Taxpayer. One of the effort taken is doing reorganizations tax office ( KPP) become a modern office with more simple organization chart but remain to be functional as according to each duty. Existing human resource also selected to getting Human Resources which with quality.

After walking more than one year, the reorganizations need to evaluated by reached target. For the purpose of upgrading service, it is important to know how taxpayer opinion which directly affect the reorganizations To measure quality of service used concept of Service Quality developed by Parasurahman and friends.

In doing this research, the nrain problems formulate become several things that is how KPP reorganization done by DIP become Modern KPP, influence of the reorganization to quality of service of KPP and also any kind of becoming resistance of KPP in doing the reorganimtion.

Research conducted by making questioners to fill by taxpayer of KPP PMA Two becoming sample to measure quality of service felt by the taxpayer in 5 dimension of Servqual before and also after reorganization conducted by KPP PMA Two and also interview with guest speaker given by side of KPP PMA Two. Research is also conducted by using secondary data that is literature study.

Pursuant to result of research obtained by result of that reorganization which is cover change of organization chart, quality of SDM exist in KPP, and more modern administrate system and equipments. While according to data of questioners obtained by result of that there are influence which is significant in quality of service between before reorganization with alter reorganiration- Its meaning of Taxpayer assess to get quality of better service after reorganization- ln Percentage, the biggest increasing in quality of services is assurance 15.56% foliowed by Reliability 13.35% and using paired samples t-test, we got significant result.

Therefore this reorganization represent long process is so that expected by employees of KPP PMA Two to show professionalism in everything they do to serve the taxpayer and keep trying to upgrade passed to service is taxpayer specially on document or data being saved, ability to give security to the taxpayer so taxpayer will feel secured to have transaction with KPP PMA Two, Tax Employee knowledge, and understanding taxpayer needs because there is still respondents who is answer not so good the quality of service which is already given by employee at KPP PMA Two."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pelayanan berbasis online ini muncul dikarenakan terdapat  kesulitan pada pelayanan terdahulu, antara lain prosedur yang berbelit-belit, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang tidak menentu. Pemerintah di tuntut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan perizinan. Untuk itu, pemerintah Kota Depok  menerapkan pelayanan perizinan berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan di Kota Depok. Skripsi ini menjelaskan penerapan pelayanan perizinan berbasis online dan apa saja hambatan yang terdapat dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan e-government, dimana pada tahap analisis akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip e-government.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelayanan perizinan berbasis online khusus IUP dan TDP sudah baik. Penerapannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip e-government. Adapun hambatan dalam penerapnnya adalah masalah waktu, sosialisasi, dan infrastruktur (jaringan internet). Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki infrastruktur (jaringan internenet).

---

This study discusses the Analysis of Online Licensing Services in the One-Stop Integrated Services and Investment Services of Depok Government: A Case Study of Trading Business Permit Services and Company Registration. This online-based service arises because there are difficulties in previous services, including complicated procedures, length of time needed, and uncertain costs. The government is demanded to make improvements to the licensing service system. For this reason, the government applies online-based licensing services to facilitate the public in accessing licensing services in Depok.

This thesis explains the application of online-based licensing services and the obstacles in its implementation. This research is a descriptive study with a positivist approach. The technique of data collection is done through interviews, observation, and literature studies. The theory used is the theory of public services and e-government, where at the analysis stage will be adjusted to the principles of e-government.

The results of the study showed that licensing services based online specifically IUP and TDP were good. The implementation has been carried out in accordance with the principles of e-government. The obstacles to implementing it are the problems of time, socialization, and infrastructure (internet network). The recommendations given are to improve infrastructure (internet network) and improve socialization to the community."