Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia sebagaimana dikenal oleh dunia internasional merupakan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya berasal dari sektor kehutanan. Hal ini dapat dijadikan alasan mengapa berbagai korporasi asing berlomba untuk datang ke Indonesia. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh korporasi kebanyakan melanggar hukum dan undang-undang dan pada akhirnya korporasi asing tersandung masalah hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh korporasi asing dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan antar-negara karena telah terbukti berdasarkan pernyataan pihak kepolisian melakukan pembakaran lahan dan hutan. Fenomena berlanjut serta berimbas dengan terjadinya bencana kabut asap. Berdasarkan fakta yang ada, korporasi asing juga dilibatkan dan memenuhi unsur untuk dikatakan melakukan kejahatan transnasional. Beririsan dengan kejahatan transnasional, perusahaan asing dengan serta merta divonis melakukan kejahatan lingkungan antar-negara. Hasil dalam tulisan karya akhir ini mengungkapkan bahwa korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan transnasional.

---

Indonesia is internationally known as a country with abundant natural resources, which one of those comes from forestry sector. This is one of the reasons why many foreign corporations compete to take over Indonesia rsquo s forestry. However, most of these works have been done illegally, hence causing those foreign corporations to stumble upon legal issues in Indonesia. These kinds of work are categorized as inter state environmental crimes since it has been proven referring to the statement of Indonesian Constabulary. These illegal works had also caused further effect of forest fires. Based on fact, these foreign corporates are also categorized as transnational criminals. With transnational crimes, foreign companies are immediately convicted of inter state crimes. The results in this final paper reveal that corporations involved in forest and land fires are forms of transnational crimes.

Abstrak :
Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan BKPM menerbitkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. Peraturan ini mensyaratkan konversi anak perusahaan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) menjadi PT PMA. Hal ini membawa reaksi yang cukup keras dari PT PMA di Indonesia oleh karena peraturan tersebut tidak membuat tolak ukur kepemilikan tertentu untuk menentukan status PMA untuk sebuah perusahaan di Indonesia. BKPM akhirnya merubah peraturan tersebut dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013. Peraturan tersebut menghapus kewajiban konversi dalam waktu tertentu untuk anak perusahaan PT PMA. Akan tetapi, peraturan tersebut tetap tidak megatur khusus mengenai penentuan status PT PMA untuk anak perusahaan PT PMA. Tulisan ini akan membahas mengenai status PT PMA untuk anak perusahaan di Indonesia setelah berlakunya Perka BKPM No.12 Tahun 2013. Selanjutnya pengaturan ini akan dibandingkan dengan pengaturan di negara India dan Australia, untuk kemudian dianalisis mengenai konsekuensi dari masingmasing aturan. Dalam tulisan ini juga akan dilihat implikasi dari status PMA untuk anak perusahaan di Indonesia dibandingkan dengan India dan Australia. Pokok permasalahan tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian yuridis normatif beserta perbandingan dengan negara lain. Analisa perbandingan tersebut nantinya akan menghasilkan usulan pengaturan dari negara lain yang mungkin dapat diberlakukan di Indonesia.

---

In 2003 Indonesian Government Issued Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. This regulation requires the conversion for subsidiary of the company limited foreign capital investment (PT PMA) into foreign capital company (PT PMA). It brought a reaction that loud enough from foreign investment company in Indonesia, because this regulation does not make certain benchmark of ownership to determine the status of foreign investment company in Indonesia. Indonesia finally change the regulation with Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. This Regulation remove the obligation of the conversion in a particular time to a subsidiary of foreign investment company (PT PMA). But the regulation is still not spesifically about the determination for subsidiary of foreign investment company (PT PMA). This paper will talk about the status of foreign investment company for the companies in Indonesia after the enactment of Perka BKPM No. 12 Tahun 2013. Then this arrangement will be compared with the arrangement in the state of India and Australia, to then analyze about the consequences from each of the rules. In this paper will also be seen the implications of the status of foreign investment company (PT PMA) for the subsidiary of companies in Indonesia compared with India and Australia. The main issues is to be answered uses the method of juridical normative research and comparison to other countries. Analysis on the comparison will produce a regulation from another country which could perhaps adopt in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran perpajakan. Kepemilikan asing diukur dengan tiga cara yaitu persentase kepemilikan saham oleh investor asing, signifikansi persentase kepemilikan asing, dan jumlah anggota dewan direksi yang merupakan warga negara asing. Pengukuran penghindaran perpajakan yang digunakan adalah Accounting Effective Tax Rate (ACCETR), Accrual Cashflow ETR (ACFETR), dan Cashflow ETR (CFETR). Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan indeks Kompas 100 selama periode tahun 2013 ? 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase kepemilikan asing memiliki memiliki pengaruh yang signifikan pada ACCETR dan CFETR. Pada kepemilikan asing yang signifikan dengan batas threshold PSAK 15, pengaruh terhadap penghindaran perpajakan adalah signifikan pada ACCETR dan CFETR. Pada keterwakilan Direksi asing, pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran perpajakan terjadi pada ACCETR dan ACFETR.

---

This study aims to assess the effect of foreign ownership on tax avoidance. Foreign ownership is measured in three ways: the percentage of share ownership by foreign investors, the significance of the percentage of foreign ownership, and the number of board members who are foreign nationals. Tax avoidance is measured by Accrual Effective Tax Rate (ACCETR), Accrual Cashflow ETR (ACFETR), and Cashflow ETR (CFETR). The study uses sample of firms listed on Kompas 100 index over the period 2013 - 2015. The results showed that the percentage of foreign ownership variables has a significant influence on ACCETR and CFETR. Significant foreign ownership which is defined using 20% threshold based on PSAK 15 has a significant effect on tax avoidance of taxation which is measured by ACCETR and CFETR. The presence of foreign director in the Board of Directors has a positive significant influence and positive impact on tax avoidance which is measured by ACCETR and ACFETR.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada kedudukan kreditur korporasi asing sebagai pemegang Hak Tanggungan yang mendapatkan pengalihan piutang atas nama (cessie). Dalam konteks kepailitan, hal tersebut dapat memunculkan sengketa, sebagaimana ditemukan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan subjek Hak Tanggungan karena adanya pengalihan piutang atas nama (cessie) kepada korporasi asing dan peran Notaris/PPAT dalam pembuatan akta cessie dan pencatatan Hak Tanggungan karena adanya cessie. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa korporasi asing tidak dapat menjadi subjek Hak Tanggungan yang dibebankan di atas tanah Hak Milik karena berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 21 ayat (1), hanya Warga NegaraIndonesia yang dapat mempunyai Hak Milik, sehingga pengalihan piutang atas nama tersebut menjadi batal demi hukum. Adapun akta cessie yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak memiliki jaminan kebendaan karena objeknya tidak bisa dikuasai. Selain itu PPAT juga tidak dapat mendaftarkan Hak Tanggungan yang diperoleh dari cessie karena subjek cessie adalah korporasi asing. ......The research focused on legal standing of foreign corporate creditor as mortgage holder obtaining the transfer receivables on behalf of cessie. In the context of bankruptcy, this led to disputes, as found in the case of Commercial Court Decision at the Central Jakarta District Court number 86/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. The issues raised in this study were regarding the legal standing of the subject of Mortgage Rights obtained from the transfer of cessie to foreign corporations and the role of a notary/ PPAT in arranging cessie deed and recording the Mortgage due to the cessie. This normative juridical research used secondary data collected through literature study and analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that foreign corporations cannot be the subject of Mortgage that was imposed the proprietary land, as based on the provisions in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), Article 21 paragraph (1), only Indonesian Citizens can have Ownership Rights, so that the transfer of receivables in that name is null and void. The cessie deed arranged by a notary does not have material guarantees since the object cannot be controlled. In addition, PPAT also cannot register Mortgage obtained from cessie because the subject of cessie is a foreign corporation.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan pembatasan kepemilikan asing terhadap penanam modal asing yang merupakan limited partners dalam private equity fund berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan kepemilikan asing belum berlaku secara efektif terhadap penanam modal asing dari private equity fund. Meskipun, secara normatif yuridis, pembatasan kepemilikan asing seharusnya berlaku terhadap penanam modal asing dari private equity fund, secara praktik, pembatasan kepemilikan asing tidak berlaku terhadap penanam modal asing tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis examines how restrictions on foreign ownership apply to foreign investors that are limited partners in private equity fund under Law Number 25 of 2007 regarding Investment. This thesis is a normative legal research using a qualitative approach. The result of the research shows that restrictions on foreign investment have not effectively applied to foreign investors in private equity practice yet. Although restrictions on foreign investment should have legally applied to such foreign investors, in fact the restrictions did not apply to such foreign investors at all.