Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan kehidupan menjelang akhir abad ke 20 ditandai dengan kemajuan di hampir semua aspek kehidupan yang kemudian mendorong tumbuhnya arus globalisasi dan liberalisasi. Salah satu hasil kemajuan IPTEK adalah teknologi penerbangan, yang kemudian memacu berkembangnya industri jasa transportasi udara yang kemudian mendorong munculnya kebijakan open sky, yang berkeinginan untuk memanfaatkan ruang udara seluas-luasnya bagi kepentingan perusahaan penerbangan dari negara tertentu. Sebagai suatu hak penuh dan utuh dari suatu negara (complete and exclusive right of the State), ruang udara memiliki potensi yang dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pendapatan negara, apalagi bila negara tersebut memiliki wilayah udara yang luas serta berada dalam posisi strategis sebagaimana yang dimiliki oleh Indonesia. Pemanfaatan ruang udara akan terkait erat dengan kegiatan industri penerbangan dan kegiatan ruang angkasa. Dalam tesis ini pembahasan akan dibatasi dalam kaitan dengan kegiatan industri penerbangan, khususnya bisnis penerbangan. Ruang udara sebagai hak penuh dan utuh atas ruang udara diatas wilayah kedaulatan negara telah diakui oleh hukum internasional, yaitu dalam Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919, kemudian dalam Convention On International Civil Aviation tahun 1944 dan yang terakhir adalah dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Konvensi-konvensi internasional tersebut menjadikan Indonesia memiliki wilayah kedaulatan seluas 8,4 juta km2 dan berada di posisi silang strategis di antara 2 benua dan 2 samudera, sehingga hak penuh dan utuh atas wilayah ruang udaranya yang memiliki keunggulan komparatif, dapat dimanfaatkan sebagai suatu bargaining power dalam berbagai perundingan dengan negara lain diantaranya adalah untuk Air Service Agreement. Pemanfaatan yang tepat serta didukung oleh perangkat hukum internasional maupun nasional yang berlaku ditambah dengan sumber daya yang berkualitas, akan memberikan keunggulan bagi Indonesia dalam memanfaatkan ruang udara nya sebagai salah satu sumber daya nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 (3) UUD-45."

"Skripsi ini membahas mengenai upaya EU sebagai institusi regional dalam menyelesaiakan krisis di kawasannya dari tahun 2008-2012. Di dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa Euro sebagai mata uang tunggal kawasan Eropa yang dipakai oleh 17 negara merupakan inovasi integrasi ekonomi yang terjadi terhadap kawasan. Sehingga, penelitian ini menarik untuk diteliti karena penyelesaian krisis yang dilakukan bukan pada tingkat negara tetapi pada tingkat institusi regional. Teori Liberal Intergovernmentalism yang dipakai dalam penelitian ini dapat menjelaskan proses bagaimana institusi regional dalam membuat kebijakan penyelesaian krisis. Proses tersebut dapat dilihat dari tawar menawar yang terjadi di instusi dengan dilatarbelakangi oleh preferensi atau kepentingan setiap negara. Kompromi yang terjadi antar negara di Eurozone membuahkan hasil kebijakan yang disepakati bersama. Kemudian, kebijakan tersebut diimplementasikan setiap negara di kawasan Eurozone.

---

This undergraduate thesis discusses the efforts of EU as a regional institution in rescuing Euro from crisis in the region from 2008-2012. This study found that Euro as the single currency used by 17 European countries is an economic integration innovation in region. Thus, this study is interesting to study because the solution of crisis that was not at the state level but at the level of regional institutions. Liberal intergovernmentalism theory that was used in this thesis may explain how the process of regional institutions in making policy crisis resolution. The process can be seen from the bargaining that occurs in instuons the preferences or interest motivated by every country in Eurozone. The compromise between countries in the Eurozone to fruition with the agreed policy. Then, the policy is implemented every country in the Eurozone."

"Teroris memberikan puzzle baru dalam penggentaran karena sifatnya yang berbeda dengan negara. Teoris penggentaran arus keempat membuat inovasi baru dengan menggunakan tiga pendekatan dan dua cara dalam penggentaran. Tiga pendekatan dalam penggentaran arus keempat adalah pendekatan neoklasik, pendekatan intepretif, dan pendekatan pemecahan. Dua cara dalam penggentaran adalah penangkalan dan hukuman. Kajian literatur ini akan membahas preskripsi yang diberikan oleh teoris penggentaran arus keempat dengan mengelompokannya sesuai dengan pendekatan dan cara.

---

Terrorists puzzle deterrence theorist because their characteristics are different from state's characteristics. Fourth wave deterrence theorist invented new innovation using three approaches and two means in deterrence. The three approaches are neoclassic approach, interpretive approach, and decomposing approach. The two means in deterrence are deterrence by denial and deterrence by punishment. This literature review will elaborate various fourth wave deterrence theorists prescriptions and categorizing it by the approaches and means"

"Penelitian ini ingin membahas perkembangan teori Democratic Peace pasca Perang Dingin. Periode tersebut dipilih karena terjadi peningkatan jumlah negara demokrasi yang signifikan, dan runtuhnya Uni Soviet yang merupakan musuh bersama negara-negara demokrasi. Penelitian ini akan menggunakan metode kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan pendapat para akademisi yang beragam mengenai teori Democratic Peace pasca Perang Dingin. Para akademisi yang mendukung penerapan teori Democratic Peace pasca Perang Dingin memiliki dua argumen utama, yaitu landasan normatif dan struktural demokrasi. Sementara para akademisi yang mengkritik teori tersebut mempunyai tiga sanggahan utama: (1) operasionalisasi konsep yang bermasalah, (2) landasan normatif dan struktural yang bermasalah, dan (3) relasi demokrasi dan perdamaian yang bermasalah.

---

This research will analyze the development of Democratic Peace Theory post Cold War. That period has been chosen because it witnessed an increasing spike of new democracies, and the fall of Soviet Union, which were the common enemy for the democracies. This research will use literature review methods. The result of the research shows the variety of arguments presented. Those who support the notion of Democratic Peace post Cold War have two main arguments, the normative and structural foundation in democracies. While those who criticize the idea of Democratic Peace have three main rebuttals: (1) issues in concept operations, (2) issues in the normative and structural foundations, and (3) issues in the relations between democracy and peace."

"Kajian literatur ini menjelaskan bahwa kepentingan aktor Non-Governmental Organization dan negara turut berperan dalam pemilihan tema fair trade yang diadopsi oleh berbagai aktor dalam hubungan internasional. Masuknya fair trade ke dalam proteksionisme tidak lepas dari adanya publisitas negatif terhadap salah satu tema fair trade. Kajian ini memetakan tiga tema utama dari fair trade, yakni: Fair Trade Movement, Fair Trade Laws, dan Fair Trade menurut Stiglitz. Kajian literatur ini juga menemukan bahwa dari tiga istilah tersebut terindikasi bahwa Fair Trade Movement mungkin proteksionisme, Fair Trade Laws adalah proteksionisme, dan Fair Trade menurut Stiglitz bukanlah proteksionisme.

---

This literature review explains that the interests of Non-Governmental Organizations and state played a role in the selection of fair trade theme adopted by various actors in international relations. The inclusion of fair trade into protectionism is caused by negative publicity against one of the themes of fair trade. This literature review identifies three major themes of Fair Trade. They are Fair Trade Movement, Fair Trade Laws, and Fair Trade according to Stiglitz. This literature review found that the Fair Trade Movement could be protectionism, Fair Trade Laws is protectionism, and Fair Trade in general is not protectionism."

"Perubahan dalam dinamika keamanan internasional sejak akhir abad ke-20 memicu kemunculan aktor baru dalam sektor keamanan dan pertahanan yang berbentuk perusahaan. Aktor yang dikenal dengan nama Private Military Company (PMC) ini menyediakan jasa kekuatan dan keahlian militer serta komponen pendukung dalam operasi militer. Kemunculan aktor ini kemudian menantang monopoli negara dalam sektor militer, dan melalui kerjasama yang dilakukan dengan negara, juga dapat mempengaruhi otoritas negara. Tulisan ini dibuat untuk menganalisis sejauh mana PMC dapat mempengaruhi otoritas negara, melalui kajian terhadap literatur-literatur yang membahas mengenai dampak penggunaan PMC oleh negara.

---

The transformation on global security environment after the end of Cold War and the 9/11 attack on World Trade Center spur the growth of a new actor that works in security and defense sectors. These actors are companies that generate profit by providing military-grade security and defense power and expertise to the market, known as Private Military Companies. These companies possess the ability to affect state?s authority through their interaction. This paper intends to examine and analyze how far these PMCs able to affect state's authority by analyzing literatures that explain the impact of PMC growth and usage by state."