Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 203 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syafuan Rozi Soebhan
Abstrak :
Pada masa Orde Baru sampai menjelang masa transisi tahun 1998, kondisi birokrasi di Indonesia mengalami keadaan bureaumania, berupa kecenderungan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, nepotisme dan politisasi birokrasi. Birokrasi cenderung dijadikan alat status quo untuk mengkooptasi masyarakat, guna mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitik partai dan rezim berkuasa. Birokrasi Orde Baru dijadikan secara struktural untuk mendukung pemenangan partai politik pemerintah. Padahal birokrasi diperlukan sebagai lapis tengah dan aktor public services yang netral dan adil, kenyataannya dalam beberapa kasus birokrasi malah menjadi penghambat dan sumber masalah berkembangnya keadilan dan demokrasi. Bertindak diskriminatif dalam pelayanan publik dan melakukan penyalahgunaan fasilitas, program dan dana negara untuk kepentingan "partai tertentu".

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menjelaskan dan menganalisa gejala politik dengan menjelaskan kecenderungan apa, bagaimana dan mengapa muncul gerakan yang menginginkan birokrasi di Indonesia menuju birokrasi yang netral dari afiliasi politik. Untuk itu data dikumpulkan lewat analisis dokumen berbagai media yang sudah beredar di masyarakat yang merekam aktivitas dan pendapat pelaku-pelaku gerakan tersebut. Kemudian dilakukan langkah deduksi yaitu menarik penalaran tema permasalahan dari umum ke khusus, berupa analisa terhadap perubahan paradigma dan reposisi birokrasi, serta memikirkan beberapa indikator yang bisa dipergunakan dalam membangun kondisi netralitas politik birokrasi.

Kerangka pemikiran yang melandasi tesis ini antara lain dari pemikiran legal rasional Max Weber, bureaumania Baron de Grimm, bureaucratic polity Karl D. Jackson, kepolitikan birokrasi Harold Crouch, korporatisme negara Dwight Y. King dan Manuel Kaiseipo, mobilisasi birokrasi William D. Lidlle, krisis partisipasi politik Myron Weiner, ketidakpuasan birokrasi akibat berpolitik dari Hans Antlov dan Cederroth, serta reinventing Government dan David Osborn dan Ted Gaebler.

Ada beragam bentuk gerakan netralitas politik birokrasi antara tahun 1998-1999 yang menentang politisasi birokrasi. Ada yang moderat menyatakan unitnya keluar dan KORPRI, menyatakan unitnya tidak berafiliasi dengan Golkar, ada yang menginginkan perubahan posisi birokrasi di lingkungan eksekutif dan di legislatif, Ada pernyataan kritis dari tokoh oposisi yang ingin pembubaran organisasi birokrasi (KORPRI), ada pernyataan bersikap netral dan objektif dari lembaga ilmiah non departemen. Solusi dari gerakan ini adalah pentingnya untuk membuat kebijakan dan sanksi yang mengharuskan PNS bertindak netral, disebabkan Partai Golkar dan partai yang lain akan terus berupaya untuk menggunakan jalur birokrasi untuk kemenangannya dalam pemilihan umum.

Temuan tesis ini antara lain kasus-kasus keterlibatan birokrasi di sejumlah daerah dalam pemilihan umum 1999 menunjukkan gerakan netralitas birokrasi belum mampu meminimalkan tingkat keikutsertean birokrasi dalam aktifitas mendukung partai politik tertentu. Dari 27 daerah pemilihan, hanya ada 2 daerah pemilihan yang birokrasi bertindak relatif netral. Hal ini menjadi semacam indikasi bahwa masih berlangsungnya secara terus-menerus keadaan politisasi birokrasi di Indonesia, seperti yang diramalkan teori korporatisme negara. Birokrasi di awal era reformasi masih seperti yang dulu. Keadaan Cita-cita gerakan netralitas politik birokrasi belum menjadi kenyataan pada tahun pertama reformasi di Indonesia.

Agaknya berlaku seperti apa yang dikemukakan Antlov-Cederroth dan Charles E. Lindbolm bahwa praktik birokrasi di negara-negara berkembang yang menunjukkan pemihakan birokrasi (pegawai pemerintah) pada suatu partai politik, telah memunculkan ketidakpuasan-ketidakpuasan politik, khususnya dan pegawai negeri itu sendiri. Keasyikan birokrasi bermain dalam politik, pada titik tertentu, telah menghasilkan kecenderungan birokrasi yang korup, tidak efisien dan amoral. Hal ini akan menjadi perhatian kita bersama.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T7585
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elly Fardiana Latief
Abstrak :
Penelitian ini menggambarkan bagaimana birokrasi arus utama menempatkan perempuan, lalu menjelaskan penyebab dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan karier seluas-luasnya. Kerangka pikir menggunakan teori femininisme eksistensialis, birokrasi arus umum dan birokrasi berperspektif ferminis. Dengan pendekatan kualitatif; dan extended case method penelitian ini memperoleh data dari dua belas perempuan yang bekerja di instansi pemerintah di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi birokrasi arus utama adalah buta gender. Dari perspektif perempuan terlihat dua ketimpangan representasi perempuan, pertama ketimpangan perempuan dalam struktur organisasi dan kedua ketimpangan representasi perempuan pada posisi yang marginal. Hal ini dilihat dari rendahnya jumlah perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri, dan ketika menjabat, masih pada posisi subordinat dengan jenis pekerjaan sebagai "pembantu" atau "pelengkap". Pengembangan karier lebih diutamakan pada laki-laki ketimbang perempuan. Upaya yang dilakukan perempuan adalah melakukan rencana kehidupannya untuk urusan karier atau keluarga secara bergantian. Oleh karena itu, perlu reformasi struktur birokrasi agar menjadi Iebih women friendly melalui kebijakan yang peka gender dan dispensasi pada perempuan dengan affirmative actions. Women in Bureaucracy: A Study Case on Women's Carrier Development in Several Governmental InstitutionsThis study attempts to shed light on women's carrier development within mainstream bureaucracy, and seeks to identify causes and efforts to overcome obstacles women face in their carrier. Concepts of bureaucracy within mainstream paradigm as well as feminist, and feminist existentialism are employed as theoretical framework. Using qualitative approach and extended case method, data gathered from twelve subjects working in government institutions in the Province of DKI Jakarta. Results lead to a conclusion that mainstream bureaucracy is gender blind. Tackling the results from feminist perspectives, it has been identified that women are underrepresented in organizational structure and managerial position. Carrier development path are mainly reserved for men. It is therefore recommended to start reforming the structure of bureaucracy to accommodate women's best interests by means of gender-sensitive policies as well as affirmative actions.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 11864
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nugroho Slamet Wibowo
Abstrak :
Tesis ini tentang Corak Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Industri dan Perdagangan Oleh Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Perhatian utama tesis ini adalah pada corak birokrasi yang terdapat dalam kegiatan penyidikan yang tergambar dalam hubungan antara penyidik dengan saksi, penyidik dengan tersangka, dan di antara penyidik itu sendiri. Fokus penelitian tentang corak birokrasi dalam Sat Indag Dit Reskrimsus sehubungan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang industri dan perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan corak birokrasi yang terdapat di Sat Indag tersebut. Tesis ini menunjukkan bahwa corak birokrasi yang terjadi di dalam kegiatan penyidikan oleh Sat Indag, terjadi sebagai suatu bentuk birokrasi dan patologi dalam birokrasi, dan dilakukan dengan cara berhubungan, berkomunikasi, dan dalam berinteraksi sosial antara saksi, tersangka, dan penyidik Sat Indag. Corak birokrasi ini terbentuk dalam hierarki otoritas, adanya spesialisasi dan sistem peraturan, serta impersonalitas. Implikasinya, corak birokrasi yang ada seperti, pertama, tugas-tugas dibagi ke dalam berbagai posisi sebagai tugas resmi. Kedua, petugas diorganisir secara hierarkis dengan rantai ketat perintah dari atas ke bawah. Ketiga, diciptakan pembagian kerja secara detail. Keempat, aturan mengatur semua perilaku dalam rangka pelaksanaan tugas. Kelima, personil dipilih atas dasar kompetensi. Dan keenam, jabatan kantor cenderung menjadi pekerja seumur hidup. Kejahatan yang dilakukan itu berkaitan dengan kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja dalam kehidupan mereka. Birokrasi ini diperparah lagi dengan reward dan punishment yang belum dioperasionalkan dalam Sat Indag, sehingga jalinan emosional yang terbentuk sangat tinggi.
The thesis discusses bureaucratic patterns in investigating criminal act in industry and trade conducted by Sat Indag Dit Rekrim Sus (Industrial and Trade Section, Special Crime and Detective Directorate) Jakarta Metropolitan Regional Police. The main focus of the thesis is the bureaucratic patterns of investigation activities which drawn in the relationship between investigator and witness; investigator and suspect; and among investigators themselves. The writer employs ethnography method and collects data by conducting observation, involved-observation, and guided-interview in order to uncover the bureaucratic patterns in Sat Indag above. The result of the thesis reveals that the bureaucratic patterns in investigation activities conducted by Sat Indag happen as a form of bureaucracy and pathology in bureaucracy. They are conducted by establishing relationship, communication and social interaction among witnesses, suspects and investigators of Sat Indag. The bureaucratic pattern is formed in the hierarchy of authority and there are specialization, system of rule and impersonality. There are some implications of such bureaucratic patterns. First, duties are divided into various positions as official duty. Second, personnel are hierarchically organized with a tight chain of command in a top-down way. Third, job distribution is created in a detail way. Fourth, regulations regulate all behavior in carrying out duties. Fifth, personnel are selected based upon their competence. And sixth, position in the office tends to be a position for life. The bureaucracy is aggravated by the system of reward and punishment that has not been operationalized in Sat Indag Dit Reskrimsus resulting in higher emotional relationship among the personnel.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11974
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harahap, Jaipuri
Abstrak :
Tesis ini berusaha mungurai permasalahan di seputar budaya birokrasi IAIN SU, khususnya masalah kebijakan. Di sini budaya dilihat sebagai sesuatu yang dibangun bersama, sehingga merupakan tatanan nilai dan norma yang dianut dalam komunitas lembaga tersebut. IAIN SU sebagai bagaian dari birokrasi pemerintah berada di bawah kendali departemen Agama, Namun sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi, kepadanya diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menentukan sebagian kebijakan bagi operasional dan pengembangan diri. Namur meskipun ia memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan sendiri, masih terdapat fenomena kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa di antara kebijakan yang ditetapkan terdapat kebijakan yang tidak dapat berjalan efektif, kebijakan yang menyebabkan terjadinya involusi dalam perkembangan kelembagaan, serta kebijakan yang kurarig berkenan di hati sebagian pegawai dan dosen. Berbagai kondisi yang merupakan bagian dari proses kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kreatifitas dan loyalitas kerja, serta mempengaruhi efektifitas dan efisiensi jalannya birokrasi pendidikan. Hal ini akan berujung pada lemahnya produktifitas berupa output mahasiswa. Ada keinginan pimpinan untuk membangun birokrasi IAIN dengan manajemen organisasi yang korpopratif. Namun terjebak pada keterikatan yang kuat dengan birokrasi pemerintah menyebabkan lembaga ini justru berputar di dalam birokrasi itu sendiri antara birokrasi mesin dan professional. Di sisi lain, keinginan mengakomodasi kebutuhan mahasiswa untuk menjadi pegawai purna studi turut mendorong lahirnya kebijakan yang justru involutif.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22119
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudi Ismanto
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam kaitannya dengan pengembangan Good Governance di tingkat lokal khususnya dilihat dari aspek kompetensi administrasi, transparansi dan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Disimpulkan bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ternyata belum mengarah pada pengembangan good governance, karena hanya dalam proses restrukturisasi birokrasi dan aspek kompetensi lembaga saja yang sudah mengarah kepada Good Governance, untuk kompetensi personil, transparansi dan efisiensi ternyata belum terakomodasi.
The research aims to know and to evaluate the bureaucratic restructuring process carried out by the Government of Tangerang Regency in relation to the development of Good Governance in local level, particularly viewed from the aspects of administrative competence, transparency and efficiency of the Local Government Bureaucracy. The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, the symptoms according to what the circumstances when the study was conducted. It was concluded that the restructuring of the bureaucracy that implemented by the local government has yet to lead to the development of good governance, as it is only in the process of restructuring the bureaucracy and aspects of competence of the institutions are already leading to good governance, for personnel competence, transparency and efficiency had not yet accommodated.
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Nurfitriana
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap komitmen karyawan dalam menjalankan reformasi birokrasi. Penelitian dilakukan di salah satu organisasi sektor publik di Jakarta dengan jumlah sampel sebanyak 163 yang merupakan pegawai dari organisasi tersebut. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kepemimpinan transformasional adalah kuesioner Multifactor Leadership Questionnaires (MLQ5X), dan kuesioner komitmen perubahan yang dikembangkan oleh Herscovitch dan Meyer (2002) untuk mengukur komitmen karyawan terhadap reformasi birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen karyawan terhadap reformasi birokrasi dipengaruhi secara signifikan oleh kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional juga berpengaruh secara signifikan terhadap komponen affective commitment to change dan normative commitment to change, sedangkan kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap continuance commitment to change. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh gaya kepemimpinan yang lain yaitu, kepemimpinan transaksional, laissez-faire, servant leadership, dan change leadership terhadap komitmen karyawan dalam menjalankan reformasi birokrasi.
ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of transformational leadership toward commitment to bureaucracy reformation. The research was held in one of the public sector organization in Jakarta with the 163 employees of the organization used for the sample. The Multifactor Leadership Questionnaires (MLQ) was used to measure transformational leadership and questionnaires developed by Herscovitch and Meyer (2002) was used to measure commitment to bureaucracy reformation. The results showed that commitment to bureucracy reformation was significantly influenced by transformational leadership. The transformational leadership also has significant influence on affective and normative commitment to change, whereas transformational leadership has no significant influence on continuance commitment to change. The study suggests conducting more analyses about the influence of other leadership style (transactional, laissez-faire, servant leadership, and change leadership) toward commitment to bureaucracy reformation.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T34772
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fiki Ikrom Ibrahim
Abstrak :
Penelitian ini membahas pengaruh reformasi birokrasi dan remunerasi secara parsial maupun simultan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 170 responden yang disebar kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial hanya reformasi birokrasi yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif, namun secara simultan reformasi birokrasi dan remunerasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. ......Focus of this study is to determine the influence of bureaucracy reforms and remuneration partially or simultaneously to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare. Sample in this study amounted to 170 respondents were distributed to the employees of The Coordinating Ministry for People's Welfare. Data analysis methods used are quantitative analyzes using the validity and reliability test, the assumption of classical test, and a multiple linear regression analysis. Results of this study revealed that partially only bureaucracy reforms has a significant influence to corruptive behavior, but simultaneously bureaucracy reforms and remuneration has a significant influence to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T34690
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vito Frasetya
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini melihat artikulasi pesan dari Buku Membangun Di Atas Puing Integritas Belajar Dari Universitas Indonesia terhadap permsalahan tata kelola yang terjadi di UI periode 2007 2012 Penelitian ini memakai Teori Strukturasi sebagai teori substantif guna memahami gugus signifikansi dari teori ini dengan memperhatikan skema interpretasi dari agen terhadap struktur Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis Sementara teknik analisis yang digunakan untuk membedah teks adalah teknik analisis wacana kritis Teun van Dijk dengan memperhatikan struktur teks kognisi sosial serta konteks sosial Objek penelitian ini adalah teks teks tentang tata kelola UI 2007 2012 Berdasarkan penelitian perlawanan terhadap struktur muncul karena struktur bersifat mengekang constraint bentuk kepemimpinan otoriter sehingga tidak memberikan kesempatan enabling kepada agen Bentuk perlawanan melalui teks didasarkan pada kesadaran diskursif dan praktis karena perbedaan pandangan antara struktur dan agen Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepemimpinan otoriter tidak cocok untuk dilakukan pada lembaga pendidikan
ABSTRAK
The research looked at the articulation of the message of the Book Membangun Di Atas Puing Integritas Belajar Dari Universitas Indonesia the book describe about problem of governance UI that occurred in the 2007 2012 The study used the Theory of Structuration as a substantive theory in order to understand the significance of group theory interpretation scheme with regard to the structure of the agent This study used a qualitative approach with a critical paradigm While the analytical techniques used to dissect the text is critical discourse analysis techniques Teun van Dijk with attention to text structure social cognition and social context Object of this study are texts about governance UI 2007 2012 Based on the study resistance to structure appears because the structure is curb constraint authoritarian form of leadership so it does not give a chance enabling to the agent Form of resistance through the text based on the discursive consciousness and practical because of differences between structure and agency The results showed that authoritarian leadership is not fit to be done at educational institutions
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42452
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathurrahman Arroisi
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berisi pemikiran yang berupaya memahami kompleksitas relasi yang terbentuk antara birokrasi dan seniman dengan menelusuri penalaran atau rasionalisasi yang dimiliki suatu sistem birokrasi terhadap para pekerja seni. Dengan memahami birokrasi modern sebagai pengejawantahan dari kekuasaan simbolik, maka dapat dibuktikan bahwa birokrasi modern tidak dapat menjalankan kepentingan dan agendanya tanpa merancang suatu pengaturan simbolik. Tak hanya dari sisi birokrasi, penulis juga berupaya menganalisis munculnya sikap resistensi dan agensi para pekerja seni karena kontradiksi yang terjadi antara praksis kesenimanan dan praksis kerja birokrasi yang selalu mengedepankan proses pengevaluasian terukur. Berangkat dari data empiris atas kehidupan sejumlah seniman birokrat Wayang Orang Bharata, tesis ini mengupas inkonsistensi antara usaha-usaha pengaturan simbolik dan praktiknya di lapangan, yang kemudian hasilnya diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru terhadap upaya birokratisasi, dan tidak hanya sampai di situ ? sebuah penjelasan mengapa birokrasi begitu memikat bagi manusia
ABSTRACT
This thesis holds notions that seek to understand the complexities of relationship which are formed between bureaucracies and artists, essentially by exploring the rationalization or the reasoning of a particular bureaucratic system towards its arts officers. By understanding the modern bureaucracy as a manifestation of symbolic power, it can be proved that modern bureaucracy cannot run its interests and agendas without designing a certain symbolic disposition. Not only in terms of bureaucracy, the author also attempts to analyze acts of resistance and ?agency? of artists that appear as contradictions which occur between artistic praxis and bureaucratic work praxis that constantly puts forward the process of measured evaluation. Departing from empirical data on daily lives of a number of Wayang Orang Bharata civil-servant artists, this thesis unveiled the inconsistencies between symbolic disposition attempts and its practice in reality, which then the result is expected to give new insights to the efforts of bureaucratization, and not only that - an explanation of why bureaucracy is so fascinating to humans
2016
T46718
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Sancoko
Abstrak :
Tesis ini membahas pengaruh pemberian remunerasi pada kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I. Perbaikan remunerasi merupakan salah satu bagian dari program reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi dijalankan oleh pemerintah karena kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk oleh aparatur pemerintahan dalam berbagai segi pelayanan. Latar belakang program reformasi birokrasi antara lain : 1. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga saat ini. 2. Tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik. 3. Tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan. 4. Tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah. 5. Tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh remunerasi terhadap kualitas pelayanan KPPN Jakarta I. KPPN merupakan kantor percontohan yang ditetapkan Departemen Keuangan untuk merepresentasikan perbaikan layanan publik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh dengan menggunakan kuisioner terhadap responden pada pegawai KPPN Jakarta I dan bendahara/staf kantor/satuan kerja pemerintah yang menjadi mitra kerja KPPN Jakarta I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian remunerasi dapat memberi motivasi kepada pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2007: 121) bahwa kompensasi (remunerasi) akan memberikan motivasi seseorang untuk bekerja dengan baik dan mendorong berprestasi. Prestasi ditunjukkan dengan kinerja (kualitas) pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan diukur dengan mengambil penilaian dari pelanggan terhadap pelayanan yang diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian remunerasi terhadap pegawai pada kantor pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik kantor tersebut. Remunerasi juga akan mengurangi bahkan menghapus citra buruk birokrasi pemerintah. Dengan demikian program perbaikan remunerasi yang dijalankan oleh Departemen Keuangan dapat dijalankan pada instansi pemerintah lainnya terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
This thesis study the influence of gift remuneration to services quality of The State Exchequer Service Office ( KPPN) Jakarta I. Remuneration represent one part of the bureaucracy reform program. The bureaucracy reform program run by government because condition of public service management by government officers is bad. Background the bureaucracy reform program are : 1. Corruption, collusion, and nepotism practice ( KKN) still take place till in this time. 2. Mount the quality of public service which not yet able to fulfill the public expectation. 3. Mount the efficiency, effectiveness, and productivity which not yet is optimal than the governance bureaucracy. 4. Mount the transparency and accountability of governance bureaucracy which still lower the storey; 5. Level of discipline and ethos work the officer which still lower. The Target Research is to analyse how influence remuneration to services quality of KPPN Jakarta I. KPPN represent the sample office specified by The Treasury Department for represent of public service repair. This research is quantitative research by descriptive desain. Data obtained by using quisioner to responder of KPPN Jakarta I officer and bursar/office staff of the government institution as KPPN Jakarta I customer. Result of research indicate the gift remuneration can give the motivation to the officer how to increase its performance. Result of this research as according to opinion Hasibuan ( 2007: 121) that compensation (remuneration) will have the somebody motivation to work better and push to get achievement. Achievement shown with the good performance service (service excellent). Service quality measured by taking assessment from customer to accepted service. Conclusion from this research is remuneration for officer of governmental office will improve the public service quality. Others also will lessen even vanish the ugly image of governmental bureaucracy. So that program of remuneration run by Treasury Department can be run at direct interconnected other governmental institution especially with the public service.
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26331
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>