Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu produk asuransi yang sedang mengalami perkembangan pesat, perusahaan asuransi perlu melakukan valuasi terhadap anuitas variabel secara tepat. Terlebih lagi, terdapat banyak fitur tambahan (rider) berupa guaranteed benefit yang disediakan untuk sebuah anuitas variabel. Proses valuasi juga perlu dilakukan terhadap rider guna menghindari kerugian di masa mendatang akibat ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi guaranteed benefit milik nasabah. Pada penelitian ini, akan difokuskan mengenai valuasi dari rider Guaranteed Minimum Maturity Benefit (GMMB) dari sebuah kontrak anuitas variabel dengan mempertimbangkan opsi surrender. Metode yang akan digunakan untuk proses valuasi ini adalah dengan mengimplementasikan geometric Brownian motion untuk komponen investasi dan optimal stopping time problem untuk komponen guarantee. Bentuk optimal stopping time problem kemudian akan ditransformasi hingga menjadi persamaan diferensial parsial (PDP) non-homogen, sebelum akhirnya dilakukan pendefinisian formula valuasi untuk guaranteed benefit sekaligus early exercise boundary (EEB) dengan bantuan Duhamel’s principle. Terakhir akan dilakukan perbandingan terhadap formula valuasi guarantee dan kontrak anuitas dari hasil penelitian sebelumnya (Bernard et al., 2014) beserta perhitungan numerik menggunakan data riil dan simulasi numerik dengan variasi parameter.

---

As one of the insurance products with recent rapid developments, appropriate valuation of variable annuities should be conducted by insurance companies. Moreover, the existence of additional features (riders) in the form of guaranteed benefits attached to variable annuities increases the necessity for accurate valuation towards the riders to avoid future losses due to the company's inability to pay off the customer's guaranteed benefits. This study will focus more on the valuation of the Guaranteed Minimum Maturity Benefit (GMMB) rider from variable annuities by considering surrender options. The valuation process is done by implementing geometric Brownian motion in the investment component and an optimal stopping time problem for the guarantee. The optimal stopping time problem is then transformed into a non-homogeneous partial differential equation (PDE) before the valuation formula for the guaranteed benefit and the early exercise boundary (EEB) are defined with the aid of Duhamel’s principle. Finally, a comparison test will be made on the accuracy of the valuation formula using results of previous studies (Bernard et al., 2014) along with numerical simulations using existing product rates with variations of parameters based on historical risk-free rate and asset volatility."

"Permasalahan ketimpangan ekonomi telah menyebabkan krisis yang sangat mendalam bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Credit Suisse, diketahui bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49.3 persen kekayaan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia dapat menerapkan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) untuk kalangan masyarakat miskin. Dengan diterapkannya kebijakan berbasis UBI untuk kalangan masyarakat miskin, maka diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas masyarakat secara keseluruhan sehingga akan menurunkan angka ketimpangan ekonomi. Kendati demikian, pertama kita harus menjawab suatu permasalahan filosofis penting terkait apakah kebijakan berbasis UBI tersebut pada hakikatnya memanglah bersifat adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan suatu penelitian filosofis dengan menggunakan metode analisis deskriptif terhadap kemungkinan penerapan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) di Indonesia yang dilandaskan pada teori keadilan Rawls. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa penerapan kebijakan berbasis Universal Basic Income (UBI) pada hakikatnya sudah bersifat adil karena mewujudkan kesetaraan kesempatan dan keadilan sosial lewat pemberian manfaat UBI.

---

The problem of economic inequality has caused a very deep crisis for the Indonesian people. Based on a survey conducted by Credit Suisse, it is known that the richest 1 percent in Indonesia controls 49.3 percent of national wealth. As one of the efforts to overcome the problem of inequality, the Indonesian government can implement policies based on Universal Basic Income (UBI) for the poor. With the implementation of UBI-based policies for the poor, it is hoped that there will be an increase in the productivity of society as a whole so that it will reduce economic inequality. Nevertheless, first we have to answer an important philosophical issue related to whether the UBI-based policy is in essence fair for all Indonesian people. Therefore, this study aims to carry out a philosophical research using descriptive analysis methods on the possibility of implementing Universal Basic Income (UBI)-based policies in Indonesia which are based on Rawls's theory of justice. From the results of the analysis, it was found that the implementation of policies based on Universal Basic Income (UBI) was essentially fair because it created equality of opportunity and social justice by providing UBI benefits."