Aset hasil tindak pidana adalah tujuan utama pelaku kejahatan bermotif ekonomi melakukan perbuatannya. Oleh karena itu upaya penghilangan akses dan hak pelaku terhadap hasil kejahatan beserta perolehannya dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana bermotif ekonomi. Kelahiran rezim anti pencucian uang di Indonesia telah memperkenalkan metode pendekatan baru yaitu follow the money dimana penegakan hukum tidak lagi hanya terfokus kepada pelaku kejahatan tetapi pada aset hasil tindak pidananya. Selain bertujuan untuk menghilangkan motif pelaku kejahatan, metode ini dapat menjadi harapan pemulihan bagi korban kejahatan yang merasakan kerugian finansial. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya telah memberikan instrumen yang cukup mumpuni bagi para penegak hukum untuk melakukan upaya pemulihan aset bagi korban kejahatan, namun hal ini tidak terlihat pada kasus First Travel dimana majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku dan menyatakan seluruh aset First Travel dirampas untuk negara sehingga korban tidak mendapatkan pemulihan sama sekali. Penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu terkait pengaturan upaya pemulihan aset di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta terkait penerapan upaya pemulihan aset di dalam kasus First Travel. Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, sehingga menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum dan non-hukum. Wawancara terstruktur dan terpandu juga dilakukan untuk mengkonfirmasi interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktek. Hasil penelitian membuktikan bahwa instrumen hukum pemulihan aset yang termaktub dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah memfasilitasi upaya pemulihan aset bagi korban kejahatan namun belum mengatur secara jelas mekanisme pemulangan aset kepada korban kejahatan yang dapat menjadi hambatan apabila korban kejahatan tidak sedikit. Dalam implementasinya terlihat bahwa penegak hukum masih terfokus hanya kepada pembuktian unsur atau pemenuhan unsur tindak pidana, sehingga mengakibatkan hasil penelusuran aset yang tidak maksimal serta terdapat kebingungan atas mekanisme pemulangan aset kepada korban sehingga pada akhirnya upaya pemulihan aset tidak dapat menjangkau actual victim.

---

Illegal asset is the main objective of criminals who carry out their action with economic motives. Therefore, eliminating their access and rights to the proceeds of crime can be an effective way of eradicating economic crimes. The deveopment of Anti money laundering regime in Indonesia has introduced a new approach method namely ‘follow the money’ allowing law enforcement to focus not only on criminals but also illegal assets. Besides aiming to eliminate the motives, this method can give hope to actual victim to the crime to get recovery. The anti money laundering law has actually provided a fairly qualified instrument for law enforcement officers to conduct asset recovery for the actual victims, but this is not found in the First Travel case where the judges sentenced the perpetrators to imprisonment and ordered all assests to be confiscated by State. Hence, actual victims left without any remedies. This study seeks to answer several regulatory gaps related to the Anti Money Laundering Law and their implementation particularly in the First Travel case. It is based on normative juridical law research using secondary data sources of legal and non-legal materials. Selective structured and guided interviews with experts were conducted to confirm the interpretation of related laws and regulation as well as their application on practices. The study higlighted that Anti Money Laundering Law has provided legal basis for asset recovery for victims; Nevetheless, it lacks of clear mechanism for returning assets to victims. This indeed can be an obstacle particularly involving massive victims. In practice, it appears that law enforcement still focuses only on proving the elements of crime rather than thingking about recovering assets. This way of working leads to inadequate asset tracing results. It can also create confusion over the mechanism of returning assets. In the end, ultimately asset recovery efforts can not provide adequate remedies to victim.