Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana yang dikutip oleh Sannosuke bahwa nasionalisme menurut Hans Kohn adalah pemikiran yang berpendapat bahwa negara adalah yang utama dan terpenting (Kohn dalam Sannosuke,1971:6O).Hal ini mempunyai arti bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan terlinggi individu harus ditujukan kepada negara kebangsaan (nation state)(Kohn, 1984:11). Untuk lebih mendalami apa itu nasionalisme pertama-tama kita harus mengetahui hakekat "bangsa" (nation).Renan mengemukakan keyakinannya bahwa bangsa itu adalah soal perasaan,soal kehendak (tekad) semata-mata untuk tetap hidup bersama,yang timbul antara segolongan besar manusia yang nasibnya sama dalam masa lampau,terutama dalam penderitaan-penderitaan bersama (Sunario dalam Renan,1994; x ii-xviii).Selanjutnya dikatakan bahwa bangsa(nation)itu ialah suatu solidaritas besar yang terbentuk karena adanya kesadaran, bahwa orang telah berkorban banyak dan bersedia untuk berkorban lagi. Kebanyakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membuat mereka itu berbeda dan bangsa-bangsa liainnya,misalnya persamaan turunan.bahasa, daerah,atau agama.Mesk ipun faktor-faktor objektif itu penting,namun unsur yang terpenting ialah kemauan bersama yang hidup."

"ABSTRAKUntukUntuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitor untuk melunasi kewajibannya, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha Debitor serta akan lebih terjamin lagi jika diperkuat dengan adanya penjamin (borgtoch). Dalam hal pemberian kredit pemilikan rumah dan properti lainnya dari developer disyaratkan adanya perjanjian buy back guarantee antara developer dengan Bank pemberi kredit. Pokok permasalahan penelitian, bagaimana klausula tentang buy back guarantee dari Developer dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank dengan Develepor dalam rangka penyediaan fasilitas kredit indent serta buy back guarantee dari Developer dapat memberikan perlindungan bagi konsumen perumahan. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan sebagai sumber data. Hasil Penelitian Buy Back Guarantee, dalam perjanjian penjaminan dituangkan dalam perjanjia. Apabila Debitur tidak membayar angsuran kredit selama 6(enam) bulan berturut-turut karena suatu sebab apapun juga, atau developer tidak atau belum menyerahkan Dokumen Jaminan atas nama masing-masing Debitur , maka Developeer wajib mengambil alih seluruh hak-hak dan kewajiban Bank selaku Kreditur, baik secara subrogasi maupun dengan Novasi, dengan membayar lunas seluruh kewajiban Debitur yang terhutang kepada Bank, hutang pokok, bunga, biaya dan denda keterlambatan. Konsumen Perumahan terlindungi oleh adanya Buy Back Guarantee baik dalam klausul pada Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Developer maupun yang dibuat dalam perjanjian tersendiri sehingga konsumen perumahan dapat terhindar dari tuntutan pembayaran dari Bank. Konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas wanprestasi yang dilakukan oleh Developer bagi kepentingan Konsumen dan sementara proses peradilan tersebut sampai pada suatu putusan yang mengikat (inkrah) konsumen dapat menghentikan pembayaran kepada Bank. Disampaikan saran, pelaksanaan Buy Back Guarantee oleh Developer terhadap bank pengikatan jaminan asset lainnya, dan bank pemberi kredit mensosialisasikan ketentuan dalam SEBI No. 15/40/DKMP yang terkait dengan ketentuan kredit properti baik kepada konsumen perumahan maupun developer.

---

ABSTRACTTo gain confidence in the ability of the debtor and the ability to repay their obligations, before providing credit, banks should conduct a careful assessment of the character, ability, capital, collateral and the debtor's business prospects and be more secure if reinforced by the guarantor (borgtoch). In the case of mortgages and other property of the developer required the existence of an agreement between the developer buy back guarantee to the lending bank. The issue of research, how about a buy back guarantee clause of Developer set forth in the agreement between the Bank and Develepor in the provision of credit facilities to indent and buy back guarantee of Developers can provide protection for residential consumers. Research using normative juridical approach to the study of literature as a source of data. Results Buy Back Guarantee, set forth in the underwriting agreement Testament. If the debtor does not pay the loan installments for 6 (six) consecutive months for any reason whatsoever, or developer does not guarantee or not submit documents on behalf of each Debtor, then Developeer shall take over all the rights and obligations of the Bank as Creditor , both subrogation and with Novation, the Debtor paid off all obligations owed to the Bank, in principal, interest, fees and late fees. Housing Consumers are protected by the presence of both the Buy Back Guarantee clause of the Cooperation Agreement between the Bank and the Developer as well as those made in a separate agreement that residential consumers can avoid the payment of bank charges. Consumers can file a lawsuit to court over breach of contract made by the Developer to the interests of consumers and while the judicial process to arrive at a decision that is binding consumers can stop payments to the Bank. Delivered suggestions, implementation Developers Buy Back Guarantee by the binding of a bank guarantee other assets, and the bank lender provisions of SEBI No. socialize. 15/40/DKMP associated with the provision of credit to the consumer residential properties and developers."

"Memasuki era informasi, elektronik demokrasi sudah diterapkan di Indonesia antara lain pemasangan peralatan elektronik seperti decision making support sejak Orde Baru di, ruang-ruang sidang MPR/DPR di Senayan, Jakarta Pemanfaatan internet untuk demokrasi mulai diterapkan pada tahun 1997. Media internet untuk demokrasi terus saja berlangsung. Sejalan dengan itu ada dua masalah mendasar yang diangkat menjadi tests ini yaitu, "apakah yang telah terjadi pada berbagai fasititas dan aplikasi e-demokrasi (media e-demokrasi) yang telah pernah dibangun itu?", dan "bagaimana sebenarnya karakteristik media edemokrasi yang pernah dibangun itu?"Mencari jawaban permasalahan itu landasan teoritik yang digunakan di dalam penelitian ini diwarnai perspektif lomunikasi politik dalam konteks ideologi demokrasi: bahwa keberadaan teknologi yang melahirkan salah satunya adalah media e-demokrasi sesungguhnya bersinggungan secara kompleks dengan aspek teknologi itu sendiri, budaya dan organisasi. Di dalamnya secara detail ia bersinggungan dengan produksi budaya media, fungsi media, tipe media, institusi dan serangkaian teori pendukungnya.Sedangkan landasan metodologis berupa pengungkapan realitas tentang media e-demokrasi secara deskriptif-kualitatif dengan single case multi level analysis. Ada tiga unit analisa yang dideskripsikan yakni: aplikasi sister komunikasi berbasis internet (situs); aktor (key factors) dan kebijakan (proses). Analisa dilakukan dengan `cross sectional research' yang meneliti kejadian (kasus) ( pada rentang waktu kegiatan Amandemen keempat, yakni mulai akhir tahun 2001 hingga tahun 2003 di legislatif nasional MPR/DPR. berbasiskan maksimalisasi keberadaaan data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam yang tidak berstruktur dan juga pengamatan.Selanjutnya, penelitian ini mengantarkan pada beberapa temuan. Websites bermuatan informatif dan menyediakan fasilitas partisipatif. Website dan mailinglist menjadi media yang bertendensi menyeragamkan kesatuan pandangan terhadap pentingnya proses Amandemen; agar publik yang berpotensi konflik, secara kolektif tidak searah di dalam menerima proses Amandemen, secara fungsional dapat berinteraksi dan berinterelasi yang secara normatif diharapkan mampu membentuk konformitas dan konsensus sehingga semua unsur masyarakat yang menjadi target sasaran mempunyai pan dangan yang relatif searah di dalam menerima Amandemen.Dibandingkan dengan mailinglist, website tidak seberapa berhasil menjangkau khalayak pada umumnya. Mailinglist relatif berhasil menjadi alat sosialisasi tentang kinerja wakil rakyat dan pecan Amandemen.Secara keseluruhan website dan mailinglist sebagai media, medianya benar, segmennya benar, konsepnya benar, tetapi pada saat menerjemahkan konsep pengembangan ke dalam strategi dan aplikasi, tidak cukup waktu, otonomi dan sinkronisasi. Digital divide adalah kendala yang dihadapi tatkala media e-demokrasi dibangun dan Amandemen berlangsung, sehingga media edemokrasi berjalan sebatas media untuk melakukan sosialisasi belaka. Di dalam konteks e-demokrasi, pada saat Amandemen berbagai aplikasi internet yang dibangun sebatas berorientasi partisipasi, e-partisipatif bukan sebagai e-voting, pemungutan suara online.Secara internal, media e-demokrasi berhadapan dengan tiga aspek teknologi yang dikemukakan Pacey; aspek organisasi dan teknik sesungguhnya belum siap mengaplikasikan e-demokrasi, meskipun secara budaya khalayak berpolensi asosiatif terhadap inovasi yang dilakukan. Itu salah satu sebabriya media edemokrasi yang dibangun memang sebaiknya tidak diteruskan.Namun pada masa akan datang, mengingat perkembangan pengguna internet yang terus meningkat dua kali lipat dalam setiap tahunnya; kemudian, garis kebijakan Pernerintah secara nasional juga memberikan dasar ke arah tumbuh kembangnya realisasi e-demokrasi di tingkat legislatif lokal maupun nasional; penelitian ini merekomendasikan media e-demokrasi patut diteruskan.

---

During the information age, electronic democracy had been applied in Indonesia, such as electronic equipment of supporting decision making support installed since New Order era at the MPRIDPR meeting rooms of legislative, Senayan Jakarta. At the beginning of 1997, internet had used around the legislatives activities. Up to now internet support the democracy keeps going on, According to that there're two basically thesis questions: what had happened to all the facilities and e-democracy appliances that used to be build ?, and how is that media e-democracies characteristic ?

Answering these theses the theory used in this research mostly political communication politic with democracy ideology context: technology related with e-democracy media truly so close in complexities with the technologies aspect it selves, cultures and organization-. Inside details it's close to media culture production, media function, media type, institution and other supported theories.

Methodology side, it's qualitative-descriptive research covering the realities of democracy media within the single case multi level analysis. There're three descriptive analysis units: communication system (using internet (sites), actors (as key factors) and policies (process). It's cross -sectional analyst's research: researching the cases when Amendment fourth, at the end of 2001-beginning of 2003 within 'national legislative activities. Primary data and secondary data were taken maximize. Primaries data were collected by observing and unstructures interview.

There are some findings in this research: most website were informative, available participative facilities. Websites and mailinglist, media tend into one perspectives uniform about the essential of Amendment process; in order public with potential conflict able to walking hand in hand collectively accepting Amendment process functionally, normatively able to interaction and interrelation building conformities and concencuss within on the one direction to the target segments.

Mailinglist succeed reach the target segmented than websites. Mailinglist succeed relatively to be the socialization tools of people representatives performances and Amendment messages.

Overall website and mailinglist as a media, it's the right media, right in determining the segment, right in conceptual but there's some perfect things when it's translated into development to be applied strategically, unenough aoutonomous time, spaces sincronized. There's also digital divide to face when the media e-democracy was build so the media limited as socialization tools. Mostly the media e-democracy here were e-participated note-voting yet.

In other side, internally, three aspect of technology showed that media democracy applied face unready organization and technically aspects. Though public associated the innovation idea, technically and organizational side were so weak. That's why the media e-democracy were build uncontinously.

But for the future according to the double growth of the Indonesian interne users while nationally Government policies directs the growth of the e-democracy realization local and national pace; this research recommended that e-democracy media should be continuous."

"Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan memperluas lapangan kerja. Agar pembangunan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diperlukan peran serta masyarakat. Adanya kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dan pembangunan perekonomian yang berakar pada kekuatan masyarakat maka pemerintah kemudian berupaya untuk menerapkan suatu kebijakan melalui perancangan berbagai program pembangunan yang melibatken masyarakat sebagai salah satu komponennya. Sebagal salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan yaitu dengan menerapkan suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan Program P2MPD serta menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program tersebut maka penelitian yang dilakukan adalah dengan mengambii salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang menerima alokasi program tersebut sebagai obyek studi. Lokasi yang dipilih sebagai obyek penelitian yaitu Kecamatan Seputih Mataram yang terletak di bagian timer wileyah Kabupaten Lampung Tengah. Dipilihnya kecamatan ini sebagai obyek studi karena walaupun herjarak re/atif dekat dengan ibukota kabupaten namun basil pembangunan yang tercermin dari ketersediaan sarana dan prasarananya masih dirasa sanget minim apabila dibandingkan dengan ketersediaan sarana den prasarana ibukota kabupaten.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mengenai pelaksanaan Program P2MPD yang dianalisa secara deskriptif. Hasil analisa yang diperoleh kemudian dijadikan dasar dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Proses (AHP) yang didasarkan pada persepsi pars responden ekspert.Hasil analisa menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program P2MPD di Kabupaten Lampung Tengah, terutama di Kecamatan seputih Mataram belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kendala/permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Walaupun demikian,. ban yak segi positif yang dapat diambil dan bermanfaat dengan dilaksanakannya Program P2MPD sebagai salah satu program pemerintah.Pelaksanaan Program P2MPD di lokasi studi telah barhasil dalam menciptakan dan meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Di samping itu Program P2MPD berhasil dalam meningkatkan peran organ isasi masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan dilaksanakannya Program P2MPD, fungsi sarana dan prasarana ekonomi pedesaan lebih meningkat sehingga ha! ini merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah terutama di kampung-kampung tertinggal.Program P2MPD yang merupakan media bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya telah berhasil membangkitkan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Meskipun masyarakat merupakan tokoh sentral dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, namun peran fasilitator masih tetap dibutuhkan. ICeberadaan fasilitator ini dikaitkan dengan kemampuan masyarakat yang diberdayakan yang relatif masih sangat terbatas yang masih tetap membutuhkan pendampingan balk dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap perneliharaan.Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terwujud apabila target kemandirian masyarakat dapat dicapai. Apabila ditinjau dari sisi kendala, maka kendala yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian adalah mengenai kualitas masyarakat yang diberdayakan. Oleh karena itu pelaku yang paling berpengaruh dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah aparat pemerintah yang berperan selaku penentu kebijakan. Jadi walaupun program yang dijalankan oleh pemerintah menempatkan masyarakat sebagai tokoh sentral pembangunan, namun peran pemerintah tetap diperlukan sebagai penga was atau pembina dalam mengatasi kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Menurut hash analisa dari persepsi responden ekspert, bahwa strategi yang paling diprioritaskan agar kebijakan tersebut dapat terwujud adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap pemeliharaan dan pengawasan.Dari hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika peran masyarakat lebih dipentingkan maka hat ini tidak akan mengubah strategi prioritas, yang berarti bahwa mendorong partisipasi aktif masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Demikian juga apabila pendapat responden dari pihak akademisi dianggap lebih berpengaruh dibanding pendapat responden lain, make hash anatisis menunjukkan bahwa tidak ada perubahan strategi prioritas. Hal ini berbeda apabila pendapat responden dari pihak pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Bappeda lebih dipentingkan dibanding pendapat responden lain. Menurut Bappeda, strategi yang diutamakan adalah melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan agar kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan optima!. Hal ini berkaitan dengan target yang dinarapkan tercapai dari sudut pandang Bappoda dan juga dikaitkan dengan penitikberatan sasaran kegiatan Program P2MPD, yaitu terciptanya akses sarana dan prasarana ekonomi pedesaan."

"Penelitian ini berujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang pengalaman caregiver dalam merawat pasien stroke tahap paska akut di rumah sakit dan bagaimana caregiver keluarga memaknai pengalaman tersebut. Pendekatan fenomenologi deskriptif digunakan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi dan perencanaan pulang bermanfaat terhadap kemampuan keluarga dalam merawat pasien stroke tahap paska akut.

---

The study purposes to explore family caregiver's experience in caring for stroke patient in post acute stage at hospital and how they gave meanings to those experience. The descriptive phenomenology approach was applied in depth interview was used for data collection. The result show that information and structure discharge planning are useful for familly charing post acute stroke patient."

"The Inpres program basically is one of the Government's effort to strengthen the capacities of the regional Government to plan and implement development projects which met the needs of the region by providing direct access to local agencies to substantial public resources, as well as to narrow the gap of economic development between regions. However, the diversity of regional economic activity in Indonesia have caused a large variations in the region's ability to make the most of Inpres program. It is obvious that the diversity between regions could be a simple explanation of why the `effectiveness' of Inpres program varies across regions, that is, of why Inpres gives a substantial stimulus to development in some regions and has a nautral or even negative effect in other. That is the principal focus of this study, which aims to analyzes how far the Inpres program could achieve its objective effectively. According to the Paul Mosley's model, it is substantiated that the effectiveness of aid such as Inpres program is determined by several ultimates parameters which are related to the share of aid allocated to recurrent budget, the side-effect of aid on private sector and the ratio of changes in output to changes in private capital stocks and government capital stocks. Empirically, the study shows that Inpres program has some kind of straightforward `leverage' on regional economic development especially for the regions with high rate of growth. In other words, the effectiveness of aid is high in the region with high growth rate."

"Skripsi ini membahas tentang unsur-unsur humor dalam buku `Ibtasim karya ‘Aidh Al-Qarni. Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang struktur teks dalam buku `Ibtasim. Juga, untuk menerangkan bentuk, teknik, topik dan penyebab humor dalam buku `Ibtasim. Hasil analisis memperlihatkan bahwa struktur teks terdiri dari al-qissah dan asy-syi’ru. Dari segi bentuk humornya, ada humor yang berbentuk unintended humor, intended humor, comic, humor, dan wit. Topik yang diangkat sebagian besar berkaitan dengan agama. Namun, ada juga topik tentang seks, etnik, dan politik. Humor dalam buku `Ibtasim diwujudkan melalui teknik ridicule, riddle, conundrum atau punning riddle, pun, dan suppression humor. Penyebab terjadinya humor dalam buku `Ibtasim didominasi oleh permainan kata atau al-la’bu bi alfāz, ad-du’ābah, al-‘ijabatu bi gairi l-matlūb dan penghinaan terselubung.

---

This thesis discusses the elements of humor in `Ibtasim book which written by ‘Aidh Al-Qarni.. The analysis used in this thesis is qualitative-descriptive methods. The aim of this thesis is to explain the structures of the text in `Ibtasim, Also, to explain the forms, techniques, topics, and causes of humor in `Ibtashim. According to the research result, texts in the book are al-qissah dan asy-syi’ru. Forms of humor discovered in the book are unintended humor, intended humor, comic, humor, and wit. The topics of humor is mostly about religion. Although there are also topic of sex, ethnicity, and politic. Humor in `Ibtasim manifested through ridicule, riddle, conundrum or punning riddle, pun, and supression humor techniques. In terms of the cause of humor which mostly used words play or alla’bu bi alfāz, ad-du’ābah, al-‘ijabatu bi gairi l-matlūb and veiled insult."

"Dalam rangka meningkatkan pembangunan pedesaaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan , otonomi desa merupakan salah satu alternatif. Tetapi publikasi mengenai otonomi desa masih sedikit melalui publikasi tersebut diketahui bahwa otonomi desa diberi peluang melalui kebijaksanaan Pemerintah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 di dalam praktek otonomi desa antara desa yang satu dan lainnya dapat berbeda baik karena perbedaan kepentingan dan kebutuhan serta secara normatif secara normatif berarti perbedaan besarnya otonomi desa bergantung pada besarnya sisa urusan rumah tangga dari keseluruhan urusan setelah dikurangi dengan urusan Pemerintah Pusat Dati I dan Dati II Akan tetapi secara nyata juga terdapat perbedaan mengenai besarnya otonomi desa sehingga peran desa terhadap pembangunan juga tidak sama dan perbedaan dalam arti adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan di dalam praktek otonomi desa."

"ABSTRAKDiabetes melitus merupakan gangguan metabolisme yang ditandai denganhiperglikemia dan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yangdisebabkan oleh penurunan sekresi insulin, penurunan sensitivitas insulin, ataukeduanya. Salah satu terapi yang digunakan untuk mengobati diabetes melitusadalah obat penghambat aktivitas α-glukosidase. Obat penghambat aktivitas α-glukosidase bekerja menghambat α-glukosidase yang terdapat pada dinding usushalus. Penghambatan kerja enzim tersebut secara efektif dapat mengurangipencernaan karbohidrat kompleks dan absorbsinya, sehingga dapat mengurangipeningkatan kadar gula postprandial pada penderita diabetes. Tujuan daripenelitian ini adalah untuk memperoleh fraksi yang memiliki penghambatanaktivitas α-glukosidase tertinggi dari ekstrak n-heksana buah ketapang danmengetahui golongan senyawa kimia dari fraksi teraktif. Metode ekstraksi yangdigunakan adalah ekstraksi bertingkat secara refluks dengan menggunakan pelarutn-heksana, etil asetat, dan metanol. Alat microplate reader digunakan untukmenguji penghambatan aktivitas α-glukosidase. Hasil menunjukkan bahwaekstrak n-heksana aktif menghambat aktivitas α-glukosidase dengan IC50 sebesar67,914 μg/mL. Fraksi D merupakan fraksi teraktif dari ekstrak n-heksana dengannilai IC50 sebesar 49,715 μg/mL. Jenis mekanisme penghambatan kerja enzimnyaadalah inhibitor kompetitif. Berdasarkan hasil penapisan fitokimia menunjukkanbahwa fraksi teraktif mengandung senyawa terpenoid dan glikon.

---

AbstractDiabetes mellitus is a group of metabolic disorders characterized byhyperglycemia and abnormalities in carbohydrate, fat, and protein metabolism asresults from defects in insulin secretion, insulin sensitivity, or both. One therapythat is used in treating diabetes mellitus is α-glucosidase inhibitor. It inhibitsactivity of α-glucosidase in the intestinal wall. Inhibition of this enzyme canreduce digestion and absorption of complex carbohydrates effectively so that, canreduce postprandial glucose levels in diabetic patients. The aim of this study wasto get the fraction which had the highest α-glucosidase inhibitory activity from nhexaneextract of ketapang fruits and to know the phytochemical compounds fromthe most active fraction. The method of extraction is graduated-reflux with nhexane,ethyl acetate, and methanol. The inhibitory activity of α-glucosidase wasassayed by microplate reader. The result showed that n-hexane extract of ketapangfruits actively inhibits α-glucosidase activity with IC50 values 67,914 μg/mL. Dfraction was the most active fractions from n-hexane extract with IC50 values49,715 μg/mL. Its type of enzyme inhibition mechanism is competitive inhibitory.The result of phytochemical screening showed that the most active fractioncontains terpenoids and glycons."