Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karakteristik perkara KDRT (domestic violence) mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan antara korban dan pelaku. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang diberikan oleh penegak hukum khususnya Kepolisian yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian dan apakah delik aduan dalam beberapa pasal UU PKDRT tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta bagaimana kebijakan penegak hukum khususnya penyidik Polri pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga yang merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polresta Padang, dimana warga Kota Padang didominasi suku Minangkabau yang menganut budaya matrilineal. Budaya ini mempunyai pandangan tersendiri terhadap perempuan yakni perempuan berada di posisi yang terhormat. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya delik aduan apabila korban mengadukan perkaranya ke penegak hukum. Delik aduan pada UU PKDRT membatasi peran penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polresta Padang tidak pernah memberikan perlindungan khusus kepada korban KDRT. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polresta Padang untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku.

---

Domestic violence characteristic having specialty as compared to other forms of violences to female because of mark sense relationships among victim and violence agent. This thesis work through law protection that gave by law enforcer in particular police force which is managed in Act (Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ UU PKDRT). To the effect this research is to be know jurisdiction protection form to female victim on investigation phase at police force and if crime of complaint in a few section that UU PKDRT represent jurisdiction protection form to female victim and how enforcer policy sentences notably Police investigator on investigation phase in solution act domestic violence that represent crime of complaint. This research utilize normatif's method. Research location that is chosen is Polresta Padang, where is Kota Padang dominated by Minangkabau's tribe that follow matrilineal's culture. This culture have view aloning to female. Female is at esquire position. This research result that jurisdictional protection to be given unto domestic violence victim in particular crime of complaint if victim tells on its matter to jurisdictional enforcer. Crime of complaint on UU PKDRT draws the line enforcer role sentence in follow up domestic violence. Until this research finish, Polresta Padang never give special protection to domestic violence victim. Hereafter by mark sense crime of complaint on UU PKDRT gives opportunity for investigator in this case PPA Polresta's Unit investigator Padang to make policy to solve domestic violence matter with mediasi."

"ABSTRAKPutusan Hakim kadangkala mengandung kekeliruan. Untukmemperbaiki putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap danmengandung kekeliruan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanamemberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upayahukum peninjauan kembali. Secara normatif, Pasal 263 ayat (1) KUHAP telahmenentukan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukanpeninjauan kembali. Namun, dalam praktiknya di temukan adanya peninjauankembali yang diajukan oleh Jaksa. Penelitian ini mengkaji landasan pemikiranapa yang dipergunakan oleh jaksa dalam mengajukan peninjuan kembali danapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima peninjauankembali. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanyuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka dan bahan primer berupa Putusan MA No.55PK/Pid/1996 atas nama terpidana Muchtar Pakpahan dan perkara No.15/PK/Pid/2006 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Setyowati. Dari hasilpenelitian diketahui bahwa landasan jaksa dalam mengajukan peninjauankembali adalah berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, Pasal 21undang-undang No. 14 tahun 1970 yang telah dirubah terakhir dengan undangundangNo.48 tahun 2009 dan praktik yurisprudensi yang telah membenarkanjaksa sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Dasarpertimbangan hakim dalam menerima peninjauan kembali yang diajukan olehjaksa adalah Mahkamah Agung dengan menafsirkan ketentuan 263 ayat (3)KUHAP dan undang-undang kekuasaan kehakiman melalui putusannyamenciptakan hukum acara pidana sendiri dengan melakukan suatu terobosanhukum penerimaan permohonan peninjauan kembali guna menampungkekurangan pengaturan mengenai hak jaksa untuk mengajukan permohonanpemeriksaan peninjaun kembali dalam perkara pidana untuk rasa keadilan yangtercermin dalam masyarakat

---

Abstract Judges verdict sometimes contain errors. To fix the verdict which haspermanent legal force and contain errors, the Book of Law Criminal ProcedureCode gives rights to the guilty party or their heirs to file a legal review.Normatively, the Article 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code has todetermine only the convicted person or his heirs can submit a review.However, in practice found a reconsideration filed by the prosecutor. Thisstudy examines what the rationale used by prosecutors in filing peninjuan backand what the basic consideration of the judge in receiving a review. Themethod used in this research is a normative juridical approach. Normativejuridical legal research done by examining library materials and primarymaterials in the form of MA No Decision. 55PK/Pid/1996 on behalf of theconvicted person and case No. Muchtar Pakpahan. 15/PK/Pid/2006 dated June19, 2006 on behalf of Setyowati. From the survey results revealed that the basisof the prosecutor in the judicial review is filed pursuant to the provisions ofArticle 263 paragraph (3) Criminal Procedure Code, Article 21 of Law No.. 14of 1970 which amended the latest by law No.48 of 2009 and the practice ofjurisprudence that has been confirmed as the party that the attorney can file areconsideration. The basic consideration in the judge accepted the review issubmitted by the prosecutor of the Supreme Court to interpret the provisions ofsubsection 263 (3) Criminal Procedure Code and the law of judicial power overthe decision to create its own criminal law by performing a groundbreakinglegal acceptance of an application for review in order to accommodate the lackof regulation on the right of prosecutors to apply for re-examination in criminalcases review to a sense of justice is reflected in the community"