Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh bank-firm relationship terhadap kinerja perusahaan non-keuangan di Indonesia. Bank-firm relationship ini dilihat dari hubungan ownership yang diukur dengan melihat kepemilikan bank di perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur menggunakan rasio profitabilitas ROA return on asset dan ROTA return of operating on asset. Penelitian menggunakan sampel dari 80 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2016 yang mempunyai kepemilikan bank dan pinjaman bank. Data merupakan data panel yang diolah menggunakan analisis regresi OLS. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan bank memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan pinjaman bank memiliki pengauh negatif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu ukuran perusahaan juga mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Di sisi lain, usia perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, namun berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja yang diukur dengan ROTA.

---

ABSTRACT
This study aims to test empirically about the impact of bank firm relationship on non financial firms rsquo performance in Indonesia. Bank firm relationship is seen from ownership relationships as measured by bank ownership. In this study the firm 39 s performance is measured using profitability ratio, ROA return on asset dan ROTA return of operating on asset. This study used a sample of 80 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2011 2016 which has bank ownership and bank loans during that period. Using data panel, the data were running using fixed effect model. The results of this study reveals that bank ownership has a positive impact on the firms performance, while bank loans have a significant and negative impact on the firms performance. In addition, firm size also has a negative impact on firms performance. On the other hand, firm age has no significant effect on firm rsquo s performance measured by ROA, but has a significant and positive effect on performance as measured by ROTA.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait dengan adanya ketidakefisienan proses internal khususnya dalam kredit yang diberikan di sektor SME di PT X dengan menggunakan McKinseys 7S Model. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan instrument penelitian berupa wawancara kepada staf dan manajer di PT X. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (dokumen terkait proses kredit). Metode analisis yang digunakan adalah content analysis untuk menganalisis wawancara yang telah dilakukan dan descriptive analysis untuk mendeskripsikan gambaran umum mengenai proses pemberian kredit di PT X. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh PT X yaitu dari sisi karyawan, aplikasi, prosedur, dan proses. Dari sisi karyawan, permasalahan utama adalah terkait dengan KPI. Dari sisi aplikasi, permasalahan utama adalah terkait dengan tidak terintegrasinya aplikasi yang ada. Dari sisi prosedur, permasalahan utama adalah terkait dengan ketidakseragaman dalam menjalankan prosedur yang ada. Terakhir, dari sisi proses, permasalahan utama adalah banyaknya proses manual yang terjadi. Untuk itu, PT X harus merancang strategi yang lebih kuat utamanya terkait dengan penggunaan teknologi sehingga PT X dapat menghadapi persaingan yang ada di pasar. Selain itu, sistem kerja yang ada di PT X harus sejalan dengan strategi yang digunakan, sehingga sistem yang ada ini dapat mendukung implementasi atas strategi yang digunakan.

---

The purpose of this study is to provide recommendations related to credit processing sistem for SME sector in PT X using McKinseys 7S Model.This case study used qualitative method with interview as a research instrument to staff and manager in PT X. Data used in this study are both primary data (interview and observation) and secondary data (loan documents). Analytical method used in this study was content analysis to analyse the interview and descriptive analysis to describe the general loan process in PT X. The result from this study is that there are four main problem in PT X namely staff, application, procedure, and process. In terms of employee, the main problem is related to KPI. In terms of application, the main problem is related to the non-integration of existing applications. In terms of procedures, the main problem is related to non-uniformity in carrying out existing procedures. Finally, in terms of process, the main problem is the number of manual processes that occur. For this reason, PT X must design a stronger strategy mainly related to the use of technology so that PT X can face competition in the market. In addition, the work system in PT X must be in line with the strategy used, so that the existing system can support the implementation of the strategies used.

Abstrak :
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia akan selalu membuat, mengadakan maupun melaksanakan perjanjian. Hampir setiap aspek dari kehidupan manusi aa tidak dapat luput dari perjanjian. Perjanjian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Setiap kali mereka membeli suatu barang, atau membayar suatu jasa seperti memotong rambut, mereka sebenarnya melakukan suatu perjanjian. Suatu perjanjian dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Seperti di ketahui bersama bahwa untuk suatu perjanjian tertulis, maka akan ada surat untuk membuktikannya secara formil di kemudian hari apabila timbul masalah. Adapun menurut hukum, mengenai pembuktian mengacu kepada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR . Untuk perjanjian tertulis, surat merupakan alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian terhadap perjanjian yang dilaksanakan. Akan tetapi, tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis, banyak yang dibuat hanya secara lisan. Pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan kedudukan perjanjian lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan hukum dari suatu perjanjian lisan dan kekuatan pembuktian satu perjanjian lisan dalam perkara perdata. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif sedangkan metode analisa data dilakukan secara kualitatif. Dalam analisis yuridis suatu perjanjian lisan ini, mengacu pada suatu kasus perjanjian lisan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 466/PDT.G/1997/PN.JAK.SEL.

Abstrak :
Sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis kegiatan perekonomian di Indonesia, pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank dalam bentuk pinjaman sindikasi merupakan salah satu langkah yang sangat baik untuk mengatasi kebutuhan yang terus meningkat, karena masing-masing bank dapat terhindar dari pelanggaran ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Namun, pada praktiknya, terdapat wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi oleh kreditur, karena kedudukan bank dan nasabah yang sebenarnya tidak seimbang. Analisis skripsi berintikan bahwa wanprestasi oleh kreditur tersebut dapat mengakibatkan perjanjian kredit sindikasi batal dan para kreditur harus membayar ganti rugi sesuai dengan porsi keikutsertaannya.

---

In accordance with the increasing volume and types of economic activities in Indonesia, joint funding by several banks in the form of syndicated loans is a good step to address the growing needs this is because each bank could avoid infringement Lending Limit (BMPK). However, in practice, there are defaults found on the agreements on the involvement of the syndicated loan by the creditors, because the position of the Bank and Clients that are not balanced. This thesis analysis is cored on that the default with the lender may result in canceled syndicated credit agreement and the creditor must pay compensation according to their participation.

Abstrak :
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta autentik dituntut untuk lebih cermat dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terkait akta autentik yaitu terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan identitas dan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik yang mengakibatkan Notaris mendapat masalah hukum atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana pembuktian materil dalam pembuatan akta perjanjian kredit dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 952/PID.B/2019/PN.JKT.BRT. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembuktian kebenaran materil merupakan tugas dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mencari kebenaran materil dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana, untuk membuktikan mengenai kebenaran apakah para pihak melakukan pemalsuan identitas dan dokumen dalam pembuatan akta autentik harus melalui proses pembuktian yaitu dengan sistem pembuktian secara negatif sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu tidak dapat dibebankan kepada Notaris karena pada dasarnya Notaris hanya bertanggung jawab dalam hal kebenaran formil dalam pembuatan akta autentik. Notaris dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila telah lalai dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). ......Notary in carrying out their duty and position when making an authentic deed is obligated to be thorough and fulfil the prudential principle. It happens because there's often legal issues regarding the authentic deed one of it is when a party commits a crime in the form of giving a fake identification details and using a forged documents in the course of making an authentic deed that causes the Notary to receive legal issues regarding the authentic deed that they made. This research raises the issue about the process of material evidentiary in the making of credit agreement deed and regarding the responsibility that Notary have regarding the making of a credit agreement that was made using a fake identification details and forged documents be based on the decision of the West Jakarta District Court No.952/PID.B/2019/PN.JKT.BRT. To answer the issues that occurs in this case, this research uses the normative judicial approach and also qualitative data that used in this research consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. This research also uses descriptive typology with qualitative approach in the terms of writing. The result of this research is material evidentiary is the Police's and Prosecutor's duty to find the material truth in the course of trial. The criminal procedure law stated that to find the truth wether a party is committing a crime in the form of identity and document forgery in the making of authentic deed must go through evidentiary process which is the negative evidentiary system that based on article 183 of the Criminal Procedure Law and a legitimate evidence that is stated in article 184 Criminal Procedure Law and also the criminal liability can't be burdened to the Notary. It is because a Notary can only be held responsible in scope of the formal truth in the course of making authentic deed. Notary can only be imposed to a criminal liability if the Notary have been negligent in carrying out his duty as a public official in context of making an authentic deed as stated in Law Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN).

Abstrak :
Penelitian ini membahas pengaruh capital ratio terhadap business lending pada Bank Umum Konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 dengan menggunakan metode unbalanced panel. Penelitian dilakukan pada keseluruhan bank, bank berukuran kecil, bank berukuran besar, berkapitalisasi tinggi, dan berkapitalisasi rendah guna mengetahui apakah terdapat pengaruh capital ratio terhadap business lending pada bank secara keseluruhan, maupun bank dengan kategorisasi. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh rasio modal, baik menggunakan CAR ataupun Tier 1 pada bank high, low, big high,small high, dan small low berhubungan negatif signifikan terhadap perubahan kredit bisnis perbankan Indonesia periode 2011-Q1 hingga 2015-Q4, kecuali pada bank berkapitalisasi big low tidak berpengaruh signifikan karena terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh, yaitu liquidity. Pengaruh negatif signifikan sesuai dengan yang terjadi di Indonesia yaitu adanya kebijakan BI CountercyclicalBuffer terkait peningkatan cadangan modal bank dengan menekan pertumbuhan kredit guna mengantisipasi timbulnya dan/atau meningkatnya risiko sistemik yang berasal dari pertumbuhan kredit yang berlebihan. ......This study discusses the effect of capital ratio on business of lending on commercial bank listed on the IndonesiaStock Exchange period 2011 2015 using the unbalanced panel. The results showed the effect of capital ratios, usingeither CAR or Tier 1 bank high, low, big high, small high, and small low negatively related significantly to changesin business lending of Indonesia Banking period 2011 Q1 to 2015 Q4, except in the big low capitalization has nosignificant effect because there are other more influential factors, namely liquidity. Significant negative influenceaccording to what happened in Indonesia, namely the existence of policies Countercyclical Buffer BI relatedincrease in banks 39 reserve requirement by suppressing the growth of credit in order to anticipate the onset and orincreased systemic risk emanating from excessive credit growth.

Abstrak :
Perbankan yang dikenal saat ini memiliki peran yang penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, salah satu kegiatan perbankan adalah kegiatan penyaluran dana melalui pemberian Kredit ataupun Pembiayaan dengan Prinsip Syariah. Selain diberikan bagi perorangan, dana dapat pula diberikan kepada perusahaan yang hendak menjalankan suatu proyek dan membutuhkan dana yang besar. Dalam hal ini, dana dapat diberikan secara bersama-sama oleh beberapa bank sekaligus dengan menggunakan satu dokumentasi kredit. Skema seperti ini dikenal dengan Kredit Sindikasi. Namun dalam hal Kredit Sindikasi diberikan oleh Bank Konvensional bersama dengan Bank Syariah, adanya perbedaan prinsip diantara keduanya mengharuskan digunakannya dua dokumentasi berbeda yang dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari masing-masing bank. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dan dampak dari penggunaan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Ditulisnya skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan dampak dari digunakannya Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya penggunaan Intercreditor Agreement sebagai perjanjian induk yang menjembatani ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Bank Konvensional yang belum pernah melakukan sindikasi dengan Bank Syariah sebelumnya agar tidak menjadikan perbedaan prinsip yang ada sebagai penghambat untuk menyalurkan dananya bersama-sama. ......Banking as we know today holds a vital role, as they act as an intermediary between those with funds and those without and or lacking in funds. As stipulated in Indonesias Banking Law, one of Banks main activities is to channel funds between those mentioned above, by way of general Loan Credit Facility, as well as Syaria based financing. Generally, loans may be granted to both persons and legal entities, including but not limited to corporations in need of large amount of funds. Loan credit facility may be granted by one or more banks jointly using one loan agreement, such scheme is known as a syndicated loan. However, on such case where a syndicated loan is jointly granted by Conventional Banks and Islamic Banks, two separated agreements must be executed to accommodate the terms and conditions of each types of banks in accordance with its banking principles. This thesis will elaborate and discuss the provisions and or regulations and its impact on using a general Loan Agreement as well as Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The purpose of this thesis is to find the legal basis and impact of the usage of Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The study method used in this thesis is the juridical normative method. This thesis uses literature research method which delivers a descriptive research typology. This thesis concludes that the usage of Intercreditor Agreement is found to be the impact of using Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan, as stipulated in Fatwa of National Board of Syaria. Thus, the author suggests for Conventional Banks to not make the difference of existing principles as a barrier to channel the fund together with Islamic Banks.

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur segala bidang sedang masifnya dilakukan di negara Republik Indonesia, salah satunya di bidang telekomunikasi. Dikarenakan kondisi geografis negara Republik Indonesia, teknologi di bidang telekomunikasi yang paling memungkinkan adalah satelit. Guna untuk memenuhi kebutuhan satelit nasional, perusahaan operator satelit membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam proyek pengadaan satelit. Bisnis satelit juga memerlukan pembiayaan dari perbankan. Maka dari itu, dalam pembiayaan proyek pengadaan satelit tentunya bank selaku kreditur akan meminta satelit tersebut menjadi objek jaminan. Satelit termasuk ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda bergerak. Oleh karena itu, jenis jaminan yang dapat dibebani pada objek satelit adalah jaminan fidusia. Bank selaku kreditur perlu mencermati eksekusi objek jaminan fidusia atas satelit karena perizinan operasional satelit yang cukup kompleks. Perizinan operasional satelit tersebut adalah izin Hak Penggunaan Filing (“HPF”) agar satelit dapat menempati slot orbit di ruang angkasa. Berdasarkan Pasal 32 Permenkominfo No. 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit, disebutkan bahwa perusahaan operator satelit dilarang mengalihkan izin HPF. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang akan digunakan penulis adalah data sekunder. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tetap dimungkinkan bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas satelit dengan cara penjualan bawah tangan sepanjang calon pihak pembeli dapat memenuhi ketentuan Perizinan Operasional Satelit dan Perizinan Perusahaan Operator Satelit. Dalam pembiayaan untuk proyek pengadaan satelit, mekanisme pemberian kredit yang diterapkan oleh kreditur dengan cara sindikasi kredit. Selain itu, yang membuat bank selaku kreditur bersedia untuk menerima satelit sebagai objek jaminan fidusia adalah karena dalam pengikatan jaminan atas satelit tersebut terdapat dokumen-dokumen jaminan antara kreditur dengan debitur yang berkaitan dengan slot orbit dan aspek-aspek komersial. ......Infrastructure development in all fields is being massively carried out in the Republic of Indonesia, one of which is in the telecommunications sector. Due to the geographical conditions of the Republic of Indonesia, the most feasible technology in the telecommunications sector is satellite. In order to meet the needs of national satellites, satellite operator companies require quite high costs in satellite procurement projects. The satellite business also requires financing from banks. Therefore, in financing the satellite procurement project, of course, the bank as the creditor will ask for the satellite to be the object of security. Satellites are included in the classification of tangible objects and moving objects. Therefore, the type of security that can be imposed on a satellite object is a fiducia security. Banks as creditors need to pay close attention to the execution of fiducia security objects on satellites because satellite operational licensing is quite complex. The operational license for the satellite is a Filing Right of Use (“HPF”) license so that the satellite can occupy an orbital slot in space. Based on Article 32 of Regulation of Minister of Communication and Informatics No. 21 of 2014 concerning the Use of Radio Frequency Spectrum for the Satellite Service and Satellite Orbit, it is stated that satellite operator companies are prohibited from transferring HPF licenses. This research is descriptive analytical. The type of data that will be used by the author is secondary data. The author in this study used qualitative data analysis methods. The results of the study indicate that it is still possible for creditors to be able to execute objects of fiduciary guarantees on satellites by means of underhand sales as long as the prospective buyer can fulfill the provisions of the Satellite Operational Licensing and Satellite Operator Company Licensing. In financing for the satellite procurement project, the financing mechanism implemented by creditors by means of loan syndication. In addition, what makes banks as creditors willing to accept satellites as objects of fiducia security is because in the binding of security for the satellites there are security documents between creditors and debtors related to orbital slots and commercial aspects.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bagaimana pengaturan kontrak berbahasa asing dengan salah satu pihak Indonesia, putusan Hakim Mahkamah Agung yang memutus Loan Agreement antara Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama Lestari batal demi hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 601 K/PDT/2015 tentang pembatalan perjanjian Loan Agreement. Penelitian ini menggunakan tipe penilitian normatif normative legal research dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang statute approach, pendekatan kasus case approach dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan library research. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1 Pengaturan kontrak berbahasa asing dengan salah satu pihak Indonesia tersebut dari sejarah, pembentukan serta penarapan dan akibat hukum nya 2 Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini disebabkan karena Loan Agreement telah melanggar ketentuan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal dan bertentang dengan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa. 3 Implikasi Yuridis dari putusan tersebut adalah setiap perjanjian yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa akan dinyatakan batal demi hukum/perjanjian dianggap tidak pernah ada dan para pihak dikembalikan dalam keadaan semula. Begitupun dengan setiap ikutan accesoir akan dinyatakan pula batal demi hukum, meskipun perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

---

ABSTRACT
This research is conducted to understand on the foreign language contract regulation between on the Indonesian parties, the supreme court verdict on who stipulated the loan agreement between Nine AM Ltd. And PT Bangun karya Pratama Lestari were invalidated due to laws and regulations corresponding to juridical implications for the supreme court verdict on the case number 601 K PDT 2015 about the cancellation of the Loan Agreement. The judge rsquo s valuation on the annulment were based on the remain facts on the Loan Agreement. The normative legal research using statue approach, case approach, and library research. As for the results of this study, researchers have found that 1 Foreign language contract regulation based on the history, formation, application and the consequence of the law. 2 Supreme court decision is in accordance with the laws that the agreements is invalidated for the law. As the result of the loan agreement that has violating the provisions of the civil code article number 1320, the non fulfillment of the legitimate element contradict with article 31 related to language regulation and civil code number 1339 related to lawfulness, habits, and regulations. 3 The juridical implication from that verdict is that agreement not made by the provision article number 31 related to language regulation will be void declared by the law agreement will be considered never exist and returned to the originally. As well every accesoir will be void declared by the law, despite that agreement made in front of officials.Key Words The Legal Termes of Agreement, Loan Agreement, Civil Code, The National Language, Flag, Coat of Arms, and Anthem Act 2009.