Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengetahui pengaruh Cu dan Zn terhadap paduan Al-Si-Mg maka dibuat Sampel I dan Sampel II. Sampel I paduan Al-Si-Mg dengan variasi persen berat (%wt) Cu sebesar : 0 ; 1,5 ; 3 dan 5 %wt sedang Zn dibuat konstan sebesar 1 %wt. Sampel II paduan Al-Si-Mg dengan variasi persen berat Zn sebesar : 0 ; 0,5 dan 1,5 %wt, sedang Cu dibuat konstan sebesar 3 %wt.Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap sampel-sampel tersebut, yaitu, pengujian : kekerasan, titik leleh , foto struktur mikro , SEM-EDAX dan Meping. Disamping itu juga didukung oleh data sekunder yang berupa hasil pengujian kekuatan tarik dan hasil pengujian dengan XRD.Hasil pengujian menunjukkan bahwa : semakin besar kandungan Cu , maka kekerasan akan naik, titik leleh akan turun, sedang kekuatan tariknya mula-mula naik sampai dengan kandungan Cu = 3 %wt, kemudian turun sampai kandungan Cu = 5 %wt. Disamping itu juga ditunjukkan bahwa : semakin besar kandungan Zn , maka kekerasan dan titik leleh akan turun, sedang kekuatan tariknya mula-mula turun sampai kandungan Cu = 0,5 %wt, kemudian naik sampai kandungan Cu sebesar 1,5 %wt.Hasil pengujian-pengujian tersebut menunjukkan bahwa : pada paduan tersebut muncul dua fasa yang dominan, yaitu fasa yang sangat kaya dengan Al (sebagai matrik) dan fasa yang kaya dengan Si. Disamping itu juga menunjukkan bahwa Cu dan Zn sangat mempengaruhi bentuk morfologi dari struktur mikro paduan. Morfologi struktur mikro yang fasa kaya Si-nya berbentuk serabut yang berserakan (tidak teratur) mempunyai kekuatan tarik yang relatif tinggi."

"ABSTRAKPendampingan, supervisi, dan bimbingan yang kurang dari kepala ruang dapatmempengaruhi kepatuhan penggunaan masker dan sarung tangan oleh perawat.Upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dapat dilakukan melalui penguatanperan interpersonal kepala ruang dengan pendekatan teori Peplau. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh penguatan peraninterpersonal kepala ruang dengan pendekatan teori Peplau terhadap penerapanSPO penggunaan alat pelindung diri perawat. Penelitian ini menggunakan metodepre-eksperimental design, one group pre and post test without control. Sampelpenelitian sebanyak 38 tindakan keperawatan dan kolaborasi medis dengan teknikincidental sampling dan analisis paired t-test.Hasil penelitian menunjukanperlakuan penguatan peran interpersonal teori Peplau meningkatkan kepatuhanpenerapan SPO penggunaan APD secara bermakna (p = 0,001). Implikasipenelitian dapat meningkatkan keselamatan perawat yang berimbas keselamatanpasien, sebagai evidence base nursing, bahan ajar pendidikan dan pengembanganteori keperawatan. Diperlukan kebijakan, dan pendampingan dari pimpinankeperawatan, serta pengembanganmelalui workshop sebagai salah satukompetensi pemimpin keperawatan.

---

ABSTRACTThe lack of mentoring, supervision and guidance from the head nurses caninfluence the nurses? compliance to use masks and gloves. One effortto improvethis compliance is by strengthening the interpersonal roles of head nurses usingPeplau?s theoretical approach. The purpose of this study was to identify theimpacts of strengthening the interpersonal roles of head nurses using Peplau?stheoretical approach on the implementation of Standard Operating Procedure(SPO) of nurses? Personal Protective Devices (PPD). This study usedaquantitative method of pre-experimental design with one group pre-test and posttestdesign without control. The samples were 38 nursing procedures and medicalcollaborations which were taken incidentally and analyzed using paired t-test. Theresults showed that the intervention of strengthening the interpersonal roles ofhead nurses using Peplau?s theoretical approach significantly improved thecompliance on the implementation of SPO of PPD (p =0.001). The findings of thisstudy can be used to improve the safety of nurses, which will affect the patientsafety, function as evidence-based nursing, and contribute to the teachingmaterials for nursing education and the development of nursing theory. Policiesand supervisions from nursing leaders are required as well as development effortsthrough workshops as a competence of nursing leaders"

"Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU Tipikor tidak mengatur kriteria bilamana pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan terhadap korporasi atau korporasi dan pengurusnya. Ketidaklengkapan UU Tipikor tersebut menyebabkan multi tafsir di kalangan penegak hukum dan hakim sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-konsistenan putusan pengadilan. Disertasi ini melakukan telaah mengenai perumusan model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi yang ideal di Indonesia agar tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum dan multi tafsir dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, didukung dengan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap penegak hukum dan hakim. Adapun pendekatan masalah penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa diperlukan penentuan kriteria model pertanggungjawaban pidana korporasi secara otonom, dependen dan independen. Model otonom mensyaratkan pertanggungjawaban korporasi tidak digantungkan dan dihubungkan dengan pertanggungjawaban pengurusnya sama sekali karena kesalahan korporasi tidak berasal dari atribusi kesalahan pengurusnya secara individu. Terdapat empat kriteria dalam model otonom yaitu: pertama, perbuatan pengurus merupakan perbuatan korporasi; kedua, perbuatan pengurus dilakukan untuk dan dalam rangka kepentingan korporasi dan tidak ada kepentingan individu pengurus; ketiga, kesalahan korporasi berasal dari atribusi kesalahan perbuatan korporasi; dan keempat, alokasi tanggung jawab hanya dibebankan kepada korporasi, tanpa sekalipun membebani tanggung jawab kepada pengurus. Model dependen mensyaratkan alokasi kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi digantungkan pada terbuktinya kesalahan pengurus atas terjadinya tindak pidana korupsi. Terdapat dua kriteria model dependen yaitu pertanggungjawaban korporasi atas penerimaan manfaat hasil tindak pidana korupsi dan/atau pertanggungjawaban korporasi sebagai sarana tindak pidana korupsi. Model independen mensyaratkan pertanggungjawaban korporasi diajukan secara gabungan dengan pengurusnya dimana konstruksi kesalahan korporasi dibedakan dari pengurusnya dengan mengakomodasi kesalahan original atau organisasi atas reaksi saat terjadinya korupsi dan/atau budaya korporasi yang memicu korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan reformulasi UU Tipikor dan pembentukan yurisprudensi terkait dengan kriteria model pertanggungjawaban pidana korporasi

---

Law Number 31 of 1999 as amended with Law Number 20 of 2001 on Corruption Crime Eradication (Corruption Law) governs a corporation criminal liability model i.e. if a corruption crime is committed by or on behalf of a corporation, then its indictment and criminal charge may be implemented against the corporation and/or its management. However, Corruption Law does not govern criteria whether criminal liability is only addressed to corporation or corporation and its management. Incomplete Corruption Law has led to multi-interpretations among law enforcers and judges causing legal uncertainty and inconsistency in court verdicts. This dissertation scrutinizes the formulation of a corporation criminal liability model in corruption cases that is ideal for Indonesia to prevent legal uncertainty and multi-interpretations in court verdicts. The research method used is a document study, supported with in-depth interviews with law enforcers and judges. The approaches of research problems used are the approaches of statutory laws, concept, case, and comparison. The research concludes that the determination of an autonomous, dependent, and independent corporation criminal liability model criteria is required. Autonomous model requires that corporation liability does not depend on and is not related to the liability of its management at all since the faults of a corporation are not originated from the attribution of its management’s faults individually. There are four criteria in the autonomous model, namely: first, the act of management is the act of a corporation; second, the act of management is conducted for and for the interest of a corporation and there is no individual interest of the management; third, the faults of a corporation come from the attribution of the faults of a corporation’s acts; and fourth, the allocation of liability is only imposed to corporation, without imposing liability to management. The dependent model requires that the allocation of faults and liability of a corporation depends on the proven faults of management regarding a corruption crime. There are two dependent model criteria namely corporation liability over the receipt of proceeds of corruption crime and/or corporation liability as a facility for corruption crime. The independent model requires corporation liability to be submitted collectively with its management in which the construction of a corporation’s faults is distinguished from its management by accommodating original or organizational faults over a reaction during the occurrence of corruption and/or corporation cultures that trigger corruption. This research recommends the reformulation of Corruption Law and the formation of relevant jurisprudence through corporation criminal liability model criteria."

"Tesis ini membahas dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan dan konsumsi rumah tangga tahun 2008-2011. Data FSAM 2005 digunakan penulis dengan tujuan untuk menangkap dampak kesejahteraan untuk rumah tangga serta siapa yang paling diuntungkan oleh program tersebut. Untuk menjelaskan dampak tersebut, penelitian menggunakan analisis multiplier serta dekomposisi pengganda guna mengetahui sektor yang memberikan dampak terbesar.Hasilnya, sektor utama yang memiliki income multiplier terbesar untuk empat tipe rumah tangga cenderung seragam meski memiliki urutan yang berbeda yaitu sektor pertanian formal dan informal, pertambangan informal, sektor jasa formal dan perdagangan, hotel dan restoran formal. Sedangkan polapola pengeluaran rumah tangga untuk komoditas bisa dikelompokkan dalam empat besar yakni pertanian, manufacturing, keuangan dan jasa. Rumah Tangga Miskin terbesar mengeluarkan pendapatannya untuk komoditas manufacturing, pertanian, jasa dan keuangan.Penelitian ini juga melakukan simulasi kebijakan untuk menjelaskan dampak total pasca shock KUR sebesar Rp 62,9 triliun kucuran dana KUR selama empat tahun. Hasilnya, semua tipe rumah tangga mendapatkan keuntungan dari KUR. Tetapi rumah tangga desa tidak miskinlah yang mendapatkan penerimaan terbesar yakni 10,43 kali lipat pendapatannya dibanding rumah tangga desa miskin 9,37.

---

The focus of this study is to measure the impact Kredit Usaha Rakyat (KUR) on household incomes and consumption in 2008-2011. FSAM 2005 data was used to capture the impact of welfare for the household and which household gain the most benefit from the program. Multiplier and decomposition multiplier analysis were used to determine sector impact for four type of household.

Major finding are KUR will rising income and consumption for all type household. If KUR channeled to sector with big income multiplier may result more impact for targeted household. Those sector are agriculture (formal and informal sector), mining (informal), trade, hotel and restaurant (formal).

Result after simulation shows that after injection KUR Rp 12 trillion (2008) will rising income for rural unpoor household 10,39 times from initial. But rural poor household only rise their income by 9,34 times."

"Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU Tipikor tidak mengatur kriteria bilamana pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan terhadap korporasi atau korporasi dan pengurusnya. Ketidaklengkapan UU Tipikor tersebut menyebabkan multi tafsir di kalangan penegak hukum dan hakim sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-konsistenan putusan pengadilan. Disertasi ini melakukan telaah mengenai perumusan model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi yang ideal di Indonesia agar tidak terjadi lagi ketidakpastian hukum dan multi tafsir dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, didukung dengan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap penegak hukum dan hakim. Adapun pendekatan masalah penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan perbandingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa diperlukan penentuan kriteria model pertanggungjawaban pidana korporasi secara otonom, dependen dan independen. Model otonom mensyaratkan pertanggungjawaban korporasi tidak digantungkan dan dihubungkan dengan pertanggungjawaban pengurusnya sama sekali karena kesalahan korporasi tidak berasal dari atribusi kesalahan pengurusnya secara individu. Terdapat empat kriteria dalam model otonom yaitu: pertama, perbuatan pengurus merupakan perbuatan korporasi; kedua, perbuatan pengurus dilakukan untuk dan dalam rangka kepentingan korporasi dan tidak ada kepentingan individu pengurus; ketiga, kesalahan korporasi berasal dari atribusi kesalahan perbuatan korporasi; dan keempat, alokasi tanggung jawab hanya dibebankan kepada korporasi, tanpa sekalipun membebani tanggung jawab kepada pengurus. Model dependen mensyaratkan alokasi kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi digantungkan pada terbuktinya kesalahan pengurus atas terjadinya tindak pidana korupsi. Terdapat dua kriteria model dependen yaitu pertanggungjawaban korporasi atas penerimaan manfaat hasil tindak pidana korupsi dan/atau pertanggungjawaban korporasi sebagai sarana tindak pidana korupsi. Model independen mensyaratkan pertanggungjawaban korporasi diajukan secara gabungan dengan pengurusnya dimana konstruksi kesalahan korporasi dibedakan dari pengurusnya dengan mengakomodasi kesalahan original atau organisasi atas reaksi saat terjadinya korupsi dan/atau budaya korporasi yang memicu korupsi. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan reformulasi UU Tipikor dan pembentukan yurisprudensi terkait dengan kriteria model pertanggungjawaban pidana korporasi

---

Law Number 31 of 1999 as amended with Law Number 20 of 2001 on Corruption Crime Eradication (Corruption Law) governs a corporation criminal liability model i.e. if a corruption crime is committed by or on behalf of a corporation, then its indictment and criminal charge may be implemented against the corporation and/or its management. However, Corruption Law does not govern criteria whether criminal liability is only addressed to corporation or corporation and its management. Incomplete Corruption Law has led to multi-interpretations among law enforcers and judges causing legal uncertainty and inconsistency in court verdicts. This dissertation scrutinizes the formulation of a corporation criminal liability model in corruption cases that is ideal for Indonesia to prevent legal uncertainty and multi-interpretations in court verdicts. The research method used is a document study, supported with in-depth interviews with law enforcers and judges. The approaches of research problems used are the approaches of statutory laws, concept, case, and comparison. The research concludes that the determination of an autonomous, dependent, and independent corporation criminal liability model criteria is required. Autonomous model requires that corporation liability does not depend on and is not related to the liability of its management at all since the faults of a corporation are not originated from the attribution of its management’s faults individually. There are four criteria in the autonomous model, namely: first, the act of management is the act of a corporation; second, the act of management is conducted for and for the interest of a corporation and there is no individual interest of the management; third, the faults of a corporation come from the attribution of the faults of a corporation’s acts; and fourth, the allocation of liability is only imposed to corporation, without imposing liability to management. The dependent model requires that the allocation of faults and liability of a corporation depends on the proven faults of management regarding a corruption crime. There are two dependent model criteria namely corporation liability over the receipt of proceeds of corruption crime and/or corporation liability as a facility for corruption crime. The independent model requires corporation liability to be submitted collectively with its management in which the construction of a corporation’s faults is distinguished from its management by accommodating original or organizational faults over a reaction during the occurrence of corruption and/or corporation cultures that trigger corruption. This research recommends the reformulation of Corruption Law and the formation of relevant jurisprudence through corporation criminal liability model criteria."