Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan tugas Wakil Presiden yang luas dan dinamis harus didukung perangkat kinerja yang baik. Sebagai support systems pertama kepada Wakil Presiden, kedudukan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sangatlah strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan pelayanan prima. Namun pada kurun waktu tahun 2015-2019 terdapat penurunan pada hasil capaian kinerja Setwapres. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Setwapres dalam memberikan dukungan kepada Wakil Presiden ditinjau dari perspektif Kerangka 7S McKinsey. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer menggunakan metode wawancara. Sumber data sekunder menggunakan penelusuran data dokumen relevan. Semua data disajikan secara deskriptif dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kinerja Setwapres ditinjau dari Kerangka 7S McKinsey yaitu structure dimana sudah ada kejelasan pembagian tugas dan fungsi serta adanya koordinasi yang baik; style dimana kepemimpinan demokratis membuat komunikasi berjalan baik disertai keterlibatan langsung pimpinan dalam pelaksanaan tugas; dan shared values yang disertai kegiatan internalisasi dan penguatan. Sementara faktor strategy dimana masih terdapat kegiatan unit kerja yang belum sesuai dengan program prioritas Wakil Presiden serta kegiatan evaluasi yang masih berfokus pada perubahan target kinerja; system dimana pengimplementasian SOP belum seluruhnya sesuai serta belum adanya mekanisme khusus dalam pengawasan; staff dimana masih kurangnya jumlah ASN sebagai Pramusaji Kepresidenan serta penempatan yang belum sesuai latar belakang pendidikan; dan skills yang belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan belum didukung oleh pelatihan yang menunjang. ......The implementation of the Vice President’s duties which are comprehensive and dynamic shall indeed be supported by apparatus with good performance. The position of Vice President Secretariat as the first support systems of the Vice Presiden is very strategic to enhance its performance in realizing excellent service. However, in the period 2015-2019 there was a decrease in the performance achievements of Vice President Secretariat. This research is aimed at analyzing factors affecting the Vice President Secretariat Organization’s performance in supporting the Vice President in terms of 7S McKinsey’s Framework. This research is a descriptive method with a qualitative approach. This research used data sources namely primary data and secondary data. The primary data source used an interview method and the secondary data was taken by tracing the relevant documents. All data were presented descriptively and analyzed through data reduction, data presentation, and verification. The research results show that structure in which there has been a celar job desk and functions, and coordination which is well conducted; style in which the democratic leadership causes the communication to be well conducted, in addition to the direct involvement of the leader in implementing duties; and there is a shared values accompanied with the internalization and the dissemination programs. Meanwhile strategy in which there are some program that are not in line with priority programs handled by the Vice President and evaluation activities that still focus on changing performance targets; system in which the implementation of SOP that has not fully been appropriately conducted and there is no mechanism for monitoring; staff in which there is lack of Civil Servant Human Resources having duties to support household services to the Vice President and the Human Resourse placement that has not fully been in line with the educational background; and skills that haven’t been supported by appropriate trainings.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post positivisme dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemungutan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta berjalan cukup memadai, didasarkan dimensi strategy, structure, system, skills dan staff meskipun dalam aspek strategy penetapan NJOP belum mencermintan nilai pasar serta monitoring dan penilaian kerja individu pegawai belum dilakukan pada aspek skills. Peran Notaris dalam pemungutan BPHTB adalah sebagai pengumpul pajak, penyuluh perpajakan, wajib pajak, pemberi data yang akurat, dan pintu gerbang penerbitan NPWP baru. Faktor penunjang efektivitas pemungutan BPHTB adalah kemampuan SDM mumpuni, sarana dan prasarana memadai, ada regulasi yang mengatur BPHTB, dan terjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sedangkan faktor penghambat efektivitas pemungutan BPHTB yaitu keterbatasan fikus memperoleh nilai transaksi yang sebenarnya dan kurangnya pengetahuan wajib pajak. ......This study aims to analyze the effectiveness of collecting Customs on Land and Building Rights in DKI Jakarta Province. This research approach is post positivism with descriptive method. The results showed that the collection of BPHTB in DKI Jakarta Province was running quite adequately, based on the dimensions of strategy, structure, system, skills and staff, although in the aspect of strategy the determination of NJOP did not reflect the market value and monitoring and assessment of individual employee work had not been carried out on the skills aspect. The role of a Notary in collecting BPHTB is as a tax collector, tax advisor, taxpayer, providing accurate data, and the gateway to the issuance of a new NPWP. Factors supporting the effectiveness of BPHTB collection are the ability of qualified human resources, adequate facilities and infrastructure, there are regulations that regulate BPHTB, and good coordination is established with relevant agencies, while the inhibiting factors for the effectiveness of BPHTB collection are limited focus on obtaining the actual transaction value and lack of knowledge of taxpayers.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 mengaruskan pemerintah melakukan respons kebijakan yang extraordinary, cepat dan terukur. APBN dimanfaatkan sebagai instrument utama untuk pemulihan ekonomi nasional dengan pengalokasian anggaran penanganan COVID-19. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diberikan dalam bentuk belanja non tunai yaitu belanja perpajakan dalam bentuk skema fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi serta menganalisis implikasi dan beban administrasi dari kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi dalam rangka penanganan pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. pelaksanaan kebijakan fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan pada industri farmasi sudah diimplementasikan dengan baik. Kebijakan pembebasan bea masuk, kebijakan insentif PPN Impor Tidak Dipungut dan PPh 22 Impor Dibebaskan atas impor bahan baku obat untuk penanganan covid-19, akan memberikan manfaat positif kepada perusahaan dari segi cashflow dan menurunkan biaya produksi obat untuk penangan COVID-19. Kemudian, PPN terutang atas penyerahan obat penanganan COVID-19 kepada intasalasi farmasi, ditanggung pemerintah. administrative cost dari sisi Fiskus dengan diberlakukannya PPN Ditanggung Pemerintah maka administrative cost baik fiscal cost, time cost maupun psikologist cost menjadi ada tambahan dari sisi pengawasan untuk pembuatan fakur pajak, SPT PPN dan pemeriksaan terhadap laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah yang dibuat oleh PKP. Dari segi PKP ada administrative cost tambahan yaitu membuat laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah selain dari kewajiban membuat SPT PPN Masa. ......The COVID-19 pandemic has forced the government to carry out extraordinary, fast and measurable policy responses. The state budget is used as the main instrument for national economic recovery by allocating a budget for handling COVID-19. The National Economic Recovery Program (PEN) has been provided in the form of non-cash expenditures, namely tax expenditures in the form of customs facility schemes and tax incentives. This study aims to analyze the implementation of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry as well as analyze the implications and administrative burdens of customs facility policies and tax incentives in the pharmaceutical industry in the context of handling the COVID-19 pandemic. This study uses a qualitative approach with data collection techniques from literature study and in-depth interviews. the implementation of policies on customs facilities and tax incentives in the pharmaceutical industry has been well implemented. The import duty exemption policy, the Uncollected Import VAT incentive policy and the Import PPh 22 Exemption on the import of medicinal raw materials for handling COVID-19, will provide positive benefits to companies in terms of cashflow and reduce the cost of producing drugs for handling COVID-19. Then, the VAT payable for the delivery of drugs handling COVID-19 to pharmaceutical installations, is borne by the government. administrative costs from the Fiscus side with the implementation of Government-borne VAT, administrative costs, both fiscal costs, time costs and psychological costs, are added from the side of supervision for the preparation of tax invoices, VAT SPT and examination of reports on the realization of Government-Borrowed VAT made by PKP. In terms of PKP there is an additional administrative cost, namely making a report on the realization of VAT borne by the Government apart from the obligation to make a Periodic VAT SPT.

Abstrak :
Belum banyak riset yang menganalisis kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek dari perspektif pengetahuan dan kesadaran pajak dimana sanksi pajak sebagai moderator dengan mix method. Di sisi lain, sektor farmasi masuk sebagai industri strategis nasional dan dalam era pandemi Covid-19 tercatat terdampak positif. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak baik secara parsial maupun bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP pelaku usaha tersebut dengan sanksi pajak sebagai moderator dan ini mengacu pada model behavioural economics. Dengan jumlah populasi 5.227 unit pada tahun 2019 (Kemenkes, 2020), sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM sektor apotek di wilayah Jabodetabek, yang dengan rumus Slovin didapat jumlah sampel 98,12 (dibulatkan 100) dengan teknik convenience sampling. Kriteria inklusi dari sampel adalah apotek dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 milyar per tahun serta bentuk usaha perseorangan di wilayah Jabodetabek. Dengan menggunakan analisis deskriptif, regresi linier berganda, moderated regression analysis, uji signifikansi (uji t dan uji F) serta uji koefisien determinasi, hasilnya menunjukkan; (1) Pengetahuan dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kepatuhan pajak, dengan koefisien determinasi sebesar 62,8%; dan bahwa pengetahuan, kesadaran, sanksi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM sektor apotek di Jabodetabek berada dalam tingkat yang baik; (2) Sanksi pajak mempunyai pengaruh moderasi negatif yang signifikan pada hubungan pengetahuan dan kepatuhan pajak; (3) Demikian juga, sanksi pajak memiliki pengaruh moderasi negatif yang signifikan pada hubungan kesadaran dan kepatuhan pajak. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak terkait model peningkatan kepatuhan Wajib Pajak OP UMKM secara sektoral (apotek) untuk melakukan rethinking atas perilaku perpajakan pelaku UMKM sektoral yang heterogen dan melakukan segmentasi melalui identifikasi dan pemahaman perilaku Wajib Pajak OP UMKM berdasarkan sektor usaha atau tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan pajaknya, serta melakukan reorientasi paradigma kepatuhan pajak menjadi lebih deference approach atau non-deterrence kepada kelompok UMKM sektoral dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak yang baik untuk mendukung efektivitas strategi compliance risk management yang dijalankan. ......There has not been much research that analyzes the compliance of individual taxpayers of MSMEs in the pharmacy sector from the perspective of knowledge and tax awareness where tax sanctions act as a moderator with a mix method. On the other hand, the pharmaceutical sector is included as a national strategic industry and in the era of the Covid-19 pandemic, it was recorded to be positively affected. Therefore, this study aims to analyze the effect of tax knowledge and awareness either partially or jointly on the compliance of individual taxpayers of the pharmacy business owners with tax sanctions as a moderator and this refers to the behavioral economics model. With a population of 5,227 units in 2019 (Ministry of Health, 2020), the sample in this study were MSMEs in the sector of pharmacies in the Jabodetabek area, which with the Slovin formula obtained a sample size of 98.12 (rounded up to 100) using the convenience sampling technique. The inclusion criteria of the sample were pharmacies with a gross turnover of less than Rp. 4.8 billion per year as well as a sole proprietorship within the Jabodetabek area. By using descriptive analysis, multiple linear regression, moderated regression analysis, significance test (t test and F test) and coefficient of determination test, the results show; (1) Knowledge and awareness of tax have a significant effect either partially or jointly on tax compliance, with a coefficient of determination of 62.8%; and that knowledge, awareness, sanctions and tax compliance of individual taxpayers of MSMEs in the sector of the pharmacy in Jabodetabek are at a good level; (2) Tax sanctions have a significant negative moderating effect on the relationship between tax knowledge and tax compliance; (3) Likewise, tax sanctions have a significant negative moderating effect on the relationship between tax awareness and compliance. This research can be input for tax authorities related to the model for increasing compliance of Individual Taxpayers of MSME by sector (pharmacies) to rethink the taxation behavior of heterogeneous sectoral MSME actors and perform segmentation through identification and understanding of the Taxpayers behavior based on the business sector or level of knowledge, awareness and tax compliance as well as reorienting the tax compliance paradigm into a more deference approach or non-deterrence to sectoral MSME groups with a good level of tax knowledge and awareness to support the effectiveness of the compliance risk management strategy being implemente