Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderung melahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalan pemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing. Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahan baru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakala saat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yang dipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melalui sistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yang bermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruh outsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biaya perpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Hal ini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaan mengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksi pidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuan yang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaan sendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan seperti Disnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untuk pencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritas kerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponen strukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisi kelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titik itulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians, in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The Government to protect the balancing of right and obligation between a businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages, contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a result, a regulation of employment that equipped with the structural component (disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural victimitation to an outsourcing worker is happening.

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan sistem outsourcing menjadi suatu yang dilematis dimana praktek outsourcing merupakan salah satu daya tarik dalam berinvestasi dan juga merupakan salah satu jalan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, namun di lain sisi pelaksanaan outsourcing ini merugikan pekerja/buruh outsourcing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana perkembangan konsep pelaksanaan outsourcing khususnya pada sisi tanggung jawab perusahaan. Dan penting juga untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan outsourcing yang berlaku oleh perusahaan ditinjau dari Undang- Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Yaitu pemerolehan data-data dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, terutapa Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa peraturan perundang-undangan kita belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing. Masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sering kali merugikan pekerja/buruh mulai dari perusahaan outsource yang tidak memiliki status hukum yang jelas hingga pada perusahaan pemberi pekerjaan yang berbuat curang untuk menggunakan tenaga outsource tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, berbagai kerugian yang dialami oleh pekerja/buruh outsourcing, namun pekerja/buruh tidak dapat berbuat banyak mengingat tingginya angka pengangguran dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Outsoucing merupakan salah satu daya tarik dari investasi dan salah satu cara dalam mengurangi angka pengangguran. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan suatu kebijakan terhadap sistem outsourcing dimana sistem ini akan memastikan perlindungan kepada pekerja/buruh namun tidak juga merugikan perusahaan sebagai pembuka lapangan kerja.

---

ABSTRACT Outsourcing system implementation becomes dilematic wherein this activity is an allure in investation and also a way to decrease unemployment number in Indonesia, in contrast the outsourcing enforcement is unfavourable to the workforce/labour. The purpose of this research is to determine the development of outsourcing implementation concept, especially in company responsibilities. Furthermore, it is also aim to ascertain on application of outsourcing provision which stands within the company be reviewed by Employment Statute Number 13 of 2003. Juridical normative method is being used as the research methodology. Means, data collection of this research is based on Statute Legislation, particularly Employment Statute Number 13 of 2003. As the result of this research, researcher discovers that our Statute Legislation is not giving adequate legal protection for outsourcing labours. There are so many violations which harm the labours, such as unofficial outsourcing provider and outsourcing workforce exertionwhich infringe the regulations. Therefore, numbers of noxiousness are experienced by the outsourcing labours, yet they can do nothing since there are more unemployment than jobs available. Outsourcing is an allure in investation and also a way to decrease unemployment number in Indonesia. It is Government responsibility to create a policy on outsourcing system which favourable to both outsourcing labour and provider.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai outsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil. ......This thesis discusses the transfer of employment relationship within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court's Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of labors in accordance with Indonesian labor regulations. Then, will be followed by the discussion of outsourcing and transfer of employment relationship. The discussion in this thesis is written based on the juridical normative method with a descriptive-analytics approach dan used secondary data. The data collection technique used in this research is document studies and interviews with practitioners. The result of the study found that the transfer of employment relationship will occur if there are violations of regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there are violations of outsourcing provisions and there is uncertainty regarding the granting of labors' rights. To ensure the protection of labors' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and transfer employment relationship in more detail.

Abstrak :
ABSTRAK Latar belakang dari penelitian ini adalah trend yang berkembang di kegiatan bisnis di Indonesia dimana dalam rangka untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production) perusahaan-perusahaan menggunakan sistem outsourcing. Ketentuan Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 64 s.d. 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK). Kemudian pemerintah pada tanggal 14 November 2012 mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (PERMEN 19) yang pada saat ini banyak menimbulkan polemik antara pengusaha dan pekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama pengaturan outsourcing pasca PERMEN 19, kedua pengaturan dan implementasi PERMEN 19 di perusahaanperusahaan pengguna outsourcing, dalam hal ini difokuskan kepada PT Unilever Indonesia Tbk (Perusahaan). Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan mengenai outsourcing pasca PERMEN 19 dikaitkan dengan UUK sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi Perusahaan di kemudian hari. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan menekankan pada penggunaan data primer berupa hasil wawancara dengan pihakpihak terkait dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama PERMEN 19 mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam UUK. Dengan diberlakukannya PERMEN 19 mengakibatkan hanya ada lima macam kegiatan jasa penunjang yang dapat dialihdayakan ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Perusahaan telah melaksanakan ketentuan PERMEN 19 dengan baik dan melakukan segala upaya-upaya yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan PERMEN 19.

---

ABSTRACT The background of this research is due to the growing trend in Indonesia business activity where in order to reduce their costs of production companies use outsourcing system. Regulation on outsourcing in the Indonesian employment law is divided into 2 (two) ie. business process outsourcing and employment provider services as stipulated under Article 64 to 66 of Law No. 13 of 2003 on Manpower (Labor Law). On 14 November 2012, the government then issued the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 19 of 2012 on the Requirements for Transfer of Partial Work Implementation to Other Companies (PERMEN 19) which at this moment has created problem between employers and workers. The purpose of this research is to determine, firstly, the regulation on outsourcing following the issuence of PERMEN 19, secondly, the implementation of PERMEN 19 in outsourcing user companies which in this matter it is focused on PT Unilever Indonesia Tbk (the Company). The third is to seek information on the efforts that the Company has made in implementing the provisions on outsourcing following the issuance of PERMEN 19 in relation to the Labor Law in order to mitigate any legal problems for the Company in the future. This thesis uses juridical empirical methods with an emphasis on the use of primary data in the form of interviews with the stakeholders and secondary data. From the research it can be concluded that firstly PERMEN 19 set further clarification regarding the terms of employment that can be outsourced to other companies as stipulated in the Labor Law. The enactment of PERMEN 19 limits five types of supporting service activities that are allowed to be outsourced to a service worker/laborer provider company. The Company has carried out the provisions of PERMEN 19 well and does all necessary measures to comply with the provisions PERMEN 19.

Abstrak :
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam pembangunan sektor ekonomi, tenaga kerja menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi disamping faktor-faktor pendukung lainnya. Pemberlakuan perjanjian kerja merupakan alternatif yang terbaik, sebab merupakan wahana bagi hubungan kemitraan yang memungkinkan masing–masing pihak saling memahami dan menghormati peranan serta hak dan kewajibannya. Perbedaan yang terjadi antara teori dan pelaksanaan sering menjadi permasalahan dalam penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam hal pembidangan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh. Perbedaan pembidangan ini tentunya juga akan menimbulkan perbedaan terhadap hak, kewajiban serta perlindungan hukum yang didapat bagi mereka yang melakukan perjanjian kerja tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi pada pekerjaan satuan pengamanan pada PT.Gedung BankExim Jakarta. Pada perusahaan ini, mempekerjakan pekerja/buruh satuan pengamanan yang terdiri atas pekerja/buruh tetap dan pekerja/buruh kontrak outsourcing yang terikat pada bentuk perjanjian kerja yang berbeda dengan pengusaha pemberi kerja. Perbedaan bentuk perjanjian kerja yang dilakukan, tentunya akan mengakibatkan pula perbedaan dalam hal hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian kerja tersebut. Perlindungan tentunya wajib diberikan terhadap pihak pekerja/buruh, khususnya pekerja/buruh outsource yang berada dipihak yang lemah dan sering dirugikan akibat sistem hukum perburuhan yang ada sekarang ini. Perlindungan terhadap pekerja/buruh diberikan oleh Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maupun perlindungan yang diberikan dalam perjanjian kerja tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. ......Within realization in national development, labor has important role and position as an actor and as an objective to the development it self. In economic development sector, labor was one of the important component to pushing economic progress beside any other support factor. Put the labor aggrement to be effective was the best alternatif, because it was a medium to have a friendship relation that make eachside understand and respect his role along with his rights and obligation. The different between the theory and the practical it has been a problem for the application of laboring law in Indonesia, specialy in sort of working chategory that the workers do. This different chategory also can cause a different chategory also can cause a different concerning in rights, obligation and also law protection for them who do this kind of labor aggrement. One of them it happens to security work at PT.Gedung BankExim Jakarta. This company, employ security workers consist of permanent workers and Outsourcing contract workers that being bound to a different kind of labor aggrement with the entrepreneur workgiver. The different kind of labor aggreement that they do, also can cause the different about rights and obligation from eachside that being bound in this labor aggrement. Protection must be given to workers, specialy outsource workers that in the weak side and ussually suffer the most because of the labor law system that prevails this day. Protection to worker given by act number 13 (theerteen) year 2003 about laboring and also protection given on the labor aggrement. Research method that would use by the writter is a literature method that have yuridis normatief characteristic.

Abstrak :
Alih daya yang biasa dikenal dengan outsourcing merupakan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Alih daya merupakan salah satu sistem di ketenagakerjaan yang dibentuk untuk memperluas lapangan kerja karena masih banyaknya pengangguran di Indonesia. Namun, permasalahan muncul ketika praktik alih daya menjadi disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi pekerja/buruh alih daya dengan tidak memenuhi hak-haknya dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oknum perusahaan alih daya memanfaatkan kekosongan peraturan yang saat itu alih daya masih terbilang baru. Dengan adanya permasalahan mengenai alih daya di Indonesia, penulis mencoba membuat perbandingan dengan sistem hukum Islam karena Islam memandang urusan ketenagakerjaan harus memberikan pengaruh positif dalam perekonomian. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam serta norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan alih daya dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia relatif lengkap, di mana pengaturan tersebut membagi alih daya ke dalam 2 dua jenis yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Sedangkan dalam hukum Islam mengatur mengenai alih daya yang disebut ijarah. Pada pengaturan ijarah dapat mempertimbangkan prinsip ijarah yang berkaitan erat dengan rukun dan syarat sebagai landasan pelaksanaan akad, prinsip perlindungan hak pekerja/buruh, dan prinsip sifat kepastian hukum dari akad/perjanjian tertentu di mana pekerja/buruh tidak boleh dialihkan kepada orang lain dalam posisi atau pekerjaan tertentu. Bahwa dengan prinsip yang ada pada ijarah, pemerintah dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk mengisi kekosongan peraturan. ...... Alih Daya commonly known as outsourcing is submission of some work to other parties. Outsourcing is one of labor system that are made for expand more job vacancy because there is lots of unemployment in Indonesia. However, the problems appears when outsourcing implementation misused by companies that exploitation the outsourcing worker by not comply their rights and contravene the applicable laws and regulations. Unscrupulous companies take advantage of new regulations that have some gap, so some people or companies make use of it. With the problem of outsourcing in Indonesia, author tries to make comparisons with Islamic Law because Islam sees employment matters as having a positive influence in the economy. Research on this thesis is done by using normative juridical research method which refers to the legal norms contained in Islamic Law as well as the norms contained in the regulations. Outsourcing regulations in Indonesia labor law are more comprehensive, where the outsourcing divides into 2 two types of job chartering and provision of labor services. While in Islamic Law regulate the outsourcing known as ijarah. Ijarah may consider the principles of terms and conditions as the basis of employment, the principle of workers rights, and the principle of certainty from contract where worker cannot shift their position or other job to other people. So, government can consider it to help Indonesia outsourcing regulation with the principles of ijarah.