Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum Persaingan Usaha melindungi persaingan dan proses persaingan yang sehat dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang anti-persaingan. Kartel sangat merugikan perekonomian karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi. Kartel juga dapat menyebabkan inefisiensi dalam produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri. Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada teori tentang campur tangan negara dalam bidang perekonomian, khususnya pengaturan pasar dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state). Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan metode analisis data kualitatif serta metode penalaran deduktif. Pengaturan tentang larangan perjanjian penetapan harga di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 5 sedangkan larangan perjanjian kartel di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penetapan harga termasuk bentuk kartel dan sesungguhnya Pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuan akhirnya mempengaruhi harga. Jadi kalau Pasal 5 mengatur secara langsung larangan pengaturan harga, maka dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang akhirnya berpengaruh pada harga produk. Putusan KPPU yang berkaitan dengan perjanjian penetapan harga dan kartel pada tahun 2009 hingga 2010 terdapat 4 (empat). Dari 4 (empat) putusan KPPU tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berserta Peraturan KPPU mengenai Pedoman Pasal 5 dan Pasal 11 menjadi sangat penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

ABSTRACT
The Business Competition Law protects competition and the healthy competition process by preventing and giving sanctions to the anti-competition acts. Cartels are very detrimental to the economy because the business doers as the cartel members will agree to do activities having impact on price control, such as the limitation of production amount which will cause allocation inefficiency. Cartels also can cause inefficiency in production when they protect inefficient factories so that they increase the costs of the production in average of a product or service in an industry. Research in this thesis refers to the theory on the state?s interference in economy, particularly the market arrangement in the concept of welfare state. The research method used in this thesis is normative with the secondary data collection technique, the qualitative data analysis method, and the deductive reasoning method. The regulation on the prohibition of the price determination agreement in Indonesia is set forth in Article 5, while the prohibition of the cartel agreement is set forth in Article 11 of the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practice and Unhealthy Business Competition. The price determination includes cartels, and actually Article 5 basically is also the regulation about cartels, but the cartels referred to here are the price cartels. Meanwhile, cartels governed in Article 11 are production and marketing cartels having an end goal to influence prices. Hence, if Article 5 governs directly the prohibition of price arrangement, what is governed in Article 11 is the production and marketing cartels which eventually influence the product prices. KPPU?s decisions related to the price determination agreement and cartels from 2009 to 2010 consist of 4 (four) decisions. Those 4 (four) KPPU?s decisions have different characters. Therefore, the Law Number 5 of the Year 1999 and the KPPU?s regulation on Guidelines Article 5 and Article 11 become very significant in the business competition law enforcement in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, bagaimanakah sistem penyelesaian perkara persaingan usaha di negara Amerika Serikat, Australia, Perancis dan Jepang? Dan kedua, bagaimanakah peranan KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha dibandingkan dengan negara Amerika Serikat, Australia, Perancis dan Jepang? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perbandingan penyelesaian perkara persaingan usaha di berbagai negara, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau pilihan penyelesaian perkara persaingan usaha yang sesuai dan dapat membawa KPPU bekerja lebih baik di masa datang. Penyelesaian perkara persaingan usaha dibebankan kepada Federal Trade Commission (FTC) dan Antitrust Division of The Department of Jusrice (DOJ-AD); the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Autorité; Japan Fair Trade Commission (JFTC); dan Komisi Perngawas Persaingan Usaha (KPPU). Terdapat perbedaan peranan antara tiap komisi dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tata cara penyelesaian perkara, perbedaan kewenangan dan tugas pada tiap-tiap komisi, perbedaan dalam penggunaan pembuktian dalam suatu kasus, program-program yang telah dilaksanakan dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU sebagai organ penegak Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih banyak kekurangan dalam menjalankan peranannya. Kekurangan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kelembagaan KPPU yang belum jelas, kewenangan KPPU yang cenderung bersifat absolute, dan sebagainya. Diperlukan penyempurnaan dari UU No.5 Tahun 1999 melalui pengaturan yang tegas mengenai hukum acara persaingan usaha guna menciptkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Indonesia yang berpengaruh terhadap perekonomian negara.

---

This thesis mainly discusses about two issues. First, how does the dispute settlement system of competition in United States, Australia, France and Japan? And second, how does the role of KPPU to handling of competition dispute as compared to the United States, Australia, France and Japan? This research is conducted on a juridical normative method, the purpose of this research is provide a comparison of the settlement competition in many countries, which is intended to give an overview or option in dispute settlement that appropriate and could bring the KPPU to work better in the future. Competition settlement imposed on the Federal Trade Commission (FTC) and the Antitrust Division of the Department of Justice (DOJ-AD), the Australian Competition and Consumer (ACCC), Autorité, Japan Fair Trade Commission (JFTC) and Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). There are differences between each commission in settling cases. The differences can be found in the settlement procedure, the differences in the powers and duties each commission, the differences in the use evidence to a case, and so on. The result showed that KPPU as a law enforcement organ of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 on prohibition of monopolistic practices and unfair business competition are still many lacks to execute its role. The lacks is caused by many factors, including the institutional of KPPU is not yet clear, the authority tend to be absolute, and so on. Required refinement of Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 by setting strict regulation regarding antitrust law in order to establish competition for justice, legal certainty and the benefits to Indonesia that effect to the economy.

Abstrak :
Musim 2007/2008 kesempatan penikmat Liga Utama Inggris mulai terbatas ketika televisi berbayar asal Malaysia ASTRO secara eksklusif membeli hak siar selama 3 tahun. Praktis pertandingan big match yang menghadirkan tim-tim besar tidak bisa dinikmati secara gratis lagi. Sehubungan dengan Hak Siar Ekslusif Liga Utama Inggris tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang No. 5 Tahun 1999) yang dilakukan oleh, Astro All Asia Networks, Plc (AAAN), dan PT. Direct Vision (PTDV), dengan ESPN STAR Sports (EES), dan Pasal 19 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh AAAN dan PTDV. Berdasarkan Putusan KPPU ESS dan AAMN dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas putusan tersebut PT. MNC Sky Vision (Indovision) selaku Pelapor pada KPPU, mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dalam putusannya menolak keberatan Indovision. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Indovision telah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, Indovision mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dalam putusannya menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini mengenai kesesuaian penerapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam Putusan KPPU, Pengadilan Negeri dan Putusan MA terkait Hak Siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan ESS dan AAMN terhadap unsur-unsur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembuktian adalah secara Rule Of Reason. Melalui analisis terhadap putusan tersebut diketahui bahwa Indovision selaku pelapor kepada KPPU tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan keberatan atas Putusan KPPU, selain itu KPPU, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

Season 2007-2010 the chance to watch free to air English Premiership was limit when pay television channel from Malaysia, ASTRO, buy the exclusive broadcasting rights of Barclays Premier League for 3 years. Practically, Barclays Premier League?s big match that present the major teams was not free to air anymore. With regards to the exclusive broadcasting rights of Barclays Premier League, there is a report to The Commission for the supervision of Business Competition (KPPU) regarding alleged violations to Article 16 Law number 5 year 1999 about Anti Monopoly Practice and Unfair Business Competition (Law number 5 year 1999) performed by Astro All Asia Networks, Plc (AAAN), and PT. Direct Vision (PTDV), with ESPN STAR Sports (EES), and also alleged violations to Article 19 letter a Law number 5 year 1999 performed by AAAN and PTDV. Regarding the KPPU?s Decision, ESS and AAMN declared to have violated Article 16 Law number 5 year 1999. PT. MNC Sky Vision (Indovison) as a party who is reporting the allegation to KPPU, demurred against the KPPU?s Decision to the Distric Court of West Jakarta (Jakarta Barat), who has been decided to dismiss the demur. Indovision then appealed against the District Court Verdict to the Supreme Court, in which the Supreme Court is upheld the previous Verdict. Indovision then filed a judicial review against the Verdict, but again the Supremen Court is upheld the previous Verdict. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is the suitability of the implementation of the prevailing laws and regulations in the Commission's Decisions, the District Court Decision, and Supreme Court related to Barclays Premier League Rights season 2007-2010. The results of analysis show that the violations committed by ESS and AAMN against the elements in Article 16 of Law No. 5 of 1999 have been fulfilled. The method used to proof the violations is Rule of Reason. Through analysis, Indovision does not have legal standing to demurred KPPU's Decisions, in addition to that, KPPU, the District Court of West Jakarta, and the Supreme Court have been implementing the Law in accordance with the prevailing Laws and regulations.

Abstrak :
Penentuan pasar bersangkutan merupakan langkah awal yang krusial dalam menganalisis suatu kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga sudah semestinya pendefinisian pasar bersangkutan di dalam suatu perkara harus tepat dan akurat agar tidak terjadi hasil analisis terhadap pelanggaran persaingan usaha yang keliru. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur penetapan pasar bersangkutan dan struktur pasar terhadap kasus penguasaan pasar minyak goreng kemasan pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Adapun bahan-bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum maupun non hukum yang dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian metode penentuan pasar bersangkutan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dengan Peraturan Ketua KPPU No. 4 Tahun 2022 serta ketidaksesuaian penafsiran struktur pasar oleh Majelis Komisi berdasarkan data faktual terkait industri minyak goreng yang dilihat melalui teori dasar ekonomi yang digunakan di dalam hukum persaingan usaha. Sehingga saran yang diberikan adalah agar dibentuk produk hukum yang lebih rinci lagi dalam pengaturan terkait metode penentuan pasar bersangkutan dan struktur pasar agar tercapai kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Penulis juga memberikan saran agar dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha, investigasi yang dilakukan lebih sistematis dan menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pasar bersangkutan dan struktur pasar dalam proses penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. ......The determination of the relevant market is a crucial initial step in analyzing an activity suspected of violating Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Therefore, the definition of the relevant market in a case should be precise and accurate to avoid erroneous analysis of competition law violations. The issue addressed in this research is how competition law regulates the determination of the relevant market and market structure in the case of the dominance of the packaged cooking oil market in Verdict of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 15/KPPU-I/2022. The legal research method employed is normative juridical with a descriptive analytical research type. The research materials consist of legal and non-legal sources, conducted through the study of legal documents and literature. The results of this research indicate that there is inconsistency in the method of determining the relevant market by the Commission Panel with Chairman of the KPPU Regulation No. 4 of 2022 and a mismatch in the interpretation of market structure by the Commission Panel based on factual data related to the cooking oil industry viewed through the basic economic theories used in competition law. Therefore, the suggestion is to establish more detailed legal provisions regarding the methods of determining the relevant market and market structure to achieve legal certainty for business actors in Indonesia. The author also recommends that in the examination of competition cases, investigations should be conducted more systematically and comprehensively to avoid errors in the interpretation of the relevant market and market structure in the enforcement of competition law in Indonesia.

Abstrak :
Persaingan berbasis inovasi menciptakan tantangan baru bagi hukum persaingan usaha. Di tengah era teknologi saat ini, penggabungan badan usaha kerap didorong oleh motivasi untuk mengambil alih hak kekayaan intelektual atas suatu teknologi milik badan usaha lainnya. Namun, hasil penelitian ini membuktikan bahwa bentuk penggabungan badan usaha yang demikian akan mengakibatkan terjadinya konsentrasi hak kekayaan intelektual yang memiliki dampak anti persaingan mengingat sifat eksklusivitas dan monopolistik dari hak kekayaan intelektual. Sayangnya, masih terdapat celah hukum bagi terjadinya praktik konsentrasi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Karenanya, KPPU perlu menerapkan konsep analisis terhadap penggabungan yang serupa dengan konsep analisis Innovation Market di Amerika Serikat.

---

Innovation-based competition creates new challenges for antitrust law. In the idst of current era of technology, the merger of a business entity is often driven by the motivation to acquire the intellectual property rights over a technology owned by other business entities. However, the results of this study prove that the form of such business entity merger would lead to a concentration of intellectual property rights that has anti-competitive effects due to the exclusivity and monopolistic nature of intellectual property rights. Unfortunately, there is still loopholes for the practice of concentration of intellectual property rights in Indonesia. Therefore, KPPU should apply the concept of merger analysis that is similar to the concept of Innovation Market in the United States.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas pengaturan mengenai industri komoditas pangan beras di Indonesia dikaitkan dengan dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat, dugaan pelanggaran pasal 19 Huruf C Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa yang diduga dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul ditinjau dari Teori Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehatdan Bagaimana regulasi dan struktur pasar industri komoditas beras di Indonesia dibandingkan dengan negara Vietnam. Sulitnya pengawasan, keterbatasan dana subsidi pemerintah serta lambatnya peningkatan teknologi pertanian menyebabkan implementasi kebijakan produksi beras nasional belum berjalan secara efisien dan efektif. PT Indo Beras Unggul tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 19 Huruf C Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Karena dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf C yang dilakukan oleh PT IBU tidak memenuhi tiga dari total 5 unsur pasal yang harus dipenuhi. Kebijakan-kebijakan perberasan Vietnam yang lebih berfokus kepada petani membuat kualitas dan kuantitas produk beras Vietnam menjadi tinggi dan layak dicontoh oleh Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT
AbstractThis bachelor thesis discusses about the Allegation of Violation of Chapter 19 Letter DUU No. 5 Tahun 1999 about limiting sales ad or distribution by PT Indo Beras Unggul In Indonesian Rice Industryanalized by the antitrust theory and Undang Undang No. 5 Tahun 1999about the Prohibition of The Monopoly and Anti Competitive Practices. This study is normative juridicial research using primary and secondary data. The result of the research shows that the practice thas was done by PT Indo Beras Unggul is a common and provitable business strategy and theindication to alleged a presence of limiting sales and or distribution practice in rice commodity industry are based on the weak evidence of the many huller rsquo s loss that said was caused by the limiting sales and or distribution of other business entity by PT Indo Beras Unggul.in the end, this allegation is not substantial enough to be a basis of alleged a presence of limiting sales ad or distribution practices based on Chapter 19 Letter DUU No. 5 Tahun 1999.Keyword Allegation Analysis, Rice, Vietnam

Abstrak :
Ekonomi digital sekarang ini memiliki penggerak utama berupa data untuk pelaku usaha menjalankan usahanya Pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai dampak yang akan timbbul akibat dari kepemilikan Big Data yang besar oleh pelaku usaha pada era ekonomi digital. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan adanya potensi terjadinya praktik diskriminasi harga akibat kepemilikan Big Data tersebut. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak dan potensi adanya diskriminasi harga akibat kepemilikan Big Data yang dilihat dari sudut pandang hukum persaingan usaha terlebih pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum  normatif dengan mengkaji penerapan hukum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dampak yang timbul akibat kepeilikan Big Dataapabila dilihat dari hukum persaingan usaha dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan membuat iklim persaingan menjadi lebih baik. Namun disisi lain hal tersebut apabila diikuti oleh niat buruk dari pelaku usaha dapat mengakibatkan dampak yang menjatuhkan pelaku usaha pesaingnya. Salah satunya pelaku usaha dapat dengan lebih mudah menerapkan praktik diskriminasi harga kepada pembeli atau konsumennya. Dalam menetapkan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda pelaku usaha memerlukan informasi yang akurat untuk mengetahui harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen. Oleh sebab itu peran Big Data yang dimiliki oleh pelaku usaha akan berpengaruh tehadap basis data yang menjadi sumber informasi bagi pelaku usaha. Kepemilikan Big Data memiliki sisi positif dan negatif untuk persaingan usaha tergantung kepada motif dari pelaku usaha itu sendiri apabila dilihat dari sisi hukum persaingan usaha yang ada. Hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran terkait penerapan diskriminasi harga yang diatur. ......Today's digital economy has the main driver in the form of data for business actors to run their business. The main issues that will be discussed are the impacts that will arise as a result of large Big Data ownership by business actors in the digital economy era. It is feared that this could raise the potential for price discrimination practices due to Big Data ownership. This writing aims to find out more about the impact and potential for price discrimination due to ownership of Big Data from the point of view of business competition law, especially Law Number 5 of 1999. The research that will be carried out is normative legal research by examining the application of law to Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and other related laws and regulations. The impacts arising from the ownership of Big Data when viewed from the business competition law can assist business actors in developing their business and create a better competitive climate. But on the other hand, if this is followed by bad intentions from business actors, it can have an impact that brings down competing business actors. One of them is that business actors can more easily apply price discrimination practices to their buyers or consumers. In setting different prices to different consumers, business actors need accurate information to find out the price consumers are willing to pay. Therefore, the role of Big Data owned by business actors will affect the database which is a source of information for business actors. Ownership of Big Data has positive and negative sides for business competition depending on the motives of the business actors themselves when viewed from the existing business competition law. This must be further proven whether this can be said to be an act of violation related to the application of regulated price discrimination.