Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telah dibuat Automatisasi peralatan gamma scan berbasis computer. Peralatan ini dapat menggerakan detektor dan sumber radiasi secara manual atau automatis untuk keperluan pemeriksaan mal fungi pada kolom ataupun fasilitas lainnya dengan teknik gamma scan secara on-line. Automatic gamma scan yang telah dibuat menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali utama dan ratemeter minekin seri 9302 sebagai pencacah radiasi. Peralatan ini dioperasikan dengan komputer sehingga data pengukuran dapat ditampilkan dalam bentuk grafik secara real-time dan data dapat dianalisis in-situ. Peralatan ini dapat digunakan untuk inspeksi kolom dengan jangkauan panjang tali sampai 100 m yang resolusi scan sebesar 2 s/d 167 step/m. Motor penggerak yang digunakan memiliki laju perpindahan sekitar 6 x 10-2 m/detik. Kesalahan mengidentifikasi posisi adalah 1,3 x 10-4%."

"Isu mengenai mental disorder atau gangguan mental telah menjadi sebuah isu yang sering diperbincangkan pada masyarakat akibat dari maraknya kasus yang terjadi. Salah satu gangguan mental yang terjadi dalam masyarakat adalah alkoholisme.Alkoholisme merupakan sebuah gangguan perilaku pada individu yang ditandai dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Alkoholisme merupakan suatu tema utama yang terdapat pada lirik lagu Banyu Surga karya NDX A.K.A. Penelitian ini membahas bagaimana perilaku alkoholisme direpresentasikan dalam lirik lagu ini. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, teori representasi dari Stuart Hall, semiotika Charles Sander Peirce dan sosiologi sastra dari Sapardi Djoko Damono (2002), penelitian ini menggambarkan bagaimana alkoholisme direpresentasikan dalam lagu melalui cerita tokoh “aku” pada lirik Banyu Surga. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa lirik lagu Banyu Surga dianggap sebagai sebuah pengingat mengenai bahaya alkohol meskipun secara leksikal lirik lagu ini berisi ajakan kepada masyarakat untuk mengonsumsi alkohol. Melalui analisis semiotika Peirce, ditemukan dua simbol yang mewakili alkoholisme yaitu kata banyu pekok dan banyu surga. Lirik yang terdapat dalam lagu tersebut ternyata sejalan dengan realitas sosial yang ada mengenai alkoholisme.

---

The issue of mental disorder has become an topic that often discussed in the community due to the number of cases that have occured. One of the disorder that occur in society is alcoholism. Alcoholism is a behavior disorder that characterized by excessive consumption of alcohol. Alcoholism is the main theme that found in the lyrics of the song Banyu Surga by NDX A.K.A.. This study discusses about how alcoholic behavior is represented in the lyrics of this song. Using the descriptive analytic method, the representation theory from Stuart Hall, Charles Sanders Peirce Semiotics and the sociology of literature from Sapardi Djoko Damono (2002), this study describes how alcholism is represented in song’s lyrics through the story of “aku”. The results of this study is the lyrics are considered as a reminder of the dangers of alcohol even though the lyrics of the song contain a suggestion to consume alcohol, lexically. Through Peirce’s semiotic analysis, two symbols (Banyu pekok and Banyu surga) were found. The lyrics also contain a social reality regarding alcoholism in society."

"Sejalan dengan perkembangan bidang pemerintahan yang memunculkan isu desentralisasi, termasuk bidang kesehatan, maka kemampuan daerah dalam hal menggali sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia, sangatlah penting. Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan produktivitas, sedangkan produktivitas berbanding lurus dengan kinerja. Selain itu Kinerja sangatlah dipengaruhi oleh kepuasan kerja, walaupun kedua hal tersebut juga dipengaruhi faktor lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kepuasan dan kinerja pegawai strutural, dan melihat hubungan kepuasan dan kinerja pegawai struktural setelah dikendalikan faktor konfonding. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau dari tanggal 18 September 2000 sampai dengan 25 Nopember 2000. Jenis penelitian yang digunakan adalah cross sectional pada 43 pegawai struktural. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, bivariat dan multivariat distribusi frekuensi, regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pegawai struktural menurut 5 dimensi kepuasan secara berurutan rata-rata adalah 82,17 %; 75,78 %; 70,93 %; 80,23 %; dan 83,3 %; sedangkan kinerja rata-rata adalah 51,2 %. Dari analisis bivariat didapatkan bahwa tidak ada satupun dimensi kepuasan yang berhubungan bermakna secara statistik dengan kinerja. Faktor yang berhubungan dengan kinerja adalah sarana dan pendidikan, sedangkan faktor yang berhubungan dengan dimensi kepuasan adalah motivasi dan pendidikan. Dari hasil analisis multivariat didapat bahwa faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kinerja adalah pendidikan dan kepuasan kondisi kerja yang mendukung. Pendidikan juga merupakan satu-satunya variabel yang bisa dijadikan sebagai faktor konfonding. Variabel yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja adalah pendidikan yang sesuai dengan syarat pendidikan dalam hal menduduki jabatan, selain itu juga perlu dilaksanakan prinsip 'the right man on the right place' untuk meningkatkan kepuasan kerja pegawai.

---

Relationship between Staff Satisfaction and Staff Performance at Sanggau District Hospital West Kalimantan, 2000Current development of government paking, which is decentralization paking, urges local authorities including provinces and districts to strengthen their system including human resources. Within an organization, human resources are important factors in organizational productivity as indicators organizational performance. Furtherance, the performance is influenced by worker satisfaction and other variables.

To these extant, this study is arises to elaborate staff performance at RSUD Sanggau, and examine factors related to the performance. This study was conducted on September to November 2000, which designed with a cross -sectional survey. Samples were 43 structural staff at the hospital.

Data analyses were univariate, bivariate and multivariate to answer specific research questions. This study showed that level of working satisfaction Likert are 82, 17 %; 75,78 %; 70,93 %; 80,23 %; and 83,3 %; respectively to 5 dimensions of satisfaction which are challenge, reward, work climate, partner support, and talent.

Factors related to performance were facility and level of education. While motivation and level of education were related significantly to dimension challenge, work climate, and talent of satisfaction.

Further analysis using multiple linear regressions with backward method showed that only education variable related significantly to the performance, while staff satisfactions were not.

This study recommends that in add to improve organizational performance, educational background of employee should be appropriate for structural placement. This will be further maintaining worker satisfaction."

"The BER performance of trellis coded (TC) 8PSK with 2-branch selection (SC) and maximal ratio combining (MRC) diversities on mobile satellite communication system, which channel characterized by Nakagami fading channel is investigated. The special case of 2 branch SC and MRC diversities on independent and spatially correlated Nakagami fading are analyzed in detail, It is shown that the BER performance of TC 8PSK with diversity is better than that system without diversity, and the BER performance of system with diversity increases with increasing the Nakagami fading parameter m. Although the correlation between branches causes signal-to-noise ratio (SNR) loss relative to uncorrelated fading case for 2 branches SC and MRC diversities, the SC and MRC diversities can lead the diversity gain, that is, the improvement of BER performance of TC 8PSK with diversity is obtained over the TC 8PSK without diversity. In addition, the effect of antenna separation which causes cross correlation between the fading signals envelops on the performance of TC 8PSK with 2 branch SC and MRC diversities is also considered."

"The simplest model that is frequently used for a transmission channel is the additive white Gaussian noise (AWGN) channel model. In this model the received signal is the sum of the transmitted signal and Gaussian noise. The simple channel model has great theoretical and practical importance and is an accurate model for many communication channels, such as satellite and deep space communication channels. In many communication systems, however, the channels are subject to various impairments in addition to the additive noise. For these channels the simple model of AWGN is no longer valid and one must consider more practical and complex channel models. One of the such channel types which frequently occur in radio communication is the fading channel.In mobile radio communication system, the propagation between a base and a mobile station is not only by a direct line-of-sight path, but via many paths. These propagation paths depend largely on the. scattered reflection from many obstacles near the base and mobile stations. The received signal, at any place, consist of a large number of waves arriving from many directions. These multipath waves interfere and produce a varying field strength. The base station receiver experience similar fading as the mobile transmitter moves. The signal fluctuation rate is proportional to the vehicle speed. In many fading channels, in addition to the diffused multipath fading, there exists a dominant line-of-sight (direct) signal component. Denoting the direct component by Acos(2πfct), the received signal then can be written as r(t)= (A + a1 (t)) cos(2πfct) + aQ sin(2πfct)"

"Trellis coded modulation (TCM) formats with their excellent bandwidth and power efficiency have been widely employed in various communication systems. For mobile satellite communications, trellis coded (TC) M-ary phase shift keying (MPSK) is the primary candidate modulation technique. In the first generation mobile satellite systems, co-channel interference (CCI) does not pose a serious problem. However, second generation systems are expected to reuse frequency to increase the orbit slot spectral efficiency. Then the CCI from adjacent beams and adjacent satellite will be dominant factor determining the system performance and overall capacity. Mobile satellite communication is also suffered from strong variations of the received signal power due to the multipath fading. Typically, mobile satellite channels are modeled as Rician or Nakagami fading; that is the received signal consists of a constant line of sight signal component and a Rayleigh distributed diffuse signal component. Therefore, the performance of system on mobile satellite channels is subject to both fading and CCI.TCM and antenna diversity are two attractive methods to combat fading and CC1 effects in the mobile satellite communication systems. The research focuses on the using of TCM and antenna diversity to combat the fading and CCI effects on mobile satellite system, and analyze their performance characterized by bit error rate (BER). Because of multipath propagation , the mobile satellite communication channel is modeled as a Rician or Nakagami fading channel. This report, the BER performance of TC asymmetric MPSK with CCI and TC asymmetric MPSK with diversity on mobile satellite communication systems will be investigated and analyzed.First, the BER performance of TC- asymmetric MPSK in the presence of undesired CCI with multiple interferers and fading channel is investigated. The fading statistic for desired signal is Nakagami fading and the undesired interference signals are Rayleigh fading. We assume that all the interferers are unmodulated because most of errors are produced by Rayleigh fading itself rather than the modulating sequence. This model assumes that all interfering signals have aligned symbol timing and no cross channel interference symbol interfering (ISi) effects. The desired signal is assumed to have Nakagami distribution implying that a dominant multipath exists in transmission. The desired and the interfering carrier have no phase coherence. We derive the BER performance of TC asymmetric MPSK in the presence CCI and fading channels by using the first error event method. It is shown that the BER performance of TC asymmetric MPSK in the presence of CCI is better than that of system with asymmetric MPSK. The BER performance of TC asymmetric MPSK is improved as increasing either the Nakagami fading parameter or the value of signal-to-interference ratio (SIR). As the Nakagami fading parameter is increased the phase signal of MPSK is also increased.Second, the BER performance of TC MPSK with 2 branch selection combining (SC) and maximal ratio combining (MRC) diversities on independent and spatially correlated Nakagami fading channel are investigated. The upper bound bounds using the transfer function bounding technique are derived and several numerical results are shown. Is shown that the BER performance of TC 8PSK with MRC diversity is better than that of system with SC diversity. Although the correlation between branches causes the signal-to-noise ratio (SNR) loss (relative to independent fading case) for SC and MRC diversities, the diversity can lead to achieve the diversity gain compared to the system without diversity.Third, the BER performance of TC 8PSK in the presence of undesired CCI with multiple interferers and fading channel is investigated by using computer simulation. The fading statistic for desired signal is Nakagami fading and the undesired interference signals are characterized by Rayleigh fading. The I3ER performance of TC 8PSK in the presence CC1 and fading channels is simulated by using the first error event method. It is shown from the result that the simulation result of the performance of TC 8PSK in the presence CCI and fading channels is closed to the analytical result."

"Dengan memilih judul tersebut di atas, saya mencoba membahas peran psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa dalam berbagai segi kehidupan, termasuk juga perannya bagi pendekatan integratif di bidang kedokteran.Dengan memahami peran psikiatri dalam berbagai segi kehidupan, diharapkan bahwa dasar-dasar pengetahuan dan pengamalan bidang psikiatri dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan dan kualitas hidup.Meskipun sudah lebih dari satu abad psikiatri menjadi bagian bidang ilmu kedokteran, ternyata masih banyak yang tidak mengetahui lingkup peran psikiatri secara benar, baik di kalangan awam maupun lingkup kedokteran sendiri. Peran psikiatri masih selalu dikaitkan dengan gangguan jiwa saja, padahal cakupan peran psikiatri sebagian besar justru di dalam berbagai aspek kehidupan yang menentukan tinggi atau rendahnya tingkat kesehatan jiwa individu maupun masyarakat. Perkembangannya di Indonesia tidak terlepas dari bayangan stigma yang masih kuat terhadap gangguan jiwa.Psikiatri dan Kesehatan Mental (Psychiatry and Mental Health)Saat ini masih ada beberapa kerancuan pada makna istilah, yang dapat menghambat usaha memasyarakatkan psikiatri.Istilah psikiatri (inggris: psychiatry) diangkat dari bahasa Yunani, yaitu psyche (soul, mind - kehidupan mental, baik yang sadar maupun bawah sadar dalam bahasa Indonesia: roh, jiwa, mental) dan iatreia (healing- penyembuhan). Sesuai dengan kedudukannya sebagai bidang ilmu, maka di dalam bidang psikiatri, psyche berarti mind atau mental dan bukan berarti soul atau roh.Dalam bahasa Indonesia, jiwa dapat berarti: (1) roh, nyawa, atau (2) seluruh kehidupan batin manusia yang terdiri dari perasaan, pikiran, angan-angan, dsb. Dalam hubungan dengan psikiatri, diambil pengertian yang kedua, bukan roh. Penggunaan istilah jiwa juga dapat menimbulkan salah pengertian, karena sering dikaitkan dengan segi spiritual.Ilmu Kedokteran Jiwa dan Psikiatri merupakan istilah bahasa Indonesia untuk Psychiatry, dan Kesehatan Jiwa untuk Mental Health. Meskipun sudah lama digunakan, masih sering terjadi kerancuan pengertian antara Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa tersebut.Psikiatri (Ilmu Kedokteran Jiwa) adalah cabang spesialistik Ilmu Kedokteran, yang mempelajari patogenesis, diagnosis, terapi, rehabilitasi, pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan ikhtiar peningkatan taraf kesehatan jiwa. Penyandang profesi keahliannya adalah psikiater atau spesialis kedokteran jiwa.Kesehatan Jiwa (Mental Health) merupakan bidang yang luas, yang menggambarkan segi kualitas taraf kesehatan di bidang kejiwaan. Meskipun psikiatri mempunyai peran sangat penting dalam bidang kesehatan jiwa, sebenarnya kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab semua pihak, bersifat multidisiplin dan multisektor (berbagai pihak/bidang disiplin baik dalam lingkup kedokteran maupun lainnya - misalnya psikologi, ilmu sosial, keluarga, masyarakat, segi budaya, segi agama/spiritual, sosio-ekonomi, dsb.) Untuk menghindari kerancuan, akan lebih jelas kiranya bila psychiatry diterjemahkan menjadi psikiatri dan mental health dengan kesehatan mental."

"ABSTRAKSeringkali didapati kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran Subversi. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik kepada para pelanggar pidana tersebut kerapkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Kejadian ini telah terdapat pada masa Pemerintah Orde Lama, hingga diteruskan oleh Pemerintah Orde Baru sekarang ini, yang menimbulkan berbagai polemik di pihak yang pro maupun kontra.Bahkan para Cendekiawan Politik dan Hukum (Dr. Burhan Magenda, Arbi Sanit, dan Prof. Dr. Sri Sumantri, SH), menyatakan bahwa isi pasal UU No.l1/PNPS/1963 tersebut terlalu luas jangkauannya sehingga tidak ada batasan-batasan yang jelas dan tegas pada pasal-pasalnya yang dapat menjerat siapa saja dan kapan saja dan kurang relevan dengan pekermbangan Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dewasa ini.Menurut pendapat nara sumber hukum dari Universitas Indonesia (Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH. dan Nara sumber Undang-undang Anti Subversi (Dr.Loebby Loqman, SH.) mengatakan bahwa Isi pasal-pasal UU No.ll/PNPS/1963 terdiri dari 20 pasal yaitu pasal 1 s/d. 20 dan 6 Bab yaitu Bab 1 s/d. V perlu dibatasi (limitatif), karena bila hal itu tetap diberlakukan, maka isi pasal UU No.17./PNPS/1963 ini dianggap telah dipengaruhi budaya politik otoriter yang terdapat pada pasal 1,2,3,7,11 dan 17 yang pada inti isinya memperkokoh kedudukan Presiden selaku penguasa politik. Pengaruh budaya politik Feodal terdapat pada pasal 13 (2), yang berintikan adanya kedudukan penguasa politik yang tidak ingin dikritik atau dikontrol oleh masyarakat, melainkan harus dihormati dan di patuhi oleh seluruh masyarakat; dan pengaruh budaya politik patrimonial nampak terdapat pada pasal 13 (2) yang pada isinya adalah keharusan dari pihak masyarakat/rakyat untuk loyal dan patuh tunduk pada senioritas yaitu penguasa politik (presiden) tanpa ada kontrol pengawasan dari masyarakat/rakyat.Tujuan penelitian dengan menggunakan kerangka pikir kualitatif, untuk mengetahui secara jelas benarkah sifat patrimonial, Feodal dan Otoriter yang melekat pada isi UU Noll/PNPS/1963 akibat dari adanya pengaruh Budaya Politik Patrimonial, Feodal dan Otoriter yang diwariskan oleh para penguasa politik Jawa (Raja-raja Jawa Mataram) yang secara langsung atau tidak langsung telah diwariskan dan diikuti serta diterapkan oleh para Penguasa Politik, sehingga memberikan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya budaya politik subyek (menurut G.A. Almond dan Sindey Verbs). Seperti halnya Presiden Soekarno sebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka teori Budaya Politik yang digambarkan oleh Clifford Gertz, Arief Budiman, Miriam Budiarjo, Marbanggun Hardjowirogo, Sukarna, Eberhard Puntsch, Ralf Dahrendorf, Gabriel A. Almond, dan Sidney Verbs, Niniek Suparni, dan sebagainya, dengan menggunakan kerangka piker kualitatif.Para nara sumber politik dan nara sumber hukum tersebut di atas telah menggambarkan bahwa betapa otoriternya kepemimpinan Presiden Soekarno pada saat pemerintah dengan sistem politik Demokrasi Terpimpin yang membuat dan memberlakukan Penetapan Presiden (Penpres/PNPS) No.11 tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi tanpa persetujuan DPRS yang perannya dimandulkan (lemah) yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.11/PNPS/1963. Permasalahan di mana pada isi pasal-pasal UU No.11/PNPS/1963 tersebut memiliki jangkauan sangat jauh dan luas langkah represifnya dan hanya menguntungkan Penguasa Politik / presiden), dikarenakan pasal-pasalnya bersifat karet yang dapat menjerat siapa saja.Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas perlu dibuktikan dalam penulisan tesis ini diungkapkan secara rinci proses pembahasan pembentukan isi UU No.ll/PNPS/1963 tentang pernberantasan kegiatan Subversi sejak latar belakang pembentukannya, sejarah pembentukannya, sampai budaya politik yang mempengaruhinya yang cukup menarik dipelajari karena menimbulkan pro dan kontra."