Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Jaminan fidusia pada hak cipta merupakan suatu hal yang tegolong baru di Indonesia. Hal ini membuat banyak pihak mulai dari pelaku industri kreatif hingga industri jasa keuangan harus mengambil sikap terkait hal ini. Tidak adanya aturan yang tegas dari pihak regulator membuat kondisi ini menjadi area yang kabur dan dapat merugikan semua pihak. Di sisi lain bentuk dukungan terhadap indutri kreatif yang mengedepankan hak kekayaan intelektual salah satunya adalah hak cipta sudah semakin banyak.

 

---

Fiduciary guarantee of copyright is a new thing in Indonesia. This makes many parties ranging from creative industry players to the financial services industry have to take a stand in this regard. The absence of strict rules on the part of the regulator makes this condition a vague area and can be detrimental to all parties. On the other hand, forms of support for creative industries that prioritize intellectual property rights, one of which is that copyright has increased.

 

Abstrak :
Penelitian tesis ini meneliti mengenai hubungan antara NFT dengan hukum hak cipta, seperti tindakan melakukan minting terhadap ciptaan yang bukan haknya. Menganalisa dari kasus foto rektor ITB yang disematkan NFT sebagai bentuk protes. Permasalahan yang dianalisa dalam penelitian ini adalah apakah setiap orang dapat melakukan minting, apakah tindakan minting aset yang bukan haknya merupakan pelanggaran hak cipta, dan bagaimana penegakannya jika terjadi pelanggaran hak cipta berkaitan dengan NFT. Analisa Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan. Bahwa setiap orang dapat melakukan minting karena kemudahan yang disediakan marketplace. Kegiatan minting terhadap aset yang bukan ia pemegang haknya merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang melanggar hak ekonomi penggandaan dan pengumuman, serta melanggar hak moral. Bahwa penegakan penghapusan NFT nyatanya sulit dilakukan mengigat sifat blockchain yang kekal sehingga upaya penegakan yang dapat dilakukan ialah menghalangi akses ke NFT yang melanggar bersangkutan. ......This study examines the relationship between NFT and copyright law, such as actions against works that do not belong to them. Analyzing the case of the ITB Chancellor's photo attached by the NFT as a form of protest. The problems analyzed in this study are whether anyone can print, whether the act of making assets that are not their right is a copyright infringement, and how to enforce it if there is a copyright infringement related to NFT. Analysis This research was carried out in the literature. That anyone can do printing because of the convenience that the market provides. Mining activities for assets that are not the right holder is a copyright infringement that violates the economic rights of copying and publication, as well as a violation of moral rights. That the removal of NFTs is in fact difficult given the immutable nature of blockchain so that enforcement efforts can be made to restrain access to infringing NFTs.

Abstrak :
ABSTRACT
Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan objek fidusia. Namun, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum bisa mengakomodasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan pembayaran utang. Untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan hukum jaminan Indonesia agar dapat mengakomodasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan, Penulis memelajari bagaimana hukum jaminan Amerika Serikat dan Inggris mengatur hal yang sama. Penulis menemukan bahwa hukum jaminan Indonesia memiliki banyak kekurangan dibandingkan hukum jaminan Amerika Serikat dan Inggris, baik dari segi eksekusi, pendaftaran, penjaminan ulang, bentuk jaminan, peran pengadilan, luasnya objek jaminan, dan hak moral, yang menyebabkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan sulit dilakukan di Indonesia.

---

ABSTRACT
Section 16 (3) of Law Number 28 Year 2014 on Copyright regulates that copyright can be used as collateral in fiduciary security. But, the regulation in Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Security cannot accomodate the use of copyright as collateral. To decide what Indonesian law needs to accomodate the use of copyright as collateral, The Writer learned how American and English law regulate the same matter. The Writer found out that Indonesian secured transactions law is deficient compared to American and English secured transactions law regarding enforcement/execution, filing/registration, multiple security interests, form of secured transactions, role of court, type of collaterals, and waiver of moral rights, which make the use of collateral in Indonesia difficult.

Abstrak :
Realita yang terjadi sekarang ini, iklan, terutama iklan televisi, merupakan sarana pemasaran yang memegang peranan penting, bahkan utama, dalam mempromosikan suatu produk atau servis yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan menggunakan jasa Biro Iklan dalam menghasilkan iklan produk atau servisnya. Dengan demikian, terciptalah sebuah karya cipta iklan televisi yang merupakan bagian dari objek perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Selain Hak Cipta, berdasarkan pengaturan dalam UUHC tersebut, pelaku karya cipta juga mendapatkan perlindungan, yakni berupa Hak Terkait, di mana dalam karya iklan televisi yang menjadi topik skripsi ini, seorang model juga memperoleh perlindungan Hak Terkait tersebut. Dalam penelitian yang menganalisa dan mengkaji Kontrak Kerja Sama Pembuatan Iklan Televisi antara Perusahaan dengan Biro Iklan dan Kontrak Kerja Sama Pembuatan Iklan Televisi antara Biro Iklan dengan Model, penulis bermaksud untuk menemukan jawaban atas masalah penting, yakni mengenai bagaimana perbandingan pengaturan Hak Cipta atas Iklan Televisi dan perlindungan Hak Terkait Model Iklan berdasarkan UUHC dan berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Dari penelitian kepustakaan yang telah dilakukan ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait yang diberikan oleh UUHC berbeda dengan pengaturan dalam Kontrak Kerja Sama.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang keterkaitan antara ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian. Keterkaitan yang dimaksud adalah dalam hal pembatasan jangka waktu Perjanjian Pengalihan Hak Cipta yang berakibat pada posisi para pihak dalam perjanjian. Tesis ini membahas lebih lanjut mengenai prinsip keseimbangan dalam perjanjian dan bagaimana implementasinya dalam perjanjian pengalihan Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan bersifat deskriptif, karena kajiannya berfokus kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This Thesis elaborates the correlation between the provisions of article 18 of Indonesia Copyright Law Number 28 of 2014 and the Principle of Freedom of Contract. The correlation refers to the term limitation of the Copyright Transfer Agreement which affect the position of the parties in the agreement. This thesis discusses further the principle of equilibrium in the agreement and how it is implemented in the Copyright transfer agreement. This research is a normative-empirical and descriptive, because the study focuses on the provisions of the legislation.