Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kesesuaian strategi persuasi dari sisi produsen dengan pendapat konsumen remaja terhadap strategi tersebut, yang bertujuan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada remaja di lingkungan pendidikan melalui media film edukasi berjudul “Cerita Kami”. Strategi persuasi yang dilakukan oleh produsen dan penerimaan oleh konsumen menggunakan teori persuasi Elaboration Likelihood Model (ELM). Teori ini menjelaskan dua jalur persuasi dalam diri individu ketika memproses informasi yang diterima, yaitu melalui jalur sentral dan jalur periferal. Persuasi melalui jalur sentral menyentuh unsur motivasi dan kemampuan remaja, sedangkan jalur periferal disentuh melalui enam teknik persuasi Robert B. Cialdini yang meliputi unsur reciprocation, commitment and consistency, social proof, liking, authority, dan scarcity. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma post-positivis dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam kepada para narasumber dari tim produsen film serta focus group discussion dengan para penonton remaja di tingkat SMK dan Universitas di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur persuasi dalam film yang ditampilkan secara jelas, lengkap dan saling berkesinambungan melalui jalur sentral dan periferal, terbukti dapat ditangkap khalayak remaja secara baik sesuai dengan keinginan produsen film. Persuasi melalui jalur periferal berperan mendukung persuasi yang diberikan melalui jalur sentral dengan menyentuh aspek pemikiran kritis maupun emosional khalayak remaja dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

---

ABSTRACT
This research was conducted to evaluate the suitability of persuasion strategies from film producer and audience opinion that aim to deliver anticorruption values to adolescent segment in education field through a film of “Cerita Kami”. Persuasion strategies in this film were analyzed by persuasion theory of Elaboration Likelihood Model (ELM). This theory states that there are two routes in every individual to process information, which are central and peripheral routes. Persuasions delivered through central route covers motivation and ability of audience, while peripheral route is consisted of six techniques of Robert Cialdini’s persuasion which are reciprocation, commitment and consistency, social proof, authority, and scarcity. The study implemented post positivism paradigm with qualitative method through in-depth interviews and implementation of focus group discussion to film viewers from high school and college students in Jabodetabek area. The results showed that elements of persuasion in a movie that shown continually in clear and complete performances using both central and peripherals routes were proved to be well accepted by adolescent audience. Persuasion delivered through a peripheral route will support persuasion given through a central route. Both had significant roles to influence critical thinking and emotional aspects of adolescent audience to deliver values ​​of anticorruption.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh Kode Etik dan Kode Perilaku Insan KPK yang mencakup 5 (lima) nilai dasar, yaitu: integritas, sinergi, keadilan, kepemimpinan, dan profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK. Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing nilai dasar yaitu integritas, sinergi, keadilan dan kepemimpinan terhadap profesionalisme dan juga menguji serta menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK serta pengaruh masing-masing nilai dasar yaitu integritas, sinergi, keadilan dan kepemimpinan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada Pegawai KPK melalui profesionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran dengan jenis seguential explanatory design yaitu pada tahap pertama menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis SEM (Structural Equotion Model) dan dilanjutkan pada tahap kedua dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Populasi penelitian adalah pegawai KPK dengan jumlah sampel sebanyak 321 orang yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dan pengambilannya menggunakan teknik proportionate random sampling. Operasionalisasi variabel menggunakan indikator yang telah dirumuskan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai KPK sebagaimana tertuang dalam Perdewas KPK Nomor 2 Tahun 2021 dan dari berbagai teori. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala Likert dalam pengukuran kuesioner menggunakan skala 1-6. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian terkait pengaruh variabel integritas, sinergi dan kepemimpinan terhadap profesionalisme dapat diterima sedangkan pengaruh variabel keadilan ditolak. Demikian juga hipotesis terkait pengaruh variabel profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif dan pengaruh variabel integritas, sinergi dan kepemimpinan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK melalui profesionalisme dapat diterima sedangkan pengaruh variabel keadilan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK melalui profesionalisme ditolak. Hal ini memiliki makna jika integritas, sinergi dan kepemimpinan ditingkatkan kualitasnya maka akan diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan pencegahan perilaku koruptif. Unsur keadilan dirasakan sudah melandasi kegiatan di KPK sehingga tidak berpengaruh pada profesionalisme dan pencegahan perilkau koruptif akan tetapi perlu tetap dipertahankan. ......This research examines the influence of the Code of Ethics and Code of Conduct for KPK Employees which includes 5 (five) basic values, namely: integrity, synergy, fairness, leadership, and professionalism on preventing corrupt behavior among KPK employees. The purpose of this research is to examine and analyze the influence of each basic value, namely integrity, synergy, fairness and leadership on professionalism and also examine and analyze the influence of professionalism on the prevention of corrupt behavior in KPK employees and the influence of each basic value, namely integrity, synergy, fairness. and leadership in preventing corrupt behavior among KPK employees through professionalism. The method of the research is mixed, with sequential explanatory design which is in the first stage using a quantitative approach through SEM (Structural Equation Model) analysis and continued in the second stage with a qualitative approach through interviews. The survey use 321 respondents of total population of KPK employees. The variable operationalization uses indicators that have been formulated in the Code of Ethics and Code of Conduct for KPK Employees as stated in Perdewas KPK Number 2 of 2021 and from various theories. Data collection techniques using questionnaires distributed to respondents. The Likert scale in measuring the questionnaire uses a scale of 1-6. The results of the study concluded that the research hypothesis related to the influence of integrity, synergy and leadership variables on professionalism can be accepted while the influence of justice variables is rejected. Likewise, the hypothesis related to the effect of professionalism on preventing corrupt behavior and the influence of integrity, synergy and leadership on preventing corrupt behavior in KPK employees through professionalism is acceptable, while the influence of justice variables on preventing corrupt behavior in KPK employees through professionalism is rejected. This means that if the quality of integrity, synergy and leadership is improved, it will be followed by increased professionalism and prevention of corrupt behavior. The element of fairness is felt to have underpinned activities at the KPK so that it does not affect professionalism and prevention of corrupt behavior among KPK employess but needs to be maintained.

Abstrak :
Korupsi sampai saat ini masih menjadi masalah besar di dunia global. Di Indonesia, skor indeks korupsi berada pada nilai yang relatif rendah, yang menunjukkan kurangnya penanganan masalah korupsi. Salah satu langkah pencegahan korupsi di perusahaan adalah pengungkapan anti korupsi sebagai bagian dari manajemen risiko korupsi dari second line Principle 3 yang merupakan bagian dari Three Lines Model. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan pengungkapan antikorupsi terhadap nilai perusahaan, kemudian pengaruh komisaris yang merangkap jabatan, salah satu syarat fungsi pengawasan perusahaan, terhadap hubungan antikorupsi dengan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan sebanyak 34 sampel dan metode regresi data panel untuk analisis statistik. Studi ini menemukan bahwa pengungkapan antikorupsi memiliki pengaruh terhadap firm value, hanya jika dilihat dari masing-masing indeks penilaian GRI Standards, di mana pengaruh tersebut ada pada pengukuran GRI 205-1 yang memberikan dampak positif signifikan terhadap firm value, serta pengukuran GRI 205-3 yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap firm value. Kemudian, untuk pengaruh tidak langsung dari busy directors memiliki hubungan signifikan positif baik pada anti-corruption disclosure secara menyeluruh, maupun pada pengukuran GRI 205-1 dan 205-3.  Hak ini menandakan bahwa busy directors memperkuat hubungan positif antara GRI 205-1 dengan firm value. Sedangkan, untuk pengaruh busy director pada hubungan GRI 205-3 dengan firm value yaitu memperlemah hubungan negatif. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengungkapan pencegahan korupsi dalam perusahaan, serta mengetahui jenis komisaris yang tepat agar perusahaan dapat beroperasi lebih optimal. ......Corruption is still a big problem in the global world. In Indonesia, the corruption index score is relatively low, indicating a lack of handling of corruption. One of the steps to prevent corruption in companies is the disclosure of anti-corruption as part of corruption risk management from the second line of Principle 3 which is part of the Three Lines Model. This research was conducted to examine the relationship of anti-corruption disclosure to firm value, then the influence of commissioners who hold concurrent positions, one of the requirements for the company's supervisory function, on the anti-corruption relationship with firm value. This study uses secondary data in the form of annual reports of 34 samples and a panel data regression method for statistical analysis. This study finds that anti-corruption disclosure influences firm value, only when viewed from each GRI Standards rating index, where the influence is on the GRI 205-1 measurement which has a significant positive impact on firm value, as well as the GRI 205-3 measurement. which has a significant negative impact on firm value. Then, for the indirect influence of busy directors, it has a significant positive effect on the relationship between the anti-corruption disclosure relationship both as a whole, on GRI 205-1 and 205-3 measurements on firm value. This right indicates that busy directors strengthen the positive relationship between GRI 205-1 and firm values. Meanwhile, the effect of busy directors on the GRI 205-3 relationship with firm values is to weaken the negative relationship. This research is expected to increase awareness of the importance of disclosing corruption prevention in companies and know the right types of commissioners so that companies can operate more optimally.

Abstrak :
Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga kasus terbesar yang ditangani oleh KPK, sehingga dijadikan salah satu area intervensi dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan e-procurement terhadap tindakan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sample penelitian adalah 298 pemerintah daerah kota dan kabupaten menggunakan metode purposive sampling dengan tahun penelitian tahun 2018. Hasilnya penerapan e-procrement tidak berhubungan dengan tindakan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata penerapan e-procurement. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme yang tepat dalam memantau rencana aksi pencegahan korupsi termasuk memastikan penerapan e-procurement sudah optimal. ......Corruption in the procurement of goods and services is included in the three largest cases handled by the KPK, so it is one of the areas of intervention in the action plan to prevent corruption. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship of e-procurement to corruption prevention measures in local governments in Indonesia. The research sample is 298 city and district governments using the purposive sampling method with the research year in 2018. The results are that the implementation of e-procrement is not related to corruption prevention measures. This is due to the low average implementation of e-procurement. The central government must have the right mechanism in monitoring the corruption prevention action plan, including ensuring that the implementation of e-procurement is optimal.

Abstrak :
ABSTRACT
Penyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Daerah Otonomnya secara tidak langsung menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Besarnya jumlah tindak pidana korupsi di daerah yang terungkap membuktikan upaya pencegahan dan pemerantasan korupsi masih belum maksimal dilakukan. Selain para penegak hukum, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Skripsi ini akan membahas mengenai peningkatan efektivitas peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan studi atas Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-empiris dengan dengan kajian penelitian terhadap efektivitas hukum, meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme kerja Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta secara garis besar meliputi 3 tiga aspek, yakni pengaduan, order by governor, dan pembangunan sistem terintegrasi. Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi dengan cara menerima laporan pengaduan oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penindaklanjutan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, serta pemberian penghargaan terhadap peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta perlu membuat peraturan tentang mekanisme peran serta masyarakat secara rinci, terutama dalam hal laporan pengaduan oleh masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan media informasi seperti website atau aplikasi sejenis untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta. Bidang Pencegahan Korupsi DKI Jakarta hendaknya mempersiapkan sistem yang terintegrasi serta menambah anggota dalam tim bila diperlukan agar mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

---

ABSTRACT
The transfer of authority to the Regional Government to regulate its Autonomous Region indirectly creates opportunity for corruption at the region level. The large amount of corruption in the area revealed, proves that the efforts to prevent and eradicate corruption has not been done to the fullest yet. Aside from the law enforcer, community participation is needed to prevent and fight corruption. This thesis will discuss about increasing the effectiveness of community participation especially in preventing corruption crime by studying the Governor rsquo s Team for Development Acceleration GTDA . The research method used by the author is juridical empirical with research studies on the effectiveness of the law, including knowledge of the community, public awareness and the application of law in society, with descriptive research type. From the results of this study, it is known that the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta is authorized and responsible to the Governor and Vice Governor. Working Mechanism of GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta highlights 3 three aspects, namely complaint, order by governor, and development of integrated system. The GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta, maximizes community participation in the framework of preventing corruption by receiving reports of complaints by the community, involving the community in the follow up of complaints about alleged corruption acts, and giving awards to community participation. To increase public participation, the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta needs to make regulation on the mechanism of community participation in detail, especially in the case of reports of complaints by the public. Increasing community participation can also be done by providing information media such as websites or similar applications to facilitate the public to obtain information related to the GDTA rsquo s division of Corruption Prevention DKI Jakarta. Prevention of Corruption DKI Jakarta should prepare an integrated system and additional members in the team if necessary in order to increase public participation in the prevention of criminal acts of corruption.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dana desa. Meskipun pelibatan masyrakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat kearifan lokal di Bali yang dapat dijadikan pedoman dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dana desa. Maka dari itu, secara lebih khusus skripsi ini akan membahas terkait bentuk peran serta masyarakat dan peran budaya masyarakat Bali dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi khususnya dana desa. Studi dilakukan mengkhusus di Kabupaten Badung, Bali untuk melihat hukum bekerja baik melalui pola top down dan bottom up. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan antropologi dan sosiologi. Hasil dari peneltian ini menyimpulkan bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa berupa peran serta masyarakat dilakukan baik secara formal maupun informal. Sementara peran dari budaya masyarakat Bali dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dana desa dilakukan dengan berpedoman pada kearifan lokal yang berlaku di Bali. Diyakininya ajaran terkait Karma Phala hasil dari perbuatan , Tri Hita Karana tiga hubungan harmonis dan diadakannya Paruman Desa rapat warga desa adat merupakan implementasi dari kearifan lokal di Bali dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dana desa.

---

ABSTRACT
This thesis dicusses about the participation of society on the prevention and eradication of corruption of village funds. Although the involvement of society on the prevention and eradication of corruption has been regulated in legislation, but there is local wisdom in Bali that can be used as guidance in preventing and combating corruption of village funds. Therefore, this thesis will discusses specifically about the form of participation of society and the role of Balinese culture on the prevention and eradication of corruption, especially village funds. The study was conducted in Badung District Bali Province to see the law working well through top down and bottom up patterns. The research in this thesis was conducted by using juridical normative method with antropology and sociology approach. The results of this study concluded that the form of participation of society in the context of prevention dan eradication of corruption of village funds in the form of participation of society both done formally and informally. While the role of Balinese culture in preventing and eradicating corruption of village funds is done based on local wisdom in Bali. Belief in the teachings of Karma Phala results of deeds , Tri Hita Karana three harmonious relationships and held a Paruman Desa meeting of indigenous villagers are the implementation of local wisdom in Bali on the prevention and eradication corruption, especially village funds.

Abstrak :
Karya Akhir ini membahas Strategi Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat melalui programnya Sekolah Antikorupsi (SAKTI). Sekolah Antikorupsi (SAKTI) merupakan program yang dilaksanakan setiap tahun dan terbagi menjadi dua bentuk; SAKTI Pemuda dan SAKTI Tematik. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam tulisan ini adalah data sekunder berupa buku, artikel jurnal, Undang-Undang, dokumen lembaga, media sosial, media berita, serta wawancara bersama salah satu narasumber pekerja ICW. Berdasarkan temuan data, Sekolah Antikorupsi (SAKTI) menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai implementasi upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil analisis, implementasi dari pencegahan kejahatan berbasis masyarakat ini mengisyaratkan masih memiliki hambatan terkait evaluasi keberlanjutan program. ......This Final Project discusses the Community Crime-Based Prevention Strategy implemented by Indonesia Corruption Watch (ICW) in effort to prevent corruption within anti-corruption education which needs public participation. Sekolah Antikorupsi (SAKTI) is an eventual program carried every year and are divided into two forms; SAKTI Pemuda and SAKTI Tematik. The method used in this writing is through secondary data such as books, journal articles, laws, and institutional documents, social media, reports and interview with one of the ICW employee. Based on the data results, Sekolah Antikorupsi (SAKTI) produces follow-up plan called Rencana Tindak Lanjut (RTL) as an implementation of preventing corruption. The data analysis shows the implementation of community crime-based prevention indicates the presence of obstacle related to evaluation of the sustanability program itself.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara peningkatan kapasitas aparat pengawas internal Polri dengan implementasi good and clean governance dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui pendekatan kuantitatif danmenggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis desain pengembangan sumber daya manusia kepolisian republik indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam mencegah praktik koruptif aparat kepolisian dan menerapkan good governance practices serta sistem manajemen nasional yang professional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengawasan internal yang efektif, kebijakan lembaga kepolisian republik indonesia yang professional, konsisten, efektif dan berkelanjutan di lingkungan Polri. ......This study aims to examine the relationship between increasing the capacity of the National Police's internal supervisory apparatus and the implementation of good and clean governance in efforts to prevent corruption. Through a quantitative approach and using doctrinal research methods, this study analyses the design of human resource development of the Indonesian National Police, the factors that affect the effectiveness of internal supervision and identifies best practices that can be applied in preventing corrupt practices of police officers and implementing good governance practices as well as a professional national management system. The results of this study are expected to contribute to the development of an effective internal supervision model, a professional, consistent, effective and sustainable policy of the Indonesian National Police institution within the National Police.

Abstrak :
Sesungguhnya pranata hukum untuk melawan korupsi di Indonesia terbilang sudah mencukupi, meskipun dalam batas tertentu perlu ada penyempurnaan. Akan tetapi, derajat Indonesia sebagai negara yang benar-benar serius menjadikan korupsi sebagai musuh besar peradaban Indonesia masih belum menampakkan hasil sebagaimana yang diinginkan. Salah satu tudingan diarahkan pada aktor-aktor penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang tidak menyediakan diri sebagai bagian yang dapat berkontribusi secara nyata terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kutipan dari Taverne telah menjadi mantra sakti bertuah bagi kalangan yang meyakini bahwa peraturan perundang-undangan memang penting namun bukan segala-galanya dalam aras penegakan hukum: “Give me good judges, good supervisory judges, good prosecutors, and good police officers, I can have good law enforcement, although with a poor criminal code.” Pemberantasan korupsi di Indonesia seperti tidak mengalami kemajuan berarti setelah 13 tahun transisi dan konsolidasi demokrasi dibangun sejak era reformasi datang pada tahun 1998. Nyatanya, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perseption Index, CPI) Indonesia pada tahun 2010 berada pada skor 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Aktor-aktor penegak hukum seperti disebut di atas membuat pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi sebuah tugas mustahil (mission impossible) dan seperti membangun benteng di atas udara (build castles in the air) . Menjadi tugas semua komponen bangsa untuk menjadikan pemberantasan korupsi bukan lagi seperti “menggantang asap, mengukir langit”, bukan tugas mustahil, dan bukan seperti membangun benteng di atas udara, melainkan menjadi tindakan konkret agar dapat menyelamatkan kebangkrutan bangsa yang diakibatkan oleh perilaku koruptif.

Abstrak :
Tesis ini fokus mengkaji institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak Pemilu 2009, 2014, hingga 2019, perolehan suara PKB meningkat. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi relatif sedikit dibanding dengan partai lain. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana institusionalisasi SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori institusionalisasi O’Donnell. Terdapat dua tahapan institusionalisasi; penyebaran nilai (value infusion) dan tindakan rutinitas terhadap nilai tersebut (behavioral routinization). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara. Penelitian ini menunjukan bahwa institusionalisasi SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Sebaran ini terdapat dalam Mabda’ Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur tentang kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Tahapan berikutnya adalah pembiasaan menjadikan ketentuan internal PKB ini dalam menjalankan kegiatan kepartaian. PKB adalah salah satu partai yang menyambut baik keberadaan SIPP. Bagi PKB, SIPP adalah akselerasi untuk memperkuat integritas partai. Menjadi langkah nyata pencegahan korupsi politik yang melibatkan kader partai. Dari penelitian ini, perlu dikembangkan lebih lanjut teori institusionalisasi yang dapat menganalisa lebih detail hubungan antara penyebaran nilai (value infusion) dan pembiasaannya (behavioral routinization). ......This thesis focuses on examining the institutionalization of the Political Party Integrity System (SIPP) which was pushed by the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of efforts to prevent political corruption in the National Awakening Party (PKB). Since the 2009, 2014 and 2019 elections, PKB's vote share has increased. The number of party cadres who were caught in corruption cases was relatively small compared to other parties. The main question to be answered is how the institutionalization of SIPP in PKB was initiated by the KPK as part of efforts to prevent political corruption? The theoretical framework used is O'Donnell's institutionalization theory. There are two stages of institutionalization; the spread of values ​​(value infusion) and routine actions against these values ​​(behavioral routineization). Data was collected through literature review and interviews. This research shows that the institutionalization of SIPP in PKB takes place through the stage of spreading SIPP values. This distribution is contained in Mabda' Siyasi, AD/ART, PKB Manifesto, and Party Regulations. It regulates the code of ethics, regeneration and recruitment, internal democratization, and financial governance. The next stage is getting used to the internal provisions of this PKB in carrying out party activities. PKB is one of the parties that welcomes the existence of SIPP. For PKB, SIPP is an acceleration to strengthen party integrity. Become a concrete step to prevent political corruption involving party cadres. From this research, it is necessary to further develop an institutionalization theory that can analyze in more detail the relationship between value infusion and behavioral routineization.