Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Lembaga jaminan fidusia adalah salah satu lembaga yang bertujuan untuk menjamin hutang debitur terhadap kreditur dalam prakteknya banyak terjadi. Pada dewasa ini diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999. Salah satu yang menjadi objek jaminan fidusia menurut Undang-undang ini adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang menjadi objeknya itu bisa berupa mobil dan sepeda motor. Pemberian fidusia termasuk pemberian kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia harus dilakukan dengan akta Notaris. Undang-undang Fidusia sendiri hanya mengatur objek fidusia secara global saja. Pengaturan jaminan fidusia kendaraan bermotor tidak luput dari hal tersebut diatas. Sehingga praktek pemberian jaminan fidusia kendaraan bermotor dalam praktek Kenotariatan diatur dalam suatu model akta yang telah disediakan untuk itu. Kegunaannya tidak lain selain sebagai alat bukti para pihak juga untuk melengkapi atauran-aturan yang sebelumnya tidak diatur atau tidak terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang tujuannya adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak. Hasilnya adalah dalam praktek kenotariatan setiap pemberian kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan hutang, maka harus dibuatkan akta jaminan fidusianya.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk mengetahui sebaran Mollusca hutan bakau pantai utara Pulau Penjaliran Barat, Kepulauan Seribu, telah dilakukan suatu penelitian pada tanggal 29-31 Juli 1996. Pengumpulan sampel dakukan dalam kuadrat (025 m2) yang diletakkan secara sistematis di setiap 5 meter sepanjang transek. Sebanyak 5 transek masing-masing ditarik tegak lurus garis pantai dari tempat pohon bakau terluar sampai dengan batas darat hutan bakau. Dari 24 jenis Mollusca yang ditemukan, dapat dibags dalam tiga kelompok, yaitu: kelompok Mollusca ash (25,0%), Kelompok Mohlusca fakultatif (8,3%), dan kelompok Mollusca pengunjung (66,7%). Kelompok Mohlusca ash memiliki pola sebaran mengelompok dan acak di bagian tengah sampai bagian belakang hutan, sedangkan kelompok Mollusca fakultatif dan kelompok Mollusca pengunjung memiliki pola sebaran mengelompok dan acak di bagian depan sampai bagian tengah hutan. Kehadiran Mohlusca di hutan bakau lebih dipengaruhi oleh keadaan fisik substrat habitat hutan daripada oleh faktor-faktor hingkungan lain, seperti salinitas, pH, dan suhu. Habitat hutan bakau yang sebagian besar merupakan hamparan pecahan karang mati, memungkinkan jenis-jenis Mollusca pengunjung mendominasi hutan bakau pantai utara Pulau Penjahiran Barat.

Abstrak :
Untuk mengetahui adanya persaingan dalam pemanfatan tumbuhan air sebagai pakan oleh Pila sp. dan Pomacea sp. telah dilakukan suatu penelitian deskriptifeksperimental di green house Biologi FMIPA UI, Depok. Dalam penelitian, digunakan Pila sp. dan Pomacea sp. yang masing-masing dikelompokkan berdasarkan ukuran tinggi cangkang yaitu kelompok 1 (0-1,49 cm), kelompok I I (I ,5-2,49 cm), kelompok I I I (2,5-3,49 cm), kelompok 1V (3,5-4,49 cm), kelompok V (4,5-5,49 cm). Masing-masing kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan 3 Jenis tumbuhan air yaitu daun padi, daun teratai dan Hydrilla sebagai pakannya. Pengamatan kecepatan makan masing-masing kelompok dilakukan setiap 24 jam selama 5 hari. Kesimpulan yang dapat diambil dari data hasil pengamatan adalah: Tumbuhan Hydrilla merupakan tumbuhan air yang paling banyak dikonsumsi; Kecepatan makan rata-rata Individu masing-masing kelompok terhadap Hydrilla baru terlihat berbeda pada kelompok III (2,5-3,49 cm); Kecepatan makan rata-rata Pita sp. per hari semakin meningkat sesuai dengan pertambahan ukuran tinggi cangkang (sampai dengan ukuran tinggi cangkang 3,5-4,49 cm) kemudian menurun dan cenderung konstan pada ukuran tinggi cangkang 4,5-5,49 cm); Kecepatan makan rata-rata Pomacea sp. per hari semakin meningkat sesuai dengan pertambahan ukuran tinggi cangkang.

Abstrak :
Penelitian mengenai Nudibranchia di terumbu karang Pulau Pramuka dan Karang Lebar, Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu telah dilakukan pada bulan November dan Desember 2000 serta bulan Januari 2001. Sebanyak 18 jenis Nudibranchia (4 Suku) ditemukan tersebar pada kedalaman 20-80 kaki (6-25 meter). Jenis-jenis dari suku Phyllidiidae (13 jenis) merupakan jenis yang paling sering dijumpai dan paling banyak jumlah individunya serta tersebar di berbagai kedalaman. Secara umum, jenis jenis Nudibranchia paling banyak dijumpai di kedalaman 50-60 kaki. Jumlah jenis Nudibranchia yang ditemukan akan menurun pada kedalaman yang kurang (20-40 kaki) dan lebih (70-80 kaki) dari 50-60 kaki. Pengamatan pemangsaan salah satu jenis Nudibranchia memberikan hasil catatan pertama (first record) pemangsaan Phyllidia varicosa terhadap sponge Axinyssa cf. aculeata. Teramatinya bekas pemangsaan pada sponge juga merupakan catatan pertama (first record).

Abstrak :
Retensi perawat penting untuk memelihara stabilitas tenaga kerja keperawatan. Namun, angka turnover perawat yang tinggi mengindikasikan rendahnya retensi perawat di RSUD Cengkareng. Disisi lain kepemimpinan berkontribusi hampir pada seluruh kegiatan dalam organisasi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan model kepemimpinan kepala ruangan menurut pandangan perawat pelaksana dengan retensi di RSUD Cengkareng. Penelitian menggunakan desain deskriptif korelasi. Sampel berjumlah 166 perawat pelaksana. Hasil analisis menunjukkan proporsi perawat dengan tingkat retensi tinggi sebesar 50%. Model kepemimpinan situasional, transformasional, transaksional, visioner, dan servant mempunyai hubungan yang bermakna dengan retensi perawat (p<0.05). Model kepemimpinan yang paling berhubungan dengan retensi adalah model kepemimpinan transaksional (OR 2.881). Model kepemimpinan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja perawat yang pada akhirnya akan meningkatkan retensi perawat. ...... Nurse retention is important to maintain the stability of nursing workforce. But, the high nurse turnover indicate low nurse retention in RSUD Cengkareng. Besides, leadership contributes to nearly every activity within organization. The research aims to determine the relationship of nurse unit manager?s leadership models from the viewpoint of nursing staff to retention in RSUD Cengkareng. The study used a descriptive correlation design. The sample consisted of 166 nurses. The result showed high retention of nurse proportion in 50%. The situational, transformational, transactional, visionary, and servant leadership model had significant relationship with nurse retention (p<0.05). The leadership model which has high correlation to retention was transactional leadership (OR 2.881). Leadership model gives positive influence to job satisfaction, organizational commitment, and nurse performance which are finally increase nurse retention.

Abstrak :
Terorisme merupakan sebuah permasalahan yang selalu menarik perhatian banyak orang. Kerusakan secara materiil bahkan hingga terancamnya nyawa seseorang menjadi hal yang tidak luput dari peristiwa terorisme. Tidak hanya skala kecil, terorisme juga menjadi ancaman untuk skala Internasional. Terbentuk dalam jaringan besar yang bergerak secara diam-diam, kelompok yang memiliki pemikiran dan tujuan ekstrimis ini menjadi salah satu musuh berbahaya di setiap negara. Tragedi pemboman yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia membuat pemerintah harus berfikir tepat dalam melakukan upaya dalam menghadapi kasus terorisme. Tidak hanya undang-undang, bahkan pemerintah juga membentuk suatu badan yang khusus menangani kasus terorisme. Perubahan alur dalam pembentukan undang-undang menjadi pewarna dalam usaha pemerintah untuk menghadapi kasus terorisme. Hal ini pun melahirkan sebuah pertanyaan mengenai seberapa besar efektivitas yang dihasilkan dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini dan juga mengenai penerapan penegakan hukum yang ideal berdasarkan UU No.5 Tahun 2018 yang dilakukan oleh POLRI. Berawal dengan dibentuknya Perppu No.1 Tahun 2002 yang membahas akan kasus terorisme dari segi hukum, nyatanya tak menghentikan pergerakan kelompok ekstrimis di Indonesia. Hal ini pun menjadi bahan evaluasi untuk disahkannya Perppu tersebut menjadi UU No. 15 Tahun 2003. Diharapkan menjadi payung hukum yang sah dan menjadi senjata mutakhir dalam menghilangkan terorisme, tak menjadikan UU ini cukup efektif dalam pelaksanaannya. Dengan segala diskusi dan pembahasan, pada akhirnya disahkanlah UU No.5 Tahun 2018 yang hingga saat ini menjadi aturan utama dalam kasus terorisme di Indonesia. Tak selalu berjalan mulus, UU yang disebut sebagai Security Act dan juga Patriot Act yang dalam pelaksanaannya sering mendapat kecaman karena ketidak sesuaiannya dengan Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini, fokus masalah akan dibahas dengan metode penelitian hukum dengan kajian hukum normatif, empiris dan implementasi. Penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum, implementasi hukum dan tujuan hukum yang dikolaborasikan dengan hasil wawancara dan data lainnya hingga menghasilkan analisa data. Sebagai kesimpulannya, ditemukan bahwa dengan proses perubahan pada aturan dan perundang-undangan mengenai kasus terorisme telah menghasilkan perubahan yang signifikan sebagai upaya dalam menghadapi kasus terorisme. Meskipun beberapa upaya teror masih tetap dilakukan di sejumlah wilayah, namun upaya yang dilakukan Densus 88 dalam menangkap sejumlah tersangka yang tergabung dalam kelompok radikal menunjukan perubahan yang signifikan. Hal ini tentunya membantu dalam mengurangi upaya terjadinya peristiwa terorisme. Dengan disahkannya UU No.5 Tahun 2018 yang memberikan wewenang kepada pihak kepolisian untuk melakukan upaya preventif sebagai pencegahan kasus terorisme, memberikan keleluasaan atas penanganan kasus terorisme. Upaya preventif yang dapat dilakukan sebelum terjadinya kasus terorisme memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan jaringan terorisme. Dengan dilakukannya penyidikan ini, tentunya membantu dalam menguak ide atau rencana yang direncanakan oleh jaringan terorisme tersebut. Sehingga bisa dikatakan pula bahwa UU anti terorisme yang saat ini digunakan telah memberikan dampak yang cukup efektif terhadap permasalahan terorisme di Indonesia . Namun, dalam pelaksanaanya haruslah selalu diperhatikan komponen pelaksanaan dan penggunaan wewenang agar tetap sesuai dengan kaidah Hak Asasi Manusia. ......Terrorism is a problem that always attracts the attention of many people. Material damage, even to the point of threatening one's life, is something that is not spared from terrorism. Not only on a small scale, terrorism is also a threat on an international scale. Formed in a large network that moves secretly, this group that has extremist thoughts and goals has become one of the most dangerous enemies in every country. The bombing tragedy that occurred in several regions in Indonesia made the government have to think properly in making efforts to deal with cases of terrorism. Not only laws, even the government has also established a body that specifically handles terrorism cases. Changes in the flow in the formation of laws become coloring in the government's efforts to deal with cases of terrorism. This also raises a question about how much effectiveness has resulted from the efforts that have been made by the government to date and also regarding the ideal implementation of law enforcement based on Law No. 5 of 2018 carried out by POLRI. Starting with the formation of Perppu No. 1 of 2002 which discussed terrorism cases from a legal perspective, in fact it did not stop the movement of extremist groups in Indonesia. This has also become an evaluation material for the ratification of the Perppu to become Law no. 15 of 2003. It is hoped that this law will become a legal umbrella and become the latest weapon in eliminating terrorism, but this law will not be effective enough in its implementation. With all the discussion and discussion, in the end Law No. 5 of 2018 was passed which until now has become the main rule in terrorism cases in Indonesia. It does not always run smoothly, the law which is referred to as the anti-terrorism law is often equated with the anti-subversion law and also the Internal Security Act and the Patriot Act which in their implementation have often been criticize for their incompatibility with human rights. In this study, the focus of the problem will be discussed using legal research methods with normative, empirical and implementation legal studies. This study also uses the theory of legal effectiveness, legal implementation and legal objectives which are collaborated with the results of interviews and other data to produce data analysis. In conclusion, it was found that the process of changing the rules and regulations regarding terrorism cases has resulted in significant changes as an effort to deal with terrorism cases. Although several terror attempts are still being carried out in a number of areas, the efforts made by Densus 88 to arrest a number of suspects belonging to radical groups have shown significant changes. This certainly helps in reducing efforts to occur terrorist incidents. With the passing of Law No. 5 of 2018 which authorizes the police to carry out preventive measures to prevent terrorism cases, it provides flexibility in handling terrorism cases. Preventive efforts that can be carried out before the occurrence of terrorism cases make it easier for the police to carry out investigations of parties related to terrorist networks. By carrying out this investigation, it certainly helps in uncovering ideas or plans planned by the terrorist network. So that it can also be said that the current anti-terrorism law has had a fairly effective impact on the problem of terrorism in Indonesia. However, in its implementation it must always pay attention to the components of the implementation and use of authority so that it remains in accordance with the principles of human rights.

Abstrak :
ABSTRAK
Retensi perawat adalah hal penting untuk memelihara stabilitas tenaga kerja keperawatan. Namun, angka turnover perawat yang tinggi mengindikasikan rendahnya retensi perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) X di Jakarta. Di sisi lain, kepemimpinan berkontribusi hampir pada setiap kegiatan dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan model kepemimpinan kepala ruangan menurut pandangan perawat pelaksana dengan retensi. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi. Sampel berjumlah 166 perawat pelaksana. Hasil analisis menunjukkan proporsi perawat dengan tingkat retensi tinggi sebesar 50%. Model kepemimpinan situasional, transformasional, transaksional, visioner, dan servant mempunyai hubungan yang bermakna dengan retensi perawat (p< 0,05). Model kepemimpinan yang paling berhubungan dengan retensi adalah model kepemimpinan transaksional (OR= 2,81). Model kepemimpinan memberikan pengaruh yang positif terhadap lingkungan kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja perawat yang pada akhirnya akan meningkatkan retensi perawat sehingga perlu diimplementasikan dengan baik.