Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aset hasil tindak pidana adalah tujuan utama pelaku kejahatan bermotif ekonomi melakukan perbuatannya. Oleh karena itu upaya penghilangan akses dan hak pelaku terhadap hasil kejahatan beserta perolehannya dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana bermotif ekonomi. Kelahiran rezim anti pencucian uang di Indonesia telah memperkenalkan metode pendekatan baru yaitu follow the money dimana penegakan hukum tidak lagi hanya terfokus kepada pelaku kejahatan tetapi pada aset hasil tindak pidananya. Selain bertujuan untuk menghilangkan motif pelaku kejahatan, metode ini dapat menjadi harapan pemulihan bagi korban kejahatan yang merasakan kerugian finansial. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya telah memberikan instrumen yang cukup mumpuni bagi para penegak hukum untuk melakukan upaya pemulihan aset bagi korban kejahatan, namun hal ini tidak terlihat pada kasus First Travel dimana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku dan menyatakan seluruh aset First Travel dirampas untuk negara sehingga korban tidak mendapatkan pemulihan sama sekali. Penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu terkait pengaturan upaya pemulihan aset di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta terkait penerapan upaya pemulihan aset di dalam kasus First Travel. Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, sehingga menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum dan non-hukum. Wawancara terstruktur dan terpandu juga dilakukan untuk mengkonfirmasi interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktek. Hasil penelitian membuktikan bahwa instrumen hukum pemulihan aset yang termaktub dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah memfasilitasi upaya pemulihan aset bagi korban kejahatan namun belum mengatur secara jelas mekanisme pemulangan aset kepada korban kejahatan yang dapat menjadi hambatan apabila korban kejahatan tidak sedikit. Dalam implementasinya terlihat bahwa penegak hukum masih terfokus hanya kepada pembuktian unsur atau pemenuhan unsur tindak pidana, sehingga mengakibatkan hasil penelusuran aset yang tidak maksimal serta terdapat kebingungan atas mekanisme pemulangan aset kepada korban sehingga pada akhirnya upaya pemulihan aset tidak dapat menjangkau actual victim.

---

Illegal asset is the main objective of criminals who carry out their action with economic motives. Therefore, eliminating their access and rights to the proceeds of crime can be an effective way of eradicating economic crimes. The deveopment of Anti money laundering regime in Indonesia has introduced a new approach method namely ‘follow the money’ allowing law enforcement to focus not only on criminals but also illegal assets. Besides aiming to eliminate the motives, this method can give hope to actual victim to the crime to get recovery. The anti money laundering law has actually provided a fairly qualified instrument for law enforcement officers to conduct asset recovery for the actual victims, but this is not found in the First Travel case where the judges sentenced the perpetrators to imprisonment and ordered all assests to be confiscated by State. Hence, actual victims left without any remedies. This study seeks to answer several regulatory gaps related to the Anti Money Laundering Law and their implementation particularly in the First Travel case. It is based on normative juridical law research using secondary data sources of legal and non-legal materials. Selective structured and guided interviews with experts were conducted to confirm the interpretation of related laws and regulation as well as their application on practices. The study higlighted that Anti Money Laundering Law has provided legal basis for asset recovery for victims; Nevetheless, it lacks of clear mechanism for returning assets to victims. This indeed can be an obstacle particularly involving massive victims. In practice, it appears that law enforcement still focuses only on proving the elements of crime rather than thingking about recovering assets. This way of working leads to inadequate asset tracing results. It can also create confusion over the mechanism of returning assets. In the end, ultimately asset recovery efforts can not provide adequate remedies to victim."

"Kanker serviks merupakan kanker pada wanita yang paling sering terjadi di Indonesia. Kanker serviks biasa terjadi pada wanita berusia pertenghan. Beberapa penelitian sebelumnya mengajukan bahwa kanker serviks yang sangat progresif terutama terjadi pada perempuan berusia lebih tua, sehingga pada wanita yang lebih tua stadium biasanya lebih lanjut.Pada penelitian ini kami mencari berapa jumlah kasus kanker serviks baru, bagaimana karakteristik kasus baru tersebut, dan apakah ada korelasi antara usia dengan stadium. Penelitian ini menggunakan metode potong lintang dan dilakukan menggunakan data 390 penderita kanker serviks di Departemen Patologi Anatomi RSCM pada tahun 2004.Setiap pasien diambil data usia, stadium dan jenis histopatologi dari kanker serviksnya. Dilakukan penghitungan jumlah kasus baru, kemudian dari data yang ada, penderita kanker serviks dikelompokkan berdasarkan usia, stadium dan jenis histopatologinya untuk mengetahui sebaran karakteristiknya. Dilakukan juga uji untuk menilai korelasi usia dengan stadium. Pasien berumur antara 24-78 tahun, dengan rerata 47,95, insidens mencapai puncak pada usia 45-54 tahun.Stadium paling banyak adalah stadium IIIB dan sebagian besar penderita sudah berada dalam stadium regional (72,8%). Jenis histopatologi yang paling sering adalah karsinoma sel skuamosa sebanyak 311 kasus (79,5%). Dengan uji Spearman didapatkan korelasi yang signifikan (p<0.05) dan bersifat positif lemah (r=0,193). Disimpulkan bahwa semakin tua usia pasien, semakin lanjut stadium kanker serviks pada saat diagnosis.

---

Cervical cancer is the most common cancer in woman in Indonesia. It mostly happens in middle aged women. Some studies suggest that progressive cervical cancer usually happen to older age women, thus in older age women the cancer was found on late stage.

In this study, we find out about the number of new cases, the characteristic distribution of the patient and whether the age of patient correlates with the stage of cervical cancer. We use a cross sectional method for this case. Subject is secondary data of 390 cervical cancer patient in Department of Pathology Anatomy RSCM in 2004.

The data includes age, stage and histopathologic type of cancer. Each patent was categorized based on the age group, stage, and histopathologic type. The collected data of age and stage is analyzed using Spearman-Correlation test (p<0,05). The patient aged between 24 and 78 yeras old, the mean age is 47,95, and the peak incidence happens in patient aged 45-54 years oled.

The patient mostly diagnosed at regional stage (72,8%). The most often histopathologic type is squamous cell carcinoma (79,5). by Spearmann analysis, there was significant (p<0,05), weak positive correlation (r=0,193) between the age and stage of diagnosis. It was concluded that the older the age of the patient, the later the stage found."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara job insecurity dan komitmen organisasi secara keseluruhan maupun pada tingkat dimensi, serta melihat peran moderasi grit terhadap hubungan antara job insecurity dengan komitmen organisasi, khususnya dalam menghadapi masa pandemic yang berdampak pada banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja. Partisipan Penelitian ini berjumlah 200 karyawan yang diperoleh secara online dengan menggunakan convenience sampling. Penelitian ini bersifat kuantitatif, dan alat ukur yang digunakan adalah Organizational Commitment Questionnaire (1990), Job Insecurity Measurement (2013), dan The Grit Scale (2009). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji korelasi dan uji moderasi terhadap variabel penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa job insecurity tidak berkorelasi dengan komitmen organisasi, dimensi marginalization insecurity berkorelasi secara negatif signifikan dengan dimensi komitmen kontinuan, dan grit tidak memoderasi hubungan antara job insecurity dan komitmen organisasi. Dalam situasi pandemik saat ini tinggi rendahnya komitmen organisasi tidak berhubungan dengan job insecurity. Meskipun karyawan memiliki job insecurity tinggi, namun dengan tidak tersedianya alternatif lainnya seperti pekerjaan baru, maka setiap karyawan akan berusaha untuk menunjukkan komitmennya terhadap organisasi dengan harapan akan dipertahankan oleh organisasi, dan grit dari masing-masing karyawan tidak memiliki peran karena karyawan berusaha untuk menujukkan perilaku bertahan dalam menghadapi situasi krisis.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to look at the correlation between job insecurity and organizational commitment as a whole and the dimension level, as well as see the role of grit moderation on the relationship between job insecurity with organizational commitment, especially in dealing with a pandemic that affects the number of cases of layoffs. Participants in this research are 200 employees obtained online using convenience sampling. This research is quantitative, and the measuring instruments used are Organizational Commitment Questionnaire (1990), Job Insecurity Measurement (2013), and The Grit Scale (2009). Data processing was performed using correlation tests and moderation tests on the research variables. The results of the study concluded that job insecurity did not correlate with organizational commitment, the dimension of marginalization insecurity was significantly negatively correlated with the dimensions of commitment continuance, and grit did not moderate the relationship between job insecurity and organizational commitment. In the current pandemic situation, high or low organizational commitment is not related to job insecurity. Even though employees have high job insecurity, but with the absence of other alternatives such as new jobs, each employee will try to show their commitment to the organization in the hope that it will be maintained by the organization, and the grit of each employee has no role because employees are trying to show behavior survive in the face of a crisis situation."

"Secara garis besar, skripsi ini membahas mengenai efektivitas promosi (biaya iklan) dalam dua perusahaan (Indosat dan Telkomsel) pada Industri Telekomunikasi Seluler. Pengaruh promosi merupakan bukti nyata dari persaingan dan dengan mengetahui efektivitas promosi maka dengan sendirinya akan diketahui juga persaingan diantara kedua perusahaan ini. Efektivitasnya akan dilihat menggunakan profitabilitas sebagai proksi dari kinerja perusahaan karena profitabilitas merupakan ukuran dari kinerja operasional perusahaan. Selain promosi yang menggunakan proksi biaya iklan untuk mengetahui efektivitas perusahaan digunakan juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Oleh sebab itu penulis juga memasukkan beberapa variabel yang diduga turut mempengaruhi profitabilitas, yaitu biaya gaji (salary), aktiva tetap dan usia erusahaan.

Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada dua perusahaan terbesar pada industri telekomunikasi yakni Indosat dan Telkomsel. Untuk melihat pengaruh promosi (biaya iklan), biaya gaji (salary), aktiva tetap dan usia perusahaan, terhadap profitabilitas perusahaanperusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000-2005 Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan positif antara variabel biaya iklan (advert) dengan kinerja perusahaan (ROA, Rev/Aset dan NPM). Sementara hubungannya dengan variabel lain berbeda-beda, hal ini bergantung dari variabel dependen (kinerja perusahaan).

Kesimpulan lainnya adalah biaya iklan mungkin bukan merupakan variabel terbaik untuk menggambarkan persaingan yang terjadi pada industri telekomunikasi seluler, tetapi cukup dapat memberi gambaran persaingan yang terjadi pada industri telekomunikasi seluler. Dari hasil penelitian maka dapat terlihat adanya persaingan antara Indosat dan Telkomsel di dalam industri walaupun tidak terlalu jelas tergambarkan pada penelitian kali ini. Pada akhirnya biaya iklan cukup efektif menggambarkan persaingan di Indosat dan Telkomsel pada industri telekomunikasi seluler.

Marginally, this scripts study to regarding promotion effectiveness (advertising expense) between two company (Telkomsel and Indosat) in Telecommunication Cellular Industry. Influence Promotion represent real evidence from emulation and given the promotion effectiveness hence by itself will know also emulation both of this company. ffectiveness will be seen to use profitability as proxy from company performance because profitability represents size measure from company operational performance. Besides promotion using advertising expense proxy to know company effectiveness used also other factors able to influence company profitability. On that variable, writer include some anticipated variable partake to influence profitability, that is salary expense (salary), fixed asset and company age.

This research focused its research beween two biggest company in Telecommunication Cellular Industry namely Indosat and Telkomsel. To see promotion influence (advertising expense), salary expense (salary), fixed asset and company age, is noted by company rofitability in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2000-2005.

Conclusion from this research, there is a positive relation among advertising expense variable (advert) with company performance (ROA, Rev/Aset and NPM). While the relation with other variable different each other, this matter hinge from dependent variable (company performance). Other conclusion is advertising expense possible not such a best variable to depict emulation that happened at Telecommunication Cellular Industry, but enough can give emulation picture that happened at Telecommunication Cellular Industry. From result of research hence earning seen the existence of emulation between Indosat and Telkomsel in industry although do not too clear depicted in this research. In the end effective to advertising expense enough depict emulation in Indosat and Telkomsel at telecommunication Cellular Industry"

"Saat ini, pengembangan eksipien untuk sediaan farmasi ditujukan untuk meningkatkan efek terapetik dari obat dan mengurangi frekuensi pemberian obat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dari pasien. Hal ini dapat dicapai dengan penyalutan tablet lepas terkendali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat dan mengkarakterisasi eksipien koproses pregelatinisasi pati singkong(PPS) dan hidroksipropil metilselulosa (HPMC) pada perbandingan 4:1. PPS dibuat dengan memasak pati singkong diatas suhu gelatinisasinya dan penambahan air pada perbandingan tertentu. Kemudian dicampur dengan HPMC dan dikarakterisasi sifat fisikokimia dan fungsionalnya. Dalam penelitian ini eksipien koproses digunakan sebagai salut tablet lepas terkendali, dan teofilin digunakan sebagai model obat. Tablet inti dan tablet salut dievaluasi sesuai ketentuan Farmakope Indonesia dan acuan farmasetika lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan eksipien koproses PPS-HPMC perbandingan 4:1 pada kosentrasi 4% w/w dapat digunakan sebagai bahan salut tablet lepas terkendali."

"Penghimpunan dana masyarakat di bank BNI per juni 1998 meningkat 207,90 % melampaui pertumbuhan rata-rata simpanan masyarakat sektor perbankan sebesar 185,25 %, pertumbuhan rata- rata perbankan pemerintah 14 1,08 % dan rata-rata perbankan swasta 95,51 %. Hal itu menunjukkan dimasa krisis seperti sekarang ini kepercayaan masyarakat terhadap bank BNI justru semakin meningkat. Salah satu produk dari bank BNI adalah SERTI PLUS. SERTIPLUS ini berbentuk dalam lembaran-lembaran bilyet, diterbitkan kepada pembawa, dapat diperjualbe =likan, dan dapat dijadikan jaminan kredit. Bila dillhat bentuknya, SERTIPLUS ini dapat dimasukkan kedalam kelompok Surat Berharga . Menurut KUHPerdata, SERTIPLUS ini masuk kedalam Benda Bergerak yang Tidak Berwujud, yakni berupa piutang kepada pembawa. SERTI PLUS sebagai Benda Bergerak Yang Tidak Berwujud bila hendak dijadikan jaminan kredit maka pengikatannya harus dilakukan dengan cara gadai. SERTIPLUS dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan dalam pemberian Cash Collateral Credit. Prosedur penggadaian SERTIPLUS ini pertama-tama dibuat perjanjian pokoknya yakni perjanjian hutang-piutang/perjanjian kredit, lalu dibuat perjanjian penggadaiannya. Selanjutnya SERTIPLUS yang digadaikan itu harus diserahkan kepada kreditur (penerima gadai), penyerahan tersebut merupakan syarat sah terjadinya gadai. Berakhirnya perjanjian gadai SERTIPLUS ini adalah apabila perjanjian kreditnya telah dilunasi oleh debitur (pemberi gadai) atau apabila ada penggantian barang yang dijadikan jaminan oleh debitur (pemberi gadai. Apabila debitur wanprestasi atau tidak melunasi hutangnya kepada kreditur, maka kreditur (Bank BNI) akan menegurnya secara tertulis maksimal 3 kali, apabila debitur tidak menghiraukannya, maka kreditur akan mencairkan bilyet SERTIPLUS tersebut, hal ini disebut dengan Parate Eksekusi (pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata) yakni hak yang dimiliki oleh penerima gadai (kreditur) untuk mengeksekusi barang yang dijaminkan padanya tanpa melalui perantaraan hakim (pengadilan) jika pemberi gadai (debitur) wanprestasi. Dengan Parate eksekusi, maka perselisihan antara Bank BNI (kreditur) dan debitur dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya yang ringan."

"Pertanggungjawaban pimpinan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana dimana seorang pimpinan dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Pertanggungjawaban pimpinan pertama kali diterapkan di dalam kasus tindak pidana internasional di dalam kasus Yamashita dan saat ini telah dikodifikasikan ke dalam banyak konvensi seperti Statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda, dan Statuta Roma serta diterapkan di berbagai kasus tindak pidana internasional. Di Indonesia, konsep pertanggungjawaban pimpinan diatur di dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan telah diterapkan di dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti di Timor-Timur. Tulisan ini mencoba membandingkan penerapan konsep pertanggungjawaban di tingkat internasional dan di Indonesia.Superior responsibility is a form of criminal responsibility where a superior is held responsible for the criminal conduct of his subordinate. Superior responsibility was firstly applied in the Yamashita case and now has been codified in numerous conventions including the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia Statute, International Criminal Tribunal for Rwanda Statute, Rome Statute, and applied in various international criminal cases. In Indonesia, superior responsibility is regulated under Law No. 26 of 2000 on the Human Rights Tribunal and has been applied in human rights violation cases, such as the one in East Timor. This writing is trying to compare the implementation of superior responsibility on International and Indonesian level."

"Dewasa ini kepercayaan masyarakat untuk meggunakan jasa angkutan udara semakin bertambah, hal tersebut dapat dibuktikan melalui munculnya beberapa maskapai penerbangan baru serta bertambahnya jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Dalam perjanjian pengangkutan udara yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA), diambil beberapa pokok permasalahan seperti, apa hak dan kewajiban para pihak, apakah perjanjian yang dibuat secara standar baku telah sesuai dengan hukum pengangkutan udara yang berlaku, prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang dapat dilaKukan apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara eskriktif dan kualitatif, maka diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak timbul secara timbal balik berdasarkan hukum pengangkutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang dibuat secara standar baku oleh PT. MNA telah sesuai dengan hukum pengangkutan yang berlaku yang dibuktikan melalui dokumen pengangkutan udara yang dikeluarkannya. Prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dalam peristiwa pengangkutan udara adalah berdasarkan Presumption of Liability dan Fault Liability yang dianut oleh hukum pengangkutan Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian pengangkutan, maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah melalui jalan damai antara para pihak, jika menghadapi jalan buntu baru diajukan ke pengadilan yang berwenang."