Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, secara perlahan telah membuat warga negara menyadari posisinya dalam berhadapan dengan pemerintah, mereka harus dilayani dan bukan sebaliknya. meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal tidak dapat dihindari, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan yang cepat dan tepat. Kecamatan sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masalah - masalah masyarakat merupakan kunci jawaban bagi peningkatan pelayanan, artinya jika pelayanan di tingkat kecamatan baik maka secara umum tanggapan masyarakat terhadap layanan publik juga baik, begitu juga sebaliknya. Kurang berkualitas layanan yang diberikan juga disebabkan karena belum baiknya perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat hubungan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas Iayanan publik, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis prosentase atau distribusi frekuensi. Teknik analisis prosentase ini adalah data yang diperoleh dari responder di lapangan disusun dalam tabel-tabel (ditabulasikan) selanjutnya dilakukan penilaian analisis prosentase (%) yang selanjutnya disimpulkan kecenderungannya pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan/pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya digunakan Analisis kuantitatif Korelasional dengan melalui serangkaian uji statistik determinasi dan regresi. Unit analisisnya adalah warga masyarakat yang telah berumur 17 s/d 50 tahun di Kota Sabang yang tersebar pada dua kecamatan, dengan jumlah populasi sebanyak 11.544 jiwa. Dari jumlah tersebut, besarnya sampel ditetapkan sebanyak 95 jiwa. Perilaku aparatur birokrasi yang diukur dari dimensi kesopanan, keadilan, kepedulian, kedisiplinan, kepekaan dan tanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik. Pelayanan yang dirasakan masyarakat diukur dari dimensi keterandalan, terjamin, bukti langsung, kepahaman, bermutu, kecepatan, adil, dan tersedia ketika diperlukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik. Persepsi aparatur birokrasi kecamatan di Kota Sabang terhadap pelayanan masyarakat, masih terbatas pada pemahaman normatif tentang pelayanan tersebut, yang lebih cenderung memperlihatkan pemahaman yang kaku dan berorientasi tugas (task oriented) dengan tuntutan target melalui laporan-laporan formal kepada pihak pemerintah atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi terkesampingkan. Antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik terdapat hubungan linear yang bersifat positif. Sifat hubungan yang demikian mengisyaratkan bahwa semakin responsif perilaku aparatur birokrasi, maka semakin berkualitas layanan yang diberikan oleh birokrasi kecamatan pada pemerintah Kota Sabang. Sedangkan dari hasil analisis koefisien korelasi antara variabel babas dengan variabel terikat, menunjukkan adanya hubungan positif, artinya semakin tinggi tingkat perilaku birokrasi maka semakin meningkat pula kualitas layanan publik. Selanjutnya setelah dilakukan test signifikansi dengan uji t, diperoleh bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t label, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil sebanyak 95 responden dari keselur'uhan populasi benar-benar bermakna. Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai sebesar 0,282. Ini berarti besarnya sumbangan variabel perilaku aparatur birokrasi terhadap variabel kualitas layanan publik adalah 28,2%, sisanya sebesar 62,8% adalah sumbangan faktor lain yang tidak diteliti. Terakhir dari hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,510. Ini berarti setiap terjadi peningkatan terhadap variabel perilaku aparatur birokrasi dalam satu satuan unit tertentu, maka akan terjadi peningkatan secara rata-rata pada variabel kualitas layanan publik sebesar 0,510.

Abstrak :
Peningkatan kualitas pelayanan umum oleh aparatur pemerintah sudah merupakan tuntutan masyarakat di era reformasi sekarang ini, dimana masyarakat sudah mulai kritis dan mengerti akan haknya sebagai warga negara dan warga masyakarat. Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap Kota Bandung (Yantap) dianggap merupakan salah satu jawaban terbaik perwujudan dari reformasi pelayanan publik dan kompetensi pelayanan prima serta merupakan salah satu paradigma baru dalam pelayanan umum. Dengan adanya penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap, maka masyarakat telah mendapatkan kemudahan dalam mengurus sesuatu jenis pelayanan perijinan, melalui proses pelayanan yang lebih cepat, baik, murah dan transparan. Hasil penelitian terhadap 75 (tujuh puluh lima) responden yang dijadikan sampel penelitian, menunjukkan bahwa pengaruh penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap terhadap peningkatan kualitas pelayanan umum adalah sebesar 45,2%. Hal ini berarti peningkatan kualitas pelayanan umum di Kota Bandung dipengaruhi oleh penerapan pola pelayanan umum terpadu satu atap dan 54,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Pelaksanaan pola pelayanan umum terpadu satu atap tersebut, perlu lebih disempurnakan terutama menyangkut aspek mekanisme, sistem dan prosedur pelayanan, khususnya mengenai keberadaan loket pelayanan dari 14 (empat belas) loket pelayanan, disederhanakan menjadi 2 (dua) loket pelayanan. Kondisi ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus sesuatu jenis pelayanan. Dengan penyederhanaan tersebut, diharapkan kontak langsung antara petugas dan masyarakat dapat sedini mungkin dikurangi, sehingga petugas pelayanan dapat lebih berkonsentrasi terhadap proses penyelesaian berkas pelayanan melalui proses koordinasi intern antar Dinas/lnstansi terkait.

Abstrak :
Sebagai salah satu negara tujuan wisata dunia di wilayah Asia, khususnya di wilayah Asia Tenggara, dan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain yang berada dalam satu kawasan, seperti halnya dengan negara-negara ASEAN dalam perebutan pangsa wisatawan mancanegara, maka selain diperlukannya dukungan kesiapan sarana dan prasarana pada sektor pariwisata, dukungan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, keterampilan dan produktivitas kerja yang tinggi juga sangat diperlukan, termasuk aparatur pemerintah yang berada pada sektor ini. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya apabila aparatur pemerintah yang berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator pembangunan dibidang kepariwisataan tersebut tiuak memiliki kualitas, keterampilan dan produktivitas kerja yang baik. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap produktivitas pegawai. Sedangkan secara lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi hubungan atau pengaruh antara variabel motivasi, kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap variabel produktivitas pegawai. Populasinya adalah seluruh pegawai Badan Litbang dan Diklat Kebudayaan dan Pariwisata yang berjumlah 219 orang, dimana teknik penggumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 55 orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas, yaitu : motivasi, kepemimpinan dan iklim organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas pegawai, dan secara bersama-sama ketiga variabel tersebut juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas pegawai, yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,518 dan koefisien determinasi (R2} sebesar 0,268 serta ditunjukkan pula oleh signifikansi F ketiga variabel sebesar 0,001 dan signifikansi t untuk masing-masing varibel sebagai berikut : motivasi sebesar 0,032, kepemimpinan 0,047 dan iklim organisasi sebesar 0,036. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan untuk meningkatkan produktivitas pegawai adalah dengan cars memberi perhatian yang lebih terhadap motivasi para pegawai secara terus menerus, selain itu diperlukan kemimpinan yang didasarkan pada majerial yang kokoh dan perlu diciptakannya iklim organisasi yang kondusit, agar para pegawai merasa nyaman dan betah dalam bekerja.

Abstrak :
Dalam GBHN, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan nasional, pemerintah membimbing, mengarahkan serta menciptakan ildim usaha yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling mengisi, saling melengkapi dan saling mendukung. Hal tersebut berarti pemerintah memberikan peranan yang besar pada dunia usaha dan berupaya memberdayakan masyarakat dengan mendorong, mengembangkan pralcarsa serta kreatifitas masyarakat. Diterbitkannya UU no. 1 Tabun 1967 tentang PMA dan TJU no. 6 tahun 1968 tentang PMDN, dan serangkaian kebijakan di sektor moneter, fiskal serta perdagangan, rnerupakan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik penanaman modal. Pengaturan serta pelayanan perijinan penanaman modal bukan saja dilakukan oleh instansi di tingkat pusat saja, melainkan juga oleh instansi di daerah. Masalahnya seberapa jauh pengaturan dan pelayanan perijinan di daerah agar tetap konsisten dengan kebijakan dan tatkala pelayanan perijinan yang ditetapkan oleh pusat. Tata laksana pelayanan ijin menyangkut tata cara, prosedur dan sistem kerja pelaksanan fungsi dan tugas pemerintahan yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat waktu serta memberikan jaminan dan perlindungan pada pemohon ijin. Dengan metode penelitian deskriptif analisis dilakukan pengumpulan dan penelusuran pengaturan perijinan penanaman modal mulai dari tingkat kebijakan sampai pelaksanaan pelayanan ijin di Kabupaten Bandung unit studi kasus. Di samping itu dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk mengungkap pandangan para pakar di bidangnya masing-masing yang relevan serta mendukung dan mempertajam penelusuran kebijakan dan pengaturan serta pelaksanaan pelayanan perijinan. Hasil penelitian dengan metode seperti diuraikan diatas, ditemukan tata laksana pelayanan ijin lokasi pembebasan tanah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah tahun 1991 dan memungut retribusi perijinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tahun 1981 dan 1992. Prosedure dan pemungutan retribusi tersebut di atas tidak konsisten dengan kebijakan penyederhanaan perijinan yang ditetapkan oleh pusat. Hai tersebut terjadi karena Kepala Wilayah, alat pusat di daerah tidak berfungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan dalam dirinya melekat jabatan Kepala Daerah Otonom yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya lebih dominan. Disarankan mekanisme hubungan pusat dan daerah terintegratif dan optimal dalam mengendalikan dan mengawasi peraturan daerah untuk memelihara konsistensi kebijakan dan pengaturan pusat dan daerah.

Abstrak :
Asumsi peneliti pada awalnya bahwa akan adanya pembahan strategi pelayanan kehumasan dan kegiatan layanan yang dilakukan oleh Humas Setjen Depdiknas, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan tahun 1989, 2002 dan 2005 yang berisi tentang perubahan status dan kedudukan humas dalam organisasi Departemen Pendidikan Nasional, setelah diadakan penelitian, dengan mengadakan observasi dimana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh humas Setjen Depdiknas dan dengan mengadakan wawancara langsung dengan publik pengguna humas Depdiknas, guna mendapatkan masukan tentang bagaimana strategi kehumasan dan bentuk program layanan humas Setjen Depdiknas, ternyata tidak ditemukan adanya perubahan yang signifikan yang berkaitan dengan hal tersebut, atas terbitnya SK-SK perubahan yang dimaksudkan. Penambahan layanan humas yang diberikan pada beberapa bulan terakhir, hanyalah sebatas upaya stategis humas Setjen Depdiknas dalam membuka akses dan menerima masukan dari para publiknya. Namun demikian jenis layanan baru tersebut belum dapat peneliti sampaikan. Tesis ini menjelaskan tentang analisis dari program-program layanan humas Setjen Depdiknas (strategi kehumasan Setjen Depdiknas), yang telah dan selama ini dijalankan, serta beberapa saran dan upaya untuk memberikan masukan/rekomendasi guna menyusun atau merencanakan strategi kehumasan Setjen Depdiknas untuk menjadikan humas dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh para publiknya. Metode pendekatan dari penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan kajian dilakukan secara kualitatif. Informan yang merupakan sumber informasi yang diteliti berasal dari beberapa Pejabat Struktural Depdiknas, yang dianggap berdasarkan penilaian tertentu memahami persoalan humas (purposy), pegawai/staf Depdiknas yang terlibat langsung dalam pelayanan kehumasan, informan dari media masa, serta informan yang berasal dari masyarakat umum, yang kesemuanya adalah sebagai pengguna jasa layanan humas Setjen Depdiknas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program layanan Humas Setjen Depdiknas belum berjalan secara maksimal. Komunikasi dua arah (two way communication) dengan umpan balik atau masukan yang diharapkan akan muncul dari para publiknya, balk dengan publik internal maupun eksternal, pihak media masa dan juga rnasyarakat yang berhubungan langsung dengan pihak humas Depdiknas, juga tidak berjalan sebagaimana yang sangat diharapkan. Rekomendasi praktis yang disampaikan peneliti bagi Humas Setjen Depdiknas, adalah menyangkut perencanaan, upaya peningkatan peran dan fungsi, program layanan, kedudukan dalarn Organisasi, dan SDM pegawai Humas.

Abstrak :
Biro Umum dan Humas Departemen Perdagangan is one of echelon ll unit in Departemen Perdagangan, which one of the function it conduct service activities of liaison to public, covering information service to internal and external public. In execution of activity of liaison basically is realizing efficacy of mission which is Biro Umum dan Humas task as institution developing and looking after organizational image.

This research aim to knowing the quality of service of existing liaison this moment, and quality of expected by customer. Model used to analyse the quality of service use theory of SERVQUAL, what consist of five dimension that is reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. Data analysis cover test of reliability, validity test, measurement of satisfaction storey level. Technique intake of data the used is spreading of questionnaire at customer of liaison in Biro Umum dan Humas, so that got l45 responder as research data sample.

Result of analysis data as whole there are service quality differences equal to -1,04 with satisfaction storey-level equal to 72,55%. This matter pointed that quality of service givem liaison still not chance yet, according to customer. Dimension of empathy and indicator sympathetic attitude of officer (QI4) owning lower service quality gap, and highest satisfaction storey-level . While dimension of tangibles, and indicator office equipment (QIS) owning highest service quality gap, and lower storey-level satisfaction.

Abstrak :
Remunerasi yang diterima oleh setiap pegawai harus mencerminkan keadilan, baik secara internal maupun eksternal. Dalam merumuskan remunerasi yang adil sangat sulit, karena beragamnya persepsi dari setiap pegawai. Penelitian dilakukan di RSUD Karawang dengan sampel penelitian sebanyak 109 orang. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling. Metode dari penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bersifat cross sectional. Remunerasi dikaji dari aspek internal maupun eksternal. Aspek internal diukur dengan menggunakan teknik point system, sedangkan aspek eksternal dikaji dengan melakukan benchmark remunerasi pada organisasi sejenis di daerah lain, yang pada penelitian ini diambil di RSUD Pasar Rebo Jakarta. Berdasarkan analisis, didapatkan sebagian besar responden telah menerima remunerasi yang sesuai (inpay) sebanyak 86 orang atau 87%. Namun masih ada beberapa responden yang menerima remunerasi tidak sesuai, yaitu overpay sebanyak 12 orang atau 11% dan underpay sebanyak 11 orang atau 12%. Ditinjau dari aspek eksternal, remunerasi di RSUD Karawang masih memiliki beberapa kelemahan. Remunerasi yang digunakan di RSUD Karawang adalah sistem indexing. Salah satu kekurangannya adalah belum mengutamakan kompetensi. Diharapkan dimasa mendatang, remunerasi di RSUD Karawang dapat terus dievaluasi untuk mencari yang terbaik, yang dapat memuaskan semua pihak. Remuneration received by each employee must reflect fairness, both internally and externally. In formulating a fair remuneration is very difficult, because of varying perceptions of each employee. The study was conducted at the Karawang General Hospital to sample as many as 109 people. The sampling is done by simple random sampling. The method of this study is a quantitative descriptive cross sectional. Remuneration examined from the internal and external aspects. Internal aspect was measured by using point system, while the external aspects assessed by performing benchmark remuneration on the organization of its kind in the region, which in this study was taken in Pasar Rebo general Hospital Jakarta. Based on the analised, obtained the majority of respondents have received appropriate remuneration (inpay) of 87% or 81 people. But there are still a number of respondents who did not receive appropriate remuneration, ie overpay as much as 11% or as many as 12 people and underpay 10% or 11 people. Judging from the external aspect, the remuneration in Karawang general hospital still have some drawbacks. Remuneration that is used in Karawang general hospital is indexing systems. One drawback of this remuneration is not based on the competency. Expected in the future, the remuneration in Karawang general hospital can continue to be evaluated to find the best one, which can satisfy all parties.

Abstrak :
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Esensi masalah dimaksud sebenarnya bersumber dari persoalan dalam pemberian pelayanan publik. Dalam tesis ini membahas tentang pelayanan publik pada pemerintahan desa di desa Cigedog kabupaten Brebes. Berdasarkan indikator yang ditetapkan PP No. 72/2005 sebagai pedoman dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Cigedog Kabupaten Brebes Jawa Tengah, meliputi administrasi kependudukan, pelaporan desa dan kearsipan desa juga belum optimal dilaksanakan, dan itu jelas berdampak pada pelaksanaan fungsi pelayanan publik di Desa Cigedog yang belum optimal pula. Hal ini dikarenakan pelaksanaan administrasi desa masih sangat minim serta tingkat pendidikan aparatur desa maupun BPD terlihat masih dominan, sehingga mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan administrasi desa sebagaimana tuntutan PP No. 72/2005.

---

Governance and implementation of rural development is addressed to improve living standards and welfare through policy, programs and activities in according with essence of the problem and priority needs of the communities. The essence of the problem is actually sourced from the issue in granting of public services. In this thesis we will talk about the public service in the village government at Cigedog Village Brebes Regency. Based on the indicators set in PP No. 72/2005 as a guide in improving public services at Cigedog Village Brebes Regency Middle Java, include the administration of residence, villages reporting and village archives also not been implemented optimally, and it clearly affects the implementation of public service functions at Cigedog Village is not optimal as well. This is because the implementation of the village administration still very low and education levels of the village officials even BPD are looks still dominant, thus affecting the efficiency and effectiveness of public services as part of implementation of the village administration as demands in PP No. 72/2005.

Abstrak :
Dalam Rencana Strategis Pembangunan DKI Jakarta Tahun 1998-2002, Visi Pembangunan DKI Jakarta adalah membangun Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia serta dihuni oleh masyarakat yang berkehidupan sejahtera. Dan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah beberapa misi pembangunan, dimana salah satunya adalah membangun citra aparatur pemerintah yang mampu menjawab tuntutan reformasi melalui peningkatan kualitas aparatur. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel pegawai golongan III dan IV di lingkungan Sekretariat Walikotamadya Jakarta Barat, maka dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan klnerja pegawai adalah kemampuan, motivasi, disiplin kerja, kompensasi, kondisi lingkungan kerja, kualitas hubungan kerja serta sistem kerja. Setelah dilakukan uji hipotesis dengan mengunakan model regresi terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut diterima secara signifikan. Selanjutnya dari hasil penelitian disarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Walikotamadya Jakarta Barat agar dilakukan secara konsepsional, sistimastis, terencana dan terprogram berdasarkan urutan prioritas yaitu sebagai berikut :
(1) Motivasi (X2). melalui peningkatan peran pimpinan dalam memberikan keteladanan dan pembinaan pegawai melalui pengamalan budaya kerja sehingga dapat memotivasi pegawai dan memacu keinginan akan peningkatan kinerja.
(2) Perlunya peningkatan Disiplin Kerja (X3), melalui pelaksanaan program reward and punishment yang dilakukan secara seimbang, teratur dan berkesinambungan.
(3) Kemampuan (X1), peningkatan kemampuan pegawai dilakukan dengan mengadakan berbagai pelaksanaan Program Diklat terpadu antara Perencanaan Diklat dengan Perencanaan Karier dan perlunya penekanan pada Diklat Fungsional yang berhubungan langsung dengan tugas-tugas yang dihadapi dan melakukan evaluasi secara berkala akan program-program pengembangan pegawai sehingga kinerja pegawai dapat terus ditingkatkan.
(4) Kompensasi (X4), perlunya peningkatan insentif bagi pegawai melalui program pengembangan jabatan fungsional guna meningkatkan keahlian dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
(5) Kualitas Hubungan Kerja (X6), perlunya peran pimpinan dalam menciptakan suatu hubungan kerja yang harmonis, akrab dan saling menghormati sehingga menunjang peningkatan kinerja pegawai.
(6) Terciptanya Kondisi Lingkungan Kerja (X5), yang kondusif bagi karyawan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik melalui penyediaan peralatan kantor, penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan bersih serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.
(7) Sistem Kerja (X7), melalui penekanan pada prosedur kerja yang jelas dan tata kerja yang baku agar tercipta suatu sistem kerja yang komprehensif bagi setiap pegawai.