Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu dampak pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 adalah peningkatan angka kemiskinan. Strategi pembatasan sosial diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dengan KSBB Pangan sebagai prioritas utama dan paling banyak melibatkan sektor privat sebagai donatur. KSBB Pangan menjadi wujud governansi kolaboratif. Penelitian ini mengaitkan governansi kolaboratif menggunakan perspektif tiga lipatan sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas governansi kolaboratif pada KSBB Pangan dari variabel nilai publik, situasi yang membutuhkan kebijakan, serta gaya kebijakan dan kultur administratif. Dari aspek nilai publik, dialog yang terjadi tidak membutuhkan waktu yang alama dengan stakeholder fokus pada peran masing-masing. Pada aspek situasi yang membutuhkan kebijakan terdapat kesepakatan pada fakta yakni kondisi dampak COVID-19. Kolaborasi menjadi nilai yang dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Gaya kebijakan pada KSBB Pangan adalah antisipasi dengan kultur administratif gotong royong. Governansi kolaboratif pada KSBB Pangan mengalami kendala pada keberlanjutan.

---

One of the impacts of social restrictions due to the COVID-19 pandemic is an increase in poverty rates. The social restriction strategy through Large-Scale Social Restriction (PSBB) is anticipated by the DKI Jakarta Provincial Government with the Large-Scale Social Collaboration (KSBB) program, with Food KSBB as the top priority and most involving the private sector as donors. Food KSBB is seen as a form of collaborative governance. This research links the collaborative governance that it uses a threefold perspective as the main theory. This study uses a qualitative approach to discuss collaborative governance in the Food KSBB from the perspective of public value variables, situations that require policies, as well as policy styles and administrative culture. From the perspective of public values, the dialogue does not require time with stakeholders focusing on their roles. In the aspect of the situation that requires policy, there is agreement on the fact of the impact of COVID-19. Collaboration becomes a value that is understood by all parties involved. The policy style in KSBB Food is anticipation with the administrative culture of mutual cooperation. The collaborative governance at Food KSBB experienced constraints on sustainability."

"Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satunya adalah dampak bagi sektor ekonomi, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena kebijakan pemerintah di masa pandemi seperti pembatasan sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab, akhirnya pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat. Namun distribusi bansos di lapangan ternyata belum merata, tidak semua warga yang membutuhkan menerima bansos. Permasalahan ini juga berkaitan dengan pendataan penerima bansos. Maka dari itu, untuk memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan haknya, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Koalisi Pemantau Bansos melakukan advokasi serta audit sosial terkait distribusi bantuan sosial. Selain mendapat respons yang baik dari masyarakat yang telah dibantunya, upaya ini mendapat respons positif dari pemerintah hingga akhirnya terjadi proses kolaborasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah DKI Jakarta dengan SPRI serta Koalisi pada masa pandemi dengan menggunakan teori collaborative governance. Teori yang dikemukakan Ansell dan Gash (2007) ini dijelaskan sebagai strategi dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan beragam pemangku kebijakan di forum yang sama untuk membuat konsensus bersama. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan jika kolaborasi yang dilakukan Pemerintah DKI dengan SPRI terjalin dengan cukup baik dengan adanya pemutakhiran sistem DTKS serta terbantunya warga yang membutuhkan untuk mendapat bantuan sosial. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya sejarah interaksi yang minim konflik, adanya pandemi sebagai pendorong kolaborasi, hingga sosok pemimpin yang dapat memfasilitasi kebutuhan kedua stakeholders

---

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on people's survival. One of them is the impact on the economic sector, where many people have lost their jobs due to government policies during the pandemic such as social restrictions. As a form of responsibility, the government finally provides social assistance (Bansos) for the community. However, the distribution of social assistance in the field is not evenly distributed, not all residents who need it receive social assistance. This problem is also related to data collection on social assistance recipients. Therefore, to ensure that citizens in need get their rights, the DKI Jakarta Indonesian People's Struggle Union (SPRI), which is also part of the Coalition for Social Assistance Monitoring, conducts advocacy and social audits regarding the distribution of social assistance. In addition to receiving a good response from the communities it has assisted, this effort received a positive response from the government, which led to a collaborative process. Therefore, the purpose of this research is to analyze the collaboration that exists between the Government of DKI Jakarta and SPRI and the Coalition during the pandemic by using collaborative governance theory. The theory put forward by Ansell and Gash (2007) is explained as a strategy in governance that involves various stakeholders in the same forum to create a common consensus. The data sources used in this study are primary and secondary data with qualitative methods. Data collection techniques were obtained from interviews and literature studies. The results of this study show that the collaboration carried out by the DKI Government and SPRI is going quite well with the updating of the DTKS system and assisting residents who need to get social assistance. This can happen due to a history of interaction that has minimal conflict, the existence of a pandemic as an incentive for collaboration, to a leader who can facilitate the needs of both stakeholders."

"This study aims to analyze the effect of the COVID-19 pandemic on commercial banking non-performing loans during the study period from January 2018 to December 2022. The regression method used is multiple regression with Non-performing loans, BI7DRR Interest Rate, Gross Domestic Product, Unemployment Rate as a control variable and the dummy variable COVID-19 as the main independent variable and Non-performing loans as the dependent variable are used in the analysis. The results of this study show that the COVID-19 pandemic has a significant influence and a positive relationship with the NPL of Commercial Banks in Indonesia. Secondary data from the Bank of Indonesia and the Indonesian Financial Service Authority, over which a multi-regression analysis was performed. The results of the analysis showed a significant influence from the Gross domestic product and Unemployment that supports the Covid-19 variable in affecting Banking non-performing loans. The Covid-19 epidemic is harming economies around the world in all conceivable ways, including financial markets and institutions. The pandemic creates complex challenges for banks in particular, mostly through increases in default rates. This may be worse in developing countries with poor financial markets.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kredit bermasalah perbankan umum selama periode penelitian Januari 2018 hingga December 2022. Metode regresi yang digunakan adalah regresi berganda dengan data sekunder dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan analisis multi-regresi. Kredit bermasalah, Suku Bunga BI7DRR, Produk Domestik Bruto, Tingkat Pengangguran sebagai variable kontrol dan variabel dummy COVID-19 sebagai Independen variable utama dan Non performing loan sebagai variable dependent digunakan dalam analisis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan dan positif terhadap NPL bank umum di Indonesia. Dalam hasil regresi akhir menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan Produk Domestik Bruto dan Pengangguran yang mendukung variabel COVID dalam mempengaruhi kredit bermasalah perbankan. Epidemi COVID-19 merugikan ekonomi di seluruh dunia dengan segala cara yang dapat dibayangkan, termasuk pasar dan institusi keuangan. Pandemi menciptakan tantangan yang kompleks bagi bank khususnya, sebagian besar melalui kenaikan tingkat gagal bayar. Mungkin lebih buruk di negara berkembang dengan pasar keuangan yang buruk"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap pergerakan Bursa Saham Indonesia, kurs rupiah-dolar, dan harga minyak mentah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan pada penelitian sebelumnya terkait pergerakan harga bursa saham, nilai kurs mata uang, dan harga retail diesel yang dipengaruhi oleh angka terinfeksi COVID-19. Penelitian ini menggunakan data harian terhitung dari periode 1 Mei 2020 hingga 31 Desember 2021 untuk seluruh variabel. Dalam pengujian hipotesis, penulis menggunakan dua metode vector autoregression (VAR). Dalam pengujian VAR, nilai signifikasi dari bursa saham Indonesia, kurs rupiah-dolar, dan harga minyak mentah dapat digambarkan melalui nilai lag dari setiap variabel independen. Apabila dilihat dari nilai respon impuls dan dekomposisi varians menunjukkan shock yang disebabkan oleh COVID-19 cenderung stabil dalam jangka pendek namun dalam jangka panjang indeks bursa Indonesia dan harga minyak mentah masih stabil, sementara nilai tukar rupiah-dolar mengalami peningkatan. Uji kausalitas Granger menunjukan bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan dalam indeks bursa saham Indonesia dan hara minyak mentah di Indonesia. Sementara pada kurs rupiah-dolar, kasus terkonfirmasi COVID-19 tidak memiliki hubungan sebab akibat yang signifikan.

---

The purpose of this research is to evaluate and investigate the impact of the COVID-19 pandemic on the Indonesian Stock Exchange, the rupiah-dollar exchange rate, and crude oil prices in Indonesia. This study was based on prior research on how the number of COVID-19 infections affected stock market price fluctuations, currency exchange rates, and diesel retail prices. All factors in this study are based on daily data from May 1, 2020, to December 31, 2021. The author utilizes with vector autoregression (VAR) method  to test the hypothesis.

The lag value of each independent variable may be used to define the significance value of the Indonesian stock market, the rupiah-dollar exchange rate, and the price of crude oil in the VAR test. The shock brought on by COVID-19 tends to be steady in the short run as measured by the impulse response value and variance decomposition, but over the long term, the Indonesian stock market index and crude oil prices stay stable while the rupiah-dollar exchange rate has grown. Granger's causality test demonstrates that verified COVID-19 instances are responsible for alterations in the Indonesian stock exchange index and crude oil prices. However, there was no discernible causal link between verified COVID-19 instances and the rupiah-to-dollar exchange rate."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari Pandemi Covid-19 pada tingkat dan struktur ketergantungan imbal hasil dari saham perusahaan Farmasi di Indonesia yang melantai di BEI linear dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan mengambil periode waktu 2019-2021. Penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat pengaruh dari peningkatan pencarian mengenai “Covid” kepada imbal hasil dari saham farmasi tersebut. Penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh pada tingkat ketergantungan dari imbal hasil saham yang bernilai positif namun tidak terdapat perubahan pada struktur dari ketergantungan tersebut. Sementara itu, diketahui bahwa pencarian daring tidak memiliki dampak yang signifikan pada imbal hasil saham farmasi selama masa pandemi tersebut.

---

This study aims to analyze the impact of the Covid-19 Pandemic on the degree and structure of dependence on the stock return of pharmaceutical companies in Indonesia that are listed on the IDX linearly with the Jakarta Composite Index (JKSE) within the period of 2019-202. This study also wants to see whether there is an effect of increasing searches for "Covid" on the stock return of these pharmaceutical stocks. The study found that there was an effect on the degree of dependence of stock returns which was positive but there were no significant changes in the structure of dependence. Meanwhile, it is known that online searches do not have a significant impact on pharmaceutical stock returns during the pandemic."

"COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan fisik maupun mental, tetapi juga memunculkan krisis ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi nasional membutuhkan resiliensi bisnis untuk dapat bertahan. Artikel ini mencoba untuk membahas mengenai kemampuan UMKM untuk resiliensi, fleksibilitas,dan berkolaborasi. Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan apakah fleksibilitas bisnis dan kapabilitas kolaborasi berpengaruh positif dansignifikan terhadap resiliensi UMKM.Studi kuantitatif yang bersifat cross-sectional di jalankan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Studi tersebut melibatkan 506 pemilik dan/atau pengelola UMKM di Jawa dan Sumatera sebagai responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Smart PLS version3. Dari hasil analisis statistik, diperoleh kesimpulan bahwa resiliensi UMKM dipengaruhi oleh fleksibilitas bisnis dan kapabilitas kolaborasi dari UMKM. Kapabilitas kolaborasi berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap resiliensi bisnis, namun fleksibilitas bisnis tidak memainkan peranan mediator. Untuk meningkatkan resiliensi bisnis, UMKM dapat mengembangkan fleksibilitas bisnis berbasis teknologi digital dan kolaborasi"

"Sejak Pandemic Coronavirus (Covid-19) menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, tentu banyak hal yang mengalami perubahan serta kendala. Salah satunya dalam sector bisnis, meskipun pandemic covid-19 sedang melanda namun banyak hal yang tetap harus dilaksanakan, salah satunya Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan COVID-19 seperti Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Th 2020 (Peraturan PSBB) terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, dan Otoritas Jasa Keuangan pun merespon dengan tanggap dengan mengeluarkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Perencanaan dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (Perusahaan Publik) dan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (Perusahaan Publik) Secara Electronic (POJK 16/2020) Sebagai Bentuk Pedoman Penyelenggaraan RUPS Secara Electronic Bagi Perseroan Terbatas Terbuka. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dan sejak masa Pandemi Covid-19 dan bagaimana kendala atas berbagai peraturan pelaksanaan RUPS di masa Pandemi Covid-19. Dan dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian preskriptif yuridis normatif yakni suatu metode penelitian hukum kepustakaan untuk mendapatkan hasil penelitian tentang hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, yaitu terdapat perbedaan serta kendala dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga sebaiknya selain menetapkan peraturan diikuti dengan menciptakan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan peraturan tersebut dan tidak berbenturan dengan peraturan lainnya.

---

Since Pandemic Coronavirus (Covid-19) spread to all over the world including to Indonesia, certainly many things that undergo changes as well as constraints. One of them in the sectors of business , although the pandemic covid-19 was hit , but many things are still to be implemented , one of the only meeting of the General Shareholders Shares. by due The government issued several regulations that relate to COVID-19 as Rule Government (PP) No. 21 Th 2020 ( Regulations PSBB) related to Restrict Social Scale Large Within the Framework to Accelerate Handling COVID-19 , and Authority Services Finance also responds with response by issuing POJK N o. 15 / POJK.04 / 2020 of the Planning and Implementation of GMS Company Open Company ( Public ) and POJK 16 / POJK.04 / 2020 on the Implementation of the AGM of the Public Company Company ( Public ) By Electronic (POJK 16/2020) As Form Guideline Implementation GMS In Electronic Share P erseroan T ARRANTY Open . As for who becomes the formulation of the problem in writing this is how the implementation of the Meeting of the General Shareholders Shares prior to and since the period Pandemic Covid-19 and how constraints on the various rules implementing GMS in the Pandemic Covid-19. And in the writing of this , using the methods of research prescriptive juridical normative namely a method of study law library to get the results of research on things that become problems in the writing of this , that there are differences and obstacles in the implementation of the Meeting of the General Shareholders Shares. So it should be in addition to define the rules followed by creating a facility that is adequate to implement the rules it and do not collide with regulations more."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berperan sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di masa pandemik Covid-19. Kebutuhan di masa pandemik yang belum diakomodir dalam peraturan sebelumnya memaksa Pemerintah untuk melakukan perubahan sehingga BOS dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah di masa pandemik. Namun perubahan pada komponen pendanaan BOS disingkapi berbeda dikarenakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam upaya menyusun penelitian ini, jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pada akhirnya diketahui bahwa pendanaan BOS dari Kementerian Keuangan ada yang dilakukan secara sentralisasi oleh Kementerian Agama dan desentralisasi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Dalam sistem desentralisasi dimana Pemerintah Daerah bukanlah organ dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terjadi permasalahan diantaranya keraguan melaksanakan BOS yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemik, sehingga pelaksanaan BOS di masa pandemik Covid-19 di tingkat daerah sempat terkendala. Selain itu perubahan penganggaran akibat perubahan BOS yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemik juga mengakibatkan perubahan pada anggaran daerah yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya. Agar dapat melaksanakan BOS yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemik Covid-19 maka pemerintah daerah berinisiatif dengan tindakan diskresi dan melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

---

School Operational Assistance (BOS) has a very important role in the implementation of education, notably during the Covid-19 pandemic. The needs during the pandemic that had not been accommodated in the previous regulations, forced the Government to amendments so could also be used to meet the needs of schools during the pandemic. However, amendments are interpreted differently due to the Regional Government’s constitution. Therefore, to compile this research, used normative legal research using statutory, conceptual, historical, and comparative approach. BOS funding from the Ministry of Finance was carried out centrally by the Ministry of Religious Affairs and decentralized through the Ministry of Education and Culture with the involvement of the Ministry of Home Affairs. In a decentralized system where the Regional Government is not an organ of the Ministry of Education and Culture, there are issues including doubts about implementing BOS which has been adjusted to the needs during the pandemic, so the implementation of BOS during the Covid-19 pandemic at the regional level was hampered. In addition, changes in budgeting due to changes in BOS also resulted in changes to the regional budgets that have actually been set in the previous year. In order to implement BOS that has been adapted to the needs of Covid-19 pandemic, the regional government has taken the initiative to take discretionary actions and make changes to the regional revenue and expenditure budget (APBD)."

"Penelitian ini menggunakan data SAKERNAS 2019-2021 untuk meneliti situasi ketenagakerjaan dan kesenjangan upah antar gender sebelum dan selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan OLS untuk mengetahui faktor penentu upah dan Blinder-Oaxaca untuk menguraikan komponen-komponen kesenjangan upah. Hasil penelitian mengungkapn bahwa pekerja laki-laki diupah 38% lebih tinggi daripada pekerja perempuan pada tahun 2019, dan kesenjangan upah menurun masing-masing menjadi 35,7% pada tahun 2020 dan 35,2% pada tahun 2021. Analisis lebih lanjut dengan uji-t dan uji-z pada perbandingan kesenjangan upah antar sektor dan provinsi menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada kesenjangan upah antar gender di Indonesia selama pandemic Covid-19 tahun.

---

This study uses SAKERNAS 2019-2021 data to investigate the employment situation and the wage gap across genders before and during the Covid-19 pandemic by employing OLS to examine the wage determinants and Blinder-Oaxaca to decompose the wage gap. The result reports that male workers waged 38 percent higher than female workers in 2019, and the wage gap decreased to 35.7 percent and 35.2 percent, respectively, in 2020 and 2021. Further analysis with t-test and z-test on wage gap comparisons among business sectors and provinces find no evidence that the wage gap across genders changes due to the Covid-19 pandemic."

"

COVID-19 merupakan pandemi global pertama bagi Indonesia yang tidak hanya memicu krisis kesehatan, namun juga menekan perekonomian. Mengingat durasi pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian belum dapat ditentukan, artikel ini akan mensimulasikan dampak ekonomi pandemi terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pengaruhnya di tingkat rumah tangga. Untuk mensimulasikan dampak pandemi, artikel ini akan menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), mempergunakan metode Pengganda Harga Tetap Terbatas (CFPM) untuk mensimulasikan dampak pandemi di tingkat makroekonomi, kemudian membawa hasilnya ke simulasi mikro untuk mendapatkan gambaran yang lebih jauh di tingkat rumah tangga. Dampak dari pandemi akan disimulasikan dalam tiga scenario berdasarkan waktu, dengan dua tingkat keseriusan sub skenario untuk tiap skenario, guna memperhatikan dampak pandemi pada ekonomi dan kemakmuran rumah tangga. Pandemi akan disimulasikan masuk ke perekonomian melalui dua jalur, komoditas dan produktivitas, dan kebijakan pemerintah untuk memerangi pandemi akan disimulasikan pada dua skenario terakhir. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilaksanakan, pandemi secara umum berdampak negatif bagi perekonomian dan mengurangi pendapatan rumah tangga, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang tinggal di perkotaan. Berikutnya, stimulus pemerintah menjadi penyelamat dengan memicu perekonomian dan mengurangi dampaknya perekonomian, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Lebih jauh lagi, hasil simulasi mikro menunjukkan bahwa pandemi mengurangi ketimpangan pendapatan namun meningkatkan kemiskinan disaat yang bersamaan, bergantung pada durasi dan tingkat keseriusan dari pandemi.

 

---

COVID-19 is the first global pandemic for Indonesia that not only triggers a health crisis but also suppresses its economics. Due to the pandemic uncertain duration and immeasurable economic losses, this paper attempts to simulate the short run pandemic economic impact on Indonesia, particularly at the household level. In simulating the pandemic damage, this paper will employ Social Accounting Matrix (SAM) using Constrained Fixed Price Multiplier (CFPM) method to channel the pandemic impact and bring the result to the household microsimulation. There are three time-based scenarios will be simulated, two severity level sub scenarios for each scenario will study the effects to the economics and households welfare. The pandemic will be simulated entering the economy through two channels, commodity and productivity, and the government policies to provide the cushion to the economic will be simulated in the last two scenarios. Based on the simulations, the pandemic slams economics and reduces households income, especially bottom income households in urban areas. At that point, the government economic stimulus become a saviour by encouraging the economics and reducing the pandemic impact. Furthermore, the household simulations show that the pandemic decreases income inequality yet increases poverty simultaneously, follows the duration and the severity of pandemic.

 

"