Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Amerika Serikat kini tengah menghadapi masalah penghindaran dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh warganegaranya. Cara yang lazim dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan membuat rekening bank di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Menanggapi masalah ini kemudian pemerintah Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Aturan ini dibuat agar institusi keuangan asing untuk melaporkan rekening yang terindikasi milik warganegara Amerika Serikat kepada Internal Revenue Service secara langsung. Implikasi dari aturan ini yaitu adanya kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan rahasia bank yang ada di negara lain. Di Indonesia, hal ini tidak dimungkinkan mengingat adanya ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, FATCA juga menyediakan instrumen yang disebut Intergovernmental Agreement. Instrumen ini kemudian diterapkan melalui pasal persetujuan nasabah yang terdapat dalam pasal 44. Akan tetapi masalah yang timbul adalah adanya dorongan untuk merevisi pengecualian ketentuan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Hal ini baik adanya, mengingat peran dan fungsi pajak, akan tetapi melihat situasi yang berkembang belakangan terkait dengan kasus pemerasan dan korupsi yang dilakukan pegawai pajak berkitan dengan jabatannya, maka revisi ini tidak mungkin dilakukan mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang membutuhkan kepercayaan dari nasabahnya. Bisa dibayangkan jika data tersebut bisa diakses langsung maka nasabah tidak akan percaya kepada bank dan akhirnya bisa mempengaruhi perekonomian negara kita.

---

United States of America faces problems regarding the tax evasion and tax avoidance that have been done by their citizens and persons who enjoy a United States source income. Making a bank account or investting outside United States jurisdiction is the methods of United States citizen to have tax evasions and tax avoidance. They use the bank outside the U.S Jurisdiction and also the bank that does not have any relation with United States. In order to combat this problems, United States enacts the Foreign Account Tax Compliance Act. This act is aiming to get an information about the account that has any relation with United States, be it data and the fmancial condition of the customers. This act is applied on the United States account that exists in the financial institution outside the U.S jurisdiction. All of those data must be reported directly to the Internal Revenue Service. The problem is that the framework of the act is against the principle of bank secrecy for the interest of taxation in Indonesia as stipulated on article 41 of Banking Law. In order to be implemented, FATCA provides the Intergovernmental Agreement. Through the Intergovernmental Agreement, the applicability of FATCA Framework can be implemented through the provisions of customer consent on Banking Law. Though it could be applied through this framework, there is national interest that may raised later on regarding the amendment of the bank secrecy provisions for taxation interest. Eventhough tax is considered as a state main income, but the recent situation shows that our tax authority has an integrity problem such as a corruption and bribery related to their job. The amendment could bring impact to the bank industry relating the customers data where data would not be safe anymore and people are not willing to save their money in the bank.

Abstrak :
Di era digital ini, data telah menjadi komoditas yang sangat berharga dan disandingkan dengan minyak dan emas. Salah satu sektor dengan arus data yang intensif ialah sektor perbankan. Sebagai industri yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah dan simpanannya, salah satunya ialah data pribadinya. Meskipun telah ada ketentuan rahasia bank, masih banyak terjadi pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah. Pada tahun 2023, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau (UU PDP). Kedua undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban bank untuk merahasiakan data-data nasabah. Skripsi ini akan menjawab dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana pengaturan mengenai rahasia bank dalam hal terjadinya pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada kasus pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi nasabah? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan tersebut ialah pendekatan doktrinal yang didukung dengan wawancara bersama pihak bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan ketentuan rahasia bank menjadi dasar kewajiban untuk melindungi data nasabah, baik data pribadi maupun data keuangannya, dalam hal terjadinya pembocoran, pencurian, dan penjualan. Pertanggungjawaban bank dalam melindungi data pribadi nasabah pada kasus pembocoran, pencurian, dan penjualan, dengan menerapkan rahasia bank berupa upaya preventif dan represif, baik ancaman dari pihak internal atau eksternal. Apabila tidak diterapkan, maka bank akan dikenakan sanksi dari UU Perbankan sebagaimana diubah oleh UU P2SK dan UU PDP. Kepada OJK, dalam rancangan POJK tentang Rahasia Bank harus menjelaskan secara detail mengenai ruang lingkup ‘informasi’ Nasabah Penyimpan dalam UU Perbankan sebagaimana diubah oleh UU P2SK. Kepada pemerintah, diperlukan pembentukan dan peresmian lembaga pengawas khusus terkait pelindungan data pribadi untuk mencegah dan menanggulangi pembocoran, pencurian, dan penjualan data pribadi Nasabah. ......In this digital era, data has become a very valuable commodity, comparable to oil and gold. One of the sectors with intensive data flows is the banking sector. As an industry that relies on public trust, banks have an obligation to maintain the confidentiality of customers and their deposits, one of which is their personal data. Despite the existence of bank secrecy provisions, there are still many leaks, thefts, and sales of customers' personal data. In 2023, Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law), and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) were enacted. These two laws regulate the obligation of banks to keep customer data confidential. This thesis will answer two main problems: first, how is the regulation of bank secrecy in the event of leakage, theft, and sale of customer personal data? And second, what is the bank's responsibility in protecting customers' personal data in the case of leaking, theft, or sale of customers' personal data? The research method used to answer the main problem is the doctrinal approach, supported by interviews with a bank and the Financial Services Authority (OJK). The regulation of bank secrecy provisions is the basis for the obligation to protect customer data, both personal data and financial data, in the event of leakage, theft, and sale. Bank's responsibility is to protect customer personal data in cases of leakage, theft, and sale, by applying bank secrecy in the form of preventive and repressive efforts, both threats from internal and external parties. If not applied, the bank will be subject to sanctions from the P2SK Law and the PDP Law. To OJK, the POJK draft regarding Bank Secrecy should explain in detail the scope of 'information' of the customer in the Banking Law as amended by the P2SK Law. To the government, it is necessary to establish and inaugurate a special supervisory institution related to the protection of personal data to prevent and overcome the leakage, theft, and sale of customers' personal data.

Abstrak :
ABSTRAK
Konglomerasi Keuangan sebagai bentuk Integrasi usaha antara perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan perusahaan jasa keuangan lainnya, dalam konglomerasi ini memungkinkan adanya pertukaran informasi nasabah, sedangkan informasi nasabah termasuk rahasia bank. Dalam praktiknya informasi nasabah tersebut dapat tersebar kepada penyedia jasa keuangan lain seperti perusahaan penyedia kartu kredit dan asuransi. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang Pertukaran Informasi Nasabah Antar Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian apakah pertukaran informasi nasabah antara suatu bank dengan perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, apakah pengaturan mengenai pertukaran informasi nasabah yang dilakukan antara suatu bank dengan perusahaan lain dalam satu Konglomerasi Keuangan telah melindungi nasabah penyimpan dari aspek perlindungan konsumen. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah pertukaran informasi nasabah antar bank dapat dilakukan dengan perantara Otoritas Jasa Keuangan Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK dan pihak swasta melalui berbagai Biro Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP . Sedangkan untuk pertukaran informasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak memiliki cara khusus selain melalui SLIK dan LPIP dari pihak swasta. Kemudian perlindungan kepentingan nasabah seharusnya lebih dapat diperkuat lagi dengan membuat peraturan perundangan baru yang khusus mengatur tentang rahasia bank, khususnya informasi nasabah.

---

ABSTRACT
Financial conglomeration, as a form of financial business integration between banking and non banking companies, allows the exchange of customer rsquo s informations. In practice area, customer rsquo s informations are shared to the other financial companies just like credit card provider and insurance. According these asumptions, this research will examine on how customer rsquo s informations exchanging between banking companies is done based on Indonesia rsquo s Rules and Acts, then, is that exchanging is allowed to be done in the financial conglomerations based on Indonesia rsquo s Rules and Acts, at the last is that whether the rules about customer rsquo s informations exchanging have well protected the customers from the consumer protection sight. This research is analytic and uses normative method by doing statutory approach. The results are that consumer rsquo s informations exchanging can be done with the Financial Service Authority OJK intercession through its Financial Information Service System SLIK or private institutions through some companies that included in Credit Information Management Institutions LPIP . Informations exchanging in a financial conglomeration does not have special procedures but through SLIK and LPIP. The last is that the protection of customer rsquo s interest should be strengthened by legislating the new acts that rule specially about bank secrecy, especially customer rsquo s informations.

Abstrak :
ABSTRACT
As one of the fundamental principles in the banking industry, bank secrecy has become very important to note. On the other hand, the rise of unlawful financial practices mostly hides behind its principle. By then, on 2015 Government of Indonesia ratifies the automatic exchange of information AEOI for tax purposes in order to prevent such practices. The purpose of this study is to analyse on banking secrecy and Automatic Exchange of Information. This Juridical Normative study will provide principles that must be considered about bank secrecy and the importance of these principles in supporting the banking industry. Several data that encourage the ratification of international treaties on the exchange of information automatically will also be alluded to in this thesis. The method used in this research is normative research. This study will ultimately provide conclusions related to the research problem within regards to the ratification of the provisions of AEOI, and of course give advice what can be done by government in the future to protect the banking industry.

---

ABSTRACT
Sebagai salah satu prinsip penting dalam menunjang industri perbankan, rahasia bank sangatlah penting untuk diperhatikan. Namun demikian, maraknya praktek-praktek yang melawan hukum juga bersembunyi dibalik prinsip tersebut. Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi kepada ketentuan pertukaran informasi secara otomatis AEOI untuk kepentingan perpajakan demi mencegah praktek-praktek tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaturan rahasia perbankan dan pertukaran informasi secara otomatis. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan menyampaikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan mengenai rahasia bank dan pentingnya prinsip tersebut dalam menunjang industri perbankan. Beberapa data yang mendorong diratifikasinya perjanjian internasional mengenai pertukaran informasi secara otomatis juga akan disinggung dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penlitian normatif. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait rumusan masalah dengan diratifikasinya ketentuan pertukaran informasi tersebut, dan tentunya memberikan saran apa saja yang dapat dilakukan pemerintah kedepanya demi kelancaran industri perbankan.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai adanya perkara No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn yang berkaitan dengan rahasia bank yang di dalamnya terdapat kesulitan dalam pembukaan rahasia bank yang berkaitan dengan harta bersama sehingga rumusan masalahnya adalah mengenai mekanisme dalam membuka rahasia bank untuk pembagian harta bersama dan implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 dalam P utusan No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn . Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang penulis dapatkan melalui kepustakaan yang terdapat juga perundangundangan, teori-teori hukum, dan wawancara sebagai sumber utama. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif, preskriptif, dan evaluatif. Simpulan yang didapat adalah mekanisme pembukaan rahasia bank harus merujuk kepada undang-undang perbankan dan putusan mahkamah konstitutsi dan kedua bahwa putusan No. 92/Pdt.G 2016/PA.Mn telah mengimplementasikan kedua ketentuan tersebut Namun sangat disayangkan bahwa pengecualian untuk pembagian harta bersama hanya terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 yang saran dari penulis adalah perlunya memasukan pengecualian ke dalam Undang-Undang Perbankan ......This thesis will discuss the regarding verdict no 92/Pdt.G/2016/PA.Mn that is related bank secrecy in which there are difficulties regarding information relating with bank secrecy hence, the research questions in this thesis are the mechanism in customer banking data in divorce cases related to joint marital property based on laws in Indonesia and the implementation of disclosure of bank secrecy in in verdict No. 92/Pdt.G/2016/PA.Mn compared to Constitutional Court Decision No. 64/PUU-X/201. The writing of this thesis uses a normative juridical research method that is reviewing through legislation and legal theories and jurisprudence that are relevant to the problems examined by the author. The author in writing this thesis uses secondary data, which is literature, legislations, legal theories, and interview as a primary source. The research specifications used by the author in writing this thesis are descriptive, prescriptive, and evaluative research. The conclusion obtained are that the mechanism for opening bank secrecy must refer to banking laws and the constitutional court's decision and secondly that decision No. 92 / Pdt.G 2016 / PA.Mn has correctly implemented the two provisions. However, the author suggests that the exception in bank secrecy principle is included in the new amendment of banking law to strengthen its legal status

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan kemajuan zaman maka tindak pidana semakin berkembang. Contoh berkembangnya Tindak Pidana itu adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). Praktek Money Laundering sangat erat kaitannya dengan dunia Perbankan. Karena Bank menyediakan fasilitas-fasilitas canggih dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan. Lebih diperkuat dengan adanya ketentuan rahasia bank yang tidak dapat mengungkapkan informasi mengenai nasabah dan simpanannya menjadikan money laundering semakin berkembang. Atas dasar itu maka muncul pertanyaan apakah bank mempunyai pengecualian atas pengungkapan informasi mengenai nasabah tersebut? Dimanakah diatur rahasia bank tersebut dan bagaimanakah pengaturannya? Juga bagaimanakah pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank ini? Dalam pembahasan tesis ini dijelaskan bahwa dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat pengecualian dalam pengungkapan rahasia bank ini apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Pengecualianpengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bank itu sendiri diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pengecualian yang diatur diluar UU Perbankan, seperti pengecualian terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), PPATK (Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan), BNN (Badan Narkotika Nasional) dll. Hasil dari penelitian menyarankan agar pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dapat diperluas lagi merambah ke lembaga-lembaga yang berhubungan dengan Perbankan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), dan juga merambah dalam dunia Peradilan khusus seperti Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. tidak hanya terhadap yang telah dipaparkan saja. Mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Tindak Pidana yang bergerak dan selalu mengikuti zaman, maka dari itu hukum hendaklah lebih dulu mengaturnya.

---

ABSTRACT
With the progress of time, the crimes are growing too. For example is the development of the Crime of Money Laundering . Money Laundering Practice is closely associated with the world of banking. Since the Bank provides advanced facilities in conducting financial transactions. Further reinforced by the provisions of the bank secrecy can not reveal the information about customers and their savings, this situation support the money laundering destiny. Based on that statement the questions are if the bank has an exception to the disclosure of information about the customer? Where the regulated of bank secrecy and how its settings? Also how exceptions to bank secrecy provisions of this? In the discussion of this thesis is explained that the provisions of Law no. 10 of 1998 there are exceptions to the disclosure of bank secrecy is if there is a reason that can be justified by law. Exceptions to the confidentiality provisions of the bank itself is set in the Law. 7 of 1992 jo. Act 10 of 1998, Law no. 21 Year 2008 on Islamic Banking and exclusions set out the Banking Law, as an exception to the KPK (Corruption Eradication Commission), PPATK (Centre for Research and Analysis of Financial Transactions), BNN (National Narcotics Agency) etc. The results of this study suggest that exceptions to bank secrecy provisions could be more extended, penetrated into the institutions related to banking such as CPC (Audit Board), BPK (Financial and Development Supervisory Board) Bapepam (Capital Market Supervisory Agency), and it also resulted in world special courts such as Military Justice and the Administrative Court. not only the course that has been presented. Given the Money Laundering is a Crime that moves and always follow the times, then let the law of the first set.

Abstrak :
ABSTRAK Perkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan, namun juga menempatkan masyarakat dunia untuk menghadapi berbagai tantangan baru khususnya dalam menangani kejahatan lintas negara yang memanfaatkan teknologi pada sektor perbankan. Penelitian ini membahas mengenai pembukaan rahasia bank yang didasarkan atas permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara lain diatur dan diimplementasikan di Indonesia, serta implementasi terhadap pembukaan rahasia bank sebagai tanggapan atas permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara lain apabila tidak dilakukan penyidikan atas perkara tersebut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, namun juga dilengkapi dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank yang didasarkan atas permohonan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dari negara lain diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Adapun apabila tidak dilakukan penyidikan atas perkara yang berlangsung di yurisdiksi negara lain, tidak ada perbedaan ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan pembukaan rahasia bank sebagai tanggapan atas permohonan bantuan untuk perkara tersebut. Saran yang Penulis berikan kepada Pemerintah dan instansi terkait adalah agar dapat dimasukkan ketentuan mengenai pembukaan rahasia bank untuk perkara-perkara pidana yang penyelesaiannya dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia dalam Undang-Undang Perbankan dan penegasan kewenangan OJK untuk memberikan izin tertulis pembukaan rahasia bank berkaitan dengan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam penanganan perkara pidana yang berada di yurisdiksi negara lain, serta maksimalisasi kerja sama informal agency to agency communication antara financial intelligence unit (FIU) seperti PPATK.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai suatu kebijakan baru terkait dengan kerahasiaan perbankan, yaitu pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk tujuan perpajakan Automatic Exchange of Information. Penelitian ini menganalisis persiapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan dalam menghadapi kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tantangan apa saja yang dihadapi lembaga perbankan terkait dengan persiapan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terkait dengan persiapan Bank adalah, terdapat beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini Bank yaitu, melakukan benchmarking antar sesama Bank, melakukan identifikasi nasabah, serta menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis juga memiliki beberapa tantangan yang dhadapi oleh Bank yaitu, prosedur identifikasi nasabah yang rumit, Bank harus membuat laporan untuk beberapa negara yang warga negaranya terdaftar sebagai nasabah yang wajib dilaporkan di Bank yang bersangkutan, besarnya compliance cost untuk melaksanakan kewajiban baik dari sisi fiscal cost, time cost, dan psychological cost, dan tantangan lainnya adalah adanya kewajiban tambahan yang dibebankan kepada Bank yaitu terkait pelaporan nasabah domestik.

---

ABSTRACT
This research discusses about a new policy related to Bank secrecy, that is Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters. This research will focus on Bank rsquo s preparation in Relation with Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters. In addition, this research also discusses the challenges faced by bank, related to the preparation. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that there are some preparations that have been done by Bank which are, performing benchmarking among fellow banks, performing due diligence process, especially customer identification, and submitting report to the Financial Services Authority. In addition, Automatic Exchange of financial Information in Tax Matters policy also poses several challenges faced by Bank that are, complicated customer identification procedures, the requirement of report by the banks to several countries whose resident are registered as customers, the huge amount of compliance cost to implement this policy in terms of fiscal cost, time cost, and psychological cost, and the existence of aditional mandatory imposed to the Bank, related to the reporting of domestic customers.