Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Ketidakberdayaan dapat terjadi pada individu yang menderita gagal jantung akibat tanda gejala yang dirasakan, dan menjadi permasalahan psikososial yang berpengaruh pada fungsi fisik individu dengan gagal jantung. Karya ilmiah akhir ners ini memaparkan asuhan keperawatan psikososial ketidakberdayaan selama empat hari pada pasien dengan gagal jantung di Ruang Antasena RS dr H Marzoeki Mahdi Bogor. Implementasi keperawatan yang dilakukan berupa menggali perasaan, melatih berpikir positif, mengidentifikasi aspek positif diri yang masih dapat dilakukan sesuai kemampuan, dan memilih target realistis yang dapat dicapai. Karya ilmiah ini menunjukkan bahwa intervensi keperawatan ketidakberdayaan yang optimal melibatkan keluarga menunjukkan penerimaan terhadap penyakit pada pasien dan menumbuhkan rasa berdaya, sehingga klien mampu menumbuhkan harapan diri dan tujuan realistis dalam hidupnya. Oleh karena itu, hubungan timbal balik antara fungsi fisik dan psikososial pasien gagal jantung perlu menjadi perhatian yang menjadi dasar pemberian asuhan keperawatan yang holistik

---

ABSTRACT
Powerlessness may occur in heart failure patient due to its symptoms, and may become psychosocial problem affect the physical function. This work describes psychosocial nursing care plan of powerlessness given to heart failure patient in Antasena Room Dr H Marzoeki Mahdi Hospital Bogor for four days. The nursing implementation are include letting the patient to express her feelings, building positive thinking, identifying positive aspects of herself according to her physical ability, and choosing the realistic goals. This scientific work demonstrates that optimal nursing intervention of powerlessness involving the family show acceptance of the disease in the patient and foster a sense of empowerment, so that the client is able to foster self expectations and realistic goals in his life. Therefore, the interrelationships between physical and psychosocial aspect of the heart failure patient should be noted as the basis of holistic care nursing

Abstrak :
Penyampaian informasi keuangan melalui website perusahaan semakin banyak dilakukan perusahaan karena kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan media pelaporan konvensional. Bapepam-LK (kini OJK) bahkan telah mewajibkan pelaporan keuangan dalam website perusahaan melalui keputusan KEP-431/BL/2012. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh intenet financial reporting terhadap biaya modal yang terdiri dari Biaya Ekuitas dan Biaya Utang. Indeks IFR mengadopsi penelitian Prasetya et al., (2010) dimana IFR dibagi menjadi 3 aspek yaitu aspek konten, aspek ketepatan waktu dan aspek presentasi. Variabel kontrol yang digunakan adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Leverage, Umur Perusahaan, Likuiditas dan Interest Coverage Ratio. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar pada indeks kompas 100 periode Agustus 2016-Januari 2017. Hasil penelitian membuktikan bahwa Internet Financial Reporting secara keseluruhan maupun setiap aspeknya tidak berpengaruh signifikan terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang. Hanya variabel Petumbuhan perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap Biaya Ekuitas, dan hanya variabel Likuiditas yang berpengaruh signifikan terhadap Biaya Utang. ......Submission of financial information through the company website more done by the company because of its advantages compared with conventional reporting media. Bapepam-LK (now OJK) has even required financial reporting on the company's website through the decision of KEP-431 / BL / 2012. This study aims to see the effect of Intenet Financial Reporting on capital costs consisting Cost of Equityt and Cost of Debt. The IFR index adopts Prasetya et al., (2010) where IFR is divided into 3 aspects: content, timeliness and presentation aspects. The control variables used are Company Size, Profitability, Corporate Growth, Leverage, Age of Company, Liquidity and Interest Coverage Ratio. The sample used is a company listed on the Compass index 100 period August 2016-January 2017. The results prove that Internet Financial Reporting as a whole and every aspect has no significant effect on the Cost of Equity and Cost of Debt. Only variable of company's growth has significant effect to Cost of Equity, and only Liquidity variable has significant effect to Cost of Debt.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas naskah Kontrak Tidore (KT) koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Naskah KT merupakan salah satu surat perjanjian yang berisi pengakuan Sultan Tidore berada di bawah kekuasaan Belanda. Naskah ini ditulis dengan menggunakan aksara jawi dan bahasa Melayu. Penelitian ini bertujuan menyajikan edisi teks KT dan menjelaskan sejarah kekuasaan Belanda di Tidore. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut digunakan cara kerja filologi dan kajian literatur sejarah yang berkaitan dengan daerah Tidore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah KT ditulis pada tahun 1870 dan menjadi naskah tunggal. Selain itu, berkaitan dengan isi teks terlihat adanya kekuasaan Belanda di Tidore pada masa itu. Kekuasaan Belanda di Tidore meliputi aspek politik, hukum, dan ekonomi.

---

ABSTRACT
This research discusses Kontrak Tidore (KT) manuscript from National Archives of the Republic of Indonesia. This text is a treaty and a recognition of Sultan Tidore who is under the Dutch rule. The Kontrak Tidore manuscript is written using Jawi script and Malay language. This research aims to present the text editions of KT and explain the history of Dutch authority over Tidore. To achieve the objectives of the research, philology theory and historical literature relating to Tidore are used. The result of the transliteration shows that the KT manuscript was written in 1870 and became the only manuscript exist. In addition, according to the content of the manuscript, it shows Dutch power over Tidore at that time. The Dutch power over Tidore covers the political, legal, and economic aspects.

Abstrak :
Seiring berjalannya waktu, pelan tapi pasti Jurnal Integritas KPK menyapa lagi pembaca yang budiman pada Vol 3. Edisi 1 tahun 2017. Berbeda dengan Volume sebelumnya, kali ini Jurnal INTEGRITAS menampilkan topik utama tentang Korupsi di Sektor Swasta dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability). Topik ini dirasa perlu untuk dibahas secara khusus karena sangat sedikit literatur yang membahas masalah corporate criminal liability padahal keberadaan pertanggungjawaban korporasi telah diakui dan tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti: (i) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (ii) UU Kehutanan, (iii) UU Tindak Pidana Korupsi, (iv) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, (v) UU Perikanan; dan sejumlah Peraturan Perundangan- Undangan lainnya. Sayangnya sampai dengan sekarang sangat sedikit korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang mereka lakukan.

Abstrak :
Diare pada balita masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Maluku merupakan tiga provinsi dari beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan kejadian diare dari tahun 2007 hingga 2013 dan balita menjadi populasi yang paling berisiko untuk mengalami diare. Fasilitas jamban, sumber air minum, pengolahan air minum, dan fasilitas cuci tangan diketahui menjadi faktor risiko kejadian diare. Studi ini menggunakan desain potong lintang dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 untuk mengetahui hubungan antara fasilitas jamban, sumber air minum, pengolahan air minum, dan fasilitas cuci tangan dengan kejadian diare pada balita. Sampel penelitian adalah balita berusia 0-59 bulan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Maluku yang menjadi sampel SDKI 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi diare tertinggi ditemukan di Sulawesi Selatan (20,5%) dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta (6,4%). Selain itu, ditemukan hubungan yang signifikan antara fasilitas cuci tangan dengan kejadian diare pada balita di Daerah Istimewa Yogyakarta (nilai P=0,026). Sumber air minum juga ditemukan berhubungan secara signifikan dengan kejadian diare pada balita di Sulawesi Selatan (nilai P=0,007). Fasilitas cuci tangan pun berhubungan dengan signifikan dengan kejadian diare pada balita di Maluku (nilai P=0,010). Walaupun beberapa variabel tidak berhubungan dengan signifikan, variabel-variabel tersebut dapat meningkatkan risiko balita untuk mengalami diare. Oleh karena itu, pencegahan terhadap faktor risiko perlu dilakukan seperti menggunakan jamban yang memenuhi syarat, menggunakan sumber air minum yang layak, mengolah air minum sebelum dikonsumsi, dan memiliki fasilitas cuci tangan yang memadai

---

Diarrhea in under-five children is still one of the public health problems in Indonesia. The Special Region of Yogyakarta, South Sulawesi, and Maluku are the three provinces of several provinces in Indonesia which experienced an increase in the incidence of diarrhea from 2007 to 2013 and under-five children became the most at-risk population for diarrhea. The latrine facility, drinking water source, drinking water treatment and hand washing facilities are known to be risk factors for diarrhea. This study used a cross-sectional design using secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) 2012 to determine the association between latrine facilities, drinking water sources, drinking water treatment and hand washing facilities with diarrhea occurrences among under-five children. The sample of the study was 0-59 months old children in Yogyakarta, South Sulawesi and Maluku which were samples of the IDHS 2012. The results showed that the highest prevalence of diarrhea was found in South Sulawesi (20.5%) and the lowest was found in Yogyakarta Special Region (6.4%). In addition, there was a significant association between hand-washing facilities and the incidence of diarrhea among under-five children in the Special Region of Yogyakarta (P value=0.026). Drinking water sources were also found to be significantly related to the incidence of diarrhea among under-five children in South Sulawesi (P value=0.007). Hand washing facilities were significantly associated with the incidence of diarrhea among under-five children in Maluku (P value=0.010). Although some variables do not have significant association, these variables may increase the risk of under-five children suffering from diarrhea. Therefore, prevention of risk factors needs to be done such as using improved latrines, using improved drinking water sources, treating drinking water before consumption, and having adequate handwashing facilities.

Abstrak :
Cerobong adalah struktur yang tinggi yang terdiri dari Inner Flue dan Windshield. Mekanisme penahan gempa struktur ini dapat diraih dengan memasang bantalan karet elastomer. Riset ini memperlihatkan bahwa semakin besar kapasitas leleh karet elastomer, semakin serupa responya dengan struktur berperletakkan sendi. Kapasitas leleh dan kekakuan geser yang rendah menghasilkan gaya geser dasar yang sangat rendah. Bantalan karet elastomer dapat mereduksi simpangan struktur sebesar 67.4%, Gaya geser dasar sebesar 72.16%, Tegangan elemen tulangan S22 dan S11 sebesar 75.6% dan 73.7%, tegangan elemen beton S22 dan S11 sebesar 55.7% dan 74.6%, Dengan ini tulangan baja pada struktur terhindar dari kelelehan dan mereduksi tegangan akibat gempa yang terkonsentrasi pada daerah bawah dan 1/3 dari ketinggian struktur. ......Chimney is a tall tubular structure consisting inner flue and windshield. Its earthquake resistance mechanism can be achieved by installing rubber isolator, such as, the elastomeric rubber bearing. This research shows the higher the yield capacity of the rubber isolator the more resemblance its response with pin supported structure. Lower yield capacity and shear stiffness produces the lowest base shear. Elastomeric rubber bearing can reduce structure drift up to 67.4%, base shear up to 72.16%, bar element S22 and S11 stresses up to 75.6% and 73.7%, concrete element S22 and S11 stresses up to 55.7% and 74.6% respectively. Thus, preventing reinforcing bar from yielding and reduces the overall earthquake induced stresses that is concentrated around the bottom and 1/3 of its elevation.

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method. The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year.

Abstrak :
Setiap organisasi apapun jenis, bentuk, dan skala operasinya memiliki risiko terjadinya fraud. Untuk itu diperlukan adanya strategi anti fraud untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam penerapan strategi anti fraud dan penerapan strategi anti fraud yang dimiliki oleh PT. XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan. Dalam menganalisa, penelitian ini menggunakan 4 strategi anti fraud yaitu whistle blowing system, code of conduct, fraud training for employee dan fraud risk assessment. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal berperan aktif dalam menerapkan strategi anti fraud dan secara umum strategi anti fraud PT. XYZ telah memenuhi aspek dekteksi, pencegahan, dan investigasi. ......Any type, scale, or shape of organization has risks of fraud. For that required anti fraud strategy to detect and prevent the occurrence of fraud. This final paper aims to analyze the role of internal audit in the implementation of anti fraud strategy and the implementation of anti fraud strategy of PT. XYZ. This study used a qualitative approach with field study data collection techniques. This research uses 4 anti fraud strategies that are whistle blowing system, code of conduct, fraud training for employee and fraud risk assessment. The results of this study indicate that internal audit plays an active role in applying anti fraud strategy and generally anti-fraud strategies of PT. XYZ has met the aspects of decteksi, prevention, and investigation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas perilaku informasi para pegawai pada pendataan perpustakaan di Perpustakaan Nasional RI yang berdampak pada kinerja organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perilaku informasi para pegawai yang telah mengalami penurunan kinerja dalam penelusuran, penginputan dan pemutakhiran data perpustakaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain interpretatif melalui metode studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku informasi para pegawai pada pendataan perpustakaan telah mengalami distorsi. Distorsi perilaku informasi tersebut terwujud dalam bentuk kemalasan sosial di tempat kerja. Bentuk kemalasan sosial yang terjadi adalah: (a) para para pegawai cenderung berhenti pada fase penelusuran informasi kolaboratif karena menganggap pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan oleh admin dan kontributor daerah, (b) para pegawai tidak melaksanakan penginputan dan pemutakhiran data pada aplikasi pendataan perpustakaan, dan (c) para pegawai cenderung mengakses internet untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan pada jam kerja daripada melakukan penelusuran, penginputan dan pemutakhiran data. Kemalasan sosial tersebut disebabkan dari: (a) tidak adanya pengawasan dan evaluasi kinerja para pegawai oleh kepala unit kerja, (b) para pegawai menganggap tugas pendataan perpustakaan sebagai pekerjaan yang tidak penting dan membosankan, serta (c) kurangnya penghargaan dan sanksi hukuman terhadap kinerja para pegawai dalam pendataan perpustakaan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the civil servants information behavior on library data collection task at the National Library of Indonesia which has an impact on organizational performance. The purpose of this study is to understand the civil servants` information behavior on library data collection task that has experienced decreased performance in searching, inputting, and updating the library data. This study is qualitative research with interpretive design through a case study method. The results of this study concluded that the civil servants` information behavior on library data collection task has been distorted. The distortion of information behavior is manifested in the form of social loafing in the workplace. The forms of social loafing that occurred are: (a) the civil servants tend to stop at the collaborative information search phase because they assume that the work has been carried out by the admin and regional contributors, (b) the civil servants do not carried out inputting and updating data on library data collection application, and (c) the civil servants tend to surf the internet for non-related work activities during work hours rather than searching, inputting and updating data. The civil servants `social loafing is caused by (a) there is no supervision and evaluation of civil servants` performance by the department head, (b) the civil servants considered the library data collection task as a non-priority and boring task, and (c) lack of reward and punishment for the civil servants` performance in the library data collection task.

Abstrak :
In Indonesia, overexploitation of marine resource, specifically on fisheries sector, is accompanied with destructive fishing behavior and Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities. These problems cause Indonesia to suffer loss amounting to around $20 million per year. Indonesia is committed to implement sustainable marine resource and fisheries management by establishing Marine Protected Areas (MPA) reaching to 30 hectares by the end of 2030. Yet, there is no recent empirical study concerning the impact of MPA establishment in Indonesia to the overfishing condition. This research is aimed to answer the question. We employ Schaefer and Fox model to measure the Maximum Sustainable Yield (MSY) as the basis to calculate overfishing index. Overfishing comparison analysis is done by mean difference t-test and panel data regression. Given limitation of data, MPA, regency and Fisheries Management Area (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP) level of data to obtain robust data. We found that, using mean difference t-test, overfishing index in MPA is lower compared to overfishing in level of regency and WPP. Panel data regression result also support our previous finding as MPA establishment has negative and significant impact to overfishing index. Other factors affecting overfishing level are the amount of total and sustainable effort. Our findings indicate that Indonesia is managing its MPA in the right way. Therefore, it is reasonable for government to expand MPA area in Indonesia in realizing the commitment of establishing 30 ha of MPA.