Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan. Variabel yang diamati adalah Struktur Organisasi Kecamatan, Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kualitas Pelayanan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kecamatan. Pemilihan variabel atau faktor dimaksud, didasarkan pemikiran dan pertimbangan, dilihat dari kepentingan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan IMB merupakan tujuan yang harus dicapai oleh Pemeintah Kota khususnya, dalam mewujudkan tertib perijinan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota dan memberikan kepastian hukum dalam membangun bangunan, serta memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, cepat dan murah. Dari kepentingan masyarakat, efektifitas pelayanan dicerminkan adanya kepuasan masyarakat menerima pelayanan yang diharapkan. Disadari penulis, bahwa banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan, sebagaimana pendapat atau teori yang diungkapkan para ahli, seperti faktor kepemimpinan, kultur, lingkungan, teknologi, motivasi dan lainnya. Akan tetapi, Penulis ingin membatasi pokok bahasan yang difokuskan pada teori yang mendukung dan relevan dengan kondisi nyata dilapangan. Data yang digunakan untuk pembahasan, adalah data yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada 196 responden yang terdiri dan masyarakat Kecamatan Ciledug baik yang pernah berhubungan dengan Kecamatan, maupun yang belum pernah berhubungan dengan Kecamatan, serta aparat Kecamatan dan aparat Kota Tangerang. Disamping itu data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Daerah, Pemerintah Kecamatan dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Analisis bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan, dengan cara setiap pertanyaan dalam angket sesuai dengan variabel yang diamati diberi bobot. Bobot tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan bobot maksimal dari masing-masing variabel, sehingga persepsi responden dari masing-masing variabel, maupun secara menyuluruh dapat diukur efektifitasnya. Untuk memudahkan perhitungan efektivitas masing-masing variabel yang diamati, ditetapkan bobotnya dengan asumsi, jika bobot efektifitasnya 0%-50% efektifitasnya kurang. Jika bobotnya 51%-75% efektifitasnya cukup. Jika bobot efektifitasnya antara 76%-85% efektifitasnya baik dan jika bobot efektifitasnya 86%-100% efektifitasnya sangat baik. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug belum memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis terhadap efektifitas pelayanan, dilihat dari variabel struktur organisasi mendapat skor cukup atau 70,89 %, efektifitas pelayanan dilihat dari variabel kewenangan memiliki skor baik atau 84,25 % , dan efektifitas pelayanan dilihat dari kualitas pelayanan memperoleh skor baik atau 84,53 %. Sedangkan efektivitas pelayanan dilihat secara menyeluruh dari gabungan persentase atau skor masing-masing variabel yang diamati menunjukkan skor cukup atau 73,8 %. Dengan hasil skor cukup tersebut membuktikan, bahwa faktor struktur organisasi, kewenangan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug, sehingga pelayanan ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Kecamatan Ciledug belum baik, atau belum memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang, diharapkan menetapkan langkah kebijakan untuk melakukan perubahan atau penataan struktur organisasi dan kewenangan Pemerintah Kecamatan, serta penempatan pegawainya secara selektif. Disamping itu, perlu kebijakan khusus untuk memberdayakan Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah, untuk berfungsi sebagai back office atau front office dalam memberikan pelayanan ijin mendirikan bangunan di wilayah kerjanya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, diharapkan kepada lembaga pendidikan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dapat melakukan diskusi dan pengkajian secara ilmiah, mengenai masalah kewenangan atau desentralisasi kewenangan yang saat ini menjadi issue yang mengganggu integrasi bangsa, sebagai akibat perbedaan persepsi dan penafsiran dikalangan praktisi pemerintah, politisi maupun akademisi.

Abstrak :
Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah kebutuhan akan service/pelayanan masyarakat yang cepat dan prima. Keadaan ini makin dipertegas dengan meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas. Sejalan dengan hal tersebut maka baik organisasi bisnis, organisasi publik maupun organisasi pemerintahan khususnya Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang efektif, efisien, kompetitif dan berorientasi kepada masyarakat pemohon ijin sebagai subjek pelayanan. Kajian utama dalam penelitian ini adalah menitik beratkan kepada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kota Tangerang. Dalam menentukan kualitas pelayanan tehadap pemohon ijin dianalisis sejumlah faktor yang diperkirakan mempengaruhinya, meliputi: strategi, system, struktur, keterampilan SDM, gaya kepemimpinan dan pemilikan nilai dan masing -masing dimensi dari kualitas pelayanan yang meliputi; tangibles, reability, responsiveness, assurace dan emphaty. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, melalui penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, faktor-faktor yang menjadi prioritas utama dan agar dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin adalah ketepatan waktu dan kemampuan organisasi atau lembaga menyelesaikan permasalahan yang timbul., melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat pengguna ijin, pengetahuan dan kecakapan SDM, serta kebersihan dan kerapian ruangan tempat bekerja. Kedua, faktor-faktor yang yang perlu dipertahankan pelaksanaanya, karena sudah sesuai dengan harapan masyarakat pengguna ijin. Faktor-faktor tersebut adalah cepat tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pemohon ijin, keamanan dan kenyamanan, pelayanan yang ramah serta selalu siap menolong, serta penataan eksterior dan interior ruangan tempat kerja dengan baik. Ketiga, faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, faktor tersebut adalah memberikan perhatian secara individu kepada masyarakat pengguna ijin. Keempat, faktor-faktor yang pelaksanaannya dilakukan dengan sangat baik, namun dinilai kurang penting oleh masyarakat pengguna ijin, sehingga terkesan berlebihan. Dalam hal ini tidak terdapat unsur yang masuk dalam kuadran tersebut.

Abstrak :
Unsafe Act merupakan salah satu penyebab insiden yang secara langsung terjadi, hal ini dikarenakan Unsafe Act termasuk kedalam kegagalan aktif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan kejadian unsafe act berdasarkan faktor-faktor prakondisi dan berdasarkan model HFACS-MI. Variabel yang diteliti adalah Unsafe Act meliputi Errors dan Violations. Sedangkan Precondition of unsafe act meliputi Environment Factors, Condition of Operators, dan Personnel factors. Setiap variabe diklasifikasikan berdasarkan penyebab insiden ke dalam indikator-indikator yang berkontibusi terhadap insiden. Pengklasifikasian tersebut dilakukan dengan menganalisis kronologi insiden, faktor penyebab langsung dan tidak langsung insiden yang terdapat pada laporan investigasi insiden serta membandingkan dengan model HumanFactors Analysis And Classification System-Mining Industry(HFACS-MI). Analisis Insiden Unsafe Act dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang digunakan untuk melihat persentase terjadinya insiden pada masing-masing variabel. ......Unsafe act is one of the direct causes of incident, because it included into active failure. Therefore, the purpose of this research is to explain unsafe act incident based on precondition factors and using HFACS-MI model. Variables studied include Environment Factors, Condition of Operators, and Personnel Factors. Each variables is classified based on causes of incident into indicators that contributed to the incident. Classification is conducted by analyzing chronology of the incident, direct and indirect causes of incident reported on investigation report and comparing it with Human Factors Analysis and Classification System-Mining Industry (HFACS-MI). Analysis of unsafe act incident is conducted with quantitative method to observe the incident percentage in each variable.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai apa dasar hukum yang dipakai dalam pembangunan Jembatan Multiguna Senen Jaya karena tidak adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bangunan yang tidak melekat di atas tanah. Juga dibahas mengenai hubungannya dengan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini adalah penelitian yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jembatan Multiguna Senen Jaya menggunakan pemanfaatan hak udara bebas sebagai dasar pembangunannya dan memenuhi unsur-unsur dalam pemberian Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung. ......This thesis is about what legal basis used in construction of Jembatan Multiguna Senen Jaya in the absence of regulation in the laws and regulations in Indonesia that are not attached to the ground. Also discussed about the relationship with the Building Ownership Certificates which are regulated in Law No. 20 of 2011 on the Flats. This research is juridical research. The results showed that the Jembatan Multiguna Senen Jaya was using the utilization of free air rights as the basis of development and meet the elements in the provision of Building Ownership Certificates.

Abstrak :
Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Indonesia menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. Diresmikan pada 2 Februari 2021, kebijakan ini berdampak pada penyederhanaan regulasi perizinan bangunan agar lebih efisien dan transparan, mengurangi birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta sistem retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak, tantangan, dan strategi pemerintah provinsi DKI Jakarta menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan dari Kementerian PUPR, Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Asosiasi Pengembang, dan Akademisi DKI Jakarta. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi implikasi, tantangan, dan strategi  yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sisi pemerintah pusat, dinas pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi pengembang. Prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan memberikan kemudahan berusaha menjadi peluang apabila kebijakan PBG ini diterapkan oleh DKI Jakarta. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu penyesuaian kembali dengan sistem baru dari pusat, pembuatan regulasi serta saran prasarana yang memadai dan mendukung pelaksanaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategi yaitu identifikasi masalah, sosialisasi, kapasitas SDM, dan pengembangan sarana.  ......The Building Approval Policy (PBG) in Indonesia replaces the Building Permit (IMB) through Government Regulation No. 16 of 2021. Launched on February 2, 2021, this policy aims to streamline building permit regulations for greater efficiency and transparency, reduce bureaucracy, expedite the licensing process, and improve the retribution system. This study aims to examine the impacts, challenges, and strategies of the DKI Jakarta provincial government in implementing the retribution policy of the Building Approval (PBG). The research employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), Bapenda, DPMPTSP, DCKTRP, Developer Associations, and Academics of DKI Jakarta. The study successfully identifies the implications, challenges, and strategies faced by the DKI Jakarta Province in implementing the retribution policy of Building Approval (PBG) from the perspectives of the central government, local government departments, academics, and developer associations. A simpler, faster procedure that facilitates business activities becomes an opportunity if this PBG policy is implemented by DKI Jakarta. Meanwhile, the challenges to be faced include adapting to the new system from the central government, creating adequate