Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Korupsi merupakan praktik konkrit pertahanan kekayaan dari hubungan kuasa politik dan material, dan dapat terjadi karena adanya dominasi oleh pemilik kekuasaan minoritas atau disebut oligarki. Winters (2011) memberikan definisi Oligarki sebagai sebuah sistem yang merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Argumen tesis tersebut diperlihatkan dengan menganalisa oligarki pada jejaring korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1 dengan kerangka teori dari Winters (2011). Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam (daring dan luring) dan triangulasi dengan data sekunder malalui kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Korupsi ini terjadi dikarenakan adanya konsentrasi material yang ditopang oleh kekuasaan politik yang mampu mengubah kebijakan dan menciptakan struktur informal. Dalam kasus ini jejaring penyokong oligarki mempengaruhi proses maupun hasil dari kebijakan pemerintah dan birokrasi, jaringan korupsi tersebut mematahkan integritas pejabat publik sehingga kerja pemerintah menjadi bagian dari politik praktis yang mendapat tekanan kepentingan elite politik. Dengan demikian, hubungan oligarkis politik dan bisnis menciptakan dominasi kekuasaan dan menggunakannya sebagai alat pertahanan kekayaan. ......Corruption is an actual practice of defending wealth as the outcome of the political and material power relations; it occurs because of the dominance of the minority power called the oligarchy, defined as a system that refers to the politics of wealth defence by actors who have material wealth (Winters 2011). Utilizing Winters’ theory of oligarchy, this thesis argument is explained through analyzing the corruption networks in the Coal Power Plant Project of Mulut Tambang Riau-1 in 2018 among the networks of business and politicians who became the oligarchs. In collecting data, this study used the qualitative methods, by collecting primary data through in-depth interviews (online and offline) and triangulated these data with the secondary data obtained through literature review. The research findings indicate that the corruption occurs due to the concentration of material which is supported by political power who has the ability to change policies and creating informal structures as the environment for doing the corruption. This case study shows that the network that supporting the oligarchy influences the process and the result of government policies as well as the bureaucracy. Moreover, the deprivation of the public officials’ integrity has been the result of the corruption network which make the policies issued by the government are overpowered by the interests of the political elites. The oligarchic relations of politics and business, therefore, creates the domination of power and uses it as a means of wealth defence.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena kecurangan pemilu yang disebabkan adanya jaringan antara Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) – Fandi Utomo (caleg) pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Surabaya. Permasalahan kecurangan pemilu yang terjadi di Kota Surabaya disebabkan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Surabaya diluar proses dan kewenangannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memadukan data primer dan data sekunder diperoleh melalui literatur, pemberitaan, dan dokumentasi yang menunjang penelitian ini. Pandangan Lehocq mengenai kecurangan pemilu dipilih sebagai upaya penulis untuk melihat konsep kecurangan pemilu melalui peranan informasinya. Didukung oleh pandangan Michel Callon melihat motif penyelenggara pemilu dalam melakukan kecurangan pemilu. Kemudian, bentuk kecurangan pemilu untuk melakukan manipulasi suara melalui penyimpangan prosedur. Adapun temuan penelitian ini menunjukan adanya jaringan yang terjalin antara Fandi Utomo (caleg) – Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) membuat pengawas pemilu bersikap tidak netral. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya rekomendasi penghitungan suara ulang oleh Bawaslu Kota Surabaya di seluruh TPS Kota Surabaya. Tujuan dari diadakan penghitungan suara ulang bermaksud untuk memanipulasi suara dan mengubah hasil pemilu dengan melalui relasi yang dimiliki antara Hadi Margo Sambodo (penyelenggara pemilu) – Fandi Utomo (caleg). Disisi lain dengan adanya jaringan yang sudah terjalin lama semasa keduanya berada di organisasi yang sama, memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Bagi Fandi Utomo mendapatkan kepentingan elektoralnya sedangkan bagi Hadi Margo Sambodo mendapatkan imbalan materi dari kandidat peserta pemilu. Namun dengan adanya keberpihakan yang dilakukan oleh Hadi Margo Sambodo berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Hal ini dibuktikan dengan adanya demontrasi yang dilakukan oleh gabungan masyarakat sipil di kantor Bawaslu Jawa Timur. Tujuan dari demontrasi tersebut agar pihak Bawaslu Jawa Timur melakukan pemberhentian kepada anggota Bawaslu Kota Surabaya yang terlibat praktik kecurangan pemilu. Hal ini sesuai dengan pandangan Pippa Norris yang menyatakan bahwa, segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan melanggar prinsip integritas pemilu akan berpengaruh pada kualitas pemilu. Oleh sebab itu, bagi penyelenggara pemilu perlu menjaga prinsip integritas yang dimilikinya agar dapat menjaga kualitas pemilu yang jujur dan adil.     ......This study aims to explain the phenomenon of election fraud caused by the network between Hadi Margo Sambodo (election organizer) - Fandi Utomo (candidate) in the 2019 legislative election in Surabaya City. The problem of election fraud that occurred in the city of Surabaya was due to the policies issued by the Surabaya City Election Supervisory Board outside the process and authority. This research is a qualitative research by combining primary data and secondary data obtained through literature, news, and documentation that support this research. Lehocq's view of election fraud was chosen as the author's attempt to see the concept of electoral fraud through the role of information. Supported by Michel Callon's view of the motives of election organizers in committing election fraud. Then, the form of election fraud is to manipulate votes through procedural irregularities. The findings of this study indicate that there is a network that exists between Fandi Utomo (candidate) - Hadi Margo Sambodo (election organizer) making election supervisors not neutral. This is evidenced by the issuance of a recommendation for a recount of votes by the Surabaya City Election Supervisory Board at all Surabaya City TPS. The purpose of holding a recount is to manipulate votes and change the election results through the relationship between Hadi Margo Sambodo (election organizer) and Fandi Utomo (candidate). On the other hand, the existence of a network that has existed for a long time while both are in the same organization, provides benefits to both parties. For Fandi Utomo, he gets his electoral interests, while for Hadi Margo Sambodo, he gets material rewards from candidates participating in the election. However, Hadi Margo Sambodo's partiality has resulted in reduced public trust in election organizers. This is evidenced by the demonstration carried out by a coalition of civil society at the East Java Bawaslu office. The purpose of the demonstration was for the East Java Bawaslu to dismiss members of the Surabaya City Bawaslu who were involved in electoral fraud. This is in accordance with Pippa Norris's view which states that all forms of fraud committed by election organizers by violating the principle of election integrity will affect the quality of the election. Therefore, election organizers need to maintain the principle of integrity they have in order to maintain the quality of honest and fair elections.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah. Analisis dalam penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang melandasi Turki mengubah kebijakan luar negerinya sejak konflik sipil terjadi tahun 2011 di Suriah. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada causal process tracing sebagai teknik analisis data. Dengan kerangka analisis politik luar negeri, penelitian ini menemukan adanya faktor internal dan eksternal sebagai pembentuk perubahan kebijakan luar negeri. Faktor internal terdiri dari isu politik identitas, pragmatisme ekonomi, dan peran kelompok kepentingan. Kemudian, faktor eksternal terdiri dari ancaman eksistensial, guncangan eksternal, desakan publik, dan persaingan di kawasan. Berdasarkan perangkat analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perubahan sikap Turki dilandaskan pada kepentingan nasionalisme Turki yakni mencegah terbentuknya Negara Kurdi di Suriah Utara, mengendalikan kelompok Islam Radikal di Suriah, membentuk pemerintahan baru di Suriah sesuai dengan kehendak Turki, menguasai akses sumber energi di Suriah, dan melindungi wilayah kedaulatannya dari ancaman dan efek limpahan konflik Suriah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan dua rekomendasi penting. Pertama, secara akademik yang menawarkan penyempurnaan lebih lanjut dari teori perubahan politik luar negeri dengan menggabungkan pendekatan berbasis struktur dan agen. Kedua, rekomendasi kebijakan yang menawarkan secara idealitas bahwa Turki harus mengembalikan karakteristik politik luar negeri Zero Problem with Neighbour yang cenderung mengedepankan soft power dibanding hard power. ......This study analyzes the changes in Turkey's foreign policy towards Syria. The analysis in this study identifies the causal factors that underlie Turkey's change in its foreign policy since the civil conflict occurred in 2011 in Syria. This thesis uses a qualitative research method based on causal process tracing as a data analysis technique. With the framework of foreign policy analysis, this research finds internal and external factors as the shapers of foreign policy changes. Internal factors consist of identity politics, economic pragmatism, and the role of interest groups. Then, external factors consist of existential threats, external shocks, public pressure, and competition in the region. Based on this analysis, the authors conclude that Turkey's policy changes are based on the interests of Turkish nationalism, namely preventing the formation of a Kurdish State in Northern Syria, controlling Radical Islamic groups in Syria, forming a new government in Syria under Turkey's will, controlling access to energy sources in Syria, and protect its sovereign territory from the threats and spillover effects of the Syrian conflict. Based on the analysis results, this study offers two important recommendations. First, academically that offers a further refinement of the theory of foreign policy change by combining a structure-based and agency-based approach. Second, policy recommendations offer ideals that Turkey must restore the characteristics of a "Zero Problem with Neighbor" foreign policy, which tends to prioritize soft power over hard power.

Abstrak :
Skripsi ini tentang evaluasi program bantuan biaya pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang dijalankan oleh unit P5OP. Secara umum bertujuan untuk pengembangan disiplin ilmu kesejahteraan sosial dan melihat gambaran terkait evaluasi program KJMU di DKI Jakarta berdasarkan logic model dan melihat faktor pendorong dan penghambat program. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluasi formatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam program KJMU di DKI Jakarta muncul permasalahan yang berasal dari internal dan eksternal lembaga, seperti masalah penginputan yang dilakukan oleh peserta, peserta yang tidak boleh cuti akademik, pendataan ulang terhambat karena administrasi KRS, persetujuan kepala dinas terhambat karena pihak universitas yang lama dalam proses verifikasi hingga penangguhan UKT yang membuat pencairan menjadi masalah serta permasalahan lainnya yang menghambat proses implementasi program. Disisi lain, terdapat beberapa sumber daya yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung pelaksanaan program seperti tanggung jawab sebagai abdi negara, kerjasama dan keterlibatan masyarakat yang tinggi. Kemudian ditemukan juga faktor penghambat seperti ketidaktahuan penerima terkait seleksi DTKS, Penerima baru belum menerima buku tabungan dan penerima manfaat tidak meninggalkan saldo mengendap. Jadi kesimpulan hasil skripsi ini diketahui bahwa P4OP telah memenuhi proses spesifik dari masing-masing aktivitas program meskipun terdapat kendala yang harus dituntaskan. ......This thesis is about the Jakarta Student Excellence Card (KJMU) tuition assistance evaluation program which is run by P4OP DKI Jakarta. In general, it aims to develop social welfare disciplines to see an overview of the evaluation of the KJMU program in DKI Jakarta based on a logic model and see the driving and inhibiting factors of the program. This research is categorized as a formative evaluation research with a qualitative approach. The results of the study show that in the KJMU program in DKI Jakarta, problems arise from internal and external institutions, such as input problems made by participants, participants who are not allowed to take academic leave, data collection is hampered because of KRS administration, approval from the head of service is hampered because the university which took a long time in the verification process to the suspension of the UKT which made disbursement a problem as well as other problems that hindered the program implementation process. On the other hand, there are several resources that can be developed and maximized to support program implementation, such as responsibilities as a civil servant, cooperation between staff and high community involvement. Then it was also found inhibiting factors such as ignorance of recipients regarding DTKS selection, new recipients had not received a passbook and beneficiaries did not leave a prepaid balance. So the conclusion of this thesis is that P4OP has fulfilled the specific process of each program activity even though there are obstacles that must be resolved.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis hubungan tingkat dukungan sosial terhadap tingkat self efficacy mencari kerja pada fresh graduate. Temuan studi sebelumnya Kanfer (2001) menyebutkan seseorang dengan tingkat efikasi diri dalam mencari kerja yang tinggi akan mengalami waktu pengangguran relatif singkat. Dukungan sosial menjadi bagian yang terpenting dalam pembentukan sikap efikasi diri fresh graduate dalam mendapatkan kerja, studi sebelumnya menjelaskan bahwa tingkat efikasi diri seseorang mencari pekerjaan membutuhkan dukungan sosial dari kerabat terdekat seperti keluarga dan teman, hal tersebut dikarenakan oleh dukungan sosial menjadikan individu lebih merasa nyaman, meningkatkan kepercayaan diri, dan merasa berkompeten atau bernilai dalam menghadapi kendala atau kesulitan dalam kegiatan pencaharian kerja pada fresh graduate. Studi ini berhipotesis bahwa dukungan sosial memiliki hubungan positif terhadap tingkat efikasi diri mencari kerja pada kalangan fresh graduate di Jabodetabek, hal tersebut sebab kemampuan mencari kerja tak lepas dari faktor eksternal seperti pemberian dukungan sosial yang mendorong pada sikap percaya diri, membangkitkan harga diri, dan membantu kebutuhan dalam pencaharian kerja, sehingga terbangunnya kepercayaan untuk peluang mendapatkan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner online untuk mengukur tingkat dukungan sosial terhadap tingkat efikasi diri mencari kerja fresh graduate. Hasil penelitian menjelaskan terdapat hubungan positif antara tingkat dukungan sosial dengan Tingkat Job Search Self Efficacy pada fresh graduate di Jabodetabek. Sumber dukungan sosial keluarga memiliki signifikansi paling besar karena keluarga merupakan agen sosial primer dan mengetahui rangkaian awal proses pencarian kerja para fresh graduate, dan keluarga dapat memberikan semua jenis dukungan yang diperlukan saat mencari kerja. Temuan lainnya adalah dukungan penghargaan memiliki signifikansi paling tinggi dikarenakan dukungan tersebut mendukung keyakinan untuk memperoleh pekerjaan sebab terdapat penilaian atas harga diri (self esteem) yang didapat dari validasi orang lain. ......This study to analyze the relationship between the level of social support and job search self efficacy among fresh graduates. The findings of previous research Kanfer (2001), someone with a high level of self-efficacy in looking for work will experience a relatively short time being unemployed. Social support is the most important part in the formation of a fresh graduate's self-efficacy attitude in getting a job, previous research explains that a person's level of self-efficacy in seeking or getting a job requires social support from closest relatives such as family and friends, this is because social support makes individuals feel more comfortable, increases self-confidence, and feels competent or worthy in dealing with obstacles or difficulties in working life activities for them. This study argues that social support has an influence on the level of self-efficacy in looking for work among fresh graduates in Jabodetabek, this is due to the ability to find independence from external factors such as by offering social support that encourages self-confidence, raises self-esteem, and help their needs in work activities so that they have more chances to build trust to get a job. This study uses a quantitative method with online survey to measure the level of social support and the job search self efficacy. The results of the study explain that there is a positive relationship between the level of social support and the level of Job Search Self Efficacy in fresh graduates in Jabodetabek. In addition, sources of family social support and appreciation support have the highest significance, this is because the family is the primary social agent and knows the initial sequence of the job search process for fresh graduates, plus the family can provide all kinds of support needed when looking for job. Another finding from this study is that reward support has the highest significance from other types of social support (emotional, instrumental, and information) this is because it supports the belief to get a job because of self-esteem (self- esteem) obtained from validation from others.

Abstrak :
Situs jejaring sosial semakin banyak digunakan di Indonesia, termasuk oleh para profesional guna menunjang karier mereka. Namun, penggunaan situs jejaring sosial tersebut belum tentu disertai dengan modal digital yang memadai. Padahal, modal digital dalam konteks penggunaan situs jejaring sosial untuk tujuan pengembangan karier memungkinkan individu memperoleh keuntungan konkret seperti, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan performa kerja hingga berkolaborasi dengan profesional lainnya di berbagai bidang. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa tinggi rendahnya aspek-aspek dalam modal digital ditentukan oleh faktor latar belakang sosio-demografi; usia, gender, area tempat tinggal dan tingkat pendidikan, serta faktor sosio-ekonomi; tingkat pendapatan. Studi lainnya telah membuktikan pengaruh tingkat pendidikan terhadap salah satu dimensi dalam modal digital yaitu keterampilan digital. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-survei dengan teknik penarikan sampel purposive sampling diikuti oleh 256 responden berusia 18-34 tahun yang menggunakan situs jejaring sosial profesional LinkedIn. Hasil dari uji korelasi membuktikan bahwa, tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap tingkat modal digital. Menariknya, berbeda dengan studi pustaka peneliti, pada tingkat pendidikan terlihat arah hubungan yang negatif terhadap tingkat modal digital. Peneliti menyimpulkan bahwa, tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan terhadap tingkat modal digital. Sementara itu, terdapat faktor lain yang menentukan tingkat modal digital para profesional, diantaranya; agen sosialisasi, tujuan konkret, dan self-directed learning. Hal tersebut diperkuat oleh hasil studi pustaka dan data wawancara mendalam. ......Social networking sites are increasingly being used in Indonesia, including by the professionals to support their career. However, the use of social networking sites is not necessarily accompanied by adequate digital capital. In fact, digital capital in the context of using social networking sites for career development purposes allows individuals to gain concrete benefits such as getting a job, improving work performance and collaborating with other professionals in various fields. Previous studies have shown that the high and low aspects of digital capital are determined by socio-demographic background factors; age, gender, area of ​​residence and level of education, and socio-economic factors; income level. Other studies have proven the influence of education level on one of the dimensions of digital capital, namely digital skills. This study uses a quantitative-survey method with a purposive sampling technique followed by 256 respondents aged 18 – 34 years who use the professional social networking site, LinkedIn. The results of correlation test prove that there is no correlation between the level of education and the level of income to the level of digital capital. Interestingly, in contrast to the researcher's literature study, at the level of education there is a negative correlation towards the level of digital capital. The researcher concludes that there is no correlation between the level of education and the level of income on the level of digital capital. Meanwhile, there are other factors that determine the level of professional’s digital capital, including; agents of socialization, concrete goals, and self-directed learning. This is reinforced by the results of literature studies and in-depth interview data.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana konstruksi gender direpresentasikan dalam film animasi Disney Princess “Raya and the Last Dragon” melalui penokohan, adegan (scene) dan narasi (monolog atau dialog). Studi-studi terdahulu mengenai representasi perempuan pada film animasi Disney tentang “Princess” tahun 1950-1990-an menunjukkan masih kental stereotip gender berbasis konstruksi feminitas pada perempuan, dan maskulinitas pada laki-laki. Sementara pada kurun 2000an hingga akhir 2000an film film Disney menunjukkan konstruksi perempuan sebagai pemberontak dan ambisius. Seiring dengan wacana pergeseran konstruksi kepada pencairan gender di masyarakat, pertanyaannya apakah Disney juga mempresentasikannya dalam film filmnya? Melalui kajian terhadap film Disney bergenre princess, “Raya and The Last Dragon” (2021) akan digali apakah film tersebut sudah lebih progresif dalam merepresentasikan isu gender? Dalam arti, film tersebut mengkonstruksikan suatu gagasan tentang feminitas dan maskulinitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif semiotika oleh Roland Barthes untuk menganalisis makna representasi dalam tanda/simbol. Teknik dokumentasi dilakukan dengan teknik screencapture sebagai pengumpulan data. Hasil Penelitian menunjukkan bagaimana adanya tiga representasi, antara lain: (1) Raya sebagai Pendekar Perempuan; (2) Raya sebagai PemimpinPerempuan; (3) Raya sebagai Perempuan Mandiri. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan direpresentasikan sebagai karakter yang maskulin, digambarkan dengan sifat tangguh, dominan, dan mandiri. Konstruksi gender tradisional yang cenderung stereotip kini bergeser ke arah yang lebih progresif. ......This study aims to explore and reveal how gender construction is represented in the Disney Princess animated film "Raya and the Last Dragon" through characterizations, scenes and narratives (monologue or dialogue). Previous studies on the representation of women in Disney's animated film “Princess” in the 1950s-1990s show a strong gender stereotype based on the construction of femininity in women and masculinity in men. While Disney films in the early 2000s to the late 2000s showed the construction of women as rebellious and ambitious. Along with the discourse of shifting construction to gender disbursement in society, the question is how does Disney present it in its films? Through a study of the Disney princess film genre, “Raya and The Last Dragon” (2021), it will be explored whether the film is more progressive in representing gender issues and ideas about femininity and masculinity? The method used in this research is Roland Barthes' qualitative semiotics to analyze the meaning of representation in signs/symbols. Documentation technique with screen capture technique as data collection. The results of the study show how there are three representations, including: (1) Raya as a female warrior; (2) Raya as Female Leader; (3) Raya as an Independent Woman. The results of the study show that women are represented as masculine characters, described as tough, dominant, and independent. The traditional gender construction that tends to stereotype has shifted to a more progressive direction. 

Abstrak :
Covid-19 merupakan fenomena penyakit menular yang membuat kelompok-kelompok tertentu mengalami kerentanan. Adapun penyakit diabetes yang dikategorikan oleh para ahli kesehatan sebagai komorbid Covid-19, sehingga menjadikannya rentan secara fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan dan persepsi risiko Covid-19 pada penderita diabetes dalam pencegahan penularan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan studi literatur sebagai data sekunder. Kasus ini menjelaskan bahwa penderita diabetes memiliki pengetahuan Covid-19 mencakup transmisi dan pencegahan penularan. Pengetahuan melalui proses memercayai, yang mana didapat melalui media dan pengalaman. Para penderita diabetes menganggap bahwa Covid-19 sebagai sesuatu yang berbahaya dan berisiko, dalam gejala yang dapat menjadi berat dan risiko kematian. Risiko Covid-19 salah satunya konsekuensi biaya perawatan Covid-19 dan tuntutan isolasi mandiri. Para penderita diabetes menganggap penting mengetahui pencegahan penularan serta risiko yang timbul sehingga tidak mengalami kerugian. Pengetahuan dan persepsi risiko pada penderita diabetes tidak terlepas dari latar belakang sosial budaya dan ekonomi. Pengetahuan menjadi bagian dari pembentukan persepsi dalam melihat risiko. ......Covid-19 pandemic is an infectious disease phenomenon that makes some certain communities become vulnerable. Diabetes found of health professionals belongs morbidity group of Covid-19, that makes diabetics physically vulnerable. This research discusses about knowledge and risk perception of Covid-19 among diabetics prevent of Covid-19 transmission. The methods used in this research were in-depth interviews and secondary data collection. This diabetic case explain that diabetics had prevention of transmission knowledge. Knowledge shaped by ways of knowing process which came from media and experience. Covid-19 consider be dangerous and risky by diabetics because the probabilities of getting severe symptoms and death. Some of those risks of Covid-19 is the cost of treatment and self-isolation. It was considered important to have knowledge, transmission, and risks of Covid-19 and diabetes to decrease loss. Knowledge and risk perception are inseparable from socioeconomic background. Knowledge become a part of perceiving risk.

Abstrak :
Pembelajaran daring yang diberlakukan selama pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan persepsi yang berbeda mengenai ruang belajar terhadap mahasiswa. Mahasiswa harus beradaptasi dengan ruang belajar sehingga menimbulkan persepsi ruang belajar selama pembelajaran daring. Hal ini didasarkan pada proses dwelling yang dilakukan mahasiswa selama pembelajaran daring. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi dan proses dwelling mahasiswa mengenai ruang belajar pada prodi X angkatan 2018 Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Informan pada penelitian ini adalah mahasiswa prodi X angkatan 2018 Universitas Indonesia. Penemuan dilapangan menunjukkan adanya perbedaan dalam proses dwelling yang terjadi pada mahasiswa mengenai persepsi ruang belajar itu sendiri. Informan dalam penelitian ini berpendapat bahwa pembelajaran daring lebih fleksibel. Informan juga berpendapat pembelajaran daring terasa membosankan. Pengalaman yang dirasakan informan ketika pembelajaran daring yaitu adanya perubahan pola aktivitas informan ketika melakukan pembelajaran daring di tempat tinggalnya. Selain itu, pembelajaran daring memberikan kebebasan informan untuk melakukan aktivitas lain. ......Online learning that was implemented during the Covid-19 pandemic in Indonesia gave a different perception of student learning spaces. Students must adapt to the study space so that it creates a perception of the learning space during online learning. This is based on the dwelling process carried out by students during online learning. This study aims to describe the perception and process of student dwelling regarding study rooms in the 2018 Study Program X class, University of Indonesia. This study uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews and literature study. The informants in this study were students of the 2018 study program X, University of Indonesia. The findings in the field show that there are differences in the dwelling process that occurs in students regarding the perception of the study room itself. Informants in this study argue that online learning is more flexible. The informants also thought that online learning was boring. The experience felt by the informant when learning online was a change in the pattern of the informant's activity when doing online learning at his place of residence. In addition, online learning gives informants the freedom to do other activities.

Abstrak :
Agenda Women, Peace and Security (WPS) merupakan nilai global tentang perempuan dalam perang yang disebarkan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi UNSC 1325 pada tahun 2000. Agenda ini kemudian menjadi kerangka revolusioner pertama yang berusaha memecahkan masalah tentang dampak spesifik gender dalam perang dan konflik terhadap perempuan dan anak perempuan. Berbagai negara kemudian berbondong-bondong untuk mengadopsi resolusi ini menjadi sebuah National Action Plan (NAP) atau Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai bentuk dari implementasi agenda WPS. Usaha-usaha sudah dilakukan pada tingkat multi sektor, namun pada realitanya, masih sulit untuk dicapai. Salah satu kasus menarik terjadi di Irak, sebagai negara pertama yang mempunyai RAN 1325 di kawasan Arab dan Afrika Utara sejak tahun 2014, dimana implementasi agenda WPS terlihat masih mengalami penyimpangan. Padahal, Irak telah menjadi garda terdepan situasi perang dan konflik hingga kini, namun nasib perempuannya masih dipertanyakan kembali. Dengan demikian, penulis memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana implementasi agenda WPS di Irak melalui RAN untuk Resolusi UNSC 1325 pada periode tahun 2014-2018? Melalui kerangka berpikir keamanan feminis, penulis berusaha untuk melihat proses implementasi tersebut serta dampaknya terhadap perempuan di wilayah perang dan konflik di Irak. ......With the adoption of UN Security Council Resolution 1325 in 2000, the UN Security Council promoted the worldwide value of women in conflict known as the Women, Peace, and Security (WPS) agenda. This resolution is the first revolutionary framework that seeks to address the problem of gender-specific impacts in war and conflict. Then, as part of the WPS agenda, numerous nations sought to adopt this into a National Action Plan (NAP) or Rencana Aksi Nasional (RAN). Multi-sectoral initiatives have been made, but in practice, still challenging to accomplish. One intriguing instance occurred in Iraq, the first country to have RAN 1325 in the Arab and North African area since 2014, where the WPS agenda seems to still be being implemented inconsistently. The fate of women is still being debated, even though Iraq has historically been at the forefront of war and conflict circumstances. As a result, the author's research topic is how, between 2014 and 2018, the WPS agenda in Iraq is being implemented through the NAP for UN Security Council Resolution 1325. The author attempts to understand the implementation process, the perspectives of women in the war and conflict region in Iraq through the lens of a feminist security.