Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya trend melarikan diri ke luar negeri yang dilakukan oleh para tersangka pelaku kejahatan, termasuk diantaranya Hendra Rahardja tersangka korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melarikan diri pada tahun 1997, tidak dapat dipungkiri semakin mempersulit aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia meminta bantuan untuk dilakukan penangkapan terhadap mereka kepada kepolisian negara lain melalui International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol) atau yang lebih dikenal dengan Interpol. Permintaan penangkapan terhadap mereka memerlukan persyaratan agar penangkapan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka. Hendra Rahardja yang ditangkap oleh Kepolisian negara Federal Australia atas dasar permintaan Kepolisian Republik Indonesia mengajukan gugatan praperadilan bahwa penangkapannya tidak sah dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim Praperadilan dalam Putusan No.07/Pid/Prap/2000/PN.JAK.SEL. Keabsahan suatu penangkapan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh kepolisian negara lain atas dasar permintaan Kepolisian Republik Indonesia mensyaratkan adanya Surat Perintah Penangkapan yang sah berdasarkan Pasal 17 KUHAP jo Pasal 18 ayat (1) KUHAP jo Penjelasan Pasal 18 ayat (1) yang menjadi dasar diterbitkannya Interpol Red Notice. Persyaratan ini telah dipenuhi oleh Kepolisian Republik Indonesia sehingga Putusan No.07/Pid/Prap/2000/PN.JAK.SEL. adalah tidak tepat menurut peraturan perundang-undangan."

"Henti jantung adalah manifestasi umum yang paling fatal dari penyakit kardiovaskular dan menempati peringkat pertama dari penyebab kematian di seluruh dunia. Bantuan Hidup Dasar (BHD) merupakan bekal mendasar untuk menyelamatkan jiwa seseorang ketika terjadi henti jantung. Pengetahuan yang tepat tentang pemberian BHD sangat diperlukan bagi semua perawat untuk dapat mengidenfikasi serta memberikan pertolongan kepada pasien-pasien yang mengalami henti jantung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat tentang pemberian bantuan hidup dasar pada pasien henti jantung. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah dengan cara total sampling yaitu berjumlah 48 perawat yang bekerja di ruang Intensive Care. Dari hasil uji statistik univariat didapatkan bahwa pengetahuan perawat tentang pemberian Bantuan Hidup Dasar pada pasien henti jantung di ruang Intensive Care yaitu sebanyak 24 perawat (50 %) memiliki pengetahuan yang baik dan sebanyak 24 perawat (50 %) memiliki pengetahuan yang kurang.

---

Cardiac arrest is the most common fatal manifestation of cardiovascular disease and is ranked first of the cause of death worldwide. Basic Life Support (BLS) is a fundamental provision to save lives in the event of cardiac arrest. Proper knowledge about the provision of BLS is necessary for all nurses to identify and provide right intervention to patients who suffered cardiac arrest. This study aimed to describe nurses' knowledge regarding the provision of basic life support in patients with cardiac arrest. The design of this study used a descriptive research design.. The sampling technique used the total sampling which amounted to 48 nurses working in Intensive Care Unit. From the results of univariate statistical tests showed that nurse’s knowledge about the provision of basic life support for cardiac arrest patients in the Intensive Care Unit as many as 24 nurses (50%) had good knowledge and as many as 24 nurses (50%) had less knowledge."

"Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan dari Segi Hukum terhadap Operasi Tangkap Tangan di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus operasi tangkap tangan Otto Cornellius Kaligis, Atty Suharti, dan Rohadi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. penelitian dilakukan dengan mengandalkan penggunaan kepustakaan, termasuk di dalamnya buku-buku, literatur, serta norma-norma hukum yang tertulis baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan-kebiaasan yang berlaku di masyarakat. Sebelum muncul Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang satgas saber pungli, tidak ada UU yang mengatur pasti tentang Operasi Tangkap Tangan itu sendiri. Hal tersebut menjadikan Perpres No. 87 Tahun 2016 menjadi satu-satunya ketentuan yang menggunakan kata Operasi Tangkap Tangan. Pada ketentuan lainnya seperti Pasal 1 angka 19 KUHAP yang mengatur mengenai tertangkap tangan sering dijadikan dasar hukum dari penangkapan Operasi Tangkap Tangan walaupun tidak terdapat kata Operasi Tertangkap Tangan.Hal tersebut dapat menyebabkan keambiguitas dan hasilnya dapat menyebabkan hak tersangka Operasi Tertangkap Tangan tersebut dilanggar. Maka dari itu dampak kurangannya pengaturan mengenai Operasi Tangkap Tangan akan dibahas pada skripsi ini.

---

This thesis discusses the legality of red-handed operations in the legal system in Indonesia. The problems discussed in this thesis are related to the recent cases, the cases of arrest of Otto Cornellius Kaligis, Atty Suharti, and Rohadi. The research method used in this thesis is juridical-normative research with the secondary data. The research was carried out by relying on the use of literatures, including books, literatures, and written legal norms in the form of legislations and habits that apply in the community. Before Precidential Decree No. 87 of 2016 was published, there was no law that regulates the Red-handed Operation itself. This makes Precidential Decree No. 87 of 2016 as the only provision that uses the word Red-handed Operation. In other provisions, such as Article 1 point 19, of KUHAP is often used as the legal basis for the arrest of Red-Handed Operations even though there is no word Red-Handed Operation in its regulation. This can lead to ambiguity and the results of it is the red-handed operation suspects rights can be violated. Therefore the impact of the lack of regulations regarding Red-Handed Operations will be discussed in this thesis."

"ABSTRAKMasalah penahanan diatur dalam pasal 20 sampai 31 KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). Diantara pasal-pasal tersebut, pada pasal 29 (1) KUHAP inilah yang menimbulkan masalah. Dikatakan menimbulkan masalah karena beberapa Hakim pada Pengadilan Tinggi mengajukan permohonan perpanjangan masa penahanan kepada Mahkamah Agung terhadap terdakwa yang sedang di proses pemeriksaan dan akan habis masa penahanannya, dan Mahkamah Agung menolak permohonan perpanjangan masa penahanan ini dengan berdasarkan pada pasal 29 KUHAP juga."

"CREMτ dan protamin adalah protein yang berperan penting dalam proses spermatogenesis, CREMτ spesifik testis bekerja sebagai faktor transkripsi untuk gen protamin. Protamin merupakan protein yang berperan dalam remodelling chomatin pada spermatozoa. Beberapa penelitian sebelumnya telah melaporkan bahwa gen protamin (P1 dan P2) memiliki tingkat regulasi yang berbeda terkait dengan perbedaan waktu antara proses transkripsi dan translasi. Hal ini terjadi karena pada saat protamin telah diekspresikan maka gen-gen pada proses spermatogenesis akan mengalami peredaman (silencing gene). Pada penelitian ini dianalisis perubahan ekspresi gen CREMτ, P1 dan P2 yang diduga mengalami disregulasi sehingga menyebabkan terjadinya spermatogenic arrest pada laki-laki azoospermia. Sampel penelitian berasal dari jaringan testis tersimpan pada Departemen Biologi Kedokteran,FKUI berjumlah 42 sampel yang terdiri dari 5 sampel dengan penilaian Johnsen dua, 7 sampel dengan penilaian Johnsen tiga dan empat, 15 sampel dengan penilaian Johnsen lima dan enam, 10 sampel dengan penilaian Johnsen tujuh, serta 5 sampel dengan penilaian delapan. Analisis perubahan ekspresi dilakukan dengan teknik qRT-PCR. Dari penelitian ditemukan perbedaan bermakna (p < 0,05) antara perubahan ekspresi CREMτ pada kelompok penilaian Johnsen dua dengan kelompok penilaian Johnsen tujuh walaupun tidak menyebabkan spermatogenic arrest secara langsung. Hasil penelitian juga mengindikasikan terjadinya spermatogenic arrest berkaitan dengan nilai ekspresi protamin dari hasil uji statistik yang tidak berbeda bermakna pada setiap penilaian Johnsen. Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman diketahui bahwa gen CREMτ, P1 dan P2 memiliki tingkat korelasi pada setiap penilaian Johnsen.

---

Protamine and CREMτ and is a protein that have a crucial function on spermatogenesis. CREMτ is known a specific testes as transcription factor of protamine gene. During spermiogenesis, protamine have a role to the remodeling chromatin causes the compaction of the spermatid chromatin. Preelementary studies indicate that protamine (P1 and P2) have a different regulate for mechanism of expression gene, related with translational-repressed phase. It occurs because protamine silenced gene. Expression of P1, P2 and CREMτ was analyzed as cause of spermatogenic arrest from infertile men with azoospermia. The sample from the testicular testes are stored in Departement of Medical Biology, FM UI. The study included 42 testicular testes and stage of spermatogenic arrest have addressed with scoring Johnsen method, of which 5 sample classified with scoring two, 7 sample with scoring three and four, 15 sample with scoring five and six, 10 sample with scoring seven and 5 sample with scoring eight. Analysis of expression was performed by qRT-PCR. There were a significant differences (p < 0,05) of CREMτ mRNA expression inter-group differences. But, there were no significant inter-group differences in P1 and P2 mRNA expression that classified with scoring Johnsen. Statistical analysis for correlation between P1, P2 and CREMτ have a significant correlation dependent of a different stage on spermatogenesis. This study indicate that P1 and P2 lead silenced gene in spermatogenesis because mRNA P1 and P2 was detect in every stage of spermatogenesis, and consistent with the suggestion that CREMτ are involved in the spermatogenesis as a transcription factors."

"Therapeutic hypothermia has emerged as a very important treatment option for patients with cardiac arrest as it provides significant protection from developing neurologic injury once the patient has been successfully resuscitated. Studies have demonstrated over 15% absolute risk reduction in death and neurologic injury using this therapy. Although hospitals and medical centers have become familiar with this important intervention it still remains greatly under utilized due to an experience and lack of resources to safely and effectively deploy such a program. The objective of this book is to educate and familiarize both providers and institutions as to how to develop and deploy and provide therapeutic hypothermia to their patients. The current knowledge for this is provided by speakers and national experts and also by literature review. There are several courses being provided on this as well throughout the US. These are good venues for people to come and see and get hands on experience, but there still needs to be a concrete book with references on how to go about getting this program started."

"Ship arrest merupakan mekanisme dengan mana pihak yang mempunyai klaim pelayaran mengamankan jaminan atas kapal tanpa melalui gugatan ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 telah mengatur mekanisme penahanan kapal tanpa melalui gugatan, namun peraturan pelaksananya tidak kunjung terbit. Di sisi lain, sektor pelayaran yang kegiatannya lintas negara akan banyak berhadapan dengan unsur asing. Penyelesaian perkara dengan unsur asing membutuhkan analisis tersendiri menurut ilmu hukum perdata internasional. Singapura telah mempunyai ketentuan ship arrest yang diatur secara khusus. Terlebih, posisi Singapura dalam jajaran pelabuhan tersibuk di dunia menyebabkan sistem hukum Singapura telah terbiasa berhadapan dengan unsur asing. Untuk itu, penelitian ini akan mengadakan perbandingan pengaturan antara hukum Singapura dengan hukum Indonesia. Studi kasus turut diadakan untuk mengetahui penyelesaian perkara ship arrest yang melibatkan unsur asing. Hasil analisis akan memperlihatkan kondisi hukum Indonesia sekaligus menunjukkan apakah terdapat kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan bahan pustaka untuk mengkaji ketentuan hukum dan putusan pengadilan masing-masing negara. Penelitian berpendapat bahwa ketentuan hukum Indonesia membutuhkan pembaharuan untuk menopang praktik menahan kapal tanpa melalui gugatan yang melibatkan unsur asing.

---

Ship arrest provides a mechanism with which a party could apply for arrest of vessel to secure a maritime claim without being preceded by a lawsuit. Law Number 17 of 2008 on Shipping has regulated a similar mechanism. However, implementing regulation of the provision has yet to be enacted. International shipping activities will inevitably encounter foreign element. Settlement of dispute involving foreign element requires analysis of private international law. Singapore currently has a specific legislation on ship arrest. Moreover, Singapore’s reputation as one of the world’s busiest ports indicating that Singapore’s legal system has been familiar with foreign element. Therefore, this research seeks to compare regulations under Singaporean and Indonesian law. The case studies afterwards will depict the settlement process of ship arrest disputes relating to foreign element. The analysis aims to show the status quo of Indonesian law and whether further regulation is needed. This research is conducted with juridical-normative method utilizing documents and library materials to study the existing regulations and court judgments from each country. It argues that there is a need to renew the Indonesian law regarding mechanism to arrest a ship without going through a lawsuit which concurrently involves a foreign element."