Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang-barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. Mandiri Perwira Raya Motor di Bogor ditinjau dari segi yuridis. Penelitiaan dilakukan di PT. Mandiri Perwira Raya Motor di Bogor. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriktif Analitis. Penelitian ini bersifat eksplanatoris dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik wawancara menghasilkan data primer dan data skunder. Dari kedua jenis data yang dikumpulkan tersebut, maka dilakukan pengolahan konstruksi dan analisis data melalui metode kualitatif. Dari hasil penelitian sesuai dengan pokok permasalahan dapat dikemukakan bahwa pengaturan jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. Mandiri Perwira Raya Motor di Bogor selaku penyelenggara diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republrk No. 34/KP/II/80 tentang sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewd . Perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengar, angsuran antara PT. Mandiri Perwira Raya Motor dengan pihak pembeli mengikat pada saat dibuat dan ditandatangani o.1 eh para pihak tersebut termasuk di dalamnya mergatur tentang cata cara pembayaran angsuran dan sanksinya bila terlambat a^au lidak dibayarnya angsuran. Dasar dari dibuatnya perjanjian tersebut adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, termasuk di dalamnya sepakac untuk berakhirnya jual beli kendaraan oermotor dengan angsuran apabila sudah dilunasi cicilan terakhir. Perjanjian yang dibuat antara PT. Mandiri Perwira Raya Motor dengan pembeli adalah Perjanjian Jual Beli Kendaraan Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Perjanjian dan ?engakuan Hutang.

Abstrak :
Jaminan Fidusia banyak sekali dipergunakan, tetapi apabila terjadi kredit macet maka pelaksanaan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia sulit dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanan eksekusi objek fidusia serta akibat hukum musnahnya objek fidusia terhadap penyelesaian kredit macet. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kreditur dalam melakukan eksekusi objek fidusia mengalami kendala-kendala yaitu apabila debitur tidak beritikad baik seperti objek fidusia tidak mau diserahkan oleh debitur,objek fidusia telah dialihkan kepada pihak ketiga, nilai objek fidusia berkurang,maka kreditur tetap berhak untuk memperoleh kembali pelunasan atas piutangnya.Pelaksanaan parate eksekusi melalui lembaga lelang mengalami kendala dengan rumitnya prosedur lelang dan tingginya bea lelang dan rendahnya harga lelang, maka parate eksekusi melalui penjualan dibawah tangan banyak dipakai karena menguntungakn debitur dan kreditur dengan memperoleh harga yang tinggi.Jika objek fidusia musnah atau hilang diselesaikan dengan cara mengganti ojek yang hilang tersebut dengan persetujuan kreditur dan debitur. Akan tetapi untuk melindungi kreditur sebenarnya telah ada dalam akta jaminan fidusia bahwa jika objek fidusia hilang atau musnah akan muncul klaim asuransi yang merupakan hak kreditur. Dalam hal objek fidusia nilainya tidak mencukupi dalam pelunasan utang debitur maka debitur tetap bertangghung jawab penuh atas kekurangan dari pelunasan utang tersebut(pasal 1131 KUHPerdata).Kedudukan kreditur terhadap pelunasan benda tersebut adalah konkuren terhadap kreditur lainnya. Perlu juga ditentukan berapa nilai terendah pinjaman uang yang dapat menggunakan jaminan fidusia,karena untuk kredit skala kfecil yang dipergunakan pedagang/industri kecil dirasakan sangat memberatkan apabila ditambah dengan melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia.

Abstrak :
Agama Khonghucu sebagai salah satu agama yang minoritas di Indonesia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan penduduk Indonesia. Namun kendala yang dihadapi oleh pemeluk agama Khonghucu adalah tidak diakuinya agama Khonghucu sebagai sebuah agama oleh pemerintah, melainkan hanyalah kepercayaan atau falsafah hidup belaka. Meskipun secara legalitas formal, agama Khonghucu telah diakui oleh pemerintah sebagai sebuah agama. Namun hal tersebut tidak disadari oleh beberapa pihak. Akibatnya, dalam perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Khonghucu tidak dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena dianggap agama Khonghucu bukanlah agama yang diakui oleh pemerintah. Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting sesuai dengan amanat Undang-Undang no.1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini berdampak dengan keabsahan suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Khonghucu serta aspek yuridis dan sosiologis lainnya. Permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini antara lain adalah kedudukan agama Khonghucu ditinjau dari aspek sosio yuridis, keabsahan perkawinan Khonghucu, peran dan kedudukan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta konsekwensi sosial yuridis perkawinan Khonghucu yang tidak dicatatkan. Metode penelitian yang digunakan antara lain dengan spesifikasi penelitian deskriptif eksploratoris, metode pendekatan sosio yuridis dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kasus yang dibahas dalam penulisan ini adalah perkawinan Charles Tee dan Suryawati Soetopo yang dilangsungkan menurut agama Khonghucu dan ditolak pencatatannya oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya. Sehingga akhirnya dilakukan gugatan terhadap Kantor Catatan Sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Agama merupakan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, sehingga negara seharusnya mendukung dan menghargai kebebasan beragama bagi setiap orang, seperti yang disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara dan pemerintah seyogyanya juga mencabut berbagai peraturan perundang-undangan yang menghalangi kebebasan beragama di Indonesia.

Abstrak :
Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pengertian perkawinan campuran ini menjadi lebih dipersempit karena undangundang ini mengaturnya secara yuridis sehingga dalam hal ini timbul kevakuman hukum. Untuk mengatasi hal ini maka Ketua Mahkamah Agung menyatakan agar dilayani baik pasangan yang melakukan perkawinan antar agama tidak menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan? secara diam-diam serta untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya dinyatakan bahwa tidak ada ^perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya, dengan perkataan lain, perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah secara hukum. Di dalam setiap perkawinan tidak dapat dikatakan bahwa suami isteri sangatlah mengharapkan adanya anak, walaupun tujuan utama dari perkawinan bukanlah semata-mata untuk mendapatkan anak. Tetapi dapatlah diketahui bahwa suatu perkawinan belum bisa dikatakan sempurna bila suami isteri belum dikaruniai anak. Disamping itu jelaslah terlihat betapa pentingnya anak atau keturunan itu sebagai penerus generasi, untuk itulah harus diketahui dimana kedudukan anak itu ditempatkan. Selanjutnya yang menjadi fokus pembahasan pada penulisan thesis ini adalah mengenai status anak yang dihasilkan dari suatu lembaga perkawinan antar agama ditinjau dari Hukum Isldm dan Hukum Perdata Barat, dengan tidak lupa menyertakan tinjauan hukum dari Undang-Undang Perkawinan, status anak - di sini telah diartikan kepada berbagai hak yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan atas hubungan dengan orang tuanya serta hak mewaris dari anak tersebut.

Abstrak :
Perkawinan, dapat dikatakan sejak awal mula manusia diciptakan Tuhan memang dimaksudkan antara seorang lakilaki dan seorang perempuan. Itu juga jawaban mengapa ada laki-laki dan ada perempuan. Tuhan sudah menetapkan lakilaki dan perempuan dipersatukan dalam sebuah perkawinan agar dapat melahirkan keturunan laki-laki dan perempuan yang dapat memenuhi dunia ini. Pada umumnya ketentuan undang-undang tentang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan atau akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk lebih menguatkan ikatan tersebut maka setiap perkawinan harus dilandasi unsur agama, agama harus menjiwai perkawinan. Ternyata pada abad XX (duapuluh) ini terjadi sesuatu yang cukup mengejutkan di dalam bentuk perkawinan selama ini, dimana syarat mutlak dalam perkawinan bukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi dibolehkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau antara seorang perempuan dengan seorang perempuan juga. Dan hal ini sudah terjadi pada seorang laki-laki Belanda yang mengawini seorang laki-laki Indonesia pada tanggal 23 Juli 2003 lalu di tempat dimana Undang-Undang Perkawinannya membolehkan demikian, yaitu di negara Belanda. Dengan metode penelitian pendekatan empiris diadakan wawancara langsung dengan narasumber dan pendekatan normatif yaitu menganalisa bahanbahan kepustakaan dan peraturan perundangan penulis bisa menguraikannya dan menuliskannya pada tesis ini. Sesuai ketentuan agama hal ini tidak dapat dibenarkan, ada kecenderungan menyalahi kodrat meskipun itu merupakan hak asasi manusia. Tetapi hendaknya penerapan hak asasi manusia itu didasari oleh norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Sebagai negara berfalsafah Pancasila hal ini tidak mungkin dijalankan dan segalanya kembali kepada yang menjalankan dengan bertanggung jawab kepada Tuhannya.

---

Marriage, it can be said from the beginning of human God created is meant between a male and a woman. It also answers why there men and no women. God has set the male and a woman united in marriage in order to produce offspring of the male and female which can meet the world. In general, the provisions of laws on marriage stipulates that marriage is a bond or covenant between a man and a woman. To further strengthen ties The then every marriage should be based on the elements religion, religion must animate marriage. Turns century XX (twenty) this happens something quite shocking in in the form of marriage, in which an absolute requirement in a marriage is not between a man and a women, but allowed marriage between a a man with a man or between a woman with a woman as well. And this is already happened to a Dutch man who married a male Indonesia on July 23, 2003 in places where the law allows marriage became Thus, namely in the Netherlands. With the research methods empirical approach held interviews with resource and normative approach is to analyze bahanbahan literature and legislation can author parse it and write it on this thesis. Corresponding the provisions of this religion can not be justified, there 'natural tendency even though it is the right human. But should the application of human rights was based on the norms prevailing in society. Pancasila as state berfalsafah this is not possible run and everything would go back to the run to be responsible to his Lord.