Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian target penerimaan pajak KPP Badora Satu pada Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pencapaian realisasi penerimaan KPP Badora Satu yang hanya 58,39% dari target mengindikasikan adanya kegagalan dalam pelaksanaan tugas utama suatu unit KPP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh kinerja KPP dalam pelaksanaan tugasnya tidak maksimal atau karena faktor lainnya. Fokus pembahasan penelitian ini pada dasarnya adalah mengkaji kebijakan pada tahap implementasi yaitu implementasi pencapaian target penerimaan pajak KPP Badora Satu pada Tahun 2010. Analisis menggunakan teori dari Van Meter & Van Horn. Karakteristik Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Badora Satu yang memiliki turn over yang tinggi, berbeda dengan KPP pada umumnya dan adanya kebijakan menutup entry point, menjadikan KPP Badora Satu perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penetapan target penerimaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan pencapaian penerimaan KPP Badora Satu Tahun 2010 antara lain : tidak adanya kegiatan ekstensifikasi akibat ditutupnya entry point, berakhirnya kontrak kerja/usaha dari Wajib Pajak, berkurangnya jumlah Wajib Pajak, dan batas waktu penerapan azas cabotage bagi sektor pelayaran. ......This thesis is discussing factors which cause declining revenue at Badora Satu Tax Office in 2010. This research is qualitative descriptive research type of analysis. One of indicator that Badora Satu Tax Office fails in realization of revenue is Badora Satu Tax Office merely got 58,39% from target revenue. The aim of this research is to identify whether the failure factor is caused by Badora Satu Tax Office performance or caused by another factors. Focus of this research is to study the implementation of revenue target of Badora Tax Office in 2010. Theory of Van Meter and Van Horn are using in analyzing this research. The differentiation type of taxpayer in Badora Satu Tax Office among other tax office, which has a high turn over, making Badora Satu Tax Office needs different treatment in determination revenue target. The result of this research shows, there are some factors which make failure in revenue target at Badora Satu Tax Office, such as: no extensification as a result of entry point is closed, decreasing of taxpayer, and time limitation of applying cabotage principle for shipping industry.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta (Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Tanah Di Wilayah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta). Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pelaksanaan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bagaimanakah penyelesaian penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pelaksanaan RRTRWK-Jagakarsa terbagi menjadi dua kelompok yaitu penggunaaan tanah yang sesuai dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RRTRWKJagakarsa. Penggunaan tanah yang sesuai RRTWK-Jagakarsa telah mematuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan IMB seperti memenuhi unsur peruntukkan, KDB, GSJ dan GSB, perpetakan dan ketinggian lantai maksimal. Sedangkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RRTRWK-Jagakarsa justru sebaliknya. Penyelesaian penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RRTRWK-Jagakarsa adalah dengan dikenakan sanksi administratif kepada pemilik bangunan. Pemberian sanksi administratif itu merupakan kewenangan Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kecamatan Jagakarsa. Sanksi administratif tersebut berupa SP4 (Surat Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan), segel, SPB (Surat Perintah Bongkar) dan Eksekusi Bongkar yang merupakan kewenangan Dinas P2B Kotamadya Jakarta Selatan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the use of land that is not accordance with the Regulation Special Distrist of Jakarta Number 6 in 1999 About the Territorial of space planning for Special District Jakarta (Juridical Analysis of Land Use in Region District Municipality Jagakarsa, South Jakarta). Formulation of problems in this research are how the implementation of the Plan Detailed Spatial Region District (RRTRW-K) in the region District Jagakarsa, South Jakarta Municipality Special Distrist of Jakarta, how the settlement of the use of land that is not in accordance with the Detailed Spatial Plan Area District (RRTRW-K ) in the region Jagakarsa District Municipality South Jakarta Special Distrist of Jakarta. Implementation RRTRWK-Jagakarsa divided into two groups namely use land and the appropriate use of land that does not comply with RRTRWK-Jagakarsa. The appropriate use of land-RRTWK Jagakarsa have to comply with the requirements that must be filled in the application meet the elements such as Used License to Build , KDB, GSJ and GSB, maping and a maximum height of the floor. While the use of land that does not comply with RRTRWK-Jagakarsa exactly vice versa. The settlement of land use that does not comply with RRTRWK-Jagakarsa is to apply administrative sanctions to the owner of the building. The provision of administrative sanctions that Tribal Affairs is the authority and supervision Mape Building (P2B) District Jagakarsa. Administrative sanctions in the form of SP4 (Implementation Letters Termination Employment Development), seal, SPB (Letters Command loading) and unloading of execution is the authority P2B Municipality Office of South Jakarta.