Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Didalam industri perbankan dana diibaratkan sebagai darah di dalam tubuh manusia, berarti pengelolaan dana merupakan hal yang sentral dan perlu mendapat perhatian serius dari pengelola bank. Berkenaan dengan hal itu, peranan pengelolaan likuiditas menjadi sangat penting mengingat pula kepercayaan yang diemban industri perbankan itu sendiri. Besar kecilnya penyediaan alat likuid akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat disatu pihak dan dilain pihak dapat menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan bunga. Bank Alco sebagai bank yang mempunyai misi menjadi bank besar dengan cabang yang banyak dan letaknya tersebar di seluruh propinsi mempunyai karakteristik tersendiri didalam pengelolaan likuiditasnya. Pengelolaan likuiditas, apabila mengambil konsep value chain, akan dimulai dari pemeliharaan saldo kas, kemudian pengelolaan saldo giro pada BI dan penempatan dana pada cadangan sekunder. Didalam pemeliharaan kas pada Bank Alco belum mempunyai tolok ukur guna mencapai saldo kas yang optimal. Dengan menggunakan pendekatan kinerja yang lalu (Past Historical Approach) didapat penekanan terhadap saldo kas yang pada gilirannya penghematan saldo kas yang didapat dapat dimanfaatkan untuk ditempatkan di pasar uang. Atas penempatan tersebut didapat kontribusi bagi profitabilitas. Sedangkan menyangkut pengelolaan saldo giro pada BT berkenaan pula dengan kewajiban minimum giro pada BI yang harus senantiasa dipelihara bank (dikenal dengan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Pengelola GWM pada Bank Alco dipegang oleh pialang pasar uang (dealer money market) yang juga sekaligus bertugas untuk menempatkan kelebihan dana yang sementara belum digunakan ke sektor kredit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan likuiditas yang dilakukan oleh pialang (dealer) menyangkut 2 fungsi yaitu fungsi mengelola aliran dana (cash flow) dan fungsi jual beli dana (trading). Dengan kedua fungsi tersebut, maka seyogyanya kedua fungsi tersebut dilakukan oleh 2 jabatan, yaitu pengelola aliran dana (cashflow) dan pengelola jual beli dana (trading). Sehingga pengelolaan GWM maupun pengelolaan penempatan pada cadangan sekunder dapat lebih optimal.

Abstrak :
Bank merupakan usaha jasa keuangan yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat atau nasabah, besarnya tingkat kepercayaan masyarakat pada suatu bank sebagai salah satu tolok ukurnya adalah kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana masyarakat. Usaha bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat adalah memelihara agar likuiditasnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, berdasarkan data empiris tidak ada bank yang langsung collapse sebagai akibat kerugian transaksi, kecuali kerugian transaksi foreign exchange tetapi jika terkena rumours mengenai kekurangan likuiditas dapat mengakibatkan bank tutup selamanya. Disamping itu terlalu banyak likuiditas akan menyebabkan idle funds yang berarti terdapat beban biaya bunga demikian pula bila terjadi kekurangan likuiditas dapat berakibat lebih buruk lagi. Pengelolaan dana terutama likuiditas ini dimisalkan seperti orang menggenggam telur, terlalu kencang bisa pecah dan longgarpun akan bisa jatuh . Dengan memperhitungkan taken dan placement terikat berdasarkan laporan keuangan sementara per 31 Desember 1995 terjadi kekurangan idle funds rupiah sebesar Rp. 239.404 juta, fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar Rp. 1.681.482 juta dan dana masyarakat ( giro, tabungan dan deposito) berjumlah Rp. 10.601.897 juta, dalam posisi seperti ini Bank XYZ mempunyai risiko yang sangat tinggi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pengelolaan secondary reserve yang diterapkan oleh PT. Bank XYZ menyimpang dari kerangka teori serta konsep yang ada, yaitu penanaman dana pada interbank money market dan surat-surat berharga tidak marketable, high quality dan short term maturity sehingga tidak dapat digunakan untuk berjaga-jaga terhadap pemenuhan kebutuhan primary reserve. Strategi pengelolaan Secondary Reserve menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan menjaga likuiditas yang dibutuhkan, sehingga bank selalu berada'dalam posisi likuidity yang aman sekaligus dapat menghindari dana-dana yang idle, yang pada akhirnya dapat meningkatkan earning assets atau meminimalisir cost , karena semua sumber dana yang berasal dari masyarakat merupakan beban biaya bunga bagi bank.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan suatu tinjauan atas perilaku manajerial bank terhadap kinerja bank. Kepentingan penelitian ini bertalian dengan badan usaha milik pemerintah khususnya bank, yang di dalam kondisi deregulasi masih menunjukkan kinerja yang rendah. Kondisi ini karena adanya perbedaan struktur kepemilikan (bank pemerintah, bank swasta nasional dan asing) yang berakibat pada perbedaan perilaku manajerialnya. Sebagaimana hasil penelitian Davies di Australia penyebab terjadinya perbedaan perilaku manajerial bank karena struktur kepemilikan dan biaya transaksi. Oleh karena itu, pengkajian terhadap perilaku manajerial bank dilakukan dengan permasalahan (l.) Bagaimana pengaruh perbedaan struktur kepemilikan terhadap kinerja dan biaya transaksi bank, serta bagaimana perbedaan perilaku manajerial bank dilihat dari kinerja dan biaya transaksi. Pengkajian terhadap masalah tersebut dilakukan terhadap bank-bank devisa yang berdiri sejak sebelum deregulasi 1983, baik bank pemerintah, bank swasta nasional dan bank asing. Untuk menguji struktur kepemilikan terhadap kinerja bank digunakan dua macam pendekatan yaitu melalui analisis likuiditas (loan to assets, effect to asset, deposits growth) dan rentabilitas (profit to assets dan profit to deposits). Dengan periode tahun 1984-1992. Estimasi modal digunakan metode regresi variabel boneka (standard dummy variable regression approach) sedangkan data yang dipakai adalah data gabungan (polling data), yang merupakan penggabungan data antara slang (cross section) dengan data runtun waktu (time series). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi kinerja, biaya transaksi dan perilaku manajerial bank. Dengan hasil bahwa kinerja bank swasta nasional dan asing lebih baik dari bank pemerintah, dan biaya transaksi bank swasta nasional dan asing lebih rendah dari bank pemerintah. Kondisi tersebut cerminan perilaku manajerial bank swasta nasional dan asing lebih risk averter dari bank pemerintah yang lebih risk taker. Hasil ini merekomendasikan kepada pemerintah dalam jangka pendek, pembenahan manajemen melalui reorganisasi dan penyempurnaan sistem prosedur, melibatkan konsultan dan memberikan otonomi dalam pengelolaan kegiatannya. Pada tahap jangka panjang diharapkan semua bank pemerintah melakukan go publik.

Abstrak :
ABSTRAK
Kesulitan ekonomi yang berlangsung di Indonesia memberikan dampak yang buruk bagi kegiatan operasi dan kondisi keuangan bank-bank yang ada di Indonesia, termasuk Bank Cental Asia (Bank BCA). Untuk menyehatkan keadaan keuangan bank, pemerintah mengeluarkan Program Rekapitalisasi Perbankan yang dilanjutkan dengan pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertanggung jawab dalam program rekapitalisasi perbankan tersebut.

Dalam program ini, BPPN menjadi pemegang saham mayoritas dari Bank BCA. Keberhasilan BPPN dalam menjalankan program rekapitalisasi tersebut membuat BCA keluar dari program dan kembali menjadi bank yang sehat, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sehat atau tidaknya suatu bank diukur dari lima faktor, yaitu faktor permodalan, faktor kualitas aktiva produktif, faktor manajemen, faktor rentabilitas dan faktor likuiditas.

Penulis melihat bahwa faktor manajemen dalam penilaian kesehatan tersebut bersifat subjektif sehingga kriteria ?sehat? yang disandang oleh BCA pada saat dikeluarkan dari BPPN masih diragukan kebenarannya. Dengan demikian, penulis merumuskan permasalahan untuk penulisan karya akhir ini adalah ?Bagaimana tingkat kesehatan bank BCA selama periode 1997- 2000 dengan dan tanpa faktor manajemen?.

Pada tahun 1997, terdapat perbedaan predikat karena faktor rentabilitas mendapatkan nilai yang rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan Bank BCA dalam mengelola operasinya untuk mendapatkan tingkat laba operasi yang memenuhi ketentuan BI adalah kurang baik. Sedangkan untuk tahun 1998-2000, predikat yang diperoleh adalah sama untuk kedua perhitungan. Hasil yang sama tersebut disebabkan faktor rentabilitas dan faktor likuiditas pada perhitungan tingkat kesehatan tanpa faktor manajemen, yang mendapatkan nilai yang hampir sama dengan nilai untuk faktor manajemen, mendapatkan bobot nilai yang lebih besar.

Dari kedua perhitungan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor manajemen dalam perhitungan tingkat kesehatan bank dapat dihilangkan karena selain merupakan faktor yang bersifat subjektif, juga keempat faktor lainnya, yang bersifat objektif dan seharusnya memberikan pengaruh yang sama besar, sudah cukup dalam perhitungan tingkat kesehatan bank.

Penulis mencoba untuk memberikan saran kepada BI dan BCA. Untuk BI, saran yang dapat diberikan adalah faktor manajemen dalam perhitungan tingkat kesehatan bank sebaiknya merupakan penilaian terhadap suatu hal yang bersifat kuantitatif, Selain itu, sebaiknya perhitungan tingkat kesehatan bank pada suatu tahun merupakan rata-rata tingkat kesehatan tiap bulan yang telah dicapai selama tahun tersebut dan mengeluarkan laporan tingkat kesehatan dan bank-bank yang ada di Indonesia secara bulanan. Untuk Bank BCA, penulis menyarankan untuk mengurangi biaya-biaya operasional atau meningkatkan pendapatan operasional sehubungan dengan rendahnya nilai yang diperoleh untuk faktor rentabilitas. Selain itu disarankan juga untuk meningkatkan partisipasi dan setiap karyawannya dan setiap divisi yang berkepentingan sehingga tingkat kesehatannya dapat terjaga.

Abstrak :
Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga rnasyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Pengertian Kredit, berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan, yaitu: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Kredit bermasalah atau biasa dikenal dengan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya, sehingga mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Keadaan yang demikian di dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji, karena kredit merupakan suatu pinjaman uang yang berdasarkan pada suatu perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut, maka didalam memberikan suatu kredit, bank mempunyai kewajiban untuk memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat bank terutama bekerja dengan adanya dana dari rnasyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, oleh karenanya maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Hal itu pula yang telah diterapkan oleh Bank Mandiri dalam memberikan fasilitas kreditnya kepada PT CGN/PT Tahta Medan. Kesehatan bank adalah merupakan kepentingan bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengurus, karyawan bank, masyarakat pengguna jasa perbankan maupun Bank Indonesia sebagai pengawas. Untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi, Bank Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan bank agar bank dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menegakkan disiplin bank-bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Abstrak :
Bank BBD merupakan salah satu bank pemerintah yang sejak tahun 1992 telah berbentuk badan hukum PT. Persero dan merupakan salah satu bank peninggalan jaman Belanda. Sebagai bank yang telah memiliki pengalaman cukup lama, bank BBD telah berhasil menjadi bank yang beroperasi dalam cakupan nasional dan bahkan telah memiliki cabang di beberapa manca negara. Berdasarkan jumlah dan luas operasinya maka bank BBD dikategorikan sebagai bank besar tingkat nasional. Perkembangan dan pertumbuhan bank BBD tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjaga kestabilan sektor perbankan melalui beberapa kebijakan perbankan dan moneter yang dikeluarkan. Sebagai contoh, sejak tahun 1988, saat dikeluarkannya deregulasi perbankan atau lebih dikenal sebagai era liberalisasi perbankan, Bank BBD menggunakan keleluasaan ini dengan melakukan ekspansi melalui pendirian sejumlah kantor cabang, dan bahkan melebarkan jenis dan cakupan operasi perbankannya. Bank ini yang sebelumnya hanya bergerak atau ditugaskan mengelola kegiatan agribisnis (khususnya perkebunan) kemudian melebarkan jenis usahanya kepada corporate banking lalu menuju pada retail banking. Penulis sangat tertarik dalam mengamati kondisi dan lebih jauh kesiapan Bank BBD menghadapi persaingan dari bank asing pada era global nanti karena banyak pengamat dan ahli perbankan menyatakan bahwa hampir seluruh bank umum di Indonesia beroperasi pada kapasitas inefficient dan bahkan rapuh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan lebih kepada mikro ekonomi perbankan untuk mengetahui kondisi dan kinerja Bank BBD, khususnya dilihat dari kinerja dan standar penilaian kesehatan perbankan nasional. Konsep pemikiran teoritis yang melandasi analisis dari penelitian ini adalah konsepsi perbankan yang sehat yang dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Konsepsi demikian dilandasi oleh konsep Repelita yang mempersiapkan Indonesia dari negara berbasis ogroindustri menuju negara yang perekonomiannya berbasis industri modern. Berdasar kerangka pemikiran seperti demikian di atas maka langkah awal penelitian ini dimulai dengan pengamatan terhadap sejarah perbankan nasional. Tujuannya untuk membandingkan beberapa dampak dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dapat menunjang kinerja perbankan dalam mengembangkan strategi bersaingnya. Kemudian penelitian dilanjukan kepada pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja manajemen Bank BBD. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan salah satu alat analisa dari metode Manajemen Strategis yaitu Analisis S-W-O-T. Metode ini akan dengan jelas memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Bank BBD. Dari penelitian pada bagian ini terlihat Bank BBD masih memiliki banyak kelemahan dalam penerapan strategi bersaingnya namun disisi lain memiki sumber daya yang dapat dijadikan peluang. Analisis mengenai alternatif-alternatif strategi apa yang tepat yang dapat diajukan bagi Bank BBD, hal ini dilakukan dengan menggunakan Policy Analysis. Sedangkan untuk menentukan pilihan strategi mana yang paling tepat ataupun merupakan strategi prioritas dari alternatif yang ada, diterapkan dengan menggunakan metoda Analysis Hierarchy Process (AHP). Metoda ini sangat cocok diterapkan pada kasus yang dipilih bagi penelitian ini, di samping itu, AHP dapat lebih memberikan suatu pilihan yang lebih tepat dan lebih obyektif dari pilihan strategi yang ada. Namun, dalam penerapannya penggunaan Metode AHP harus diawali dengan menyusun suatu kuesioner khusus yang disebut Kuesioner AHP. Tujuannya adalah untuk memperoleh pendapat dari para ahli sehingga hasil pilihan yang keluar .nantinya lebih tepat. Namun, pada bagian akhir disadari bahwa keberhasilan Bank BBD dalam menerapkan strategi hasil pilihan tersebut belum akan sempurna, sehingga perlu ditopang oleh langkah strategi berikutnya sebagai penunjang. Lagi, ditentukan oleh berhasil tidaknya bank ini mengkikis budaya buruk yang ada, dan ketegasan pihak otoritas moneter mengawasi kinerja perbankan khususnya Bank BBD. ......Based on its structural ownership, Bank BBD is a public bank with status of PT. Persero, meaning it is full government owned bank, which runs under the Department of Finance. The Bank was established to deal specifically with plantation or agribusiness. However, changes of conditions that occurred throughout the years have also influenced the Bank's intention and resulted to the expansion of its services into handling corporate banking as well. Looking to its financial instruments and its annual report released by Bank Indonesia, as a Central Bank and monetary authority, Bank BBD has been regarded as one of the 10 largest national public banks. Unfortunately, further investigation revealed that the majority of national banks have been performing inefficiently. By using banking micro economic approach with analysis of national and regional level, this research is generally intended to give an overall picture of conditions and opportunities that will surfaced by the future global trade in year 2003. In particular, this research will analyzed the capabilities and readiness of Bank BBD in facing the global competition. The research will begin with observing aspects such as the company external environment and regulation involved with the banking sector. Specifically, examining the company's conditions, policies that have been affirmed, and strategies that have been implemented. The focus of the research is the management strategy and policy application method, which have contributed to the company's performance. Management strategy method is used to observing internal aspects such as strength, weakness, opportunities, and threats, which have large influences on the bank's operational matter. The AHP method, on the other hand, is used as a supporting instrument in the strategy decision making or in selecting the right strategy from alternatives offered. To apply the method, a special questioner will be made called the AHP questioner. Some important policies which have been applied in the Bank BBD are (a) service expansion development to corporate banking (b) changes in its structural organization particularly in its marketing management. All activities are intended as an enhancement of the bank's services and performance. According to its financial indicator and banking healthiness appraisal instruments, the performance of Bank BBD is regarded as unsatisfactory. The indicator include (a) the bank is one of the oldest bank in Indonesia which is assumed to have experience in the banking sector (b) Bank BBD is a government bank that owns highly capable branches and human resources. In order to find out what have been the cause and problems in the bank's internal matter, as well as the external obstacles and threats, a Strategy Management Analysis Method called the SWOT Analysis is appropriate to use. This method provides appropriate analysis on examining the opportunities and policies or alternatives policies applied. To find the most suitable policy from alternative policies offered, the AHP method will be available at the end of this research. This method enable management team to determine the best choice from alternatives offered, involving the skill and opinion from experts, both for the company's internal and external matters. Decision on the right policy applied, with some improvement on the system and organizational management performance, will contribute to the capability of its customers. Further more, this will solidify the conditions and enhance the Bank's competitiveness in facing the future global competition.

Abstrak :
Membandingkan dua perusahaan atau lebih, selalu menarik dan memancing rasa ingin tahu kita. Apalagi ketika kita membahas bank, tempat tradisional kita melindungi uang tunai dari ancaman inflasi. Kali ini, di dalam thesis ini, kita diajak memandang bank bukan dengan kacamata nasabah, melainkan bankir yang kebetulan baru direkrut Citibank, yang akan menilai kinerja finansial banknya berdasarkan laporan keuangan sejumlah bank dalam 4 tahun terakhir. Sungguh suatu pekerjaan yang sangat menantang!

Ada cukup banyak peralatan analisis yang tersedia : analisis trend, analisis common-size, analisis resiko finansial dan profitabilitas, dan analisis DuPont. Yang manakah yang sebaiknya digunakan?! Layaknya seorang bankir yang belum berpengalaman, kita belum mengetahui keandalan dan jangkauan ukuran yang dimiliki oleh tiap peralatan, jadi mengapa tidak memanfaatkan semua pisau analisis yang tersedia!?

Sebelum analisis dimulai, perhatian kita diarahkan pada potret kini industri perbankan Indonesia. Restrukturisasi hutang swasta yang terbengkalai, bank-bank yang tampak sulit menyalurkan kredit, bank-bank rekapitalisasi yang ternyata lebih menjadi beban bagi industri perbankan (bahkan perekonomian nasional), ancaman negative spread yang terus membayang, sikap BI yang terombang-ambing, kondisi sosial-politik yang masih carut-marut dan terlihat pula : bank-bank asing dancampuran yang menguasai "kue" laba perbankan di Indonesia. Apa benar hal demikian berlaku bagi Citibank?!

Di bagian berikutnya, si bankir Citibank mencoba mengenali perusahaannya sendiri. Sayang tidak banyak data yang telah tersedia di meja kerjanya, sedangkan jadwal presentasinya di kantor pusat Citibank semakin dekat. Setidak-tidaknya ia menjadi tahu kanal-kanal dan produk-produk yang telah dikembangkan Citibank sejauh ini di Indonesia.

Setelah kita memperoleh gambaran yang memadai tentang industri dan perusahaannya sendiri, kita diajak memeriksa prosedur evaluasi yang akan digunakan, memastikan seluruh pisau analisis dapat membantu menguraikan "isi perut" Citibank, sambil memikirkan alur penyimpanan dan pengolahan data yang seefisien mungkin. Dan akhirnya, proses analisis pun dijalankan.

Apakah Citibank mengelola resiko finansialnya pada level yang cukup rendah? Apakah Citibank merupakan bank asing yang paling profitable? Apakah rahasia di balik bank yang paling profitable? Kita akan menyaksikan suatu rangkaian analisis yang semula tampak sulit dan menjemukan, disajikan secara singkat-padat, menarik, dan begitu mudah dipahami.

Abstrak :
Gejolak tingkat bunga sebagai akibat dari perubahan- perubahan yang sering terjadi di bidang moneter dan perbankan ditambah dengan semakin berkembangnya pasar keuangan internasional (international financial market), mengharuskanmanajemen bank siap mengembangkan strategi untuk mengantisipasi setiap keadaan secara cepat dan cermat. Salah satu aspek manajemen yang sangat penting untuk menghadapi situasi yang bergejolak ini adalah Asset Liability Management (ALM) yaitu pengelolaan Asset dan Liability secara terpadu dengan memperhatikan kedua sisi neraca yang peka terhadap resiko perubahan tingkat bunga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh penerapan ALM pada perbankan di Indonesia, kesulitan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya, faktor- faktor apa saja yang menunjang keberhasilannya, dan apakah terdapat hubungan antara penerapan ALM dengan tingkat kesehatan (kinerja) bank. Dari basil penelitian Binder and Linquist tahun 1982 pada 60 bank komersial di Amerika Serikat dan pendapat praktisi perbankan kita, ternyata aspek kualitatif dari pengelolaan Asset dan Liability merapakan faktor yang sangat menentukan berhasilnya fungsi operasional manajemen bank tersebut. ALM yang pelaksanaannya dilembagakan dalam Asset Liability Committee (ALCO) akan efektif apabila terdapat komitmen yang-tinggi dari pimpinan bank. Hasi1 pene1itian menyimpulkan bahwa penerapan ALM sangat dipengaruhi o1eh karakteristik bank yang me1iputi besar keci1nya bank, status kepemi1ikan, port fo1io asset, Iingkup kegiatan dan jum1ah cabang-cabangnya. Secara keseluruhan terlihat penerapan ALM pada industri perbankan kita sudah berja1an dengan cukup baik, terutama di1ihat dari tingkat pemahaman serta kesediaan para penge1o1a mengerahkan sumberdaya untuk terlaksananya proses manajemen tersebut. Dukungan (support) dan tingkat keyakinan dari penge1o1a bank tentang berperannya ALM dalam meningkatkan kinerja bank di ukur masih kurang baik. Ha1 ini ter1ihat dart masih sangat berperannya pen11aian-peni1aian (judgement) dari pimpinan bank terhadap keputusan-keputusan strategis yang akan diambil, yang terutama dipengaruhi oleh Iingkungan perbankan Kita yang masih be1um mendukung berkembangnya profesiona1isme dalam manajemen perbankan. Keberhasi1an bank menerapkan manajemen yang profesiona1 be1um tercermin me1alui tingkat kesehatan bank tersebut. Keberhasi1an ditentukan tidak hanya oleh "good management" tetapi juga o1eh "good luck". Dengan disyahkannya Rancangan Undang-Undang Perbankan yang baru diharapkan profesiona1isme perbankan dapat ditingkatkan secara optimai.Hasi1 pene1itian menyimpulkan bahwa penerapan ALM sangat dipengaruhi o1eh karakteristik bank yang me1iputi besar keci1nya bank, status kepemi1ikan, port fo1io asset, Iingkup kegiatan dan jum1ah cabang-cabangnya. Secara keseluruhan terlihat penerapan ALM pada industri perbankan kita sudah berja1an dengan cukup baik, terutama di1ihat dari tingkat pemahaman serta kesediaan para penge1o1a mengerahkan sumberdaya untuk terlaksananya proses manajemen tersebut. Dukungan (support) dan tingkat keyakinan dari penge1o1a bank tentang berperannya ALM dalam meningkatkan kinerja bank di ukur masih kurang baik. Ha1 ini ter1ihat dart masih sangat berperannya pen11aian-peni1aian (judgement) dari pimpinan bank terhadap keputusan-keputusan strategis yang akan diambil, yang terutama dipengaruhi oleh Iingkungan perbankan Kita yang masih be1um mendukung berkembangnya profesiona1isme dalam manajemen perbankan. Keberhasi1an bank menerapkan manajemen yang profesiona1 be1um tercermin me1alui tingkat kesehatan bank tersebut. Keberhasi1an ditentukan tidak hanya oleh "good management" tetapi juga o1eh "good 1uck". Dengan disyahkannya Rancangan Undang-Undang Perbankan yang baru diharapkan profesiona1isme perbankan dapat ditingkatkan secara optimal.

Abstrak :
The continuous supervision and observation to banks' performance and soundness arc essential actions to promote a safe, sound and stable banking system. Supervision of bank is the responsibility of the government which is conceded to the Central Bank. Bank Indonesia (BI) as the central bank in Indonesia has the authority to generate bank regulations in order to conduct and monitor all banking practices in Indonesia.

For the purpose of monitoring, BI regularly assesses the financial condition of each bank in Indonesia and specific risks faced via on-site examinations and periodic reports on a quarterly basis. BI rates banks according to the Uniform Financial Institutions Rating system, which now encompasses six general categories of performance under the label CAMELS. Each letter refers to a specific category, which denotes Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity to Market Risk. The CAMELS method has its function as an early warning system to reflect problems faced by bank. The result of the assessment will produce one of the categories of five bank ratings which cover a bank in excellent condition, in sound condition, in Fairly sound condition, in poor condition and in unsound condition.

PT. Bank BNP Paribas Indonesia is one of the joint venture banks in Indonesia and commenced its operation in Indonesia since 1989, with a shareholding of 99% by Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas International and 1% by local company, PT. BNP Paribas Peregrine. Bank BNP Paribas Indonesia operates as a commercial bank which provides limited services and banking facilities only for medium and large domestic companies and multinational companies. As a pail of international bank, Bank BNP Paribas Indonesia holds a big name of BNP Paribas International which is based in Paris, France and operates in more than 85 countries world wide. As a joint venture bank in Indonesia, Bank BNP Paribas Indonesia has the obligation to make the periodical report to its parent company and also to Bl, which stands as the bank supervisory authority in Indonesia. Those reports are used to assess the performance and soundness of the bank periodically. Until this time, Bank BNP Paribas Indonesia still exists in Indonesia with no retained earnings recorded. Retained earning is the bank's cumulative net income retained in the business (also called undivided profits) in order to provide a larger capital base to support the future growth (Rose, 2005, 490).

Although Bank BNP Paribas Indonesia has not been able to make the positive retained earnings to support its future growth, it sustains its existence and maintains its activity in Indonesia successfully, even through the monetary crisis until now. Analyzing the earnings factor is needed to identify profoundly its financial condition and the causes of its incapability to gain the retained earnings. In spite of that, the analysis of the capital factor is also needed to describe the strength of Bank BNP Paribas Indonesia to maintain its daily operations and ensuring its long-run viability.

The capital analysis has been conducted on Bank BNP Paribas Indonesia in four periods during the year 2004. The result obtained from the capital analysis is the sound condition of capita]. It reflects its Capita] Adequacy Ratio by a range from 24.58 to 46.15 percent, which exceeds the minimum Capital Adequacy Ratio at 8 percent. The capability of Bank BNP Paribas Indonesia proved the high composition of core capital in its capital composition to absorb potential loss in the future. To support its business plan, Bank BNP Paribas Indonesia should improve its capital source gradually in the coming year. The increase of capital is conducted in accordance with the increase of risk-weighted assets and the growth of activities in the future while at the same time improving the quality of its assets continually in order to reduce the possibility of losses from the deterioration of productive assets.

The result obtained from earnings analysis is the fairly sound condition of earnings. It is reflected by its Return on Asset Ratio, Return on Equity Ratio and Net Interest Margin Ratio which has exceeded the ratio regulated by BI even though the Return On Asset Ratio and Return on Equity Ratio have the tendency to decrease. On contrary, the Efficiency Ratio and the operational profit growth of Bank BNP Paribas Indonesia were not good enough. Since Bank BNP Paribas Indonesia has not yet capable to improve the amount of the capital from its earnings because of the big loss compensation from the previous year, thus Bank BNP Paribas Indonesia has to prepare and provide the adequate capital source to anticipate the potential loss in the future. Until this time, the provision of capital is highly depends on the fund from its head office.

In the coming year, Bank BNP Paribas Indonesia has to determine its business strategy which consists of short-term and middle-term strategy. Those strategies are applied by enhancing its number of loan portfolio and become more aggressive in offering its products and optimize its fee-based income. In spite of doing that, Bank BNP Paribas Indonesia should also observe the quality of its asset continually and conducts the efficiency of running the business.

Abstrak :
The monetary crisis followed by the economic disaster in Asia region was the main reason for the increasing awareness of Good Corporate Governance. Bank Mandiri is one of the largest state-owned banking company receiving more than IDR 200 trillion recapitalization fund from the government in order to maintain its operation after the economic crisis, therefore it has to perform the best banking practices and should implement excellent corporate governance so that it could increase the stakeholder's value. The government as a share holder and regulator (through the central bank) should create guidances and regulations to ensure the implementation of good corporate governance not only in Bank Mandiri but also in any other state-owned company. The role of the government in providing Good Corporate Governance regulations is very important; therefore the government's employees (civil servant) should implement good governance in any governmental activities. Two regulations, namely the State-Owned Enterprise Law No. 19/2003 and Central Bank Regulation No. 8/4/PB1/2006 regarding good corporate governance for commercial bank, had been issued by the government. Those regulations are relevant to the implementation of good corporate governance not only for government bodies and state-owned banks, but also for private banks. Hence the good corporate governance becomes a very important issue in Constitutional Law. While other theses of the similar topic come from economic's view, this thesis analyse the role of the government and the bureaucratic's apparatus in the implementattion and implication of GCG at Bank Mandiri as a state-owned banking company from constitutional law's view.