Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari permasalahan Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Adanya pergeseran paradigma fiktif negatif yang bermakna ditolak menjadi fiktif positif yang bermakna dikabulkan, menimbulkan akibat hukum. Keputusan fiktif positif seharusnya menjadi unsur pendukung tujuan UUAP yang menghendaki percepatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Namun, dalam praktik terdapat Putusan No. 175 PK/TUN/2016 mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap permohonan fiktif positif yang kemudian dijadikan yurisprudensi. Padahal, putusan permohonan fiktif positif bersifat final and binding. Kondisi demikian berpotensi menghambat tujuan UUAP dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konsepsional, ditemukan bahwa, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pergeseran paradigma keputusan fiktif negatif menjadi fiktif positif adalah demi kepastian hukum, ketentuan fiktif negatif dalam Pasal 3 UU Peratun menjadi tidak berlaku. Adanya upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebagai sarana corrective justice terhadap kekhilafan hakim pada penerapan judex factie putusan permohonan fiktif positif di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prosedur permohonan. Ketentuan fiktif positif bersifat sementara, jika good governance sudah tercapai dan dalam kondisi stabil, pengaturan fiktif positif akan ditiadakan dan diberlakukan kembali pengaturan fiktif negatif. Mahkamah Agung sebagai pemegang regulasi beracara di PTUN diharapkan terus responsif dalam mengimbangi perkembangan penerapan keputusan fiktif positif. Diperlukan kehati-hatian, kecermatan, dan pengetahuan hakim dalam penerapan judex factie pada pemeriksaan PTUN tingkat pertama. ...... This research departs from the problems in an administrative decision after the enactment of Act No. 30 years 2014 on Government Administration (Government Administration Act). The existence of paradigm movement from fictitious negative which is meaning rejected into the fictitious positive meaning accepted, give rise to legal consequences. A fictitious positive decision purpose should be supporting elements of Government Administration Act which requires the acceleration of organizing government administration. However, in practice there is a Decision No. 175 PK/TUN/2016 regarding Judicial Review Remedies against a fictitious positive petition was then made of the jurisprudence. Whereas, the fictitious positive decision is final and binding. These conditions could potentially hinder the purpose of Government Administration Act that requires the presence of an acceleration in the conduct of the administrative service. Based on the results of normative research with regulatory, cases, and conceptional approaches, it was found that legal consequences arising from the existing paradigm of a fictitious negative decision to fictitious positive are the provisions in article 3 negative fictional in Administrative become not valid. An attempt of Law Review is as a means of corrective justice against the judge's mistakes for judex factie application of the fictitious positive decision in administrative court. In organizing the public service must remain mindful of eligibility procedures. Fictitious positive provisions are temporary, if good governance had already been achieved and in stable condition, the fictitious positive regulation and enforced will pass back to fictitious negative. The Supreme Court as the holder of the regulation in Administrative court is expected to continue to be responsive in development of the fictitious positive application. Necessary prudence, accuracy, and the knowledge of judges in applying the judex factie on investigation Administrative court first level.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Analisis Interoperabilitas Dalam Penerapan Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan Pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Sekretariat Negara SIAPP pada Biro APP Setneg . SIAPP dibangun untuk mendukung proses pekerjaan di Biro APP sekaligus sebagai media informasi bagi para Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia yang sedang diproses kenaikan pangkat, jabatan fungsional utama maupun pemberhentiannya di Biro APP Kementerian Sekretariat Negara. Namun keberadaan SIAPP ini ternyata belum mampu mempercepat proses kenaikan pangkat, jabatan fungsional utama maupun pemberhentiannya di Biro APP, karena proses bisnisnya terkait dengan instansi pengusul dan Badan Kepegawaian Negara BKN . Di lain sisi, SIAPP belum terintegrasi dengan kedua instansi tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai empat tingkat interoperabilitas yang dapat dijadikan acuan dalam upaya interoperabilitas SIAPP dengan instansi lain serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan interoperabilitas yang membuat hal tersebut belum dilakukan oleh Biro APP sampai saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak dari Biro APP, BKN, Instansi Pusat dan Daerah, Kementerian Komifo, Kementerian PANRB, Praktisi dan Akademisi, menggunakan teori empat tingkat interoperabilitas dari Loutas, dkk. serta kendala interoperabilitas dari Scholl Klischewski. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAPP di Biro APP Setneg telah memenuhi kriteria secara umum untuk melakukan interoperabilitas dengan sistem aplikasi lainnya, meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dan perlu ditangani segera, terutama dalam kinerja sistem aplikasi SIAPP. ...... This study discusses Interoperability Analysis in Application of Administration Information System of Government Officials at Administration Bureau of Government Officials of State Secretariat SIAPP at APP Setneg Bureau . SIAPP is built to support the work process at the APP Bureau as well as an information media for Civil Servants across Indonesia who are being processed for promotion, key functional positions as well as dismissal at the APP Bureau of the State Secretary Ministry. However, the existence of this SIAPP has not been able to accelerate the promotion process, the main functional positions and dismissal in APP Bureau, because the business process is related to the proposing agency and the State Personnel Board BKN . On the other hand, SIAPP has not been integrated with both agencies. Therefore, this study aims to analyze the four levels of interoperability that can be used as a reference in SIAPP interoperability efforts with other agencies and constraints faced in the implementation of interoperability that has not been done by the APP Bureau until now. This research is a post positivism research with qualitative data collection techniques, namely by conducting in depth interviews with several parties from Bureau of APP, BKN, Central and Regional Institution, Ministry of Komifo, PANRB Ministry, Practitioner and Academician, using four level interoperability theory from Loutas et al. as well as the interoperability constraints of Scholl Klischewski. The results show that SIAPP in APP Setneg Bureau meets the criteria in general to interoperability with other application systems, although there are still some constraints faced and need to be addressed immediately, especially in the performance of the SIAPP application system.

Abstrak :
Pengelolaan rumah sakit bukanlah hal yang sederhana dan cukup diselenggarakan dengan biaya yang seadanya, melainkan menentukan upaya yang strategis dengan didukung oleh sumber daya yang andal seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan laporan analisa rasio RSUP Fatmawati dapat diperoleh Informasi mengenai rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio pertumbuhan dan rasio aktivitas. Dalam analisa tersebut RSUP Fatmawati memiliki rasio likuiditas baik untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, tetapi memlilki rentabilitas yang tidak baik karena masih minus berarti defisit dan rendah tingkat efisiensrnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Selain flu RSUP Fatmawati telah memiliki strategi RSUP Fatmawati, maka rencana strategis keuangan ini dapat mendukung strategi RSUP Fatmawati. Bertolak dari hal itu maka dilakukan penelitian deskriptif analitik untuk memperoleh gambaran mengenai analisa internal dan eksternal dan keuangan RSUP FatmaWati dengan analisis strategi melalui tiga tahap yaitu : 1. The input Stage terdiri dari identifikasi External Factor Evaluation Matrix dan Internal Factor Evaluation Matrix. 2. The Matching Stage menggunakan Internal Eksternal Matriks. 3. The Decision Stage , menggunakan teknik Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Pengumpulan data lewat observasi data sekunder dan analisa faktor lingkungan dengan intuisi terbaik dalam fokus grup serta wawancara mendalam. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa eksternaI dibawah sedikit rerata dan internal berada diatas sedikit rerata dan dalam lE matriks tergolong datam sel V dengan rekomendasi alternatif strateginya market penetration dan product development. Dan dipilih market penetration sebagai pilihan strateginya.

---

Hospital management is not a simple management with enough financial, but they need strategic with supported on good resources side by side science and technology progress. From the RSUP Fatmawati retio analysis report obtained information about liquidity ratios, turn over ratios, performance ratios and activity ratios. RSUP Fatmawati have a good liquidity ratios for pay a short term obligation but RSUP Fatmawati have bad turn over ratios because they still deficit and low efficient to perform they activity. Except that RSUP Fatmawati already have RSUP Fatmawati strategy so this strategic financial planning support the RSUP Fatmawati strategy. Based on its this description analysis research to obtain illustration about internal and external analysis from RSUP Fatmawati financial is conducted through 3 stages or strategic analysis as follows : 1. The input Stage consisting of External Factor Evaluation Matrix and Internal Factor Evaluation Matrix. 2. The Matching Stage using Internal External Matrix. 3. The Decision Stage with Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Data collection is done by observing secondary data and analyzing environmental factor with the good Intuitive judgment in group focus and indepth interview. Based on the research, It Is known that finance RSUP Fatmawati has a little bit internal above the average and the external is slightly lower than the average, with position on cell V in IE Matrix, with recommended alternative strategies are market penetration and product development. And finally choose market penetration as a strategic financial planning.

Abstrak :
ABSTRAK
Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) wajib dilakukan dan merupakan tanggung jawab manajemen rumah sakit. Di RSUP Sanglah tahun 2012 rata-rata rekomendasi yang ditindaklanjuti 55,9% dengan rata-rata waktu penyelesaian 55 hari, melebihi ketentuan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penentu rendahnya jumlah dan keterlambatan waktu penyelesaian tindak lanjut LHP SPI serta diketahuinya cara pemecahan masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan focus group discussion. Analisa data dengan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan belum maksimalnya dukungan dalam hal komitmen, kepemimpinan, motivasi , dan pengkomunikasian manajer di semua lini, kurangnya dukungan kompensasi non finansial, kurangnya fasilitas , serta belum adanya pedoman bagi unit untuk melakukan tindak lanjut menyebabkan pelaksanaan tindak lanjut LHP SPI belum sesuai ketentuan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam bentuk kebijakan tertulis dan semua manajer perlu berkoordinasi dalam upaya pelaksanaan tindak lanjut, serta pentingnya dilakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut LHP oleh SPI

---

ABSTRACT
The Follow-up Audit Reports which is conducted by The Internal Audit Unit in the hospital is mandatory and also is the responsibility of the hospital management. In Sanglah hospital in 2012, the average of 55,9% recommendations was followed-up with an average of 55 days completion time which exceeded the allowed time of completion. The purpose of this study is to determine factors influencing the small number of completion and the delayed completion time of the follow-up audit reports by the Internal Audit Unit and to find resolutions to solve the problems. This is a qualitative descriptive study which uses deep interviews, document reviews and focus group discussions. Data was analyzed with Content Analysis. This study suggests that there was no sufficient support with regard to: commitment, leadership, motivation, and communication system among managers in all levels of management. There were also lack of non financial compensations, lack of facilities and also the absent of guidelines in all units to conduct follow-up which resulted in inadequate Follow –Up Audit Report by the Internal Audit Unit. Therefore, a Legal Document (Policies) from the Top Manager and coordination among managers are needed to ensure that the follow-up of the audit report is conducted. In addition, it is important for the Internal Audit Unit to implement monitoring and evaluation of the followup of audit reports.

Abstrak :
Polres sebagai kesatuan operasional dasar Polri memiliki peranan sangat strategis dalam membangun citra positif Polri di mata masyarakat. Polres akan memiliki nilai yang positif jika memiliki kinerja yang baik. Kinerja Polres merupakan hasil dari kinerja masing-masing personel Polres. Penelitian ini akan fokus pada kinerja personel Polres yang ditinjau melalui struktur organisasi dan kepuasan kerja. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh struktur organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja personel Polres Sintang Kalimantan Barat. Penelitian ini mengindikasikan bahwa struktur organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh kuat terhadap kinerja personel. ......Police Resident as police basic unit has a very strategic role in building a positive image of the police in the eyes of society. Polres will have a positive value if it has a good performance. Police performance is the result of the performance of individual police personnel. This research focuses on the performance of the police personnel who reviewed through organizational structure and job satisfaction. This research analyzes how the influence of the organizational structure and job satisfaction on the performance of police personnel Polres Sintang, West Kalimantan. This research indicates job satisfaction organizational structure and strong influence on the performance of personnel.

Abstrak :
Latar Belakang : Implementasi kebijakan akreditasi puskesmas dimulai sejak 2015 hal ini sebagai jawaban atas adanya tantangan di era globalisasi ini. Pada tahun 2021 BPJS mensyaratkan adanya sertifikat akreditasi bagi puskesmas untuk menjalin kerja sama. Hal ini mendapat tanggapan yang bervariasi baik positif maupun negatif. Ada yang beranggapan akreditasi adalah kewajiban adapula yang menganggap sebagai kebutuhan, bagaimanapun sebagai insan kesehatan yang bekerja di puskesmas harus mematuhinya. Pertanyaan penting bagi pembuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia adalah apakah akreditasi tidak memiliki konsekuensi seperti menurunkan kepuasan kerja para pegawai. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 133 responden pada 4 puskesmas yaitu Puskesmas Pangkalan Lada terakreditasi paripurna, Puskesmas Arut Selatan terakreditasi utama, Puskesmas Teluk Bogam terakreditasi madya dan puskesmas Sambi belum terakreditasi pada bulan April tahun 2021. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rerata kepuasan kerja pegawai berdasarkan status akreditasi (p=0,0005). Namun diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan kepuasan kerja pegawai puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat. ...... Background: The implementation of accreditation policies in primary healthcare centres have been implemented since 2015, as a response towards the challenges in this globalization era. Recently in 2021, the Indonesian government made it mandatory for primary healthcare centres to have an accreditation certificate, as a prerequisite for them to be covered by the government health insurance (BPJS). This recent policy was met with a variety of opinions, both positive and negative. Despite this difference of opinions, health personnel in primary healthcare centres need to comply with accreditation policies. An important matter that needs to be addressed by policy makers are whether accreditation policies can cause negative consequences such as decreasing the job satisfaction of employees. This study is a quantitative study with a cross sectional design. A total of 133 samples from 4 primary healthcare centers, namely Pangkalan Lada Primary Healthcare Centre which was fully accredited, Arut Selatan Primary Healthcare Centre which has a major accreditation, Teluk Bogam Primary Healthcare Centre which has a semi-major accreditation and Sambi Primary Healthcare Centre which wasn’t accredited. Data was collected with an online questionnaire, taken in April 2021. The results showed that there was a significant difference of average employee satisfaction scores between the different primary healthcare centres (p = 0,0005). However, an association between the satisfaction score with other demographic variables and was not found.