Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fokus pembahasan dalam tesis ini adalah untuk mempelajari pengaruh ukuran dan biaya terhadap kinerja reksadana saham di Indonesia dengan menggunakan lag model sehingga bisa diketahui pula pengaruh dari kinerja periode sebelum terhadap kinerja periode saat ini. Penelitian dalam tesis ini menggunakan dua lag di dalam model, yaitu: kinerja satu tahun sebelum dan kinerja dua tahun sebelum. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode analisis regresi multiple. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk reksadana saham di Indonesia biaya baik dalam bentuk expense ratio ataupun ketika expense ratio dikaitkan dengan ukuran sama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian ukuran reksadana memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja secara signifikan. Sedangkan pengaruh dari kinerja periode sebelum tidak bisa diambil kesimpulan yang pasti. Karena kinerja pada periode satu tahun sebelum berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kinerja saat ini, tetapi kinerja pada periode dua tahun sebelum tidak.

---

The focus of this thesis is to study the effect of fund`s size and fee toward performance of equity mutual fund in Indonesia using lag model, so we can also study the effect of previous performance toward current performance. The research in this thesis using two lags in the model, which are: one year before performance and two years before performance. This research is quantitative research using multiple regression analysis. The result of this research shows that for equity mutual fund in Indonesia, fee in term of expense ratio or even when expense ratio is interacted with fund`s size doesn`t have significant effect toward performance. Then fund`s size does have significant positive relation toward performance. And for the effect of previous performance, we can not make a definite conclusion. Because the one year before performance does have positive relation significantly toward current performance, but the two years before performance does not.

Abstrak :
[Penelitian ini membahas mengenai peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Peran BUMN tersebut dikategorikan ke dalam penyedia barang atau jasa publik. Selain itu, di dalam penelitian ini juga dibahas mengenai peran hukum dalam pelaksanaan standar pelayanan publik BUMN melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Skripsi yang dibuat menggunakan metode yuridis normatif ini menganalisa mengenai komponen-komponen yang ada di dalam standar pelayanan publik badan usaha milik negara. ......The focus of this study is the role of State-Owned Enterprises (SOE’s) in Indonesia as one of the executor in public service. The role of SOE’s is categorized as goods supplier or service supplier. In this study, is also explained how the implementation of law in public service based on Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. This research which uses legal normative approachment analyzes the components of service standard applied by SOE’s., The focus of this study is the role of State-Owned Enterprises (SOE’s) in Indonesia as one of the executor in public service. The role of SOE’s is categorized as goods supplier or service supplier. In this study, is also explained how the implementation of law in public service based on Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. This research which uses legalnormative approachment analyzes the components of service standard applied by SOE’s.]

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk barang milik negara wajib melalui mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KAI, sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah. ......This thesis mainly discuss how the inclusion of state capital, especially in the form of state-owned property to PT Kereta Api Indonesia or PT KAI and about the goods switchover since Djawatan Kereta Api to PT KAI. That being said, there are some state-owned property in the form of land and buildings that are still not being switched over. Moreover, the change of shape from Perusahaan Jawatan or Perjan to Perusahaan Umum or Perum does not automatically transfer the asset to PT KAI because Perjan is a public legal entity, while Perum is a private public legal entity. This thesis use normative juridical method by analyzing the rules about the change of shape of the Railway Company and state capital inclusion on PT KAI to theories about state finance and the separation of state goods. The inclusion of state capital in the form of goods towards the state-owned company must be done through a transfer mechanism of state-owned properties and need to be written in a government regulation to make those inclusion legally acclaimed. The Ministry of Transportation need to audit all of the state-owned properties that are yet to be transferred to PT KAI, while PT KAI must be pushing for a government regulation which includes state capital towards unidentified assets.

Abstrak :
Buku ini memberikan pedoman untuk mengenal lebih baik tentang pertumbuhan dan kehidupan perusahaan-perusahaan negara di Indonesia. Terdiri atas dua bab yang membahas tentang (1) perusahaan-perusahaan negara yang pernah ada di Indonesia dan (2) perusahaan-perusahaan negara menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 19 tahun 1960 (peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perusahaan negara tahun 1960).

Abstrak :
Bisnis militer TNI-AL merupakan bagian integral dari institusi bisnis TNI menjadi salah satu fokus terpenting bersama-sama dengan isu reformasi TNI. UU TNI No. 34 Tahun 2004 dalam salah satu pasal menyatakan TNI harus melepaskan bisnisnya pada tahun 2009. TNI-AL adalah institusi yang mengawaki alat utama yang berbasis telmologi tinggi, biaya mahal, dan besar serta diawaki oleh prajurit yang membutuhkan kesejahteraan. Penghapusan bisnis militer menimbulkan pertanyaan, bagaimana kelanjutan keberadaan TNI-AL di masa depan, sedangkan selama ini anggaran militer kurang. Oleh karena itu agar penelitian lebih terarah penelitian memfokuskan pada studi kasus bisnis militer TNI-AL Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan TNI-AL terjun dalam bisnis dan kebijakan apa saja yang telah dilakukan TNI-AL dalam rangka pembenahan bisnisnya. Agar diperoleh interpretasi dan kesimpulan menganalisa studi tentang bisnis militer, digunakan tiga kerangka teori yang dijadikan landasan studi, yaitu, teori tentang Bisnis Militer, teori Transisi Demokrasi, dan teori Tentara Revolusioner. Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth-interview) dengan informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian yang didapatkan penulis sebagai berikut : Perbedaan kebijakan pimpinan lama dan baru terhadap bisnis militer; Pihak TNI-AL berpandangan bisnis militer dapat dihapuskan, namun negara harus dapat memberikan jaminan kebutuhan TNI. Di lain pihak pandangan para pengamat/politisi menyatakan bisnis militer harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan alam demokrasi, Penyelesaian masalah bisnis militer TNI-AL kurang berjalan dengan semestinya, UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 merupakan dasar pijakan bisnis TNI yang tidak mencerminkan kegiatan bisnis pada umumnya justru lebih menguntungkan pada mitra dan segelintir pribadi petinggi militer ketimbang kesejahteraan prajurit secara umum. Kesimpulannya bahwa Yayasan Bhumyamca TNI-AL memang diperuntukkan kesejahteraan prajurit semata, walaupun tersamar masih ada hidden agenda dibalik pendiriannya, yaitu untuk keperluan para petinggi TNI-AL.

---

The business runs by Navy-TNI is an integral part of the TNI business institution which became one of the most important focus within TNI reformation issues. In one of the article of UU TNI No. 34/ 2004 states that TNI has to release its business by the year of 2009. Navy is an institution which basically uses high and expensive technology tools and appliances and operated by soldiers who need the maintenance of welfare. The closing of military business then raised a question, how to maintain the existence of the Navy in the future when there is a very limited budget to cover the expenses. Hence, this research will focus on the case study of Navy military business. The main problem posed in this research is what factors that caused the Navy to be involved in business and what policy taken by the Navy to reform its business. Three framework theories are used as a study basis, in order to get an interpretation and result on the study of military business, the theory on Military Business, Democracy Transition and Revolutionary Soldier. The results of this research are as follow: there is a different of policy between the old and the new leaders on military business. The Navy military business can be abolished; however the state has to be able to guarantee the fulfillment of the military needs. On the other hand, the military observer/ politician state that the military business has to be abolished because it is not in accordance to democracy. The completion of the Navy military business problem did not proceed as it supposed to. UU Yayasan No. 1612001 as the basis for TNT's business does not represent the general business activities instead gives more advantages to the partners and several military leaders personal rather than the general welfare of soldiers. In order to answer it, this research used a qualitative method with data collection technique done by: (1) literature study and (2) field research by in-depth interviews with informants selected by purposive sampling. In conclusion, Yayasan Bhumyamca owned by the Navy is indeed aimed for the welfare of soldiers although there is still a hidden agenda of the Navy leaders' advantages behind the establishment of the cooperation.