Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Munculnya media televisi swasta di Indonesia membawa dampak perkembangan di bidang pertelevisian, terutama dalam bentuk persaingan untuk memperebutkan khalayak pemirsanya. Persaingan antar media televisi tersebut, justru membawa dampak positif bagi peningkatan mutu sajian program siarannya dan memberi alternatif pilihan terhadap pares pemirsa. Persaingan program acara penyajian informasi di antara media televisi di Indonesia, terutama media televisi pemerintah (TVRI) dan media televisi swasta (RCTI), menarik perhatian penulis untuk dijadikan obyek penelitian tesis. Jika kita lihat pada masa sebelum munculnya media televisi swasta, TVRI sangat mendominasi pemberitaan informasi dan merupakan sumber utama informasi. Hal ini dapat dimaklumi karena TVRI sebagai media televisi yang mengemban misi pemerintah. Yang menarik dalam persaingan tersebut ialah gejala perubahan pola penggunaan media televisi, khususnya di bidang siaran berita dalam negeri. Pemirsa tv dihadapkan pada alternatif pilihan untuk mendapatkan informasi yang berasal dari media TVRI atau RCTI. Gejala perubahan pola penggunaan media televisi yang berkaitan dengan isi media, pencarian kepuasan (gratifications sought) dan perolehan kepuasan (gratifications obtained) ini merupakan keaktifan khalayak dalam memenuhi kebutuhan informasi. Menurut Blumler, aktivitas khalayak tidaklah lama aktifnya dalam mengkonsumsi media. Levy dan Irlindahl (1984, 1985) mengembangkan temuan Blumler bahwa aktivitas khalayak bervariasi melintasi dimensi temporal, yakni: before, during, dan after exposure terhadap media yang dikonsumsinya. Bertolak pada permasalahan tersebut di atas, penelitian tesis ini bertujuan menjelaskan secara deskriptif pola penggunaan media, hubungan aktivitas khalayak dengan gratifikasi/kepuasan yang diperolehnya, serta faktor-faktor gratifikasi/kepuasan yang diperoleh khalayak. Dalam penelitian ini digunakan metode survai. Daftar pertanyaan dikirimkan kepada 350 khalayak sasaran penelitian, yakni: pemirsa televisi yang berusia di atas 17 tahun, minimal berpendidikan sekolah lanjutan atas, dan bertempat tinggal di DKI Jakarta. Dengan petunjuk petugas lapangan (pembantu peneliti) responden mengisi sendiri (self administered) daftar pertanyaan kemudian dikembalikan kepada petugas. Hasil pengumpulan data di lapangan diolah dengan menggunakan peralatan komputer SPSS PC+. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada preferensi terhadap isi media televisi yang ditonton, sebagian besar (95%) responden menyukai acara berita, terutama berita politik. Umumnya responden tidak merencanakan lebih dulu sebelum menonton televisi. Selama menonton, umumnya responden tidak melakukan aktivitas lain, selain menonton. Dan hanya sebagian saja dari responden yang memanfaatkan apa yang telah ditontonnya. Pada uji signifikansi korelasi dapat dikemukakan bahwa terdapat kecenderungan bahwa tidak ada hubungan antara variabel aktivitas responden (sebelum, selama, sesudah menonton tv! dengan variabel Kepuasan yang diperolehnya (gratifications obtained) melalui acara berita yang ditontonnya (berita politik, ekonomi, dan lingkungan). Selanjutnya pada tahap analisis faktor atas variabel Kepuasan yang diperoleh (gratifications obtained) menunjukkan bahwa sebagian besar pernyataan pada variabel tersebut mencerminkan factor Gratifications Obtained responden, terutama: pada level kognitif dan afektif.

Abstrak :
Penelitian ini membahas konstruksi sosial penyiaran publik terutama terkait dengan lahirnya UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 yang memuat pasal-pasal penting tentang penyiaran publik sekaligus implementasinya terhadap penyiaran publik dalam masa transisi demokrasi yang diwarnai oleh relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya baik ekonomi politik yang tidak seimbang. Mengingat dalam perumusan penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 berdasarkan proses-proses konstruksi sosial yang menjadikannya sebagai 'arena' pertarungan dan kepentingan antara struktur dan agency. Karena itu, realitas simbolis penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 menunjukan upaya mereproduksi legitimasi dan stabilitas rezim authoritarian bureaucratic dengan rezim fundamentalisme pasar untuk melanggengkan kekuasaan politik dan ekonominya melalui institusi penyiaran publik. Walhasil, terdapat makna ganda di mana di satu sisi membuka peluang bagi kehadiran penyiaran publik, namun di sisi lain terdapat kontradiksi konseptual dalam pasal-pasal tersebut yang merupakan faktor penghambat perwujudan penyiaran publik. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui document analysis, depth interviewing, dan unstructure observation. Dad data yang diperoleh baik berupa dokumen atau hasil wawancara selanjutnya dianalisis adalah Critical Political Economy yang mencoba membongkar kesadaran palsu (false consciousness) yang ditimbulkan oleh "damaging arrangement? (Littlejohn, 1999) pada dua kondisi khusus. Pertama, kencenderungan peralihan masa transisi demokrasi dari sistem penyiaran dikontrol oleh rezim kekuasaan (seperti era Orde baru) kepada sistem penyiaran yang mengakomodasi penyiaran publik dalam UU Penyiaran sebagai ruang publik yang bebas dan netral untuk memposisikan publik menjadi sender sekaligus receiver berdasarkan keinginan dan kebutuhan publik. Kedua, terdapatnya kontradiksi internal di dalam struktur masa transisi demokrasi ini yang merasa paling mengetahui dan memahami berbagai kebutuhan dan keinginan publik dalam konsep penyiaran publik, sehingga proses perencanaan, perumusan, dan pengesahan yang tersimbolisasi pada pasai-pasal tentang penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 hanya dilakukan atau melibatkan sekelompok elit di lingkungan legislatif dan eksekutif dalam struktur politik tersebut yang disebut sebagai kecenderungan Paternalistik. Meskipun memang sudah melalui forum konsultasi publik yang diposisikan sebagai legalitas formal dari proses keterlibatan publik semata. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi sosial yang melibatkan pertarungan kepentingan antara struktur dan agency dalam konteks penyiaran publik dalam masa transisi ini menunjukan sebuah konsep penyiaran publik yang belum ideal. Implikasinya adalah pada tahap implementasi penyiaran publik secara kongkrit mengalami hambatan-hambatan ganda, yaitu di satu sisi konsep penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 masih didominasi oleh intervensi negara dan pasar, sedangkan di sisi lain secara ekplisit implementasi pasal-pasal tersebut (sejauh dimungkinkan untuk disepakati konseptualisasinya) juga dihambat dalam Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 60 yang menyebabkan terjadinya intervensi pada lembaga penyiaran publik nasional dalam hal pergantian direksi yang secara nyata oleh Meneg BUMN (Laksamana Sukardi) yang telah melanggar dari UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Namun, pelanggaran tersebut dianggap wajar terjadi pada masa penyesuaian. Situasi sejarah lahimya penyiaran publik terkait dengan apa yang disebut oleh Golding dan Murdock (dalam Barret, 1995) dengan perkembangan kapitalisme dalam sebuah konteks historis yang spesifik. Dalam perkembangan kapitalisme, deregulasi di bidang penyiaran masa transisi demokrasi ini adalah upaya penghapusan terhadap state regulation (regulasi negara seperti yang terjadi pada Orde Baru, di mana negara melakukan kontrol preventif terhadap industri penyiaran), untuk digantikan oleh market regulation (regulasi melalui mekanisme pasar). Industri penyiaran akan sangat rentan dan akan senantiasa mendasarkan diri pada kaidah-kaidah penawaran-perrnintaan pasar, melalui dogma rasionalitas instrumental maksimalisasi produksi-konsumsi, dan logika never-ending circuit of capital accumulation: M-C-M (Money-Commodities-More Money).

Abstrak :
When news was new investigates how news has re–invented itself at different historical moments, from medieval storytellers to 19th century telegraph news agencies to 21st century bloggers. Tracks the evolution of news through history. Explores the regular reconstruction of news, the salability of news, and whether objectivity matters. Provides an innovative approach to the history of news ; clear, succinct writing; and effective use of photographs, maps, and tables which have strong appeal. Offers a new way of understanding news in our history and culture.