Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris terhadap kesenjangan anggaran dalam anggaran belanja daerah di Indonesia, baik secara parsial maupun bersama-sama. Objek penelitian berupa besaran anggaran dan realisasi belanja daerah pada 33 provinsi dalam kurun waktu 2008 sampai 2016. Dalam penelitian ini, pertumbuhan anggaran diukur melalui selisih antara pagu anggaran belanja daerah dalam tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam satuan persentase. Sementara itu, partisipasi anggaran diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja pegawai pada tiap-tiap provinsi dan informasi asimetris diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja yang dialokasikan pada tiap-tiap provinsi. Metode statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika inferensia parametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan anggaran maupun partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran, sedangkan informasi asimetris berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya terjadi fenomena kesenjangan anggaran atau budgetary slackpada anggaran belanja pemerintah daerah pada kurun waktu 2008 sampai 2016. Fenomena ini dipengaruhi secara bersama-sama oleh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris yang mampu menjelaskan fenomena kesenjangan anggaran yang terjadi sebesar 72,7%.

Abstrak :
Setelah reformasi, Pemerintah Indonesia menetapkan sektor pendidikan sebagai dalam hal yang paling diprioritaskan dalam kebijakan fiskal dengan adanya mandatory spending pada sektor sebesar 20% dari total APBN. Prioritas pertama kebijakan pendidikan adalah meningkatkan school enrollment ratio di Indonesia dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang program wajib belajar sembilan tahun. Studi ini bertujuan untuk mengukur efisiensi anggaran BOS terhadap indikator yang merupakan tujuan dari penganggaran tersebut. Dalam mengukur efisiensi, penulis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan output untuk anggaran BOS adalah Angka Partisipasi Murni (APM), nilai Ujian Nasional, angka putus sekolah, angka transisi ke jenjang berikutnya, dan persentase ruang kelas dengan kondisi baik. Studi ini juga melihat determinan dari efisiensi tersebut dengan menggunakan Tobit Estimation Technique serta variabel pertumbuhan PDRB, kualitas guru, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan cakupan sekolah sebagai determinan. Dengan menggunakan data 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017, studi ini menemukan bahwa kualitas guru, IPM, dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap efisiensi pengunaan dana BOS.

Abstrak :
Slow back-loaded pattern highlights challenges and raises a specific concern over the quality of state budget (APBN) implementation in West Sumatera Province. This study aims to investigate factors constraining state budget (APBN) absorption in 2017 which directly causes the existence of such a pattern. A set of questionnaires were used to collect primary data. Exploratory Factor Analysis (EFA) was utilized to identify latent variables underlying the scale and SPSS.22 was employed to test questionnaires from 200 working units that involved in this research. The findings explain that six main factors influencing state budget absorption in West Sumatera were a. Goods and Services Procurement, b. Internal Policy Changes, c. Budget Planning, d. Financial Officers, e.Changes on Government Policy and f. Document Verification Process on Budget Execution. This study recommends that working units should prepare for early procurement to expedite the budget absorption.

Abstrak :
Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Timur adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dipecahkan oleh pemerintah sebagai fungsi distribusi maupun stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal yang efektif, melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja daerah, diharapkan dapat menurunkan kertimpangan pendapatan di daerah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga, belanja modal APBD, serta kontribusi sektor ekonomi utama pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel pada populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal APBD cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan perkembangan sektor industri cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, dan perkembangan sektor perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Abstrak :
The demand for global integration in the public sector leads to the accountability of State finances. By examination, supervision, which is the cornerstone of the governments economic performance clarification. This has become important in the public sector as well as in the private sector. Such circumstances spur employees in the scope of their organization to improve the effectiveness of its performance so as to ensure the survival of the organization. Once the importance of an oversight, in Indonesia have internal and external controls on the public sector for the effectiveness of the performance of government officials can be achieved. Role theory is used as a theory in this research, role theory is the emphasis of the nature of the individual as a social society that implements his behavior in accordance with the position gained and run in the community. This study aimed to analyze the influence of Independence, roles stress and burnout on the effectiveness of the task of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as an internal auditor. The population in this study were all BPKP auditors in Central Java, the technique of sampling using random sampling and the sample size used in this study were 64 auditors. Methods of data collection using questionnaires and interviews, while the method of data analysis using multiple regression analysis. From the results of the study can be concluded that: Independence has a positive influence, burnout, role excess, and role conflict negatively affect the effectiveness of the auditors work, the vagueness of the role in this study did not give a significant effect on the effectiveness

Abstrak :
Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam membiayai kegiatannya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memperbaiki mekanisme pembayaran anggaran belanja negara. Dengan perubahan tersebut diharapkan efisiensi dan efektivitas dapat ditingkatkan. Tulisan ini dibuat untuk mengevaluasi apakah mekanisme pembayaran anggaran belanja negara yang baru itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca berbagai kepustakaan yang ada kaintannya dengan topik yang dibahas. Penelitian lapangan dilakukan tidak hanya mewawancarai pejabat-pejabat yang terkait tetapi juga melakukan observasi atas pelaksanaan pembayaran anggaran belanja negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem baru mekanisme pembayaran anggaran belanja negara dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal itu terbukti dari semakin lancarnya proses pembayaran dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut menjadi berkurang. Proses pembayaran semakin lancar (cepat) dengan adanya batas waktu pemrosesan pembayaran. Biaya dapat dihemat terutama dengan tidak mengirimkan copy bukti-bukti pengeluaran atas uang muka kerja ke kantor pusat departemen/lembaga yang bersangkutan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dengan mekanisme baru pembayaran anggaran belanja negara, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Disarankan agar kualitas pegawai KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara} ditingkatkan melalui pelatihan dan sebaiknya tingkat pendidikan pegawai baru minimal Sekolah Menegah Tingkat Atas (SMTA). Selain itu disarankan agar dalam periode tertentu pegawai dimutasikan untuk menghindari kejenuhan dan kolusi. ,

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas pengaruh perilaku budgetary slack terhadap sisa anggaran pada APBD pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Penelitian dilakukan pada APBD seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2008 s.d. 2012. Berdasarkan hasil penelitian perilaku self interest terhadap anggaran belanja, perilaku myopic, dan perilaku ketergantungan terhadap transfer berpengaruh terhadap sisa anggaran. Sedangkan perilaku pemanfaatan dana simpanan untuk kepentingan pribadi berpengaruh tidak signifikan terhadap sisa anggaran. Perilaku-perilaku tersebut didorong oleh motivasi self interest dan menghindari ketidakpastian dan ketidakmampuan dalam memprediksi anggaran di masa datang. Motif menghindari ketidakpastian dan ketidakmampuan memprediksi anggaran masa mendatang mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi masih menggunakan metode incremental dalam penganggaran

---

ABSTRACT
This study aims at investigating the influence of behavior of budgetary slack which results in budget surplus at every provincial governments budget (APBD) in Indonesia. The study was conducted on the entire provincial APBD during the years 2008 to 2012. Based on the results of the study, self interest behavior toward expenditure budget, myopic behavior, and dependence behavior on transfer have significant effect on budget surplus. While misappropriation of use behavior on deposits fund do not have significant effect on budget surplus. Those behavior are motivated by self interest motive and to avoid uncertainty and inability to predict future budget. Avoiding uncertainty and inability to predict future budget indicates that provincial government is still using incremental budgeting.

Abstrak :
Serangkaian deregulasi disektor perbankan yang dilaksanakan pemerintah, pada dasarnya dimaksudkan agar industri perbankan Indonesia dapat berkembang cepat, bersaing sehat dan dipacu lebih mandiri serta efisien, sehingga dapat menunjang program pemerintah dalam meningkatkan ekspor non migas serta dapat lebih memobilisasi dana dalam negeri untuk kepentingan pembangunan. Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank pemerintah semakin dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola dana masyarakat, karena semakin ketatnya tingkat persaingan antar bank baik upaya menarik sumber dana dari masyarakat dan untuk dapat disalurkan kembali, yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan tidak hanya pada masyarakat tapi juga bagi bisnis usaha perbankan BRI sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui library research melalui pengumpulan literatur baik dari buku, majalah, koran dan makalah seminar serta field research dengan memperoleh data-data yang relelevan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dampak serangkaian deregulasi perbankan terhadap BRI adalah bahwa kinerja BRI cenderung menurun walaupun kuantitas dana yang berhasil dihimpun meningkat terns menerus sejak tahun 1982 - 1991 tetapi dengan pergeseran struktur dana dari dana murah kepada dana mahal sehingga biaya bankpun menjadi semakin meningkat pula sehingga margin keuntungan semakin menipis dan kebijakan BRI dalam menempatkan hampir 2/3 dari dananya pada aktiva produktif sudah cukup baik tetapi belum memberikan hasil optimal. Karenanya BRI perlu meningkatkan profesionalisme dan efisiensi pengelolaan dananya baik dalam peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia dan pengembangan produk perbankan yang lebih kompetitif, pengendalian pemberian kredit, serta peningkatan pendapatan diluar pendapatan bunga.

Abstrak :
There is an increasing need for nonprofit organizations to improve their way of management and operation so that they can optimally use its limited resources to provide better services to its environment. Budgeting is one of a number of important areas of management and operation. The thesis focuses on the use of budgeting as planning and controlling tools in a nonprofit organization. The information required in the development of the thesis is obtained through field study in AIESEC International as well as a study of literatures in the libraries. AIESEC International formulates its year plan prior to the development of annual budget. In such a manner, available resources can be allocated based on the priorities to achieve the organizational goals. In developing its budget, AIESEC International applies participatory budgeting with bottom-up approach. This way, the budget developed may contain a more reliable data as the persons involved are familiar with daily operation. As the budget is developed, it is then reviewed and approved by AIESEC member countries. The development of expenditures budget precedes the development of revenues budget. The targeted revenues are then expected to be balanced the estimated expenditures. The budget structure follows the management structure of AIESEC International, in which it consists of budgets for functional key areas as well as for the regions. AIESEC International allocates its revenues and expenditures to one unrestricted and a number of restricted funds. The revenues are generated from internal and external financial sources. Revenues from internal sources consist of fees collection from member countries, while those from external sources are mostly in the forms of sponsorship, grants and donations from government, private institutions and companies. As an attempt to obtain a better reflection of financial condition, starting in the 1992/1993 financial year, the accrual basis accounting is used as the revenues recognition method, replacing the former cash basis accounting. It can be concluded that AIESEC International has been using the budget as its planning and coordination tools. However, the use of budget as a controlling and performance evaluation tools has not been fully implemented.