Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai "extra ordinary crime". Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pengetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut maka diberlakukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang moratorium syarat mendapatkan Remisi, Asimilasi dan pembebasan bersyarat, yaitu PP No 99 Tahun 2012. Namun pemberlakuan PP No 99 Tahun 2012 tersebut menimbulkan polemik karena dianggap diskriminatif, melanggar HAM dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan serta Hierarki perundang-undangan, selain itu pertentangan yang terjadi timbul pada salah satu syarat moratorium hak mendapatkan Remisi dan pembebasan bersyarat adalah harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum membongkar kejahatan yang dilakukanya ( Justice Collaborator) serta pertentangan bahwa pada saat seseorang telah berstatus sebagai narapidana harusnya telah memasuki tahap pembinaan dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membicarakan lagi tentang kejahatan yang dilakukan. ...... The development of organized crime especially for Narcotics and Drugs Crimes inflict such destruction impact into our nation, so this crime is being called as serious crime and also called an Extra Ordinary Crime. Indonesia is preparing to prevent these crimes by applying some criminal policies. One of the criminal policy which applied by the Indonesian Government is the Moratorium of Inmates Rights to obtain the remission, assimilation, and parole. This policy aims to give the detterent effect to those narcotics and drugs offender and to reach the values of justice for society as well. With the spirit as mentioned above, the Indonesian Government enact The Government Ordinance No. 99/2012. But in other side, the enactment of this regulation evoke a polemic. The polemic raise because this regulation has been considered as a discriminative regulation, breached the universal values of human rights, contradictive with the sentencing purpose and also contradictive with the hierarchy of regulations as well. Another unappropriate rule in this regulation is the requirement for the inmate to become a justice collaborator. An inmate of these crimes should be in rehabilitation and development phase, not in the phase of arguing the crime itself which is past in the pra-ajudication and ajudication phase.

Abstrak :
Kurkuminoid  merupakan ekstrak yang berasal dari Curcuma domestica dan telah diketahui dapat menghambat produksi TGF-Beta sebagai regulator utama fibrosis paru idiopatik (FPI). Sistem penghantaran paru dapat memfasilitasi akumulasi kurkuminoid pada paru-paru, kurkuminoid dapat dihantarkan melalui sistem penghantaran paru. Namun, kurkuminoid tidak larut di dalam air, sehingga diformulasikan menjadi nanosuspensi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh formula nanosuspensi kurkuminoid (NSK) dengan karakteristik yang baik menggunakan stabilisator polimer PVP-K30 dan poloxamer-188 untuk penghantaran melalui paru. Pada penelitian ini, NSK dibuat dalam 3 formula yang divariasikan berdasarkan konsentrasi PVP-K30 yaitu 0,2% (NSK F1), 0,3% (NSK F2), dan 0,4% (NSK F3). NSK diperoleh dengan melarutkan kurkuminoid pada pelarut organik yang kemudian didispersikan ke dalam larutan polimer,  kemudian diaduk menggunakan high shear homogenizer dengan kecepatan 20.000 rpm. NSK yang diperoleh dievaluasi yang mencakup penetapan kadar, ukuran partikel, indeks polidispersitas, zeta potensial, uji disolusi, dan uji stabilitas selama 2 bulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ketiga NSK menghasilkan nanosuspensi yang baik dengan ukuran partikel (Dv90) 198 - 237 nm; indeks polidispersitas 0,38 - 0,49; zeta potensial negatif 27,53 - 29,2 mV; dan kadar 101,88 - 101,97%. Jumlah kurkuminoid NSKyang terdisolusi pada medium simulasi cairan paru sebanyak 77,57 - 83,28%. Disolusi NSK meningkat hingga lebih dari 3,2 kali lipat pada menit ke-120 dibandingkan dispersi serbuk kurkuminoid dalam air. Pada suhu 25°C seluruh NSK masih stabil yang terlihat dari kadar kurkuminoid lebih dari 95%, sedangkan pada suhu 40°C kadar kurkuminoid turun hingga 92%. Dari penelitian dapat disimpulkan, NSK F1 merupakan formula terbaik namun menunjukkan ketidakstabilan setelah penyimpanan selama 8 minggu.  ......The pulmonary delivery system can facilitate the accumulation of curcuminoid in the lung, curcuminoid can be delivered through the pulmonary drug delivery system. However, curcuminoid is not soluble in water, so curcuminoid formulated into nanosuspension. This study aimed to obtain a curcuminoid nanosuspension (NSK) formula with good characteristic using polymer stabilizer PVP-K30 and poloxamer-188 for delivery through the lung. In this study, NSKs were prepared in 3 formula which varied based on the concentration of PVP-K30, 0.2% (NSK F1), 0.3% (NSK F2), and 0.4% (NSK F3). NSKs were obtained by dissolving curcuminoid in an organic solvent which was then dispersed into a polymer solution, then stirred using a high shear homogenizer at a speed of 20.000 rpm. The obtained NSKs were evaluated which included assay, particle size, polydispersity index, zeta potential, dissolution test, and stability test for 2 months. Based on the research, the three NSKs produced good nanosuspensions with particle sizes (Dv90) 198 - 237 nm; polydispersity index 0.38 - 0.49; negative zeta potential 27.53 - 29.2 mV; and content of 101.88 - 101.97%. The number of NSK curcuminoid that was dissolved in the simulated lung fluid medium was 77.57 - 83.28%. The dissolution of NSK increased by more than 3.2 times at 120 minutes compared to the dispersion of curcuminoid powder in water. At a temperature of 25°C, all NSK was stable as seen from content of curcuminoid more than 95%, while at 40°C the curcuminoid content decreased to 92%. From the research, it can be concluded that NSK F1 is the best formula but shows instability after 8 weeks of storage.

Abstrak :
Pasien bayi dan anak-anak di bawah 8 tahun, dosis maksimum dihitung berdasarkan berat badan dengan perhitungan menggunakan formula Clark dari dosis dewasa yang telah ditetapkan. Aturan Clark adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung dosis obat pediatrik berdasarkan berat badan pasien yang diketahui dan dosis obat dewasa yang diketahui untuk digunakan (Delgado, 2022). Perhitungan dosis harus diperhatikan agar tidak kurang dari dosis lazim (underdose) dan melebihi dosis maksimal (overdose) dalam pemakaian sekali dan sehari. Pemberian dosis yang tidak sesuai berupa underdose menyebabkan pengobatan tidak optimal dan pemberian obat melebihi dosis maksimal dapat menyebakan efek toksik yang termasuk kejadian Drug Related Problem (DRP). Ketidaktepatan dosis dapat terjadi akibat kesalahan dalam menghitung dosis ketika penyiapan obat (human error) khususnya pada pasien anak. Sempitnya waktu perhitungan, penyiapan, dan penyerahan resep menjadi salah satu penyebab terjadinya human error pada pemberian obat. Maka untuk meminimalisir ketidaktepatan dosis obat, QR Code dibuat untuk menganalisis kesesuaian dosis secara otomatis berdasarkan formula Clark agar memudahkan peracik mengetahui dosis lazim dan maksimum dan memastikan obat yang diberikan tepat dosis. ......the established adult dose. Clark's rule is an equation used to calculate the pediatric drug dose based on the patient's known weight and the known adult drug dose to be used (Delgado, 2022). Dose calculation must be considered so as not to be less than the usual dose (underdose) and exceed the maximum dose (overdose) in one-time and daily use. Giving an inappropriate dose in the form of underdose causes treatment to not be optimal and giving drugs exceeding the maximum dose can cause toxic effects which include Drug Related Problem (DRP) events. Dosage inaccuracy can occur due to errors in calculating doses when preparing drugs (human error), especially in pediatric patients. The narrow time for calculation, preparation, and submission of prescriptions is one of the causes of human error in drug administration. So to minimize the inaccuracy of drug doses, a QR Code was created to automatically analyze the suitability of doses based on Clark's formula to make it easier for compounders to know the usual and maximum doses and ensure that the drugs given are dosed correctly.

Abstrak :
Pemantauan terapi obat merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional. Pemantauan terapi obat mencakup pengkajian pilihan obat, dosis cara pemberian obat, respons terapi dan rekomendasi perubahan atau alternatif terapi. Pemantauan terapi obat harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara teratur pada periode tertentu agar keberhasilan ataupun kegagalan terapi dapat diketahui. Pasien yang mendapatkan terapi obat mempunyai risiko mengalami masalah terkait obat. Kompleksitas penyakit dan penggunaan obat, serta respons pasien yang sangat individual meningkatkan munculnya masalah terkait obat. Seorang apoteker memiliki peran untuk memantau pemberian intervensi obat dalam penatalaksanaan terapi penyakit bronkopneumonia. Khususnya dalam kasus pada pasien By. D di ruang perawatan pediatric Intensive Care Unit (PICU) RSUD Tarakan Jakarta dengan diagnosa utama bronkopneumonia dan diagnosa penyerta penyakit anemia mikrositik hipokromik. Pemilihan kasus pasien By. D dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan terapi ini merujuk pada pengevaluasian terapi bronkoneumonia di ruang perawatan pediatric Intensive Care Unit (PICU) RSUD Tarakan Jakarta. ......Drug therapy monitoring is a process that includes activities to ensure safe, effective and rational drug therapy. Drug therapy monitoring includes an assessment of drug choice, dose of drug administration, therapeutic response and recommendations for changes or alternatives to therapy. Drug therapy monitoring must be carried out continuously and evaluated regularly at certain periods so that the success or failure of therapy can be known. Patients receiving drug therapy are at risk of developing drug-related problems. The complexity of the disease and drug use, as well as highly individualized patient responses increase the occurrence of drug-related problems. A pharmacist has a role to monitor the administration of drug interventions in the management of bronchopneumonia disease therapy. Especially in the case of patient By. D in the pediatric intensive care unit (PICU) of RSUD Tarakan Jakarta with a primary diagnosis of bronchopneumonia and a co-diagnosis of hypochromic microcytic anemia. The case selection of patient By. D in the implementation of this therapy monitoring activity refers to evaluating bronchoneumonia therapy in the pediatric intensive care unit (PICU) of RSUD Tarakan Jakarta.