Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik dalam perencanaan, pengukuran, serta pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja instansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kasus analisis deskriptif pada masing-masing tahapan SAKIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah dapat mewujudkan prinsip-prinsip good governance, namun masih harus dilakukan banyak perbaikan, terutama terkait aspek akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

---

ABSTRACT
The objective of this thesis is to analyze the implementation of SAKIP at Coordinating Ministry for Economic Affairs, relate to planning, measuring, reporting, evaluating, as well as performance achieving. This research uses an analysis of case study method and descriptive analysis for all of part of SAKIP. The result is that the implementation of SAKIP has could established the principles of good governance at Coordinating Ministry for Economic Affairs, however all of those still have to do a lot of improvement, especially about accountability, efficiency and effetivity aspects.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dan pengawasan akuntabilitas kinerja yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian menggunakan analisis terhadap data primer berupa wawancara dengan beberapa responden dan pengamatan serta data sekunder berupa dokumen atau laporan mengenai penerapan perencanaan, penganggaran dan pelaporan serta evaluasi atas pelaksanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi pelaksanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja yang telah memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Namun masih dalam proses beradaptasi dikarenakan adanya perubahan pengolahan data dari manual menjadi digital dalam capaian kinerjanya. Pada hasil evaluasi kegiatan dan program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang, dan telah melakukan pemantauan mengenai kemajuan capaian kinerja beserta hambatannya ......This study aims to evaluate the implementation and monitoring of performance accountability by Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning the performance accountability system of government agencies. This research is qualitative research using a case study approach. The study uses analysis of primary data in the form of interviews with several respondents and observations as well as secondary data in the form of documents or reports regarding the implementation of planning, budgeting, and reporting as well as evaluating the implementation and reporting of performance accountability of the Directorate General of Immigration. The results of the research show that planning, budgeting, implementing, and evaluating the implementation and reporting of performance accountability have complied with Presidential Regulation Number 29 of 2014. However, they are still in the process of adapting due to changes in data processing from manual to digital in terms of performance. The results of the evaluation of activities and programs have been followed up to improve program planning in the future, and have monitored the progress of performance achievements and their obstacles

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas tentang bagaimana proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri di kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia dengan mekanisme pembayaran langsung. Penulis menemukan bahwa mayoritas kesalahan penyajian dokumen pertanggungjawaban terletak pada kesalahan pembebanan akun perjalanan dinas. Selain itu, proses verifikasi yang dijalankan memiliki perbedaan dengan SOP-18/SET.M.EKON.3.3.2/2008, dimana pada praktiknya tidak terdapat penyaji data namun terdapat admin routing slip. Penulis juga menemukan bahwa dalam praktiknya, surat perintah membayar dapat dicetak oleh verifikator, hal ini dapat berdampak pada tingginya resiko kecurangan yang mungkin terjadi. Penulis menyarankan agar bagian keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pemisahan tugas untuk verifikator dan pencetak surat perintah membayar, dengan cara menambah jumlah sumber daya manusia yang dipekerjakan, agar kedepannya proses verifikasi dapat berjalan dengan semakin efisien dan efektif.

---

ABSTRACT
This internship report discusses the verification process of the accountability documents for domestic office travel with direct payment mechanism in the Ministry of Coordinator of Economic Affairs. The author found out, most of the accountability document errors are related to wrong office travel account. Beside that, there are several differences between the implementation of verification process and SOP 18 SET.M.EKON.3.3.2 2008, practically there is no data renderer but there is a routing slip admin. The author also found that the verificator have the authorization to print the payment statement letter, this could result in higher risk of fraud that might happen. The author suggest that the finance team of the Ministry of Coordinator of Economic Affairs should segregate the duties for verificator and the payment statement letter officer, by adding the number of personnels, so the verification process could be more efficient and effective in the future.