Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemilihan metoda pendekatan kontrak adalah metoda paling prinsip untuk mengalihkan resiko biaya antara pemilik dan kontraktor. Tidak ada satupun metoda kontrak yang paling cocok untuk untuk semua situasi kontrak. Seleksi harus dilakukan langkah demi langkah dengan mempertimbangkan resiko kontrak, insentif untuk kinerja kontraktor, dan faktor lain yang mempengaruhi sistem pembiayaan kontraktor. Sehingga tujuan dari pemilihan sebuah metoda pendekatan kontrak adalah yang memberikan alasan yang jelas terhadap resiko kontraktor, dengan insentif terbesar untuk efisiensi yang dilakukan dan kinerja kontrak yang paling ekonomis. Pemeliharaan suatu bangunan atau fasilitas bisa diartikan sebagai suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan bangunan tersebut ke dalam kondisi yang layak untuk digunakan. Bangunan akan mengalami perubahan akibat umur. Proses akibat umur ini akan dapat direduksi dengan dilakukan pemeliharaan yang rutin. Untuk dapat memenuhi persyaratan keselamatan dan menghadapi persaingan bisnis bandar udara, PT. Angkasa Pura II sebagai pihak pengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada. Penelitian telah melakukan analisa dengan bantuan program SPSS 10.0 terhadap 24 data kuisioner dari 39 kuesioner yang disebarkan kepada kontraktor pelaksana di Bandara Soekarno-Hatta,. Hasil analisa adalah bahwa variabel-variabel yang memberikan konstribusi dominan terhadap penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin dengan metoda pendekatan kontrak tahunan terhadap kinerja biaya kontraktor adalah kemampuan personil dan kemampuan teknis kontraktor hasil prakualikasi. Hubungan variabel penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin dengan metoda pendekatan kontrak tahunan ini dengan kinerja biaya kontraktor berupa hubungan regresi linier. Analisa data menggambarkan bahwa 83 % responden lebih setuju metoda pendekatan kontrak yang digunakan pada penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin ini adalah multiyears. Dari responden yang sama 77 % lebih setuju dengan metoda pendekatan kontrak menggunakan performance based contract. Sehingga pada penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin ini metoda pendekatan performance based contract yang multiyears, terbukti dapat diterapkan di lingkungan Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem e-tendering atau tender secara elektronik melalui internet pada pengadaan barang dan jasa di Indonesia pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat/instrument untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik, karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang ditender, menyediakan monitoring publik yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya pada pelaksanaan e-tender jasa konstruksi banyak sering terjadi gagal tender. Penelitian ini bertujuan untuk mencari mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab gagal tender pada e-tender jasa konstruksi serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan tender pada e-tender jasa konstruksi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 67 sampel terdiri dari pemilik proyek yaitu KPA, PPK, PPTK dan Pokja Unit Kerja Pelayanan Barang/Jasa (UKPBJ) serta dari pihak penyedia jasa yaitu kontraktor yang pernah mengikuti e-tender jasa konstruksi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan teknik nonprobability sampling. Dari data yang telah diperoleh, dilakukan analisa dengan analisa statistik deskriptif untuk mendapatkan variabel yang sering menyebabkan gagal tender pada e-tender jasa konstruksi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tedapat 22 faktor yang menyebabkan terjadi gagal tender pada e-tender jasa konstruksi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan faktor yang paling sering terjadi yaitu tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran dengan faktor Penyebab dokumen penawaran tidak lengkap. Hasil penelitian ini juga di dapatkan strategi peningkatan keberhasilan e-tender jasa konstruksi yang berasal dari ke 22 faktor tersebut.

---

ABSTRACT
Electronic tender or e-tendering system in the procurement of goods and services in Indonesia from the prespective of the government is considered to be tool/instrument to relize good governance and public services, because it will increase cost efficiency, effectiveness, faster cycle times, increase package transparency tendered work, provides better public monitoring, propmotes fair competition and increase government accountability. However, several tender failures occur frequently whie implementing the e-tendering system in Jakarta's public construction project. This research aims to determine what factors caused the failed tenders in e-tendering system for public construction projects and strategies that can be use to increase the success of tenders in e-tendering system for public construction project in Jakarta. The samples used in this study were 67 samples consisting of project owners (KPA, PPK, and PPTK), Tender Committee (Pokja UKPBJ), and contractors who have participated in tender using e-tendering system for public construction projects in Jakarta. The sampling of this research was done using a questionnaire with a nonprobability sampling technique. From the data that has been obtained, an analysis using descriptive statistical data processing methods is done to get the variables that often cause tender failures in the e-tender of construction projects. The results of this study found that there were 22 factors that caused tender failures in the construction services e-tender in the DKI Jakarta Provincial Government with the most frequent factor, namely that there were no bids that passed the bid evaluation with the factors causing the incomplete bidding document. The results of this study also found a strategy to increase the success of e-tender for construction services derived from the 22 factors.

Abstrak :
Skripsi ini mencari jawaban mengenai apa yang dimaksud dengan liquidated damages, bagaimana konsep tersebut diatur dalam KUH Perdata, serta penerapan metode liquidated damages di Indonesia berdasarkan Putusan No. 560/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Liquidated Damages adalah suatu doktrin yang membatasi perolehan suatu ganti rugi, yaitu dengan menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang wanprestasi dalam kontrak. Berdasarkan Putusan No. 560/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST., konsep ganti rugi dengan metode liquidated damages tidak diterapkan sebagaimana definisinya di dalam sistem hukum Common law. KUH Perdata ternyata tidak mengenal konsep liquidated damages. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata yang dengan tegas membatasi ganti rugi yang ditetapkan dalam kontrak. Penerapan Pasal 1249 secara sempit dapat menimbulkan masalah hukum, yaitu ketika kerugian yang dialami jumlahnya jauh lebih besar daripada ganti rugi yang ditentukan dalam kontrak. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran dari penulis adalah pertama, diperlukan pemahaman lebih jauh mengenai liquidated damages dan penerapannya, bagi praktisi maupun di lingkungan peradilan. Kedua, Liquidated Damages perlu diterapkan dalam bidang hukum kontrak sebagaimana telah diterapkan pada pengadilan Perancis.

---

This thesis seeking answers about what is liquidated damages, how the concept is regulated in the Indonesian Civil Code, as well as the application of liquidated damages method in Indonesia based on Case No. 560 Pdt.G 2010 PN.JKT.PST. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary law material and secondary law material, through data collection tools in the form of literature study and interview. From the results of the study, it is concluded that Liquidated Damages is a doctrine that limits the acquisition of a compensation, ie by determining the exact amount of compensation to be paid by the default in the contract. Based on Case No. 560 Pdt.G 2010 PN.JKT.PST., The concept of compensation by the method of liquidated damages was not applied. Indonesian Civil Code does not recognize the concept of liquidated damages seen from the provisions of Articles 1249 Indonesian Civil Code which expressly limit the compensation set in the contract. Based on these conclusions, the author 39 s suggestion is first, a further understanding of liquidated damages and their application, to practitioners and in the judiciary. Secondly, Liquidated Damages need to be applied in the field of contract law as already applied to French courts.

Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pertimbangan pemerintah kolonial dalam membangun prasarana perhubungan untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi di pesisir barat Kalimantan. Untuk itu, tulisan ini menyoal pembangunan jalan sebagai satu-satunya pilihan pemerintah kolonial ketika dihadapkan pada gagasan pembangunan jalur rel kereta api yang kala itu merupakan tren terbaru perhubungan darat dan kenyataan lingkungan yang telah terbangun, yakni jalur air. Persoalan tersebut dikaji menggunakan metode sejarah melalui pendekatan studi perkotaan. Adapun hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan jalan merupakan “jalan tengah” yang selaras dengan “ide kemajuan” yang sedang mengemuka di Hindia Belanda dalam konteks Zaman Baru (the New Colonial World). “Ide” yang meliputi ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan terdeteksi dari: (1) embrio jalan di pesisir telah berkembang sejak paruh kedua abad ke-19, (2) pengamanan dan pengawasan daerah-daerah pesisir yang merupakan area bekas pusat Perang Kongsi, (3) pengoptimalisasian lalu lintas ekonomi, dan (4) pengembangan jalan alternatif.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kontrak kontruksi jembatan ampera yang mencantumkanklausula baku dan menganalisis pembatasan asas kebebasan berkontrak.penerapan asa itikat baik dan keabsahan kontrak kontruksi tersebut,metode penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan yang bersifat yuridis normatif yang menganalisis norma hukum dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian adalah dalam perjanjian berlaku mutlak. klausula baku dalam kontrak konstruksi jembatan ampera belum memenuhi asas itikat objektif karena bertentangan dengan norma kepatutan, dan keadilan. Kontrak konstruksi tersebut juga belum memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu causa yang halal. ......This thesis discusses about Ampera Bridge Construction Contract that includes the standard clause and analyzes the restriction for the freedom of contract principle, the application of the good faith principle and the validity of the construction contract. This research methodology is the literature research that analyzes the normative aspect of legal norms in legislation related to this research. The result is, the freedom of contract principle applies in contract, but it does not apply absolutely. Standard clause in bridge construction contracts doesn't meet the good faith principle because it opposed to objective norms of propriety, and justice. The construction contract also isn't comply with one of the legal agreement which is a lawful cause.

Abstrak :

---

ABSTRACT<>br> In line with physical development that being speeded up by the government, Indonesia currently welcoming a huge number of foreign construction company that wants to make contract and do business on the country. At the beginning of 2017, Indonesian government regulated a new construction law named Act No. 2 2017, replacing Act No. 18 1999. Therefore in this article, the authors want to discuss about how the forementioned law Act. No.2 2017 ruling about construction contract that involving foreign contractor and then do a case study of Emrail Sdn Bhd Malaysian company on LRT Jakarta Trackworks construction contract. After the research, the author concludes that Act born constituting new norms that ruling about foreign contractor which can rsquo t be found on old construction law. However, in the practice, those new norms hasnt been fully obeyed, one of them is Emrail Sdn Bhd which breaking some rules about representative office and license Izin Perwakilan . That problem gives legal consequences to the enterprise administratively and to the LRT Jakarta Trackworks construction contract it made. This work is a legal research and the datas are collected from literatures, interviews, and the contract itself

Abstrak :
Limbah konstruksi adalah puing-puing bangunan, tanah, beton, baja, kayu dan bahan-bahan campuran lainnya yang timbul dari berbagai kegiatan konstruksi. Penelitian ini dilakukan terhadap dua proyek yaitu Proyek Pembangunan Gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta dan Proyek Pembangunan Tower Tiffany Kemang Village. Limbah yang di identifikasi komposisinya adalah tiga jenis limbah yang mendominasi pembangunan tahap struktur yaitu besi, kayu dan beton. Pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta jumlah limbah besi sebanyak 1,25% limbah kayu sebanyak 11,67%, limbah beton sisa cor sebanyak 7,43% dan limbah bobokan beton sebanyak 7,72%. Sedangkan pada Proyek Pembangunan Tower Tiffany Kemang Village limbah besi sebanyak 4,76%, kayu sebanyak 4,89%, kayu phenol film sebanyak 1,73%, limbah beton sisa cor sebanyak 2,91% dan limbah beton bobokan sebanyak 0,8%. Faktor utama penyebab terjadinya limbah konstruksi pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta adalah karena sisa pemotongan material menjadi panjang tertentu, limbah proses pengaplikasian dan limbah kemasan. Faktor utama penyebab terjadinya limbah konstruksi pada Proyek Pembangunan Tower Tiffany Kemang Village adalah karena kesalahan pada pekerja atau buruh, limbah proses pengaplikasian dan limbah kemasan.Limbah suatu proyek konstruksi tidak dapat dibandingkan dengan limbah proyek konstruksi lainnya karena perbedaan metode yang digunakan, fungsi bangunan, dan lain-lain. Solusi untuk mengurangi jumlah timbulan limbah konstruksi adalah dengan transparasi antar pihak yang terlibat dalam proyek.

---

Construction waste are debris, dirt, concrete, steel, wood and others as a result of construction activities. This research was conducted on two projects, DPRD and Balaikota DKI Jakarta construction project and Tower Tiffany Kemang Village Construction Project. The waste which identified were three kind of waste which dominated the construction of the building structure, the waste are steel, wood and concrete. At the DPRD and Balaikota DKI Jakarta project the amount of steel waste is 1,25 %, wood waste is 11,67%, concrete remainder is 4,3% and concrete residue after casting is 7,72%. Whereas at the construction of Tower Tiffany Kemang Village the amount of steel waste is 4,76%, wood waste is 4,89%, phenol film wood is 1,73%, concrete remainder 2,91% and concrete residue after casting is 0,8%. The main cause of construction waste at DPRD and Balaikota DKI Jakarta construction project is because of residue of cutting material, application process and pacakaging. Whereas the main cause of construction waste at Tower Tiffany Kemang Village project are because of error from the workers, application process and packaging. Waste of a construction project cannot be compared to other construction project because of the usage of different method, building function, etc. The solution to reduce the amount of construction waste is transparancy between all the stakeholder which involve in the project.

Abstrak :
Lima tahun terakhir di Indonesia, proyek pembangunan jalan tol telah menjadi salah satu perkembangan paling masif. Namun, jumlah kecelakaan kerja juga meningkat 54,5% dari jumlah kecelakaan konstruksi yang berasal dari proyek jalan tol antara 2017 dan 2019. Hal ini mengakibatkan kerugian yang signifikan seperti hilangnya nyawa, waktu, dan biaya. Banyak kontraktor mengabaikan pencegahan bahaya selama konstruksi untuk menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan. Aspek yang dapat meningkatkan kondisi keselamatan kerja adalah ketersediaan anggaran yang layak dan secara khusus dialokasikan untuk pelaksanaan K3 dalam proyek konstruksi. Anggaran yang akurat untuk biaya keselamatan konstruksi dapat disiapkan menggunakan metode Activity-Based Costing (ABC). Jadi informasi biaya keselamatan pada proyek konstruksi jalan dapat tersedia secara akurat mulai dari mendefinisikan kegiatan kerja berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar biaya K3 yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan konstruksi infrastruktur jalan. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan mulai dari mengidentifikasi paket, metode, dan aktivitas pekerjaan jalan sesuai WBS yang distandardisasikan pada penelitian sebelumnya. Kemudian mengidentifikasi bahaya, tingkat risiko, Pengendalian, dan sasaran program K3. Dari program K3 muncul sumber daya yang dibutuhkan sehingga dapat mengetahui komponen biaya K3 dan dapat mengukur besaran biaya K3. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan analisis deskriptif, dan data yang didapat berasal dari pakar yang merupakan praktisi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Dari hasil penelitian didapat bahwa longsornya galian, dan terjatuhnya alat berat akibat tanah tidak stabil merupakan potensi bahaya dengan nilai resiko tertinggi pada proyek Infrastruktur Jalan. Pengendalian yang dilakukan dimulai dari Pengendalian administrative seperti kelayakan surat dan izin, penggunaan alat pelindung diri, sampai alat pelindung khusus yang tercantum pada komponen biaya K3 Umum dan Khusus. Dari hasil studi kasus pada dua proyek menghasilkan biaya K3 dengan rata-rata sebesar 1,28%. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baik di lingkungan penyedia jasa maupun di lingkungan pengguna jasa seperti pemerintah. Sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan sedini mungkin dari sejak tender dalam besaran biaya K3 yang dianggarkan oleh penyedia jasa konstruksi di Indonesia. ......In the last five years in Indonesia, the toll road construction project has become one of the most massive developments. However, the number of work accidents also increased 54.5% from the number of construction accidents originating from toll road projects between 2017 and 2019. This resulted in significant losses such as loss of life, time and cost. Many contractors ignore hazard prevention during construction to save costs and increase profits. The aspect that can improve working safety conditions is the availability of a proper budget and specifically allocated for the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) in construction projects. An accurate budget for the cost of construction safety can be prepared using the Activity-Based Costing (ABC) method. Information cost of safety on road construction projects can be available accurately starting from defining work activities based on Work Breakdown Structure (WBS). This study aims to find out how much OHS costs are needed in a road infrastructure construction work. To achieve these objectives, there are several stages starting from identifying packages, methods, and roadwork activities according to WBS that were standardized in previous studies. Then identify the hazards, the level of risk, Control, and OHS program targets. From the safety program, resources are needed so that they can know the components of OHS costs and can measure the amount of OHS costs. This research is a qualitative research and descriptive analysis, and the data obtained are from experts who are practitioners with more than 10 years experience. From the results of the study it was found that the landslide excavation, and the fall of heavy equipment due to unstable soil is a potential hazard with the highest risk value in the Road Infrastructure project. Control is carried out starting from administrative controls such as the appropriateness of letters and permits, the use of personal protective equipment, to the special protective equipment listed in the General and Special Health and Safety costs component. From the results of case studies on two projects resulted in OHS costs with an average of 1.28%. This research is expected to be a reference both in the service provider environment and in the service user environment such as the government. And to reduce the accident rate as early as possible from the tender in the amount of OHS costs budgeted by construction service providers in Indonesia.