Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang jaminan fidusia yang biasanya digunakan oleh kontraktor berupa piutang atas beberapa termin proyek dan pendapatan atas hasil penjualan yang akan dimasukan ke dalam suatu rekening penampungan escrow acount , serta fidusia bangunan yang dijaminkan dalam Kredit Konstruksi. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administarsi Hukum Umum perihal pemberitahuan tentang objek jaminan fidusia menyatakan bahwa termin proyek, asuransi, rekening tidak termasuk kategori benda. Oleh karena itu dibuatlah perjanjian fidusia untuk piutang pendapatan dan gadai atas rekening penampungan rekening escrow nya dan bangunan yang dijaminkan secara fidusia sedang dalam proses pembangunan, adapun ijn-ijin pelaksanaan penjaminan cukup sulit diperoleh dari pihak terkait. Walau demikian kedua penjaminan ini cenderung menjadi favorit bagi para debitur kontraktor. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai praktek pelaksanaan perjanjian fidusia dalam perjanjian kredit konstruksi dan kendala bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian penjaminan pada kredit konstruksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptis analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada praktek pelaksanaan penjaminan atas perjanjian kredit konstruksi adalah dengan cara memberikan kuasa cair dan/atau blokir rekening serta pernyataan tambahan mengenai kepemilikan/kondisi bangunan oleh debitur sehingga tidak terjadi fidusia berulang dan semenjak diberlakukannya pendaftaran fidusia secara online, beban tanggung jawab pihak notaris menjadi semakin besar.

---

ABSTRACT
This thesis discusses fiduciary collateral which is usually used by the contractor in the form of receivable for several project terminals and income from the sale that will be entered into an escrow account, as well as fiduciary of building which is pledged in Construction Credit. Based on the Circular Letter of the Director General of General Legal Administration concerning notification of the fiduciary guarantee object states that the project terminals, insurance, accounts are not subject to the category of objects. Therefore, a fiduciary agreement for income and payable accounts receivable of the escrow account and the fiduciary pledged buildings are in the process of development, while the implementation permits are quite difficult to obtain from the parties concerned. However both these guarantees tend to be favorites for contractor debtors. The subject matter in this thesis is about the practice of implementing fiduciary agreements in construction credit agreements and constraints for the parties in the creation of guarantee agreements on construction credits. The research method used in this paper is using normative juridical research method, which is analytical descriptive with qualitative approach. The results of research indicate that the practice of guarantee implementation of construction credit agreement is by giving liquid authorization and or account blocking and additional statement about the ownership condition of building by debtor so that there is no repeat fiduciary and since the enactment of fiduciary registration online, the notary gets bigger.

Abstrak :
Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Guna memberikan kepastian hukum, sebelum pembuatan AJB, salah satu kewajiban PPAT adalah pemeriksaan kesamaan data yang ada pada sertipikat dengan yang ada pada kantor pertanahan. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggung jawaban PPAT atas AJB No. 250/2012 dan AJB No. 251/2012 yang cacat hukum, dan Apakah Putusan No. 451/PDT/2015/PT. BDG juncto Putusan No. 381/PDT.G/2014/PN.BDG sudah tepat menurut ketentuan pertanahan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika PPAT melanggar kewajiban pemeriksaan kesesuain sertipikat dengan data yang ada pada kantor pertanahan, maka PPAT dapat diberikan teguran tertulis ataupun peringatan tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan. PPAT bertanggung jawab secara perdata, serta moril, dan secara pidana jika terbukti melakukan pelanggaran baik karena sengaja maupun kelalaian. Putusan No. 451/PDT/2015/PT. BDG juncto Putusan No. 381/PDT.G/2014/PN.BDG PPAT kurang tepat menurut ketentuan pertanan di Indonesia, seharusnya PPAT dapat dimintakan ganti kerugian bukan karena PPAT sebagai pihak dari akta, tetapi atas perbuatan melawan hukum akibat kelalaiannya yang dilakukan PPAT yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. ......Transitional land rights must be evidenced by a deed of sale and purchase made before PPAT, such deed used as the basis registration the transfer of rights over land that aims to give legal certainty to the new rights holder. In order to provide legal certainty, prior to manufacture deed of sale and purchase, one of the PPAT obligations is the examination of similarity existing data on the existing certificate with the land office. The main problem in this thesis is how is accountability of PPAT on AJB No. 250 2012 and AJB No. 251 2012 legally flawed, and do Verdict 451 PDT 2015 PT. BDG jo with Decision No. 381 PDT.G 2014 PN.BDG own right under the terms of the applicable land in Indonesia. This study is a normative juridical using secondary data. The analysis showed that if PPAT violate obligations suitability examination certificate with the data that existed at the land office, then PPAT can be given a written warning by the Head of the Land Office. PPAT responsible civilly and morally and criminally if proved to have violated either intentionally or due to negligence. Decision No. 451 PDT 2015 PT. BDG jo Decision No. 381 PDT.G 2014 PN.BDG PPAT are less appropriate according to the land law in Indonesia,PPAT should not be requested compensation for PPAT as part of the deed, but on an unlawful act committed due to negligence PPAT that cause losses for others.

Abstrak :
Jual beli adalah salah satu cara pengalihan hak atas tanah di Indonesia. Prinsip jual beli berdasarkan hukum positif kita adalah terang dan tunai. Dalam perkembangan di masyarakat yang semakin kompleks ini semakin banyak bentuk transaksi jual beli tanah yang semakin rumit dikarenakan satu dan lain hal melibatkan jumlah uang yang sangat besar maupun terdapat kepentingan atau motif lain yang tersembunyi dari pihak penjual dan/atau pembeli yang secara tidak langsung dapat memperbesar kemungkinan terlanggarnya prinsip terang dan tunai dalam jual beli tanah sehingga menghambat pelaksanaan jual beli. Untuk mengakomodir permasalahan seperti itu, terdapat lembaga hukum Pengikatan Jual Beli PJB sebagai jembatan menuju akta jual beli. PJB dapat dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik membuat akta PJB nya. Pada umumnya pembayaran angsuran/tahap akhir dari uang jual-beli akan diikuti dengan penandatanganan AJB di hadapan PPAT. Bagaimana peran Notaris dalam suatu proses pra jual beli guna melindungi kepentingan baik dari penjual atau pembeli sebagaimana dalam kasus PT.Putra Bandara Mas melawan Harun Sebastian dan pihak Notaris sesuai amanat Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum? Metode yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan metode penelitian ini, penulis hendak menganalisa peran Notaris dalam proses pra jual beli tanah dan sejauhmana perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli. ...... Sales and Purchase is one of the other procedures of land rights transfer in Indonesia. The principle of sales and purchase according to our law is fair and cash. In the development of an complex society, there are more complicated sales and purchase of land transaction forms because of one way or another are involving some large amount of money or there is another interest or motive which is hidden from the seller and or the buyer that indirectly can increase the possibilitity to broke the fair and cash principle in sales and purchase of land thus inhibiting the sales and purchase implementation. To accommodate those problem, there is a legal institution called Preliminary Sales And Purchase Agreement PJB which is serves as a link to the sales and purchase deed. PJB can be made in the form of an authentic deed. The Notary as a public officials which is authorized to make the authentic deed is make the PJB deed. Generally the payment of the final installment of the sales purchase will be followed by the signing of the sales purchase deed in front of the PPAT. How is the role of the Notary in the proccess of the sales purchase in order to protect the interest both from the seller and the buyer as seen in the case of PT.Putra Bandara Mas Vs Harun Sebastian and the Notary according to the instructions from the Notary Act which is obliging the Notary to act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguard the interest of those involved in the legal act The methods used in the preparation of this thesis is a normative juridical research method that is legal research done by researching library materials or secondary data. With this methode, the author want to analyze the role of the Notary in the process of land sales and purchase and to determine the legal protection for the seller and the buyer.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Bobied GuntoroNPM : 1506697012Program Studi : Pasca SarjanaJudul : Penawaran Participating Interest Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kepada Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016. Tesis ini membahas tentang penawaran dan pengelolaan Participating Interest 10 oleh Kontraktor kepada BUMD ldquo;PI 10 rdquo; baik pengaturan mapun implementasinya sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 sepuluh persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ldquo;Permen ESDM 37/2016 rdquo; . Penawaran PI 10 sebelum diterbitkannya Permen ESDM 37/2016 belum memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional atau daerah. Belum optimalnya penawaran PI 10 tersebut dikarenakan pendanaan yang dibutuhkan untuk pengambilan PI 10 cukup besar, sehingga pada akhirnya Pemerintah Daerah atau BUMD bermitra dengan Badan Usaha swasta dengan pola bagi hasil yang tidak menguntungkan bagi BUMD dan berpotensi menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan PI 10 . Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Terbitnya Permen ESDM 37/2016 dapat menjadi terobosan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan penawaran dan pengelolaan PI 10 kepada BUMD, yaitu bagi kemandirian kemampuan keuangan BUMD, kepastian hak Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan antar Pemerintah Provinsi, namun juga dapat mendukung solusi permasalahan perizinan daerah. Terobosan-terobosan yang dilakukan tersebut secara legalitas formal perlu diberikan landasan hukum yang sesuai di tingkat peraturan yang lebih tinggi sehingga memenuhi landasan yuridis dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.Kata kunci: PI 10 , BUMD dan Kontraktor.

---

ABSTRACT
Name Bobied GuntoroStudent Number 1506697012Program Post GraduateTitle The Offering of Participating Interest by Contractor To The Local State Owned Company Under The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016.This thesis discusses about the offering and management of Participating Interest 10 by Contractor to BUMD PI 10 either under regulation or implementation before and after Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Gas, especially since the issuance of Regulation of Minister of Energy and Resources Mineral Power Number 37 Year 2016 concerning Terms of Participating Interest of 10 ten percent of Oil and Gas Contract Area ESDM Regulation 37 2016 . The offering of 10 PI prior to the issuance of ESDM Regulation 37 2016 has not provided optimal benefits for national or regional interests. The non optimal PI 10 is due to the funding required for 10 PI is high enough, so in the end the Regional Government or BUMD partnered with Private Enterprise with a profit sharing pattern that is unprofitable for the BUMD and potentially generate moral hazard in the management of PI 10 . This thesis uses normative juridical research because it focuses on literature research that essentially examines the principles of law, systematic law, and legal synchronization by way of analyzing it. The publication of ESDM Minister 37 2016 can be a breakthrough not only to overcome the problems of offering and management of 10 PI to BUMD, that is for the independence of BUMD 39 s financial capability, certainty of the right of the District Government, Provincial Government and inter Provincial Government, however also to support solution for local license problem. Such breakthroughs in legal perspective need to be given appropriate legal basis at higher regulatory level so as to fulfill the juridical basis of the validity of a regulation. Key words PI 10 , Local State Owned Company, and Contractor.