Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Diare pada balita masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Maluku merupakan tiga provinsi dari beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan kejadian diare dari tahun 2007 hingga 2013 dan balita menjadi populasi yang paling berisiko untuk mengalami diare. Fasilitas jamban, sumber air minum, pengolahan air minum, dan fasilitas cuci tangan diketahui menjadi faktor risiko kejadian diare. Studi ini menggunakan desain potong lintang dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 untuk mengetahui hubungan antara fasilitas jamban, sumber air minum, pengolahan air minum, dan fasilitas cuci tangan dengan kejadian diare pada balita. Sampel penelitian adalah balita berusia 0-59 bulan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Maluku yang menjadi sampel SDKI 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi diare tertinggi ditemukan di Sulawesi Selatan (20,5%) dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta (6,4%). Selain itu, ditemukan hubungan yang signifikan antara fasilitas cuci tangan dengan kejadian diare pada balita di Daerah Istimewa Yogyakarta (nilai P=0,026). Sumber air minum juga ditemukan berhubungan secara signifikan dengan kejadian diare pada balita di Sulawesi Selatan (nilai P=0,007). Fasilitas cuci tangan pun berhubungan dengan signifikan dengan kejadian diare pada balita di Maluku (nilai P=0,010). Walaupun beberapa variabel tidak berhubungan dengan signifikan, variabel-variabel tersebut dapat meningkatkan risiko balita untuk mengalami diare. Oleh karena itu, pencegahan terhadap faktor risiko perlu dilakukan seperti menggunakan jamban yang memenuhi syarat, menggunakan sumber air minum yang layak, mengolah air minum sebelum dikonsumsi, dan memiliki fasilitas cuci tangan yang memadai

---

Diarrhea in under-five children is still one of the public health problems in Indonesia. The Special Region of Yogyakarta, South Sulawesi, and Maluku are the three provinces of several provinces in Indonesia which experienced an increase in the incidence of diarrhea from 2007 to 2013 and under-five children became the most at-risk population for diarrhea. The latrine facility, drinking water source, drinking water treatment and hand washing facilities are known to be risk factors for diarrhea. This study used a cross-sectional design using secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 2012 to determine the association between latrine facilities, drinking water sources, drinking water treatment and hand washing facilities with diarrhea occurrences among under-five children. The sample of the study was 0-59 months old children in Yogyakarta, South Sulawesi and Maluku which were samples of the IDHS 2012. The results showed that the highest prevalence of diarrhea was found in South Sulawesi (20.5%) and the lowest was found in Yogyakarta Special Region (6.4%). In addition, there was a significant association between hand-washing facilities and the incidence of diarrhea among under-five children in the Special Region of Yogyakarta (P value=0.026). Drinking water sources were also found to be significantly related to the incidence of diarrhea among under-five children in South Sulawesi (P value=0.007). Hand washing facilities were significantly associated with the incidence of diarrhea among under-five children in Maluku (P value=0.010). Although some variables do not have significant association, these variables may increase the risk of under-five children suffering from diarrhea. Therefore, prevention of risk factors needs to be done such as using improved latrines, using improved drinking water sources, treating drinking water before consumption, and having adequate handwashing facilities.

Abstrak :
Program PHBS adalah salah satu kebijakan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1997, program ini meliputi 5 settling yakni setting rumah tangga, tempat kerja, tempat umum, institusi sekolah dan tempat ibadah. Promosi kesehatan ini diarahkan kepada perubahan perilaku mengenai hidup bersih dan sehat, untuk itu dilakukan strategi-strategi yang dikenal dengan S2PHBS (Strategi Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Menurut L. Green (1984), promosi kesehatan merupakan kombinasi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, sumber daya organisasi dan upaya kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk memunculkan perilaku yang menguntungkan kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Eksperimen Sernu, Sekolah Dasar Negeri 008 Sidodadi Kecamatan Wonomulyo sebagai kelompok eksperimen dan Sekolah Dasar Negeri 003 Lampa Kecamatan Mapilli sebagai kelompok kontrol. Jumlah sampel pada kelompok eksperimen sebesar 122 murid dan kelompok kontrol 107 murid. Metode pendidikan kesehatan yang dipilih adalah metode ceramah, tanya jawab, alat peraga, bermain peran dan dinamika kelompok. Hasil perlakuan program PUBS menunjukkan hubungan bermakna pada pengetahuan murid mengenai hidup bersih dan sehat pada kemaknaan < 0,05 dengan P-value sebesar 0,01 dan sikap P-value sebesar 0,01 < 0,05, sedangkan pada praktek secara statistik terbukti tidak adanya hubungan program PHBS terhadap perilaku murid mengenai hidup bersih dan sehat dengan kemaknaan ? 0,1 dengan hasil uji statistik P. value sebesar 0,13 menurut pengamatan orang tua dan 0,38 menurut pengamatan guru di sekolah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai pengetahuan murid mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, minimum 28 dan maksimum 39 dengan rata-rata 35. Nilai sikap, minimum 10 dan maksimum 47 dengan nilai rata-rata 38,37 sedangkan nilai pada praktek menurut gum minimum 13 dan maksimum 26 dengan nilai rata-rata 22,37 dan menurut orang tua nilai minimum 14 dan maksimum 26 dengan nilai rata-rata praktek 21,96. Dengan demikian penelitian ini menyarankan kepada institusi kesehatan agar melakukan strategi-strategi yang lebih mendalam seperti pembuatan model-model kepercayaan kesehatan yang lebih kondusif dalam usaha-suaha peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada setting institusi pendidikan. ......The Effect of Improving Health Behaviour Program for Knowledge, Attitude and Practice about Improving Health Behaviour on State Primary School 008 Sidodadi pupils Wonomulyo District Polewali Mamasa Regency South Sulawesi Province by the year 2000.Program for Improving Health Behavior was one of policy of The Center for Health Education, Health Department Republic of Indonesia by year the 1997, this program involved home setting, schools, health institution, work place, and public place. The health promotion focussed for behavior changing how to improve health behavior, therefor have been done strategy for improving health behavior (Known with S2PHBS). According L. Green (1998), said that health promotion form health education combination, health service, organization resource, and health environment effort, which have objective for appearance a conducive health behavior. This research use Quasi Experimental, State Primary School 008 Sidodadi Wonomulyo District Polewali Mamasa Regency was intervention group and State Primary School 003 Lampa Mapilli District Polewali Mamasa Regency was control group. Intervention group 122 respondents, control group 107 respondents. Health and group dynamic. Intervention shown relationship on pupils knowledge about improving health behavior < 0,05 p = 0,01 and attitude P = 0,01 while practice by statistic no relationship with improving health behavior with significant > 0,1 p =0,13 according to teacher and p=0,38 according to pupils' parents. Researched known report pupils knowledge about how to improve health behavior, according to pupils' teacher minimum 28 and maximum 39 with average 35. Attitude, minimum 10 and maximum 47 with average 38,37, while practice minimum 13, maximum 26, average 22,37. According to pupils' parents minimum 14, maximum 26 with average 21,96. This research recommendation for health department will do strategies making health models more conducive by strategy for improving health behavior in school setting and education institution.

Abstrak :
Penyakit Hepatitis B merupakan penyakit infeksi yang disebabkan virus dan telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai daerah yang termasuk kelompok endemis tinggi, saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 11 juta pengidap penyakit hepatitis B di Indonesia. Penularan virus hepatitis B melalui berbagai cara, akan tetapi penularan secara vertikal, dari orang tua pengidap penyakit hepatitis B kepada anaknya cukup besar (45,9%). Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit hepatitis B sejak dini, maka WHO telah merekomendasikan program imunisasi hepatitis B untuk semua bayi (Universal childhood immunization against Hepatitis B). Sebagai implementasinya, pemerintah Indonesia memasukkan program imunisasi hepatitis B ke dalam program imunisasi rutin secara nasiona] sejak tahun 1997. Hingga saat ini program imunisasi hepatitis B masih terus berjalan walaupun banyak kendala yang dihadapi, misalnya belum tercapainya target cakupan imunisasi dan indek pemakaian vaksin yang rendah. Melalui pelaksanaan program imunisasi rutin dengan 7 jenis vaksin, diharapkan dapat menekan prevalensi kasus penyakit-penyakit tersebut. Namun dengan semakin banyaknya jumlah vaksin yang diberikan maka secara iangsung akan berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan biaya kesehatan. Dan karena itu perlu diupayakan pelaksanaan program imunisasi yang efektif dan efisien, salah satunya adalah melalui pengendalian biaya khususnya pemilihan vaksin dan alat suntik. PeIaksanaan imunisasi hepatitis B di Indonesia saat ini masih menggunakan alat suntik yang bersifat dapat digunakan kembali (reuseable) dan alat suntik disposable (sekali pakai). Dan segi keamanan dan nilai ekonomis kedua alat suntik tersebut masih rendah, sehingga keduanya tidak efisien dan mengakibatkan biaya operasional kegiatan imunisasi menjadi lebih mahal. Studi tentang penggunaan alat suntik yang berbentuk uniject telah dilakukan dalam program imunisasi hepatitis B di D.I. Yogyakarta. Namun belum diketahui berapa besar efektifitas alat suntik tersebut dibandingkan alat suntik disposable. Penelitian ini merupakan evaluasi ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang biaya yang paling efektif dari penggunaan alat suntik disposable dan Uniject. Rancangan penelitian bersifat cross sectional, dengan mengambil kasus di Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta. Penelitian melibatkan 26 Puskesmas yang melakukan kegiatan imunisasi rutin termasuk hepatitis B. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ditinjau dan sisi pemerintah (provider) dengan menggali biaya yang dikeluarkan oleh puskesmas dalam pelaksanaan imunisasi hepatitis B tahun 1999 dan 2000. Hasil penelitian menunjukkan, besarnya total biaya dalam pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik disposable 17,93% lebih mahal dibandingkan dengan alat suntik uniject. Komponen biaya terbesar dalam pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik disposable adalah biaya operasional (rata-rata per puskesmas 97,36%, kemudian biaya investasi 2,56% dan biaya pemeliharaan 0,08%. Sedangkan pada pelaksanaan imunisasi dengan alat suntik uniject rata-rata per puskesmas untuk biaya operasional adalah 99,31%, biaya investasi 0,58%, dan biaya untuk pemeliharaan 0,11%. Jumlah cakupan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik disposable adalah 16.417 suntikan, dengan rata-rata 631 per puskesmas dari indek pemakaian vaksin 66,4%. Sedangkan dengan uniject cakupan mencapai 16.474 suntikan, dengan rata-rata cakupan per puskesmas adalah 644 bayi dan IP vaksin 100%. Besarnya biaya satuan aktual untuk pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik disposable adalah Rp. 31572,-, sedangkan dengan alat suntik uniject sebesar Rp. 27.553,-. Apabila komponen gaji dikeluarkan dari perhitungan total biaya, maka besarnya biaya satuan untuk imunisasi hepatitis B dengan disposable menjadi Rp.17.342; (turun 48,34%), sedangkan dengan uniject menjadi Rp. 13.627,- atau turun 50,54%. Perbedaan besarnya biaya satuan dipengaruhi oleh tingkat efisiensi alat suntik, jenis biaya yang dihitung dan cakupan imunisasi. Mengacu pada besarnya biaya satuan aktual maka dapat disimpulkan, penggunaan alat suntik uniject jauh lebih cost effective dibandingkan alat suntik disposable. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran imunisasi hepatitis B dalam jumlah yang sama, akan jauh lebih murah apabila digunakan alat suntik uniject dari pada menggunakan alat suntik disposable. ......Cost Effectiveness Analysis of Hepatitis B Vaccination Using Uniject and Disposable Syringe in Bantul District, Year 2000Hepatitis B is an infection disease caused by hepatitis B virus (VHB) which remains as public health problem globally, especially in Indonesia. With more than I1 million carriers, Indonesia is classified into high endemic group of countries. Among different mode of VHB transmission, vertical transmission from carrier to newborns is important in Indonesia (45,9%). In objective of decreasing the morbidity and mortality of hepatitis B, WHO recommend "Universal Chilhood Immunization againt Hepatitis B" operationally, Indonesia integration hepatitis B vaccination into the routine program since 1997. Problems identified are lower level of coverage and higher wastage rate. The Indonesia immunization program is now concentrating in providing 7 antigens all children in decrease the prevalens of targeted deseases. The increasing number of discs of vaccine required will result in increase of health budget. Immunization program therefore, will have to be more effective and efficient by selecting the right type of vaccine and syringe. Currently reusable plastic syringe and disposable syringe are the types of syringe for hepatitis B vaccinetion in Indonesia. In form of safety and economic scale, both types of syringes are considered low quality and inefficient, which result in higher operational cost. Study on the use of uniject had been carried out in province of yogyakarta, but the effectiveness of unijct compared to disposable syringes in not known. This study an economic evaluation wich aims at providing information about the most cost effetive injection equipment between disposable syringe and uniject. A cross sectional study was designed for Bantul District, covering 26 Health Centres which implement routine immunization services including hepatitis B vaccination of hepatitis B vaccination. Data used in this study were facility-based data, complimented with primary data on the expenses related to the implementation of hepatitis B vaccination year 1999 and 2000. The result of the study shows that the total cost hepatitis B vaccination using disposable syrunge was 17.93% higher than the total cost using uniject. The largest cost component for disposable syringe was operational cost (on average 97.36% per Health Center), investment cost 2.56%, maintenance cost 0,08%. where as for uniject, operational cost was 99.31%, investment cost 0.58% and maintenance cost 0.11%. The hepatitis B coverage using disposable syringe was 16,417 or 637 per Health Center and vaccine utilization index was 66,4%. the hepatitis B coverage using uniject was 16,474 or 644 per Health Center with vaccine utilization index of 100%. The actual unit cost of hepatitis B vaccination using disposable syringe was Rp. 33,572, compered to Rp. 27,553 for uniject. It the study excluded salary from the cost component, the actual unit cost for disposable would be Rp. 17,342 (reduced by 48.34%) and for uniject weld be Rp. 13,627 (reduced by 50.54%). The difference in cost unit is influenced by the unit price of injection equipment, cost variables and level of vaccination coverage. Based on the actual unit cost, uniject is more cost effective than disposable syringe. So, the spend of budget for giving immunization hepatitis B in the same target with uniject more cheaper than disposable.

Abstrak :
ABSTRAK Peningkatan mutu pelayanan kesehatan sudah menjadi tuntutan masyarakat dengan demikian harus dilaksanakan oleh jajaran Departemen Kesehatan. Kabupaten Sumedang telah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi kebijakan di bidang kesehatan, dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dilakukan dengan berbagai upaya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas yaitu pelayanan yang sesuai standar pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah melakukan uji coba standar pelayanan kesehatan melalui pelatihan Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) Antenatal bagi bidan Puskesmas, memakai desain quasi experimental. Sampel penelitian adalah 10 orang bidan Puskesmas yang diukur kepatuhannya sebanyak 100 kali pemeriksaan ibu hamil(seorang bidan diukur kepatuhannya sebanyak 10 kali). Sampel ibu hamil 100 orang ibu yang berkunjung ke Puskesmas, diukur kepuasan dan pengetahuannya dengan cara wawancara. Lokasi penelitian adalah 10 Puskesmas diwilayah Kota dan Tanjungsari. Sampel kelompok kontrol adalah bidan dan ibu hamil dengan jumlah sama dengan kelompok pelatihan yang berkunjung ke 10 Puskesmas di Wilayah Conggeang dan Tomo. Rerata skor kepatuhan SPK petugas dan skor pengetahuan/kepuasan ibu sebelum pelatihan 'pada kedua kelompok dalam keadaan setara. Pasca pelatihan dengan uji t menunjukan bahwa pelatihan meningkatkan kepatuhan pada kelompok pelatihan dengan rerata skor beda kepatuhan sebesar 29.57 dengan p=0,0001, rerata skor beda pengetahuan 28.51 dengan p=0.0001 dan rerata skor beda kepuasan 15,7 dengan p=0001. Uji regresi menunjukan bahwa yang berpengaruh terhadap kepatuhan petugas adalah pelatihan SPK Antenatal dan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten. Peningkatan pengetahuan ibu dipengaruhi selain oleh pelatihan standar pelayanan kebidanan { SPK Antenatal) kepada petugas, juga oleh tingkat pendidikan ibu. Sedang yang berpengaruh terhadap kepuasan ibu adalah pelatihan standar pelayanan kebidanan { SPK Antenatal) kepada petugas dan pengalaman hamil sebelumnya. Kcsimpulannya petugas yang mendapat pelatihan SPK Antenatal mempunyai kepatuhan lebih tinggi dibandingkan sebelum pelatihan dan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapat pelatihan. ibu hamil yang dilayani petugas yang telah mendapat pelatihan SPK Antenatal mempunyai pengetahuan dan kepuasan lebih tinggi dibandingkan ibu yang dilayani petugas yang tidak mendapat pelatihan SPK Antenatal. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kepatuhan SPK dengan mengembangkan pengukuran kepatuhan melalui pemantauan pelaksanan proses pemeriksaan kehamilan di Puskesmas baik bagi bidan Puskesmas maupun bidan di Desa

---

ABSTRACT The Trial Test of Standar Antenatal Maternity Service in Kabupaten Sumedang The Year 2000.The improvement of quality health service has become the demand of community, so the Health Department must execute such qualify service. Kabupaten Sumedang, which status is an autonomy district now, has decentralized its health service policy and made efforts to improve the quality of health services to Fulfil the quality basic health service according to standard health service. The objective of this study is to trial test the antenatal maternity service standar by training the Community Health (Puskesmas) midwives with quasi experimen design. The trained group consisted of 10 Puskesmas midwives in 10 Puskemas and 100 pregnant women that attended to 10 Puskesmas in Kota and Tanjungsari. The untrained control group, was compossed of midwives and pregnant women with the same and quality, with attended 10 Puskesmas in Conggeang and Tomo areas. The pre training average scorres of midwives compliance to ante natal care standard, knowledge and satisfaction of pregnant women were similar in both group. Post training t test training indicated that the training had improved the avarage compliance score differentce of 29.57 with p = 0.0001 and the avarage satisfaction and knowledge score difference with p= 0.0001. The regretion test indicated that the influential factors for the midwives compliance were the training and supervision. Meanwhile rather than the aspect of occupation, age and social status, the factors that influence the improvement of mother knowledge were midwives training and mother education. The factors that influence the improvement of mother satisfaction werw midwives training and the mother pregnancy experience. Conclusion the trained midwives have higher compliance score if compared with the untrained group. Pregnant women, who were serves by trained midwives, had more knowledge and satiscfaction than the untrained group. We need more studies to know the antenatal via supervisions of pregnancy inspections which conducted by Puskesmas midwives or midwive in the village.

Abstrak :
Penyakit campak sangat menular terutama menyerang anak-anak yang tidak mempunyai kekebalan terhadap penyakit campak. Penyakit campak merupakan masalah kesehatan yang cukup serius baik di negara maju maupun negara berkembang, walaupun dapat dicegah dengan imunisasi namun KLB masih sering terjadi. Di Indonesia imunisasi campak dimulai tahun 1983 dan cakupan campak 80 % telah dicapai pada tahun 1990 dan dapat dipertahankan sampai sekarang. Namun cakupan tinggi belum terdistribusi merata sampai ke desa, sehingga masih terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) campak yang sering mengakibatkan kematian khususnya pada anak dengan gizi buruk. Cakupan tinggi menyebabkan terjadinya pergeseran umur penderita campak, bukan hanya pada balita tetapi mulai tinggi pada anak sekolah. Perubahan pola epidemi campak merubah strategi program. Serta mengacu kepada sidang WHA untuk menurunkan angka insidens campak sebesar 90% dan angka kematian campak sebesar 95%, dan sidang WHO 1996 yang menyatakan kemungkinan penyakit campak dapat dieradikasi karena pejamu hanya manusia. WHO membuat target global eradikasi campak pada tahun 2005 - 2010 dan menilai kinerja setiap negara terhadap upaya pengendalian campak. Berdasarkan kriteria WHO, maka Indonesia saat ini masuk dalam phase reduksi kasus dan pencegahan KLB campak. Namun strategi pencapaian diserahkan pada kemampuan keuangan masing-masing negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut selain irunisasi rutin bayi, pada tahun 2000 telah diberikan imunisasi campak tambahan pada anak sekolah kelas 1 - 6 SD (catch up) di 2 propinsi (DKI Jakarta & Jawa Barat), serta crash program campak anak balita di desa rawan campak (resiko tinggi) di 13 propinsi di Indonesia. Sebelum mengadop kegiatan catch up ke propinsi lain serta mengingat keterbatasan keuangan negara, maka diperlukan evaluasi ekonomi analisis biaya hasil (cost effectiveness analysis) dari kegiatan campak tambahan tersebut. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang model kegiatan imunisasi campak yang paling "cost effective" dalam upaya pengendalian campak, mengetahui biaya satuan per kegiatan serta komponen biaya terbesar, juga untuk mengetahui kecenderungan penurunan kasus setelah imunisasi campak tambahan dilaksanakan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor di 56 puskesmas yang terdiri dari 28 Puskesmas Desa UCI yang melaksanakan imunisasi rutin dan catch up (model-2) dan 28 Puskesmas Desa Non-UCI yang melaksanakan imunisasi rutin, catch up dan crash program (model-3) pada tahun 2000 dan sebagai pembanding adalah puskesmas yang soma (tahun 1999) yang hanya melaksanakan imunisasi rutin (model-1). Rancangan penelitian studi operasional (OR) evaluasi ekonomi analisis biaya efektif (CEA). Berdasarkan jenis data retrospektif dengan analisa deskriptif. Hasilnya adalah biaya satuan: rutin Rp.8.141, catch up Rp.3.275, crash program Rp. 3.552. Biaya satuan yang paling cost effective adalah pada kegiatan masal catch up yaitu 40% dari biaya satuan rutin. Komponen biaya yang terbesar dari 3 kegiatan dan model imunisasi adalah pada biaya operasional (96,50% - 99,96%). Sedang jenis biaya terbesar pada biaya operasional imunisasi rutin adalah biaya vaksin, gaji, alat suntik dan transport lapangan. Hanya pada daerah sulit, transport lapangan lebih tinggi dart biaya alat suntik. Untuk kegiatan catch up dan crash program biaya operasional terbesar adalah biaya vaksin, alat suntik dan gaji. Terjadi penurunan kasus campak yang bermakna pada puskesmas yang sama, dengan membandingkan kegiatan imunisasi model-2 dan model-3 (tahun 2000) terhadap model-1 (1999). Penurunan kasus di puskesmas model-2 sebesar 49,5% dan di puskesmas model-3 sebesar 59,4%, sedangkan di Kabupaten Bogor penurunan kasus campak sebesar 65,3%. Pada tahun 2000 dikedua kelompok model penelitian dan di Kabupaten Bogor tidak terjadi KLB campak, dimana selama 9 tahun (1991-1999) selalu terjadi KLB campak. Proporsi penurunan kasus terbesar terjadi pada kelompok umur balita yaitu di puskesmas model-2: umur < 1 tahun (66,2%), dan umur l - 4 tahun (68,3%). Di puskesmasmodel-3: umurcl tahun (50%) dan 1 - 4 tahun (75,1%). Soma dengan di,Kabupaten Bogor penurunan kasus campak terbesar pada kelompok umur balita yaitu < 1 tahun (72,5%) dan umur 1 - 4 tahun (76,2%). Berdasarkan hasil CE-ratio dart kedua model imunisasi campak tambahan, model yang paling cost effective adalah model-2 yaitu imunisasi rutin bayi dan catch up anak SD. Model-2 ini efektif untuk menurunkan kasus dan mencegah terjadinya KLB berarti dapat memutuskan transmisi virus dari anak sekolah kepada anak balita dirumah, namun demikian untuk menghilangkan desa rawan campak kegiatan crash program harus tetap dilakukan di desa-desa dengan cakupan rendah 2-3 tahun.

---

Measles is a serious infectious disease afflicted predominantly children under five who are susceptible to the disease. In most developing countries, measles is still one of the leading causes of children morbidity and mortality. Instead of significant achievement of EPI Program, outbreaks of measles are still frequently occurred. Measles vaccine was introduced and included into routine EPI in 1983 and UCI coverage (> 80 %) was achieved in 1990, and has been sustained until now. The problem that we are facing is the UCI coverage is not equally distributed which leads to the occurrence of measles outbreaks in pocket villages. The outbreaks claim many deaths among malnourished children. High coverage of measles vaccination has shifted the age of the cases to the right, where older children are affected and not only children under five. The changes of this disease pattern calls for revision of the EPI program strategy. The changes of the strategy is also revered to WHA resolution which has set the target of measles disease reduction by 90% and mortality reduction by 95%. Due to the natural history of disease, with potent vaccine measles could be eradicated like smallpox and polio. WHO has set the global target for measles eradication in 2005 - 2010 and plays a great roles in evaluating the performance of it's member countries towards measles eradication. WHO has conducted external evaluation and considered Indonesia is now at the stage of measles reduction and prevention of measles outbreaks occurrence. WHO member countries implemented different strategies in achieving their measles reduction target, it is very much depend on the available resources of each country. Indonesia, beside routine basic immunization program to infant has also in the year 2000 introduced additional measles vaccination to school children year 1 -- 6 elementary school in DKI Jakarta and West Java which is known as catch-up activities. Crash program for children under five was also introduced in measles high risk areas in 13 provinces. The introduction of catch-up campaign and crash program was based on epidemiological evidence. Cost effectiveness analysis need to be undertaken before deciding to adopt catch-up campaign and crash program approaches as national policy. The objectives of the cost effectiveness analysis study are to get better picture and better understanding of the most cost effective model of measles vaccination, unit cost for each activity, the biggest budget component, trend of measles reduction after additional measles vaccination been implemented. The study was conducted in Bogor Regency involved 56 health centres, consists of 28 health centres have achieved village UCI coverage in 2000, which are implementing routine immunization and catch-up campaign (model-2) and 28 health centres who have not achieved village UCI coverage in 2000 which are implementing routine immunization, catch-up as well as crash program (model-3) control health centres were the same health centres who in 1999 implemented routine immunization (model-1) only. The study design was operational research (OR), economic evaluation cost effectiveness analysis (CEA). Using retrospective data with descriptive analysis. From data analysis it is evidence that the unit cost for different approaches are the following: - Routine immunization Rp. 8141 - Catch-up campaign Rp. 3275 - Crash program Rp. 3552 The most cost effective is catch-up campaign which is only 40% of the cost of routine immunization. The biggest component of those three different approaches comes from the operational cost which is 96,5% - 99,96% of the total cost. In routine, the biggest cost of the operational cost is for vaccine, salaries, syringes and transportation. Only in remote different areas cost for transportation is bigger than cost for syringes. In catch-up campaign and crash program the biggest operational cost are for vaccines, syringes, salaries. It is evidence that there has been significance reduction of measles cases in model-2 and model-3 approaches (2000) as compare to model-1 (1999). Measles reduction in health centres for model-2 approach 49,5%, model-3 approach 59,4%, while for the whole Bogor Regency the measles reduction was 65,3%. It is also found that in 2000, measles outbreaks was not occurred in the study areas and in the Bogor Regency where in the last 9 years (1991-1999) measles outbreaks has always been occurred. If we look at the age distribution the significant reduction was found in underfive group. Health centres model-2: < 1 year (66,2%), 1 - 4 years (68,3%). In health centres model-3: < 1 year (50%), I - 4 years (75,1%). Similar figure is also found in Bogor Regency where significant measles reduction was in underfive age group; < 1 year (72,5%), 1 - 4 years (76,2%). Finally, based on CE-Ratio calculation, model-2 was the most cost effective which include routine immunization and catch-up campaign for elementary school children. In conclusion model-2 is effective to reduce cases and to prevent measles outbreaks and is capable to cut the viral transmission from school children to children under five in their respective households. Hence, to reduce the number of high risk villages, crash program should be implemented continuously in low coverage villages at least for

Abstrak :
Pada dekade belakangan ini populasi lanjut usia meningkat di negara-negara sedang berkembang, yang awalnya hanya terjadi di negara maju. Demikian halnya di Indonesia populasi lanjut usia juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disertai dengan peningkatan prevalensi status gizi lebih, yang kemungkinan disebabkan oleh rendahnya aktivitas fisik. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Studi Evaluasi Program Kesehatan Usia Lanjut di Puskesmas DKI Jakarta tahun 1997, yang merupakan kerja sama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aktifitas fisik dengan status gizi lebih pada lanjut usia di Jakarta Barat. Penelitian menggunakan Rancangan Potong Lintang (cross sectional) dengan pengambilan sampel secara kluster berdasarkan PPS (probability proportional to size). Sampel adalah lanjut usia yang berumur 55 tahun atau lebih sebanyak 120 orang. Faktor dependen yang dipilih adalah status gizi lebih, sedangkan faktor independen adalah aktivitas fisik. Untuk melihat pengaruh faktor konfonding, maka diuji faktor-faktor umur, jenis kelamin, status kawin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status kesehatan, tingkat ekonomi, konsumsi energi dan kebiasaan merokok terhadap kemaknaan variabel tersebut. Data dianalisis dengan analisis univariat dan bivariat, serta diuji korelasi antar variabel dengan uji Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi status gizi lebih lanjut usia adalah sebesar 44.2%. Prevalensi lanjut- usia dengan aktivitas fisik tingkat ringan sebesar 51.7%, sisanya dengan aktivitas fisik tingkat berat. Hasil analisis bivariat menunjukkan tidak ada hubungan bermakna antara aktivitas fisik dengan status gizi lebih. Setelah dilakukan pemisahan aktivitas fisik menjadi aktivitas kerja, aktivitas olahraga dan aktivitas waktu luang, ternyata terdapat hubungan antara aktivitas waktu luang dengan status gizi (Indek Masa Tubuh) yang dikontrol faktor wanita, faktor umur 55-59 tahun, faktor pendidikan SMU keatas serta faktor lanjut usia yang mempunyai 3 atau lebih keluhan sakit, menunjukkan hubungan yang bermakna. Kemudian model regresi linier dengan cara dilakukan analisis regresi liner serta dilakukan uji koefisien korelasi parsial yang akan mengetahui faktor yang lebih kuat hubungannya, hasil menunjukkan hanya faktor wanita yang berperan dalam model tersebut. Sebagai saran bagi perencana program pembinaan peningkatan kesehatan lanjut usia adalah: Pola aktivitas pada waktu luang perlu dilakukan perubahan intensitasnya terutama bagi lanjut usia wanita. ......Relationship between Physical Activity and Elderly Nutritional Status under Community Health Center Management in West Jakarta in 1997During the last decade, population of the elderly in developing countries including Indonesia has increased due to the improvement of social welfare. Many cases indicated that most elderly people were in malnourished condition that caused the overweight or even obesity. Some studies reported that the elderly people were also lack of physical activities. This research is aimed to identify the relationship between the physical activities and the overweight status of the elderly in west Jakarta. The research used the secondary data from the Evaluation Studies on the Elderly Health Program in the Public Health Center in Jakarta during 1997. The studies were carried out by Public Health Faculty The University of Indonesia as a joint worked with Jakarta Health Office. The secondary data were taken by cluster sampling through PPS (Probability Proportional to Size) includingmen and women of the age 55 or above. The sample size was 120 persons. The dependent factor was over weight status, and the independent factor was the physical activity. The confounding factors were considered include sex, age group, marital status, education level, health condition, and energy consumption. Data were analyzed using univariate and bivariate correlation test (spearman test). The results showed that the proportion of elderly with overweight was 44.2 % and with the physical activity was 51.7 %. The result of bivariate analysis showed that there was no meaningful correlation between physical activity and overweight status. After categorizing the physical activity became to work activity, sport activity and leisure time activity it was shown that there was the meaningful correlation between the leisure time activity and the nutritional status (body mass index) after controlling with age of 55-59, high school education and over and the elderly with 3 and over illness complaints. Further more, the multiple liuier regression analysis that in stages made the model also it used the partial correlation coefficients test to the strength correlation. The result showed that only women factor was activity. Suggestions for action on planning the program of elderly health improvement are activity leisure time pattern need for the improvement the intensity of the women elderly.

Abstrak :
PT. GI adalah suatu perusahaan "rubber" yang memproduksi berbagai macam ban. Kegiatan produksi di perusahaan ini sebagian telah menggunakan mekanisasi, namun sebagian lagi masih dilakukan secara manual. Salah satu pekerjaan yang sering dilakukan oleh pekerja adalah mengangkat beban dalam berbagai posisi. Dari data kesehatan kerja terlihat bahwa sakit pinggang merupakan salah satu keluhan yang cukup banyak dirasakan oleh pekerja. Ditambah lagi dengan adanya kasus HNP yang pernah ditemukan pada jenis pekerjaan tertentu. Oleh karena itu dirasakan perlu diketahui perkiraan risiko dari suatu pekerjaan terhadap kemungkinan terjadinya CTD. Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan, maka dilakukan upaya identifikasi faktor risiko ergonomi dan prioritas masalah ergonomi. Data yang dikumpulkan adalah data survei gejala, survei data medik, SIDFRE dan rangking prioritas dengan metode EASY . Selanjutnya dilakukan pula perhitungan RWL dan LI sesuai rekomendasi NIOSH. Penelitian dilakukan terhadap empat jenis pekerjaan di Business Team PTGL yaitu Pekerjaan I (Booker Extruder), Pekerjaan II (Put-up Rubber di Banbury), Pekerjaan HI (Mengangkat greentire ke sling truck di Radial Builder), dan Pekerjaan IV (Mengangkat greentire ke tempat pemasakan ban di bagian Curing Light Truck). Hasil analisis dengan metode EASY dan juga melalui perhitungan RWL dan LI, didapat kesimpulan bahwa pada jenis pekerjaan I, II, III dan IV ternyata mempunyai risiko tinggi terhadap kemungkinan terjadinya CTD, dan mempunyai skala prioritas tinggi dalam masalah ergonomi pada Pekerjaan I, IL dan IV. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan RWL dan LI, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa jenis pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi, pemecahan masalah yang paling baik ternyata melakukan "control engineering" dengan cara melakukan mekanisasi pada pekerjaan tersebut. Bila dalam hal ini belum dapat dilakukan maka alternatif lain adalah dengan cara menyesuaikan postur kerja, mengatur jarak horizontal dan vertikal dari beban mesin dan pekerja, sesuai dengan rekomendasi dari Humantech maupun NIOSH.

---

PT Goodyear Indonesia is rubber company that produce various type of tire. Some production activity already use mechanization; but any activity in the manual way. One of activity which often doing obtain employee is manual lifting inside various position. From ambulatory care visit record found back pain is one of complaint which sufficient much among employees. HNP cases have found during in 1992 -1998 periods, and some cases have laminectomy operation. Obtain reason that need to know risk assesment for any activity towards possibility that caused Cumulative Trauma Disorders ( CTD ). To be sucessfully must have identification for ergonomic risk factors and ergonomic priority to solve the problems. Applied operation research methodes with symptom survei. medical survey, Baseline Risk Identification of Ergonomic Factors (BRIEF ) Survey, and ranking priority with Ergonomic Assesment Survey ( EASY ). Also RWL equation and Lifting Index from NIOSH recomendation. Survey towards four type of work in Business Team PTGI, there are Work type I (Booker Extruder), Work type H (Put-up Rubber in Banbury). Work type III (Lift greentire to sling truck in Radial Builder), and Work type IV (Lift greentire to place on Curing Light Truck). Analysis with EASY methode and also RWL equation and Lifting Index, had concluding that work type I, II, III and JV high risk to caused CTD, which ergonomic high priority on Work type L, H, and IV. Analysis used RWL equation and Lifting Index, have recommendation to do "engineering control" through mechanization.

Abstrak :
ABSTRAK Kurang Energi Protein (KEP) sampai saat ini masih menjadi masalah gzi utama di Kabupaten Cianjur. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut baik melalui lintas program maupun lintas sektor yang dalam pelaksanaan kegiatannya lebih dipertajam ke kantong kantong KEP. Tujuan dari studi ini adalah diketahuinya status gizi balita di Kabupaten Cianjur pada tahun 1996 dan hubungannya dengan tingkat pendidikan ibu, produk domestik regional bruto (PDRB), pencapaian program imunisasi campak, program. penanggulangan ISPA, cakupan pencemaran air bersih (PAB), cakupan jamban keluarga (JAGA), dan partisipasi masyarakat dalam. penimbangan (D/S). Studi ini dilaksanakan di 215 posyandu dari 187 desa terpilih dengan perbandingan 164 posyandu dari desa tidak miskin dan 51 posyandu dad desa miskin di seluruh kecamatan yang ada (24 kecamatan). Populasi dan desa miskin di seluruh kecamatan yang ada (24 kecamatan). Populasi dan sampel studi adalah seluruh balita yang ada di posyandu terpilih (215 posyandu). Hasil studi menunjukkan bahwa angka kurang energi protein (KEP) pada balita di Kabupaten DT II Cianjur sebesar 19,4%. Tidak ada kecamatan yang tidak memiliki kantong KKP, angka KEP di kantong-kantong KEP tersebut berkisar antara 12% s.d. 59%. Dari uji statistik menunjukkan adanya hubungan antara prevalensi KEP total dengan pendidikan ibu, penggunaan air bersih, frekuensi diare, dan penggunaan jamban keluarga. Sementara dengan cakupan imunisasi campak, penanggulangan ISPA, PDRB, dan partisipasi rnasyarakat di posyandu tidak menunjukkan adanya hubungan. Mengingat hal diatas, hasil studi ini agar dapat dijadikan bahan masukan bagi perencanaan baik untuk program gizi sendiri maupun untuk program penanggulangan penyakit diare (P2 Diare), program penyediaan air bersih, dan jamban keluarga serta perencanaan koordinasi dengan Depdikbud dalam program kejar paket A dan B untuk daerah dengan KEP tinggi harus mendapat prioritas.

---

ABSTRACT Background Currently, in District of Cianjur the Protein Calorie Deficiency remains as the major nutritional problem. A lot of effort both in inter programs and inter sector of which the implementation is more ficused to the order to overcome the problem. Aims The aims of this study is to obtain the under five children nutritional status in the distric of Cianjur in 1996 and its relations to the mother's educational level, Bruto Regional Domestic Product, the achievement of the measles immunization program, the coverage of the use of clean water, the coverage of the family septic tank toilet and people's participation in the body weight scalling Method This study is carried out in 215 Posyandus (The Integrated Service Post) from 187 selected villages which consist of 164 posyandu of non poor villages and 51 posyandus of poor villages in whole exiting subdistricts (24 subdistrics). The population and samples for this study are all the under five chlidren in the selected posyandus (215 Posyandu) Result The study shows that the rate of Protein Calorie Deficiency of under five children in the Distric of Cianjur is 19,4%. All subdistricts have the 'protein calorie deficiency area with the rate of protein calorie deficiency in these areas range between 12% to 59%. The statistical test shows relation of total prevalence of protein calori deficiency and mother's educational level, the use of clean water, the frequency of diarrhoea and the use of family septic tank toilet. Meanwhile, it shows no relation with the coverage of measles immunization, the upper respiratory tract infection overcoming program, bruto regional domestic product, and people's participation in posyandu. Considering the above matter, the result of this study could be potential input for planning of nutritional program as well as communicable disease control (diarrhoea), clean water provision program and family septic tank toilet. And for coordinating with Departement of Education and Culture in the elimination of illiteracy program A and B in areas of high rate of protein calorie deficiency should be considered as highest priority.

Abstrak :
Sungai Ciliwung selain berperan dalam urat nadi perdagangan dan pintu pertahanan kota Jakarta. Juga berperan sebagai sumber air minum bagi penduduk yang bertempat tinggal disekitar aliran sungai Ciliwung. Pada saat ini keadaan sungai tersebut cenderung demikian. Dimana penduduk yang berada di kelurahan Manggarai masih mempergunakan air Ciliwung sebagai sumber kehidupan. Selama periode tahun 1983 - 1986 sungai Ciliwung dikatakan tercemar berat akibat buangan limbah domestik, Pabrik dan pencemaran oleh industri kecil sepanjang tepi sungai. Menghadapi masalah tersebut perlu diusahakan suatu teknologi sederhana yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas air menjadi bersih terutama bagi nasyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Salah satu alternativ pembersihan yang dapat menghasilkan air bersih (dalam hal mikrobiologi) yaitu penggunaan zeolit. Cara ini bisa dilakukan perorangan ataupun bersama-sama dalam waktu relatif singkat untuk menghasilkan air bersih. Zeolit banyak ditemukan di Negara kita dan harganya tidak jauh berbeda dengan pasir, atau bubuk arang aktif, tetapi mempunyai efektifitas yang lebih tinggi dalam adsorpsi kuman-kuman. Dalam penelitian ini telah dilakukan suatu eksperimen yang menggunakan zeolit alam tanpa diaktifasi tetapi dibuat butiran-butiran agar mudah dimasukkan dalam colum / tabung kaca yang dibawahnya terdapat kran pengatur aliran air, untuk mengetahui dosis dan kecepatan aliran air yang optimum untuk mendapatkan jumlah sisa kuman-kuman dalam sampel air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian zeolit sangat baik untuk menurunkan jumlah kuman-kuman dalam air limbah domestik sungai Ciliwung. Pemerian zeolit dipengaruhi oleh dosis dan kecepatan aliran air, Yaitu semakin, tinggi dosis yang diberikan makin sedikit sisa kuman demikian pula semakin lambat kecepatan aliran air semakin sedikit sisa jumlah kuman dalam air. Hal ini dikarenakan adsorpsi zeolit terhadap kuman-kuman dalam air membutuhkan waktu dan kontak lebih lama.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bersumber dari hasil survei Sub Direktorat Pemberantasan Penyakit Diare DitJen PPM & PLP Departemen Kesehatan di Jawa Barat, Tahun 1990.

Penelitian tersebut dilakukan di Daerah Panduan Pemberantasan Penyakit Diare pada delapan Daerah Tingkat II di Jawa Barat, yaitu Bogor, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Sumedang, Subang dan Kabupaten/Kodya Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampanye Upaya Rehidrasi Oral, khususnya oralit di Jawa Barat telah meningkatkan angka penggunaan oralit (use rate) dari 17,4 persen tahun 1985 menjadi 40,2 persen pada tahun 1990.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perilaku ibu yang berpengaruh terhadap praktek ibu memberikan oralit pada balitanya yang diare adalah tindakan ibu dalam mencari pertolongan pertama kali ke Kader atau Sarana Kesehatan.

Sedangkan jenis tindakan tatalaksana penderita diare balita yang menunjukkan hubungan yang bermakna dengan frekuensi diare dalam 24 jam terakhir adalah oralit, oralit dikombinasi dengan cairan rumah tangga (home fluid) dan oralit yang dikombinasikan dengan makanan.

Pemberian oralit yang dikombinasikan merupakan pilihan terbaik dalam tatalaksana penderita diare balita.

Program Komunikasi, Informasi dan Motivasi dalam rangka penatalaksanaan penderita diare balita di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan, baik untuk masyarakat maupun bagi petugas pelayanan kesehatan.