Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bertolak dari pemikiran bahwa rumah adalah kebutuhan vital yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi, maka diperlukan pemikiran dan pertimbangan matang untuk membelinya. Melalui penggunaan model high involvement, kajian ini melihat respon responden dengan keterlibatan tinggi dalam penerimaan dan tindakan terhadap informasi Rusun. Dalam model ini responden membutuhkan rentang waktu yang lama, informasi yang jelas, lengkap dan pasti dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli rusun. Lebih jauh, penelitian ini ingin melihat masalah-masalah apa saja yang mempengaruhi proses komunikasi pemasyarakatan rusun dan apakah proses komunikasi tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan dan pemasyarakatan rusun. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode survei, wawancara mendalam dan penelitian perpustakaan. Penarikan sampel survai dilakukan secara random sederhana tanpa pemulihan. Sedangkan pemilihan lokasi di kelurahan Bidara Cina didasarkan pada beberapa kriteria yaitu usia 25-50 tahun, laki-laki/perempuan yang bertindak sebagai kepala keluarga, dan merupakan pembuat keputusan di dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap informasi rusun cukup tinggi karena lokasi pembangunan rusun berada di wilayah Bidara Cina. Tetapi kesadaran ini belum diikuti oleh pemahaman yang baik tentang tujuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan rusun. Akibatnya timbul salah paham, salah pengertian dan salah persepsi sehingga melahirkan citra rusun yang negatif di mata responden. Citra negatif ini berpengaruh terhadap rendahnya minat responden untuk tinggal di rusun. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan strategi komunikasi pemasyarakatan rusun antara lain: peningkatan kualitas sumber daya yang berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi, yang dilakukan dengan cara : standardisasi kualitas sumber informasi, pengemasan pesan yang jelas, lengkap dan akurat, penggunaan bauran media yang tepat, dan pembinaan target sasaran.

Abstrak :
Peningkatan pembangunan apartemen di Jakarta dengan lokasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan pusat kota, tetapi telah menyebar ke kawasan pinggiran kota dan di kota-kota pinggiran seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang merupakan suatu fenomena tersendiri. Bagi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas, pembangunan sistem transportasi yang dilaksanakan pemerintah berupa pembangunan jaringan jalan lingkar luar, jalan layang dan jalan tol, telah menjadikan kawasan pinggiran kota sebagai salah satu lokasi permukiman yang cukup menarik dan ideal. Penelitian mengenai motivasi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas ini, dilakukan dengan pendekatan metode penelitian kuantitatif dengan studi verifikasi untuk menjajaki dan memahami motivasi dan profil penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas yang bermukim di lokasi kawasan pinggiran kota Jakarta. Untuk mengetahui karakteristik masalah penelitian ini, digunakan metode tabulasi silang yaitu suatu cara untuk mengetahui hubungan komparatif dari dua variabel yang diteliti, yaitu motivasi dan kawasan pinggiran kota Jakarta. Cara ini merupakan penelitian satu tahap yang datanya berupa beberapa subyek pada waktu tertentu, dengan menggunakan instrumen kuesioner. Penetapan subyek penelitian dilakukan secara acak. Uji Hipotesis dilakukan setelah tabulasi antar variabel dilakukan, sehingga akan tampak distribusi tabulasi silang sebagai cerminan diterima atau ditolaknya Hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa motivasi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas yang bermakna adaiah kebutuhan akan hunian, dengan faktor aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat kegiatan, lokasi bebas banjir dan bebas polusi dan kepastian hukum dalam pemilikan. Komunitas penghuni apartemen adalah dari golongan swasta, dengan posisi jabatan setingkat manager ke atas, mayoritas tingkat pendidikan penghuni adalah sarjana (S1), berpenghasiian sekitar di atas 10 juta rupiah/bulan sampai di atas 30 juta rupiah/bulan. Faktor yang berperan penting dan secara statistik bermakna terhadap hubungan motivasi penghuni apartemen golongan menengah-atas di kawasan pinggiran kota adaiah status keluarga dan status pekerjaan. Motivasi penghuni apartemen golongan ekonomi menengah-atas terhadap pemilikan lokasi permukiman di kawasan pinggiran kota lebih di dasarkan pada faktor kebutuhan akan kepraktisan dan keamanan dan bukan karena faktor pengakuan dan gaya hidup (Life style). Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber pengayaan bagi penelitian selanjutnya.

---

The phenomenal growth of apartment buildings in Jakarata is not only concentrated in the city center, but also scattered in the suburb and fringe region of Jakarta, such as Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi. The new system of transportation were built by government: outer ring road, fly over and by pass made the suburb and fringe region as a favorable place for living. The accessibility and availability of good transportation system is the crucial factor in choosing the suburb and fringe region of Jakarta as location to live. The study on motivation of the middle-up income apartment's tenants is basically a normative research using the quantitative method. To illustrate the characteristic of the problem, we apply the cross tabulation method, a technique for comparing two classification variables such as Motivation and Fringe region of Jakarta. The technique uses questionnaires and this is one shot research. Hypothesis test is a form of statistical inference in which a statement concerning a characteristic of a population. The Hypothesis test conducted after the tabulation of variables, therefore the distribution of the random sampling are reflected by the cross tabulation. Usually the value of its mean, is accepted or rejected based upon the value of the corresponding sample characteristic. Based upon the research result, as a matter of fact, most of the tenants who live in the apartment comprise managers, directors of private sectors, with college graduate and monthly income between 10 millions rupiah/month until above 30 millions rupiahJ month. Motivation of the middle-up income tenants to live in high rise apartements basically based on security, practical life rather than life style. Hopefully the result of this study can be used as a source for further study.

Abstrak :
[ABSTRAK
PT. Mitra Safir Sejahtera dalam memasarkan rumah susun kemanggisan residence menggunakan pre project selling system. Pemasaran rumah susun dilakukan saat lokasi pembangunan masih berupa tanah kosong dengan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul akibat dari pelaksanaan sistem tersebut dimana pengembang tidak menyelesaikan pembangunan rumah susun sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli rumah susun dari pengembang yang menggunakan sistem ini. Oleh karena itu, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang tidak memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan dalam pemasaran rumah susun, dan perjanjian pengikatan jual beli yang bertujuan untuk melindungi konsumen ternyata tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi konsumen.

---

ABSTRACT
PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre project selling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacant with signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problems arise as result of the system in which developers do not finish construction. This study aims to determine the legal protection for consumers who buy flats from developers who use this system. Therefore, the shape of the research is normative juridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data were analyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showed that the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats, and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer was not able to provide adequate legal protection for consumers.;PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre project selling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacant with signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problems arise as result of the system in which developers do not finish construction. This study aims to determine the legal protection for consumers who buy flats from developers who use this system. Therefore, the shape of the research is normative juridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data were analyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showed that the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats, and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer was not able to provide adequate legal protection for consumers.;PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre project selling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacant with signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problems arise as result of the system in which developers do not finish construction. This study aims to determine the legal protection for consumers who buy flats from developers who use this system. Therefore, the shape of the research is normative juridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data were analyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showed that the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats, and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer was not able to provide adequate legal protection for consumers., PT. Mitra Sejahtera Safir has been marketed kemanggisan residence with pre project selling system. Marketing flats performed when the construction site is still a vacant with signing the Preliminary Sale of Property Agreement. In this research, problems arise as result of the system in which developers do not finish construction. This study aims to determine the legal protection for consumers who buy flats from developers who use this system. Therefore, the shape of the research is normative juridical prescriptive research type, and the type of data used are secondary data were analyzed qualitatively to produce analytical reports prescriptive. The results showed that the developer does not fulfill the administrative requirements in marketing flats, and Preliminary Sale of Property Agreement that aims to protect the consumer was not able to provide adequate legal protection for consumers.]

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis atas pengenyampingan Pasal 43 ayat (2) huruf d Undang-Undang Rumah Susun dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Bassura Apartemen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dimana data penelitian sebagian besar diambil dari studi kepustakaan. Dibahas mengenai apakah pengenyampingan tersebut diperbolehkan serta akibat hukum yang mungkin timbul dari pengenyampingan tersebut dikaitkan dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun bassura apartemen. Pembahasan didasarkan pada norma-norma hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum dan Undang-Undang Rumah Susun. ......This thesis focuses on juridical implication on waive of article 43 paragraph (2) letter d of Apartment Law in Sale and Purchase of Bassura Apartment Agreement. This study uses a normative study in which research data is largely derived from the study of literature. It is discusssed whether the waiver is allowed as well as its legal consequences which may existed. The discussion shall generally refer to the civil law norms under Civil Code and Apartment Law.

Abstrak :
Tesis ini membahas permasalahan yang dihadapi pengembang dalam pembangunan dan pengelolaan Apartemen Setiabudi Residences. Tujuan penelitian guna mengetahui apakah pengembang telah mematuhi seluruh ketentuan tentang rumah susun. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder dan tertier. Pembangunan apartemen telah memenuhi persyaratan perijinan yang ditentukan, namun perubahan tampak dan layout lobby tidak sesuai dengan IMB. Jual beli satuan rumah susun dilakukan, sebelum bangunan selesai berdasarkan pemesanan, namun isi surat pesanan belum sesuai dengan Kep. MENPERA No.11/KPTS/1994. Pengembang selaku perhimpunan penghuni sementara melakukan pengelolaan dengan menunjuk badan pengelola profesional dan telah membantu pembentukan perhimpunan penghuni yang defenitif. ......This thesis emphasize on the problems facing throughout the construction and management of Apartment Setiabudi Residences. The purpose of this study is to find out whether the developer already fulfills all the requirements related to constructions and management of a strata title building. This study using documentary researched from primary, secondary and tertiary sources. The construction process already fulfill all the licenses required, however the changed of lobby layout is violate the Building Permit. The marketing of the apartment had been made before the constructions finished (pre project selling) through reserve system, however contents of the booking form is not comply with the Ministry of Housing Decree (Kep. MENPERA) No. 11/KPTS/1994. As the interim Owner Association, developer had managed the apartment through an appointed professional building management and helped to established definitive owners association.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap jual beli Apartemen The Peak at Sudirman. Dibahas mengenai telah dipenuhinya persyaratan administratif yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam pembangunan Apartemen The Peak at Sudirman oleh pengembang PT Graha Tunas Mekar, perlindungan hukum terhadap para pembeli dengan adanya perbedaan luas antara luas yang tercantum di Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan luas yang tercantum di sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, juga mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan para pembeli Apartemen The Peak at Sudirman dengan adanya perbedaan luas tersebut. ......This thesis discusses about the the legal review of the sale and purchase of apartments at The Peak at Sudirman. It is discussed about the fulfillment of administrative requirements specified by the prevailing law regarding the construction of apartments at The Peak at Sudirman by the developer, PT Graha Tunas Mekar, the legal protection of the buyers, whose width area of the apartment as stated in the Strata Title Certificate is different with the width area stated in the binding sale and purchase agreement, as well as the legal action that can be filed by the buyers with such differences.

Abstrak :
Kawasan kumuh di Indonesia terjadi karena tingginya urbanisasi, namun tidak diimbangi oleh edukasi maupun skill para migran, disatu sisi, lapangan kerja yang terbatas, menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan begitu sulit, begitu pula dengan keuangan para migran dan akhirnya banyaknya migran yang datang, menyebabkan tingginya permintaan akan hunian, namun kemampuan keuangan migran tidak dapat menjangkaunya sehingga mereka menempati lokasi daerah marginal tanpa adanya pelayanan infrastruktur dasar yang memenuhi standart pelayanan minimum. Pembangunan Rusunawa di Marunda, Jakarta Utara adalah salah satu solusi dalam penyediaan permukiman layak huni bagi pekerja kawasan industri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan korban gusur serta kebakaran. Rumah susun dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya peremajaan, pemugaran dan relokasi. Kegiatan pembangunan rumah susun ini dinilai positif dalam mengurangi kekumuhan perkotaan karena sangat menghemat lahan. Ketepatan penerima manfaat subsidi, dapat dilihat dari penerima subsidi sudah tepat sasaran atau belum dengan menggunakan metode Benefit Incidence Analysis yang menggunakan data SUSENAS dan data primer, kemudian diperkuat dengan menganalisis permasalahan pergeseran penerima subsidi tersebut dengan menggunakan metode depth interview dan sistem sewa menyewa yang ada di dalamnya, serta komparasi fakta lapangan dengan kebijakan yang berlaku, yaitu UU no 16 tahun 1985. Dari hasil analisis BIA, secara umum ditemukan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target sasaran program ini masih kesulitan masuk ke rumah susun karena tingginya harga hunian dan utilitas yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Untuk penghuni yang mendapatkan sistem subsidi, masyarakat miskin (Q1) belum mendapatkan manfaat dari program pemerintah ini, penerima manfaat terbanyak merupakan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi (Q4). Pergeseran penerima manfaat ini disebabkan karena tingginya biaya hidup yang sulit dipenuhi oleh penghuni, sulitnya aksesibilitas transportasi, desain yang kurang sesuai dengan kegiatan penghuni. Sedangkan untuk penghuni dengan sistem non subsidi, penerima manfaat hampir merata dan hampir tepat sasaran karena tidak ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat miskin (Q1) dengan masyarakat terkaya (Q5). Mengacu pada UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan dasar kesehatan tersebut, namun agar program tersebut berkelanjutan, harus ada peran serta dari masyarakat, yaitu ikut menanggung biaya penyediaan layanan dasar, terutama layanan dasar air bersih yang sekarang ini belum tahu berapa besaran biaya yang harus ditanggung masyarakat. Penentuan besaran biaya air bersih tersebut, menggunakan metode willingness to pay dan menggunakan data primer. Besaran biaya air bersih ini perlu dilakukan untuk menghitung biaya service hunian, yang menurut UN Habitat tidak boleh melebihi 30% dari total pengeluaran rumah tangga, dan ketika masyarakat mengeluarkan pendapatannya lebih dari 30% untuk sewa rumah dan utilitasnya, maka hunian tersebut sudah tidak dapat terjangkau lagi oleh masyarakat dan akhirnya mereka akan kembali ke daerah marginal yang minim akan pelayanan dasar. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 51% sample penghuni, mengeluarkan pendapatannya melebihi batas yang dianjurkan oleh UN Habitat, yaitu >30% untuk hunian dan utilitasnya, sehingga rumah susun tersebut sudah tidak lagi terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini. ......Slum areas in Indonesia occurred because of the high urbanization, but not matched by education and skills of migrants, on the one hand, employment is limited, causing the competition to get a job so difficult, so they accept law salary, high housing demand for working and less supply in housing, make they fit into the marginal areas without basic infrastructure services that meet minimum service standards. Development for Flats in Marunda, North Jakarta is one of the solutions in the supply of habitable housing for industrial workers, low income people (MBR) and evicted the victims and fire. Development for flats with the aim of improving the quality of neighborhoods through the efforts of rejuvenation, restoration and relocation. Apartment construction activity was assessed positively in reducing urban squalor because it can conserve land, encourage green open space and efficiency for development basic infrastructure. The accuracy of the beneficiaries of subsidies, subsidies can be seen from the receiver is on target or not by using a method that uses the Benefit Incidence Analysis. This analysis using data from SUSENAS and primary data, and then amplified by analyzing the problems of shifting the subsidy recipients by using the method of depth interviews and a lease system that is in therein, as well as comparative facts on the ground with the policies in force, UU Rumah Susun (UURS) No. 16 year 1985. From the analysis of BIA, in general it was found that low-income people who become the target of this program is still difficult entry into the apartment because of the high price of housing and utilities that are not proportional to their income. For residents who get a subsidy system, the poor (Q1) has not benefited from this government program, most beneficiaries are the people who have higher incomes (Q4). Beneficiaries of this shift is caused due to the high cost of living is difficult to fulfill by the occupant, the difficulty of accessibility of transportation, lack of appropriate design with the activities. As for residents with non-subsidy system, beneficiaries almost evenly and almost right on target because there was no significant difference between the poor (Q1) with the richest (Q5). Referring to the Act No. 26 of 2007 on Spatial Planning, the government is obliged to provide basic services such health, but that the program is sustainable, there must be participation from the community, which helped underwrite the cost of providing basic services, especially basic services of clean water are not currently know how much amount of cost to be borne by society. Determination of the amount of the cost of the clean water, using the method of willingness to pay and use the primary data. Cost of clean water is necessary to calculate the cost of residential service, which according to UN Habitat should not exceed 30% of total household expenditure, and when people spend more than 30% of their income for rent and utilities, then the occupancy is already out of reach again by the community and eventually they will return to marginal areas would be minimal basic services. From the result showed that as many as 51% sample of residents, to spend his income exceeds the limit recommended by the UN Habitat, which is> 30% for shelter and utilities, so the apartment is no longer affordable by low-income communities.