Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui; pengaturan hak dan kewajiban PT. Garuda Indonesia dengan penumpang (pemilik bagasi) dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara, apakah perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat melindungi para pihak dari kerugian, sejauhmana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, bagaimana pengaturan mengenai prinsip pembebanan resiko serta sistem tanggung jawab dalam pengangkutan udara di PT. Garuda Indonesia. Guna mendapatkan keakuratan hasil penelitian, penulis telah melakukan pengumpulan data sekunder maupun primer, kemudian data - data tersebut diolah dan di analisis, guna mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung jawab atau terjadi nya kecelakaan dan kelambatan pesawat terbang, maupun terjadinya kelambatan, kerusakan atau kehilangan bagasi di PT. Garuda Indonesia didasarkan pada sistem tanggungjawab Presumption of Liability, Based of Fault dan Absolute Liability. Bahwa dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara PT. Garuda Indonesia, masih terdapat ketentuan yang lebih meringankan tanggung jawab pengangkut (dalam hal kelambatan/pembatalan pengangkutan). Bahwa hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi atas bagasi, masih tetap memperhatikan ketentuan KUH Perdata maupun KUH Dagang. Bahwa kepentingan penumpang dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara sudah cukup terlindungi, mengingat banyak ketentuan internasional/nasional yang mengatur masalah perlindungan terhadap penumpang.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengangkutan Udara pada dewasa ini sangatlah penting baik itu angkutan Penumpang maupun Barang karena sangat menunjang kehidupan suatu Bangsa dan jika dilihat lebih lanjut bahwa dalam Pengangkutan Udara itu terlibat beberapa pihak yang saling mengikatkan diri yaitu : 1. Pengangkut. 2. Penumpang dan Pengirim barang. 3. Cargo Agent sebagai EMKU.

Pengangkutan Udara inipun mengalami masa pasang surut dan semuanya itu dilakukan dengan kerja keras dan Pengorbanan.

Diakui atau tidak Pengangkutan melalui udara memang lebih cepat dan efektif tetapi di samping itu tidak tertutup kemungkinan bahwa melalui Udara dapat terjadi kecelakaan yang cukup berakibat fatal dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sehingga dalam hal ini Pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan melalui PT Jasa Raharja dimana Penumpang harus membayar iuran wajib dana kecelakaan penumpang dalam perjalanan sesuai dengan UU No 33 tahun 1964 dan khusus untuk Crew Pesawat masalah Pertanggungan diatur secara tersendiri.

Selain adanya Pertanggungan, pihak Pengangkut juga mempunyai tanggung jawab baik terhadap Penumpang maupun Barang dan hal ini diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara Sthl 1939-100 maupun peraturan Internasional.

Jadi tampak jelas dalam Perjanjian Pengangkutan Udara bahwa masing-masing pihak harus benar-benar menyadari Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi agar Perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik dan saling menguntungkan.

Abstrak :
Dewasa ini kepercayaan masyarakat untuk meggunakan jasa angkutan udara semakin bertambah, hal tersebut dapat dibuktikan melalui munculnya beberapa maskapai penerbangan baru serta bertambahnya jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Dalam perjanjian pengangkutan udara yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA), diambil beberapa pokok permasalahan seperti, apa hak dan kewajiban para pihak, apakah perjanjian yang dibuat secara standar baku telah sesuai dengan hukum pengangkutan udara yang berlaku, prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang dapat dilaKukan apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara eskriktif dan kualitatif, maka diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak timbul secara timbal balik berdasarkan hukum pengangkutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang dibuat secara standar baku oleh PT. MNA telah sesuai dengan hukum pengangkutan yang berlaku yang dibuktikan melalui dokumen pengangkutan udara yang dikeluarkannya. Prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dalam peristiwa pengangkutan udara adalah berdasarkan Presumption of Liability dan Fault Liability yang dianut oleh hukum pengangkutan Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian pengangkutan, maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah melalui jalan damai antara para pihak, jika menghadapi jalan buntu baru diajukan ke pengadilan yang berwenang.