Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akuntansi merupakan suatu ilmu yang luas maknanya, khususnya akuntansi kamersial yang menjadi panutan akuntansi lainnya termasuk akuntansi pajak. Perpajakan dan akuntansi kamersial mempunyai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme artinya satu sama lainnya memiliki hubungan yang saling mendukung dan sangat erat kaitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku akuntansi komersial merupakan alat pembuktian jika administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan pajak (tax audit) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat berbeda dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak.Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap (permanent d?erences) dan perbedaan waktu (timing differences), Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi beda tetap penghasilan dan beda tetap biaya. Perbedaan tetap penghasilan terjadi karena penerimaan yang menurut SAK merupakan penghasilan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) tidak merupakan penghasilan, penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penerimaan yang menurut SAK tidak merupakan penghasilan, tetapi menurut UU PPh merupakan penghasilan. Sedangkan beda tetap biaya terjadi, karena pengeluaranpengeluaran yang menurut SAK merupakan biaya tetapi menurut UU PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (pasal 9 UUPPh).Sementara itu perbedaan sementara terjadi karena perbedaan pembebanan biaya tiap periode akuntansi karena perbedaaan metode yang digunakan tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama, contoh perbedaan sementara : penyusutan, Sewa Guna Usaha (SGU) dengan hak opsi, penyisihan atau cadangan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, metode penilaian persediaan yang memilih fifo atau average, penggabungan, peleburan, pemekaran dengan nilai buku dan harga pasar serta investasi saham dengan harga perolehan (cost) dan metode ekuitas (equity method).Masalah dalam penulisan karya akhir adalah untuk mengenal perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi komersial dalam rangka memperjelas pemahaman pendekatan akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan, dan seberapa besar perbedaan antara ketentuan pajak dengan SAK dapat dijembatani atau minimal dapat dikurangi atau diperkecil serta upaya pendekatannya.Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan karya akhir ini adalah tipe deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan yang diperoleh penulis melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian yang sejenis, informasi ilmiah yang relevan, peraturan dan media ilmiah lainnya serta melalur' wawancara (interview) dart anggota Ikatan Akuntan Indonesia, akuntan publik pejabat pajak dan pemeriksa pajak di Jakarta dan Bandung. Dari penelitian ternyata bahwa secara umum hal-hal yang berbeda antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi komersial antara lain adalah : (1) Perbedaan dasar penyusunan dan tujuan pelaporan laporan keuangan serta akibat penyimpangan dare ketentuan perpajakan dan akuntansi komersial (2) Prinsip Historical Cost; (3) Prinsip Konservatism; (4) Prinsip Konsisten; (5) Penghasitan; (6) Biaya, dan (7) Akttva Tetap.Untuk itu disarankan agar seharusnya wajib pajak hanya membuat satu pembukuan saja yang sesuai dengan kepentingan akuntansi komersial dan nanti dalam rangka mengisi SPT Tahunan PPh melakukan penyesuaian menurut ketentuan perpajakan."

"Era globalisasi sekarang ini membawa dampak yang cukup signifikan tidak hanya terhadap dunia usaha saja, namun juga dunia pendidikan . Untuk itulah hadir konsep Good Corporate Governance yang merupakan jawaban dari pertanyaan?pertanyaan yang dilontarkan oleh berbagai pihak. Good Corporate Governance bukanlah milik dunia usaha saja namun juga dunia pendidikan karena persaingan didalam dunia pendidikan yang semakin ketat menuntut pihak manajemen perguruan tinggi untuk segera menerapkan konsep Good Governance. Selain membahas Good Governance, penelitian ini juga akan membahas mengenai penerapan ISO, mutu, dan kinerja program studi akuntansi. Alasan penulis melakukan penelitian terhadap keempat hal di atas adalah karena keempat faktor tersebut merupakan kunci sukses suatu perguruan tinggi. Penulis melakukan penelitian terhadap Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII). Analisa yang digunakan untuk mendukung penelitian ini menggunakan program statistika SPSS 12. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh dari implementasi Good Governance dan penerapan ISO terhadap mutu dan kinerja program studi akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII). Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari kuisioner yang diberikan kepada responden yang merupakan lulusan dari program studi akuntansi IBII. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Good Governance, penerapan ISO serta mutu program studi akuntansi sangat berpengaruh terhadap kinerja program studi akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) baik secara parsial maupun simultan.

---

Globalization brings the significant effect not only for the business but also for the education. To answer that problem, the Good Corporate Governance concept is the right answer. Good Corporate Governance is not only useful for business but also for education because of the tight competition in education makes the management of university eager to run the Good Governance concept today. This research not only examines the implementation of Good Governance but also the implementation of ISO, the quality and the performance of accounting program. The main reason why the writer choose that topic because these are the key success of university. This research is taken in Institut Bisnis and Informatika Indonesia (IBII). The tool that is used to support this reseach is SPSS 12. The aim of this research is to test hypotheses about the effect of implementation of Good Governance and +6 ISO on the quality and performance of accounting program in Institut Bisnis and Informatika Indonesia (IBII). The primary data are taken from questionnaires, which are distributed to alumnus of accounting program of Institut Bisnis and Informatika Indonesia (IBII). The conclusion from this research are the implementation of Good Govenance, the implementation of ISO and the quality of accounting program have a positive influence on the performance of accounting accounting program. So, Institut Bisnis and Informatika Indonesia must concern about these if they want to become a leader in educational industry."

"Persaingan yang kompetitif menuntut perusahaan untuk memperbaiki dirinya dan mengembangkan serta meningkatkan kemampuannya agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dalam upaya meningkatkan keunggulannya dan agar dapat memenangkan persaingan untuk menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, maka terdapat tahapan proses bagi perusahaan dalam mengidentifikasi sasaran strategis perusahaan yang digunakan untuk aspek-aspek dalam kinerja perusahaan secara menyeluruh. Karya akhir ini melakukan studi pada PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Tarakan dan difokuskan untuk membantu perusahaan dalam membangun peta strategi dan menerapkan penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Selain itu, menentukan tolak ukur yang tepat bagi masing-masing perspektif yang ada dalam Balanced Scorecard dan mencoba menerapkannya sesuai dengan kondisi yang ada pada PT PLN Tarakan. Dibutuhkan komitmen manajemen sebagai motor penggerak keberhasilan penerapan Balanced Scorecard. Perusahaan harus menentukan visi, misi dan tujuan perusahaan dengan jelas, dan selanjutnya strategi baru tersebut harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawannya, agar mereka mengerti arah dan tujuan perusahaan, dan mampu mengoperasikan ke dalam kegiatan sehari-hari."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh baik secara simultan atau secara parsial antara leverage operasi, konjungtur ekonomi dan ukuran perusahaan terhadap risiko sistematis. Untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen (risiko sistematis) dipengaruhi oleh variabel independen (leverage operasi, konjungtur ekonomi dan ukuran perusahaan) digunakan analisa regresi model linier berganda. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling terhadap risiko sistematis industri real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 2002-2005. 2 Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R ) sebesar 0,226 atau 22,6%.Hasil penelitian secara simultan leverage operasi, konjungtur ekonomi dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap risiko sistematis dengan F-hitung sebesar 7,409 lebih besar dari nilai F-tabel 2,72, hal ini menandakan bahwa secara simultan leverage operasi, konjungtur ekonomi dan ukuran perusahaan merupakan tolak ukur dalam menilai risiko sistematis perusahaan industri real estate dan property. Hasil penelitian secara parsial dengan uji t menghasilkan adanya pengaruh signifikan negatif leverage operasi dan pengaruh signifikan positif konjungtur ekonomi dan ukuran perusahaan terhadap risiko sistematis. Pengaruh negative berarti setiap kenaikan variable independen akan mengakibatkan penurunan variabel dependen dan sebaliknya pengaruh positif akan mengakibatkan kenaikan searah variabel independen dengan variabel dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dapat membuktikan adanya pengaruh antara leverage operasi, konjungtur ekonomi dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap risiko sistematis. Pengujian secara parsial juga menunjukkan adanya pengaruh negatif antara leverage operasi terhadap risiko sistematis. Hasil yang lain ditunjukkan pada pengujian terhadap konjungtur ekonomi dan ukuran perusahaan dimana ditemukan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko sistimatis. Terhadap ketiga variabel independen yaitu leverage operasi, konjungtur ekonomi dan ukuran perusahaan, penelitian ini menemukan bahwa konjungtur ekonomi merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi risiko sistematis."

"Asuransi Syariah atau yang dikenal dengan Takaful mempunyai esensi usaha saling melindungi dan sating menolong di antara sejumlah orang/peserta melalui kontribusi dana yang disebut tabarru'. Sedangkan asuransi jiwa syariah mempunyai kekhasan produk yang bersifat tabungan atau investasi yang pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi. Tujuan karya akhir ini adalah untuk menganalisis aspek pajak penghasilan premi asuransi jiwa syariah di Indonesia pada akad mudharabah dan akad tabarru'. Metode analisis diawali dengan pemahamam esensi asuransi syariah, bagaimana prinsip akad/transaksi pada asuransi syariah, penenmaan premi, kepemilikan, alokasi, pengelolaan, sampai pada pembayaran klaim atau pada pengembalian dana premi yang diinvestasikan termasuk bagi hasil investasinya dengan studi kasus produk Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga. Dari pemahaman tersebut dapat ditemukan beberapa perbedaan prinsip antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, diantaranya pada sisi akad/transaksi, pengakuan pendapatan pada premi, alokasi dan pengelolaan premi, sumber dana klaim, sampai pada pemberian hasil investasi dana premi. Perbedaan-perbedaan yang ada terutama perbedaan akad tersebut berimplikasi pada perbedaan penghitungan secara akuntasi sampai pada perbedaan penghitungan dan ketentuan pajak penghasilannya. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ketentuan pajak penghasilan yang berlaku pada saat ini yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 17/2000 yang menyatakan bahwa premi yang diterima perusahaan asuransi merupakan objek pajak, kurang relevan apabila dikenakan terhadap seluruh premi asuransi syariah karena premi yang diterima perusahaan asuransi syariah bukan merupakan pendapatan, namun merupakan amanah yang harus dikelola. Oleh karena itu dan hasil analisis penulis berkesimpulan bahwa akan lebih tepat apabila yang dimaksud dengan objek pajak dalam hal ini adalah hasil investasi dana premi, bukan premi itu sendiri. Sedangkan untuk bagi hasil yang diberikan perusahaan asuransi syariah kepada peserta diperlakukan sebagai non-deductible expense apabila berasal dan hasil investasi dana tabungan, dan diperlakukan sebagai deductible expense apabila berasal dan investasi dana peserta/tabarru'. Penulis berharap akan terwujudnya fair treatment dalam regulasi perpajakan atas premi asuransi syariah. Hal tersebut diharapkan dapat membantu perkembangan bisnis asuransi syariah khususnya dan meningkatkan daya saing industri umumnya untuk menarik lebih banyak investor yang kemudian ikut membantu pertumbuhan sektor riil, dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak dan sektor riil tersebut."

"Obligasi syariah atau sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat digunakan oleh investor dan perusahaan yang ingin melakukan kegiatan investasi dan pendanaan sesuai dengan hukum Islam. Obligasi syariah bukan merupakan instrumen utang piutang, melainkan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset tertentu dimana hasil yang akan diterima investor dikaitkan dengan hasil dari aset tersebut. Salah satu obligasi syariah yang paling banyak dikenal adalah obligasi syariah dengan skema sewa menyewa (ijarah) Tesis ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perpajakan yang terkait dengan obligasi syariah /arah. Tesis ini akan dimulai dari pemaparan mengenai konsep obligasi secara umum dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai obligasi syariah ijarah. Selanjutnya dijelaskan perlakuan perpajakan atas obligasi syariah ijarah yang selama ini diterapkan di Indonesia dan terakhir dilakukan analisis atas aspek perpajakan tersebut. Berdasarkan tulisan ini, ditemukan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perpajakan yang mengatur mengenai obligasi syariah khususnya obligasi syariah ijarah sehingga masih terjadi perdebatan mengenai perlakuan perpajakan yang tepat atas obligasi tersebut. Selain itu mekanisme penerbitan obligasi syariah ijarah yang berbeda dengan obligasi konvensional menjadikan obligasi syariah ijarah dalam beberapa hal dapat dikenakan pajak yang lebih besar daripada obligasi konvensional. Hal tersebut akan menjadikan obligasi syariah pada umumnya dan obligasi syariah ijarah pada khususnya tidak dapat bersaing dengan obligasi konvensional. Oleh karena itu pihak otoritas pajak perlu mengkaji Iebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan yang tepat atas obligasi syariah ijarah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan melakukan studi kepustakaan melalui literatur yang ada, artikel, ketentuan perpajakan dan sumber bacaan lainnya."

"Pemahaman umum Pajak penghasilan terutang atas laba atau keuntungan perusahaan: makin besar laba, semakin besar pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perhitungan pajak terutang bisa berbeda disebabkan koreksi positif dan koreksi negatif, akibat beda tetap dan beda sementara, atas konsep laba dan biaya menurut akuntansi komersial dan perpajakan. Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperbesar laba komersil, tetapi cenderung menghindari pajak atas laba "tambahan" yang seharusnya tidak ada. Untuk menghindari pajak atas laba "tambahan" ini perusahaan ini harus mengalihkan ke koreksi negatif khususnya beda temporer. Atas dasar ini dilakukan pengujian-pengujian terhadap hubungan antara kualitas laba perusahaan dan elemen/komponen koreksi beda temporer perusahaan. Penelitian dan analisa dilakukan atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta. Dari seleksi ditemukan beberapa perusahaan belum menerapkan PSAK 46, mungkin terkait dengan aspek immaterial (0,1% dari total asset) atau lainnya. Selanjutnya data dikelompokan atas dasar besaran pajak tangguhan dalam tahun 2006 yang dihitung dalam persentase terhadap rata-rata total asset (2005-2006). Data perusahaan yang memiliki pajak tangguhan lebih dari 0,003 terseleksi sebanyak 45 perusahaan, untuk mendapatkan pembanding dipilih 45 perusahaan yang memiliki pajak tangguhan yang kurang dan (0,002). Kesimpulannya adalah perusahaan dengan pajak tangguhan yang besar juga memiliki total asset lebih besar dari perusahaan tandingannya. Elemen/komponen terbesar dari pajak tangguhan berasal dari tax carry forward (rugi), yang jika merefer Phillips et al, hal ini merupakan non discretionary manajemen. Untuk bisa menggunakan pajak tangguhan dengan komponennya sebagai pendeteksi manajemen laba harus di tentukan kembali kategori daripada discretionary manajemen dan yang bukan discretionary manajemen"

"Penelitian ini membahas mengenai aspek akuntansi dan aspek perpajakan atas penghasilan jasa konstruksi PT Brantas Abipraya (Persero). Pembahasan pembahasan aspek akuntansi didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 34 tentang Akuntansi Kontrak Kontruksi, dan PSAK Nomor 12 tentang Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi Dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset.Sedangkan Aspek perpajakan yang dibahas meliputi aspek Pajak Penghasilan (terutama PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai. Keseluruhan aspek perpajakan dibahas dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang KUP, Undang-undang PPh, Undang-undang PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 serta peraturan pelaksanaan di bawahnya. Penelitian dilaksanakan pada Kantor pusat PT. Brantas Abipraya (Persero) yang berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 34 Cawang Jakarta Timur. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bagimana kebijakan akuntansi atas jasa konstruksi, khususnya jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan bantuan atau pinjaman luar negeri, pada PT Brantas Abipraya (Persero) serta untuk mengetahui kebijakan Perusahaaan terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilainya. Penulisan karya akhir dilakukan dengan menggunakan penelitian studi kasus kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, digunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan kontrak dan beban kontrak PT Brantas Abipraya pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 mengenai Akuntansi Kontrak Konstruksi, namun demikian ditarik beberapa sub simpulan antara lain, yaitu: (1) perusahaan menganut asas konservatif dalam hal pengakuan eskalasi (penyimpangan dalam kontrak) dan klaim; (2) dalam melakukan joint venture, bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan adalah Pengendaliaan Bersama Operasi (Jointly Controlled Operations) baik secara integrated maupun secara job allocations (separated).Kebijakan Pajak Penghasilan Perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Prosedur Pelaksanaan Pajak Penghasilan PT Brantas Abipraya (Persero) pada umumnya telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa aspek yang belum diatur dan dimuat di dalam prosedur tersebut; penerapan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 pada prakteknya di lapangan masih sering menimbulkan kebingungan pada Perusahaan Konstruksi. Aktivitas joint operation (dalam akuntansi dikenal dengan joint venture) bukan merupakan subjek Pajak Penghasilan Badan. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut: Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai PT Brantas Abipraya (Persero) pada umumnya telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa aspek yang belum diatur dan dimuat di dalam prosedur tersebut. Simpulan lainnya menyebutkan bahwa faktor utama PT Brantas Abipraya cenderung selalu mengalami kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah karena sebagian besar penyerahan jasa konstruksi PT Brantas Abipraya dilakukan kepada Pemungut PPN atas proyek pemerintah dan belum memadainya peraturan pajak yang mengatur aspek Pajak Pertambahan Nilai joint venture. Hasil penelitian menyarankan kepada Praktisi dalam hal ini perusahan yang bergerak di bidang konstruksi agar melaksanakan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan eskalasi dan klaim sesuai dengan PSAK Nomor 34 mengenai Akuntansi Kontrak Konstruksi; memperbaiki prosedur pelaksanaan Pajak Penghasilan dan prosedur pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai. Saran yang penting untuk perusahaan konstruksi adalah agar melakukan rekonsiliasi dan ekualisasi antara omset menurut laporan keuangan dengan penyerahan kena pajak yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai setiap tiga bulan sekali. Saran kepada Pemerintah adalah agar menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai mekanisme pengkreditan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran PPh badan atas perusahaan yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya dibiayai oleh bantuan atau pinjaman luar negeri. Karena pengaturan mengenai aktivitas joint venture (khususnya jointly controlled operations) yang ada hanya berupa surat Direktur Jenderal Pajak, maka disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk: menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai Pelaksanaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas aktivitas joint venture, khususnya aktivitas jointly controlled operations . Hasil penelitian juga menyarankan kepada akademisi dan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih terfokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara pendapatan yang diakui di dalam laporan keuangan denga penyerahan kena pajak yang dilaporkan di dalan SPT Pajak Pertambahan Nilai."

"Penelitian ini berusaha menganalisis pengaruh pengumuman right issue terhadap reaksi harga saham dan mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi harga saham tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan observasi terhadap 25 perusahaan sektor non keuangan yang melakukan right issue di BEJ dalam kurun waktu antara I Januari 2002 hingga 31 Desember 2006 dan dengan melakukan dua penelitian yang saling berkaitan. Penelitian 1 bertujuan untuk menganalisis pengaruh right issue terhadap reaksi harga saham yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan event study methodology dan pengujian hipotesis dengan statistik uji-t. Hasil penelitian I menunjukkan bahwa pada saat tanggal efektif terjadi reaksi harga saham yang negatif tetapi tidak signifikan. Reaksi harga saham yang negatif dan signifikan terjadi pada t = -7 dan t = -8. Hari pertama setelah tanggal pengumuman (t = +1) reaksi harga saham berbalik menjadi positif dan reaksi positif yang signifikan terjadi di t = +2. Hasil penelitian I menunjukkan, secara kumulatif Average Abnormal return selama periode pengamatan jangka pendek yaitu menjelang tanggal efektif (t= -4 s/d t= +2) return saham Iebih berfluktuasi dibandingkan periode selama pengamatan (periode jendela). Hal ini menunjukkan secara akumulasi investor menganalisis bahwa pada periode pendek tersebut adalah timing yang paling tepat untuk merespon right issue dengan lebih cepat dan kuat guna mendapatkan capital gain. Secara kumulatif terjadi AAR. negatif terjadi di hari-hari sebelum tanggal efektif dan berubah menjadi positif setelah tanggal efektif, kemungkinan besar hal ini di sebabkan pada periode sebelum tanggal efektif investor merespon right issue sebagai kabar buruk yang ditunjukkan dengan abnormal return yang negatif. Reaksi negatif ini di off-set oleh perusahaan yang melakukan right issue dengan pengumuman peningkatan capital expenditure bersamaan dengan tanggal right issue dinyatakan efektif, sehingga reaksi investor berbalik menjadi positif dan berarti right issue di respon sebagai kabar baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi harga saham terhadap right issue. Untuk maksud tersebut penelitian menggunakan multiple regression analysis dimana CAR sebagai vaniabel terikat dan sebagai vaniabel bebas adalah Debt Equity Ratio (DER), rasio jumlah lembar saham baru dengan jumlah lembar saham yang beredar (RBL), dan rasio harga penawaran saham baru dengan harga penutupan saham sebulan sebelum tanggal efektif (OFFER). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas DER berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap reaksi harga saham yang diukur dengan CAR. Variabel bebas RBL berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan OFFER berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel terikat CAR. Dalam penelitian ini nilai R adalah R2 = 0.050. Hal ini menyatakan bahwa hanya sebesar 5% dari total variasi variabel terikat CAR yang dapat dijelaskan oleh seluruh vaniabel bebas yaitu DER, RBL, dan OFFER secara simultan. Sisanya 95% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak di ikutsertakan dalam model penelitian."

"Ketidakseimbangan antara jumlah ruas dan panjang jalan dengan luasnya wilayah, kepadatan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat menjadi sebuah permasalahan fundamental di negara kita. Banyaknya waktu yang terbuang di jalan, keterlambatan transfer barang dan jasa produksi, dan dampak lain yang ditimbulkan oleh kemacetan berkontribusi besar terhadap rendahnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.Peningkatan supply jalan secara ekstensif maupun intensif di negeri kita adalah sebuah keharusan yang sudah sangat mendesak sifatnya. Ketidakmampuan APBN mendanai pembangunan jalan-jalan baru menjadikan skema jalan tol sebuah solusi bagi permasalahan, ini. Whether ive like it or not, "tolls are the future!"Sebagai lokomotif penggerak perekonomian, penyedia jalan tol dipacu untuk selalu meningkatkan pembangunan ruas-ruas baru. Desakan kebutuhan modal dengan mempertimbangkan struktur permodalan yang ada, mendorong PT Jasa Marga (Persero) untuk menawarkan sahamnya kepada publik lewat IPO.Penelitian ini ditujukan untuk melakukan penilaian terhadap nilai wajar saham PT Jasa Marga (Persero) dalam penawaran perdananya. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan two-step Discounted Cash Flow to Equily. Analisis fundamental perusahaan dengan analisis lingkungan industri dan asumsi-asumsi digunakan dalam penilaian nilai intrinsik saham pada penelitian ini.Berdasarkan metode Discounted Cash Flow (DCF) nilai ekuitas (yalue of equity) PT Jasa Marga (Persero) adalah berada diantara Rp. 12.166.351.285.000,- hingga Rp. 17.451.238.325.000,- dan nilai perusahaan (value of the firm) berada diantara Rp. 20.174.999.153.000,- hingga Rp. 28.854.701.311.000,- .Penjelasan teoritis dalam penelitian ini adalah hasil dari hipotesis yang telah teruji dan diakui penerapannya di dunia keuangan dan investasi. Namun bagaimanapun juga, harga pasar bergerak secara acak (random walk) sehingga mustahil untuk dapat mengetahui secara pasti harga yang akan terbentuk di pasar. Hasil penilaian akan memiliki akurasi yang tinggi hanya bilamana semua asumsi yang ditetapkan sebelumya dipenuhi."