Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Chiropractic sejatinya merupakan bentuk dari kegiatan pengobatan tradisional yang mana bertitik fokus diagnosa, perawatan, dan pencegahan penyakit-penyakit pada sistem neuromuskuloskeletal serta dampak dari penyakit tersebut terhadap kesehatan secara umum yang di dalamnya terdapat penekanan pada teknik-teknik manual, termasuk penyesuaian dan/atau manipulasi sendi, dengan fokus khusus pada subluksasi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk dapat mengetahui terkait pengaturan dan juga bagaimana perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas chiropractic yang merugikan konsumen. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan informasi terkait chiropractic yang mana menarik minat masyarakat namun masih tidak jelas diketahui terkait keamanan, pengaturan dan juga pengawasan atas pengobatan tersebut. Berangkat dari hal tersebut muncul beberapa rumusan masalah antara lain: (1) Pengaturan terkait jasa pengobatan tradisional di Indonesia terkhususnya pengobatan chiropractic; (2) Perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap konsumen atas praktik chiropractic, serta upaya hukum yang dapat diajukan atas praktik yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Peneli Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif,pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Dilakukan perbandingan dengan Amerika Serikat yang mana diketahui telah ada pengaturan dan pedoman secara lengkap dalam Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 dan Mercy Center Guidelines. Kedudukan pemberi layanan terapi chiropractic atauchiropractor berdasarkan hukum kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana Chiropractic tergolong sebagai pengobatan tradisional. Kedudukan hukum klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan chiropractic, dapat dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan komplementer dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer. Selain itu diketahui bahwa pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic di klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu secara administrasi, pidana, maupun perdata. ......Chiropractic is actually a form of traditional medicine activity which focuses on the diagnosis, treatment and prevention of diseases of the neuromusculoskeletal system and the impact of these diseases on health in general in which there is an emphasis on manual techniques, including adjustments and/or manipulation. joints, with a particular focus on subluxations. The background of this research is to be able to find out about regulations and also how legal protection and legal remedies can be taken by consumers for chiropractic that is detrimental to consumers. This needs to be done considering the development of information related to chiropractic which attracts public interest but is still not clearly known regarding the safety, regulation and supervision of this treatment. Departing from this, several problem formulations emerged, including: (1) Regulations related to traditional medical services in Indonesia, especially chiropractic treatment; (2) Consumer protection and accountability chiropractic practices, as well as possible legal remedies for practices that cause harm to consumers. Researchers The research was conducted by researchers using juridical-normative methods, descriptive research types, qualitative approaches, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tools used were literature studies and interviews. A comparison was made with the United States where it is known that there are complete arrangements and guidelines in the Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 and the Mercy Center Guidelines. The position of a chiropractic therapy serviceprovider or chiropractor based on health law can be found in Law no. 17 of 2023.The legal status of clinics and health service facilities providingchiropractic services can be categorized as complementary health service facilities in theRegulation of the Minister of Health Number 15 of 2018 concerning the Implementationof Complementary Traditional Medicine. In addition, it is known that the legal responsibilities of chiropractic service providers in clinics and health care facilities are administrative, criminal and civil.

Abstrak :
Chiropractic sejatinya merupakan bentuk dari kegiatan pengobatan tradisional yang mana bertitik fokus diagnosa, perawatan, dan pencegahan penyakit-penyakit pada sistem neuromuskuloskeletal serta dampak dari penyakit tersebut terhadap kesehatan secara umum yang di dalamnya terdapat penekanan pada teknik-teknik manual, termasuk penyesuaian dan/atau manipulasi sendi, dengan fokus khusus pada subluksasi. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk dapat mengetahui terkait pengaturan dan juga bagaimana perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas chiropractic yang merugikan konsumen. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan informasi terkait chiropractic yang mana menarik minat masyarakat namun masih tidak jelas diketahui terkait keamanan, pengaturan dan juga pengawasan atas pengobatan tersebut. Berangkat dari hal tersebut muncul beberapa rumusan masalah antara lain: (1) Pengaturan terkait jasa pengobatan tradisional di Indonesia terkhususnya pengobatan chiropractic; (2) Perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap konsumen atas praktik chiropractic, serta upaya hukum yang dapat diajukan atas praktik yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Peneli Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif,pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Dilakukan perbandingan dengan Amerika Serikat yang mana diketahui telah ada pengaturan dan pedoman secara lengkap dalam Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 dan Mercy Center Guidelines. Kedudukan pemberi layanan terapi chiropractic atauchiropractor berdasarkan hukum kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana Chiropractic tergolong sebagai pengobatan tradisional. Kedudukan hukum klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan chiropractic, dapat dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan komplementer dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer. Selain itu diketahui bahwa pertanggungjawaban hukum dari pemberi layanan chiropractic di klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu secara administrasi, pidana, maupun perdata. ......Chiropractic is actually a form of traditional medicine activity which focuses on the diagnosis, treatment and prevention of diseases of the neuromusculoskeletal system and the impact of these diseases on health in general in which there is an emphasis on manual techniques, including adjustments and/or manipulation. joints, with a particular focus on subluxations. The background of this research is to be able to find out about regulations and also how legal protection and legal remedies can be taken by consumers for chiropractic that is detrimental to consumers. This needs to be done considering the development of information related to chiropractic which attracts public interest but is still not clearly known regarding the safety, regulation and supervision of this treatment. Departing from this, several problem formulations emerged, including: (1) Regulations related to traditional medical services in Indonesia, especially chiropractic treatment; (2) Consumer protection and accountability chiropractic practices, as well as possible legal remedies for practices that cause harm to consumers. Researchers The research was conducted by researchers using juridical-normative methods, descriptive research types, qualitative approaches, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tools used were literature studies and interviews. A comparison was made with the United States where it is known that there are complete arrangements and guidelines in the Chiropractic Medicare Coverage Modernization Act of 2022 and the Mercy Center Guidelines. The position of a chiropractic therapy serviceprovider or chiropractor based on health law can be found in Law no. 17 of 2023.The legal status of clinics and health service facilities providingchiropractic services can be categorized as complementary health service facilities in theRegulation of the Minister of Health Number 15 of 2018 concerning the Implementationof Complementary Traditional Medicine. In addition, it is known that the legal responsibilities of chiropractic service providers in clinics and health care facilities are administrative, criminal and civil.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hak-hak konsumen jasa tranportasi berbasis aplikasi atau sistem elektronik Go-Jek dari segi keselamatan, keamanan dan privasi serta akibat dari pencantuman klausula eksonerasi dalam term of service. Dengan semakin berkembangnya teknologi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang murah, cepat, aman, dan praktis, melahirkan suatu inovasi dalam bidang jasa transportasi yang berbasis aplikasi atau sistem elektronik Go–Jek yang menggunakan alat motor sebagai alat transportasi dan layanan internet sebagai sarana untuk melakukan pemesanan. Namun lahirnya inovasi tersebut belum didukung dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang melindungi hak konsumen dari segi keselamatan, keamanan dan privasi. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan–undangan, buku, dan beberapa jurnal serta berita. Sehingga dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan bahwa diperlukan suatu peraturan yang dapat melindungi hak – hak konsumen jasa transportasi berbasis aplikasi atau sistem elektronik Go–Jek dari segi keamanan, keselamatan, dan privasi. ......This research aims to determine the extent of the protection of consumers rights of transportation services based applications or electronic systems Go-Jek in terms of safety security and privacy as well as a result of the inclusion of the exoneration clause in the terms of service With the development of technology and the increasing demand of transportation is cheap fast safe and practical Bring in to an innovation in the field of transportation services based applications or electronic system Go Jek of using the motorcycle as a means of transport and Internet services as a means to book However the birth of these innovations have not been supported by the development of regulation that protects the rights of consumers in terms of safety security and privacy Under Article 4 of Consumer Protection Act No 8 of 1999 Information and Electronic Transactions Act No 11 Year 2008 and Road Traffic and Road Transport Act No Law 22 of 2009 there are rights consumer and the obligations that must be met by businesses in business This research is a normative legal research by using secondary data such as regulations books journals and news So that the results of this research it was concluded that address that need a regulation that protects the rights of consumers of transport services or applications based electronic system Go-Jek in terms of security safety and privacy.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep GO-FOOD, serta untuk memahami permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam transaksi GO-FOOD dan bagaimana hukum memandang permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku. Hasil dari penelitian yaitu ditemukannya beberapa permasalahan hukum yang dapat merugikan pengguna jasa GO-FOOD. Sehingga sudah seharusnya pihak PT GOJEK Indonesia dapat membuat regulasi atau kebijakan yang dapat melindungi bagi pengguna jasa (konsumen) GO-FOOD.

---

ABSTRACT
This paper discuss about the concept of Go-Food, and how to understand the legal problem of that finance transaction, and hows the Indonesia law regulates it. This legal research uses normative juridical approach with secondary data from regulations and books. The result of this research is  there are some legal problems with GO-FOOD transaction that harming the users of GO-FOOD. So PT GOJEK Indonesia should make regulation / policy to protect the users of GO-FOOD.

Abstrak :
Dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines membawa konsekuensi bagi konsumen, dimana ganti rugi yang diberikan kepada konsumen pemegang tiket yang belum sempat menggunakan tiketnya adalah berupa saham kepemilikan dalam Mandala Airlines. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa Mandala Airlines belum memberikan perlindungan yang semestinya bagi konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari uraian ditas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi yuridis bagi kepentingan konsumen dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Untuk menjembatani kondisi konsumen dengan posisi tawar yang lemah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat diperlukan, sedangkan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hukum yang tersedia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. ......Suspension of Payment of Mandala Airlines brings consequences for consumers, where the compensation provided to the consumer ticket holders who have not had to use the ticket is in the form of stock ownership in Mandala Airlines. From this case study obtained results that Mandala Airlines has not given proper protection for consumers in accordance with that stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. From the description, this research aims to ascertain legal consequences for the interests of consumers in decision Suspension of Payment Mandala Airlines. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. To connect the consumer condition with a weak bargaining position, the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is necessary, while the Suspension of Payment, available law is Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat informasi iklan dari Asosiasi Pilot Garuda yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan karena informasi iklannya yang menyesatkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk memjawab permasalahan, pertama mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat iklan sekolah pilot yang menyesatkan, kedua bagaimana pertanggungjawaban Asosiasi Pilot Garuda, dan ketiga bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menderita kerugian akibat informasi iklan yang menyesatkan dari Asosiasi Pilot Garuda tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh Asosiasi Pilot Garuda melalui iklan AAC APG Flying School telah melanggar ketentuan dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen; Asosiasi Pilot Garuda bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Konsumen dapat melakukan upaya hukum atas kerugiannya terhadap iklan dari Asosiasi Pilot Garuda baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. ...... his thesis discusses the legal protection for consumer due to misleading information in advertising by Garuda Pilots Association allegedly violated regulations because the advertisement has misleading information. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The research method used to solve the case. Firstly, on how the form of legal protection for consumers due to the misleading advertising pilot schools, secondly, how the accountability of the Garuda Pilot Association, and thirdly, how forms of dispute resolution that can be achieved by consumers who suffered losses due to misleading advertising of information of the Garuda Pilots Association. The Results of this study declare that the promotional activities undertaken by the Garuda Pilots Association through advertising AAC APG Flying School has violated the provisions of the Consumer Protection Act; Garuda Pilots Association is responsible for the losses incurred by the consumer in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Act; consumers can take legal actions against the advertising of the disadvantages of the Association either through court or out of court.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perlindungan terhadap penonton konser sebagai konsumen dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni promotor dalam penyelenggaraan konser musik ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Undang Undang Perlindungan Konsumen belum dapat memberikan perlindungan secara sepenuhnya terhadap penonton konser dalam kedudukannya sebagai konsumen di dalam penyelenggaraan konser musik Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan promotor atas ketentuan pasal dalam Undang Undang tersebut yang menimbulkan kerugian bagi penonton konser. ......This research aims to determine the legal aspects of the protection of the concert audience as consumers of offenses committed by businesses the promoter organizing the music concert in terms of Act No 8 of 1999 This study uses normative legal research methods that is by examining library materials or secondary data of a legal nature or form of written legal norms Results of this study concluded that the Consumer Protection Act have not been able to provide the utmost protection against concert goers in his capacity as a consumer in the musical concerts This is because there are many violations that promoter do on the provisions in the Act that cause harm to the concert audience.

Abstrak :
Penggunaan suplemen makanan saat ini telah menjadi suatu gaya hidup di kalangan masyarakat modern. Tujuan dari penggunaan tersebut dapat beragam, seperti untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tubuh ataupun digunakan sebagai suplemen binaraga. Namun timbul suatu masalah yakni beredarnya suplemen makanan yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Skripsi ini akan membahas mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan peredaran suplemen makanan tanpa izin Badan POM berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undang lain yang terkait. Lalu akan dibahas sanksi-sanksi apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi suplemen makanan yang diedarkan oleh pelaku usaha. ......The use of dietary supplements has now become a way of life in modern society. The purpose of such use can be varied, such as to meet the nutritional needs of the body or used as bodybuilding supplements. But a problem arises that the circulation of dietary supplements that do not have permission from the Food and Drug Supervisory Agency. This thesis will discuss any offense committed by business actors perform without a permit circulation of food supplements based Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection Act and other legislation related. Then will discuss any sanctions that may be imposed against businesses that commit violations and remedy what can be done by consumers who suffered losses as a result of taking dietary supplements distributed by businesses

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan fenomena budaya konsumer tas "KW". Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus melalui teknik pengumpulan data berdasarkan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan adanya sebab kemunculan perilaku kosumtif, antara lain dominasi komoditas di pasar dan komodifikasi tanda atau makna pada komoditas. Melalui penyebab kemunculan, peneliti menggambarkan budaya konsumer tas "KW" melalui karakteristik konsumen tas "KW". Konsumen terbagi menjadi dua macam, yaitu yang mengkonsumsi fungsi dan yang mengkonsumsi tanda. Untuk konsumen konsumsi fungsi sekedar melihat aspek kegunaan tas sebagai alat bantu membawa barang, Untuk konsumen yang konsumsi tanda cenderung berujung pada rasa cinta dan pemujaan konsumen terhadap komoditas. Motif konsumen dalam konsumsi variatif. Ada konsumen yang mengambil penanda dari komoditas untuk kebutuhan tren fashion terbaru, ada juga yang mengambil tanda untuk menunjukan dirinya adalah perempuan yang feminin.. Akan tetapi secara keseluruhan, tujuan utama konsumen konsumsi tanda adalah satu, agar dirinya lebih diterima oleh masyarakat. ...... The purpose of this study is to describe consumptive behaviour toward "KW"'s bag. The qualitative approach is applied in this case study through a detailed data collection which is observing and in-depth interviewing. This study found there is some factors that make this case appear. Those factors are domination of commodity in market and commodification of sign or meaning in commodity. Start from some causes that make this case appear, researcher describe consumer culture from consumer characteristic. There is two kind of consumer, it is consumer that consume function of the bag and consumer that consume sign or meaning of the bag. For the consumer who consume function of the bag, they look at the bag as a tool to help them carrying some stuff. Meanwhile, for consumer that consume sign or meaning, they looking for something inside of the bag and makes them love the bag. Researcher look this phenomenon as a commodity fetishism. There?s different motive when consumer consume the commodity. For example, some consumer consume to following trends of fashion and some of them consume to make them look more feminine. Looking at whole of the motive, researcher found the main purpose consumer consume sign or meaning from the bag is to make consumer be able to accepted in society.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jasa pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat pada tukang gigi. Dengan meninjau mengenai tanggung jawab tukang gigi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait pekerjaan tukang gigi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat pada tukang gigi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukan pembinaan oleh dinas kesehatan dan pentingnya dilakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak pada dilema perawatan yang tidak sesuai standar. ......This thesis discusses about legal protection for consumers services making and installation of permanent denture by dental worker. With the review of the responsibilities of salesman in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999, the Health Act Number 36 of 2009, and the regulation of the Minister of health related dental worker. Research conducted is normative legal research in descriptive research. The results of this research suggest that the education to society about dental health is important and also dental worker need to controlled by the Department of health.