Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dunia dikejutkan dengan kemunculan Virus Corona yang menyebabkan penyakit Corona Virus Disease (COVID-19). Begitu pula halnya di Indonesia, Pemerintah dihadapkan pada pilihan situasi yang sulit, semua keputusan terkait pandemi COVID-19 ini harus dipikirkan dan diperhitungkan dengan matang sebab kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi taruhannya. Peran dari Polri yang merupakan penjaga peradaban, penjaga kehidupan, dan sekaligus pejuang kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam menghadirkan pemolisian di masa pandemi dengan beroritentasi pada keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Aktivitas pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi dengan berorientasi pemecahan masalah (Problem Oriented Policing) melalui tahapan scanning, analyzing, response dan assessment (SARA) melalui Program Kampung Tangguh Jaya menjadi sebuah strategi kolaboratif antara polisi dan masyarakat dengan dukungan dari stake holders terkait penanganan COVID-19. Dengan menggunakan teori Manajemen Sumber Daya Manusia, didukung Teori Pemolisian Berorientasi Masalah (Problem Oriented Policing) serta Konsep Pemolisian pada saat bencana (Disaster Policing), penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pemberdayaan SDM Polres Metro Bekasi melalui manajemen Sumber Daya Manusia sebagai aset utama organisasi dalam melakukan upaya pemolisian di era pandemi COVID-19. Selain itu penelitian ini juga menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan sumber daya manusia Polres Metro Bekasi dalam melakukan aktivitas pemolisian di era pandemi COVID-19. ......The world was shocked by the emergence of the Corona Virus which causes Corona Virus Disease (COVID-19). Likewise in Indonesia, the Government is faced with a difficult choice of situations, all decisions related to the COVID-19 pandemic must be carefully thought out and taken into account because the health and safety of the community is at stake. The role of the National Police, which is the guardian of civilization, the guardian of life, and at the same time as the fighter for humanity is very much needed in presenting policing during a pandemic with an orientation to the safety of the people which is the highest law (Salus Populi Suprema Lex Esto). Policing activities carried out by the Bekasi Metro Police are problem-oriented (Problem Oriented Policing) through the scanning, analyzing, response and assessment (SARA) stages through the Kampung Tangguh Jaya Program to become a collaborative strategy between the police and the community with the support of stakeholders regarding the handling of COVID -19. By using Human Resource Management theory, supported by Problem Oriented Policing and Disaster Policing, this research explores and analyzes HR empowerment of Bekasi Metro Police through Human Resource management as the main asset of the organization in carrying out activities. policing efforts in the era of the COVID-19 pandemic. In addition, this study also analyzes the factors that affect the empowerment of the Bekasi Metro Police in carrying out policing activities in the era of the COVID-19 pandemic

Abstrak :
Kebijakan work from home diterapkan karena adanya pandemik Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Kebijakan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk berusaha menjamin keselamatan setiap warga negaranya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu intansi pemerintah yang menerapkan kebijakan work from home adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan work from home pada masa pandemik Covid-19 berdasarkan sudut pandang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data yaitu dengan survey, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan work from home berdasarkan sudut pandang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sudah dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal para pegawai merasa pelaksanaan kebijakan masih perlu diperbaiki yaitu dalam hal kedisiplinan, Kurangnya pemahaman akan tugas, Ketepatan dalam melakukan absensi. Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah perlu adanya aturan kerja yang jelas secara tertulis, sistem pengawasan yang baik kepada setiap pegawai, menerapkan sistem Reward and Punishment sebagai motivasi bagi para pegawai, adanya kesadaran dari masing-masing pegawai untuk memiliki komitmen dan kejujuran yang tinggi terhadap organisasi. ......The work from home policy was implemented due to the Covid-19 pandemic that occurred in almost all of the world, including Indonesia. This policy was made as a form of government responsibility to try to ensure the safety of every citizen. The Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform issued Circular Letter Number 19 of 2020 concerning Adjustment of the Work System of State Civil Apparatus in Efforts to Prevent Covid-19 in government agencies. One of the government agencies that implement the work from home policy is the Bekasi City Tourism and Culture Office. This study aims to find out more about how to implement work from home policies during the Covid-19 pandemic based on the perspective of employees of the Bekasi City Tourism and Culture Office. The theory used in this research is the theory of policy implementation proposed by George Edward III. This study uses a quantitative approach with data collection methods, namely surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the implementation of the work from home policy based on the point of view of the employees of the Bekasi City Tourism and Culture Office was in the good category. However, in some cases the employees feel that the implementation of the policy is still not good, namely in terms of discipline, lack of understanding of tasks, accuracy in carrying out attendance. Suggestions that can be given to the Bekasi City Tourism and Culture Office are the need for clear work rules in writing, a good supervision system for each employee, implementing a Reward and Punishment system as motivation for employees, awareness of each employee to have a commitment and high honesty towards the organization.

Abstrak :
Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Induk Kramat Jati memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan sebagai pusat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu aktivitas perekonomian di UPB Pasar Induk Kramat Jati harus tetap berlangsung, meskipun pada masa pandemi Covid-19. Pengelola UPB Pasar Induk Kramat Jati telah menerapkan kebijakan protokol kesehatan sebagai bentuk proteksi bagi masyarakat yang berada di area pasar. Permasalahan penelitian ini adalah masih terjadinya peningkatan jumlah pedagang dan pembeli positif Covid-19 di UPB Pasar Induk Kramat Jati meskipun pasar ini telah menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Pasar Induk Kramat Jati. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan protokol kesehatan kurang maksimal, yaitu, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga faktor tersebut menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah membuat instrumen kebijakan protokol kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari stakeholder kebijakan ......UPB Kramat Jati Main Market has the important roles to provide basic daily needs for the community and as the center of the community's economy. Therefore, economic activity at UPB Kramat Jati Main Market must resume even during the Covid-19 pandemic. UPB Pasar Induk Kramat Jatihas implement the health protocol policy to prevent the transmission of Covid-19, but there's still the increasing number of people that getting infected by Covid-19. This reaserch aims to analyze the factors that influence the implementation of health protocol policies during the Covid-19 pandemic at the Kramat Jati Central Market. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review.The results of this research shows there are several factors that make this policy not optimal, such as the characteristics of the implementing agency, interorganizational communication and enforcement activities, and also economic, social and political conditions. Those factors are relate to the public participation which can't be found in this case. The recomendation of this research is to involve the community as stakeholders and strengthen its position by the policy instrument

Abstrak :

Negara menjamin hak dasar warga negara atas kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Munculnya virus SARS nCoV-2 yang menyebabkan sindrom dan penyakit COVID-19 yang terdeteksi pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019, mengharuskan pemerintah Republik Indonesia mengevakuasi 245 WNI yang terjebak di sana dan mengadakan karantina sebelum memulangkan mereka ke daerah asal. Dari pelaksanaan karantina selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau, Bulan Februari 2020 lalu, penulis hendak melakukan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanggulangan wabah penyakit COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi perundang-undangan dan studi pustaka. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memiliki kapasitas mengatur dalam area pencegahan dan penanganan masuknya wabahnya penyakit menular dan resiko kesehatan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Dalam upaya karantina WNI di Natuna pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 telah terlaksana dengan cukup baik walaupun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya keteresediaan air bersih, penolakan warga sekitar area karantina, dan mis-koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia harus segera membuat Peraturan Menteri Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018.

 

---

Indonesia is obliged to ensure its citizens’ fundamental right to health care as stipulated in the Constitution. The outbreaks of SARS nCoV-2 virus which caused the syndrome and diseases of COVID-19 was first detected in Wuhan city, Hubei Province, China at the end of 2019, requiring the Government to evacuate 245 Indonesian citizens who were trapped there to held quarantine before returning them home. From the 14-day quarantine in Natuna, Riau in February 2020, the authors about to conduct research on the implementation of Law No. 6 of 2018 on Health Quarantine in response to the outbreak of the COVID-19 disease in Indonesia. This research is a juridical-normative study. This research was conducted with statutory study and library studies. Law No. 6 of 2018 on health quarantine has a capacity to regulate in the area of prevention and treatment of the inclusion of infectious diseases and health risks that can pose a threat to public health. In Natuna quarantine, Law No. 6 of 2018 has been carried out quite well despite some constraints such as limited clean water, rejection of residents around the quarantine area, and miss-coordination between the central Government and the region. Ministry of Health of Indonesia must immediately create regulation under Minister of Health to support the implementation of LAW No. 6 of 2018.

 

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Penelitian yang masuk ke dalam kategori penelitian univariat ini menggunakan teori utama public trust dengan pengukuran dimensi yang dimilikinya yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu mixed method. Perolehan data kuantitatif dan kualitatif ditetapkan melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan platform Google Forms yang menghasilkan 243 responden sesuai dengan persyaratan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 77,8% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Pada penelitian ini masih ditemukan beberapa kendala yang dirasakan masyarakat dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka dari itu diharapkan dapat menjadi referensi oleh pemerintah untuk meningkatkan penyediaan kebutuhan publik dalam aplikasi PeduliLindungi agar semakin baik ke depannya. ......This study examines the level of trust the people of DKI Jakarta have towards the government in using the PeduliLindungi application. This research, which is included in the univariate research category, uses the main theory of public trust by measuring its dimensions, namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. This study implements the quantitative approach by collecting data using the mixed method. Both Quantitative and qualitative data are obtained through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted online using the Google Forms platform which resulted in 243 respondents, which has fulfilled the research requirements. From this study, the results showed that the level of trust the people of DKI Jakarta towards the government have in the use of the PeduliLindungi application is included in the high category with a percentage of 77,8% obtained from three-dimensional computing. However, there are still some obstacles from the community om how they feel in using the PeduliLindungi application. Therefore, this research is expected to be a reference for the government to improve the provision of public needs in the PeduliLindungi application so that it will improve in the future.

Abstrak :
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan secara resmi oleh WHO sebagai pandemi dunia. Melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan melakukan physical distancing merupakan cara untuk mencegah penularan COVID-19. Kabupaten Lampung Selatan masuk kedalam zona oranye COVID-19 yang salah satu daerah yang terdampak adalah Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung. Desa Way Huwi menjadi desa dengan angka kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Jati Agung sehingga memiliki masyarakat memiliki risiko tinggi untuk tertular virus COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 pada masyarakat Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 menggunakan teori Health Belief Models. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode cross-sectional. Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Way Huwi yang berusia 18-69 tahun dalam kondisi sehat serta dapat mengakses kuesioner online pada penelitian ini dengan jumlah sampel 78 orang. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji Cho Square. Hasil penelitian adalah hanya sebesar 42,3% masyarakat Desa Way Huwi yang patuh melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Variabel yang berhubungan dengan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 adalah cues to action (p value 0,002). ......Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has been officially declared by WHO (World as a pandemic. Implementing health protocols such as wearing masks, washing hands and physical distancing are ways to prevent the transmission of COVID-19. South Lampung Regency is included in the COVID-19 orange zone, one of the affected areas is Way Huwi Village, Jati Agung District. Way Huwi Village is the village with the highest population density in Jati Agung District, which mean that people have a high risk of contracting the COVID-19 virus. This study aims to determine the factors associated with the implementation of COVID-19 health protocol in the community of Way Huwi Village, Jati Agung District, South Lampung Regency in 2021 using the Health Belief Models theory. This research is a quantitative research using cross-sectional method. The population in this study is the people of Way Huwi Village aged 18-69 years in good health and can access online questionnaires in this study with a sample of 78 people. This study used the Chi Square test for data analysis. The results of the study were that only 42.3% of the Way Huwi Village community adhered to the COVID-19 health protocol. Variable associated to the implementation of the COVID-19 health protocol are cues to action (p value 0.002).