Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Program Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial RI bertujuan agar calon pegawai negeri sipil mengenal program pembangunan kesejahteraan sosial dan memahami tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI. Penelitian ini merupakan desain program orientasi bagi calon pegawai negeri sipil Kementerian Sosial RI. Desain program orientasi CPNS Kementerian Sosial RI telah disesuaikan dengan toeri orientasi berbasis kompetensi dan teori-teori yang mendukung program orientasi pegawai sehingga dapat meningkatkan kompetensi calon pegawai. Penelitian tentang desain program orientasi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan penyusunan program orientasi bagi CPNS Kementerian Sosial RI.

---

ABSTRACT
Orientation Programme for Civil Servants Ministry of Social Affairs aims to recognize candidates for civil servants and social welfare development program to understand the duties and functions of the Ministry of Social Affairs. This study is a design orientation programs for prospective civil servants the Ministry of Social Affairs. Design an orientation program employess Ministry of Social Affairs has been adapted to toeri competency-based orientation and theories that support employee orientation program so as to enhance the competence of candidates and is expected to provide benefits to program participants. Research on the design of an orientation program was conducted with a qualitative approach and are presented descriptively, that is expected to be a guide planning and orientation program for the Ministry of Social Affairs employess.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan Hukum merupakan salah jenis jasa pelayanan publik yang ditawarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Barat. Diwakilkan Divisi pelayanan Hukum dan HAM, semua jenis pelayanan publik yang ada pada seluruh direktorat pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijalankan pada tingkat propinsi terkecuali Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Wilayah Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan semua tugas dan fungsi Kementerian termasuk dalam hal pelayanan Hukum dan HAM, luasnya wilayah dan terbatasnya jumlah Sumber Daya manusia yang berkompeten merupakan beberapa dari pokok permasalahan yang dihadapi saat ini. Diperlukan solusi dalam mememecahkan persoalan diatas dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Kementerian dan pembentukan unit pelaksana teknis di daerah untuk direktorat pelayanan hukum sehingga pelayanan dapat dirasakan tiap lapisan di dalam masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang ideal di dalam masyarakat maka dilakukan suatu penelitian kualitatif tentang pelayanan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana mengambil sampel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat yang dianggap mewakili gambaran secara utuh tentang pelayanan hukum pada propinsi dengan skala yang luas dan tingkat permintaan yang bervariasi. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apa yang menjadi faktor terhambatnya pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seperti apa pelayanan yang ideal dan dibutuhkan masyarakat umum khususnya pada Provinsi Jawa Barat.

---

ABSTRACT
Public Law service is one of the public service that provide by The Ministry Of Law and Human Rights in West Java Province Office. Law service division delegate every services was given by Directorate Generals under the Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia beside Directorate General of Imigrastion and Directoraste General of Corecctions. Ministry Of Law and Human Rights West Java Province Office as the delegetion from The Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia held the responsible of the Ministry duty , including Public Law and Human Rights services. The increasing of the territory and high demand for services are some of the constrains which has been facing nowadays. The Solution for the problem is needed. Maximizing the Public Law Service by increasing the quality Of Human Resources apparatus and also providing the existence of technical execution unit for Public Law and Human Rights services directorate, both in central and region. In general, society will be able to take advantage of the services. In order to get ideal description about The Law and Human Rights service, the quatitative research is execute to define Law service which given by Ministry Of Law and Human Rights at West Java Province Office that reperesent the big picture of Law service in the province area with a larger scale and variative demands level. The objective aim of the research is to ensure what factors that become the obstacle for the Law Service to be delivered in the society and also the ideal form of services that supposed to be provide and needed in general sepecificly in west Java area.