Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rendahnya motivasi patuh membayar pajak sudah menjadi fenomena umum di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga sering menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rendahnya motivasi membayar pajak antara lain didorong oleh rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang kurang memadai sehingga menimbulkan citra buruk di masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan citra administrasi pajak dengan motivasi patuh membayar pajak pada pedagang PD Pasar Jaya.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasional dengan melibatkan 154 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 255 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan tes yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan rnenggunakan korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.0.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa scara umum wajib pajak PD Pasar Jaya mempersepsi baik mengenai citra administrasi pajak dan memiliki pengetahuan yang rendah tentang peraturan perpajakan, sementara mengenai motivasi patuh membayar pajak secara umum tergolong tinggi balk motivasi untuk melaporkan maupun menyeto: kan. Sementara itu, dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Demikian pula dengan citra administrasi pajak juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan semakin baik citra administrasi pajak, maka semakin tinggi motivasi patuh membayar pajak.Dengan kondisi seperti itu, maka pengetahuan tentang peraturan perpajakan wajib pajak dan citra administrasi perpajakan perlu diperbaiki sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi patuh membayar pajak. Upaya peningkatan pengetahuan antara lain dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada para pedagang secara rutin sesuai perkembangan atau perubahan peraturan perpajakan, sedangkan untuk perbaikan citra administrasi pajak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan atas segenap aspek administrasi pajak.

---

The lack of motivation in paying tax has been universal phenomenon in developing countries like Indonesia, so that it makes target cannot be achieved. The lack of motivation in paying tax is caused by-several among others-the lack of knowledge in tax regulation among taxpayers and improper tax administration so that it creates bad image in society. Based on the argument, this research was aimed to examine the relationship between knowledge of tax regulation and tax administration image with motivation in taxpaying obedience among merchants at PD Pasar Jaya.

Descriptive and correlation method was used in this study. 154 respondents acquired by implementing simple random sampling technique were participated. Valid and reliable questionnaires then were examined using Spearman Rank and t -test assisted with SPPS ver. 13.G.

Descriptive analysis showed that generally, taxpayers at PD Pasar Jaya had good perception toward tax administration image and had low knowledge of tax regulations, whereas the motivation in taxpaying obedience generally high, both in motivation to report and pay. Moreover, hypotheses testing showed that the knowledge of tax regulations had a positive and significant relationship with motivation in taxpaying obedience. Tax administration image also had a positive and significant relationship with motivation in taxpaying obedience. So that it can be concluded that the higher taxpayers knowledge in tax regulation and the better tax administration image, the higher motivation in taxpaying obedience.

Based on the findings, knowledge of tax regulations and tax administration image should be improved to increase motivation in paying tax. The improvement can be done by giving information to merchants continuously in accordance with the development and changes of tax regulation. To increase tax administration image should be done as an integrated and sustainable toward tax administration aspects."

"ABSTRAKSeni ukir adalah aset bangsa, bukan hanya dari segi budaya tetapi juga dari aspek sosial ekonomi, Sehingga harus dilestarikan bahkan dikembangkan untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan masyarakat dan derajat kehormatan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan pasal 32 UU 1945. Untuk mewujudkan amanat tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan enkulturasi, yang memerlukan, pewaris-pewaris kreatif yang mampu meneruskan pengetahuan-pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap serta nilai-nilai seni ukir kepada generasi berikutnya secara berkesinambungan. Apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini, laju modernisasi telah menuntut pergeseran nilai-nilai kehidupan manusia dalam segala aspeknya.Masalah penelitian yang dikaji adalah bagaimana proses enkulturasi seni ukir berlangsung, meliputi: unsur-unsur maupun proses-proses dan cara-cara serta pola-pola enkuturasi (pembudayan) dari generasi ke generasi terhadap berbagai sarana atau instisirsi sosial yang terkait satu sama lain dalam kerangka kebudayaan masyarakat setempat.Penulisan ini bersifat deskripstif dan analisis. Model penjelasan mengacu pada konsep enkulturasi (Herkovits, 1964: 325; Theodorson, 1979: 131; Seymour, 1992: 92-93) kerangka proses enkulturasi konsep Fortes (dikutip Koentjaraningrat, 1990: 229-231) dan teori pola enkulturasi ((Devault, 1971: 315; Baumrind,1963: 479; Jaeger, 1977: 96). Penelitian bersifat kualitatif, dilakukan dengan field voile research, menggunakan metode survey, pengamalan dan pengamatan terlibat (participant observation) serta wawancara mendalam (indepfh interview) terutama dalam menghimpun individual life history. Hasil studi menunjukkan bahwa 1. Hal-hal yang melatarbelakangi proses enkulturasi nilai seni ukir berlangsung terus menerus dari generasi ke generasi, telah didasari oleh motif ekonomi dan kesadaran sosial terutama para pewaris (pihak pembudaya) yang dilandasi oleh faktor historis masyarakat setempat (budaya).2. Sarana proses berlangsungnya enkulturasi dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan. Golongan pertama adalah proses enkulturasi yang bersifat langsung (eksplisit) dan golongan kedua adalah proses enkulturasi yang bersifat tidak langsung (implisit). Sarana proses enkulturasi yang bersifat langsung terjadi di sekolah dan di tempat magang seni ukir. Samua proses enkulturasi yang bersifat tidak langsung terjadi melalui: institusi keluarga, kelompok sebaya atau peer group, tempat pekerjaan, lembaga agama seperti masjid, dan media massa.3. Sistem magang merupakan sarana proses berlangsungnya enkulturasi secara langsung dan efektif yang membentuk pribadi perajin seni ukir, Nilai-nilai seni ukir yang dienkulturasikan pada instltusi ini ada empat, yakni nilai keindahan, nilai teknik dan nilai kegunaan yang dilandasi oleh nilai ekonomi. Proses enkulturasi melibatkan dua peran, pertama peran orang yang belajar yaitu melalui tahapan: meniru [mitas), identifikasi, internalisasi dan eksternalisasi; kedua peran pendidik ukir sebagai, pembimbing yang memberikan: instruksi, persuasi, rangsangan dan hukuman. Cara enkulturasi melibatkan anak langsung ke dalam kegiatan praktek sehari-hari di tempat magang, baik sistem magang model ginaon maupun model ngenek,4. Keseluruhan dalam proses mengenkulturasikan nilai-nilai, pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dalam proses pembudayaan seni ukir, pola yang diterapkan adalah bervariasi dan cenderung berbeda pada setiap model sistem magang. Pola enkulturasi merupakan perpaduan, dan bukannya menggambarkan pada satu pola tertentu. Pola-pola tersebut adalah: (1) pola otoriter demokratis, (2) pola otoriter-dominan demokratis (3) pola demokratis. Pola yang diterapkan pada pewaris generasi terdahulu dengan pola enkulturasi yang diterapkan pada generasi sekarang telah mengalami perubahan, yakni dari pola yang semula demokratis bergeser ke pola perpaduan antara otoriter demokratis, hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang merupakan motif dominan mereka di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melalui seni ukir sebagai medianya."

"Latar Belakang. Penetapan Rumah Sakit vertikal sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaga negara dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas yang dapat dinilai dari keberadaan arsip sebagai bukti otentik terselenggaranya tata kelola. Pengelolaan arsip di Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan diatur dengan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 684/MENKES/PER/VIII/2006. Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan melaksanakan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di bawah pembinaan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ketatausahaan dan gaji yang dilakukan Sub Bagian Tata Usaha. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini merupakan upaya supervisi yang diberikan sesuai fungsi manajemen Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Hingga saat penelitian dilakukan, kegiatan supervisi yang sudah dilakukan tidak dapat diukur pelaksanaannya karena tidak memiliki panduan tertulis baik yang berisi daftar pekerjaan yang harus dilakukan ataupun panduan teknis tahapan supervisi yang harus dilakukan oleh pelaksana supervisi.Metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dirancang dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam. Untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan memperkuat hasil observasi pada subjek penelitian dilakukan pengambilan gambar. Wawancara dilakukan kepada informan yang memegang kewenangan supervisi dan informan-informan dari pihak Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang menjadi tujuan kegiatan supervisi. Peneliti melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan supervisi yang dilakukan Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sehingga diketahui faktor-faktor perilaku yang mencerminkan kinerja pelaksana supervisi.Hasil. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan belum sesuai dengan tahapan supervisi dalam Siklus Deming yang terdiri dari Plan-Do-Check-Action. Akibatnya, kinerja pelaksana supervisi tidak dapat diukur dan hasil kegiatan supervisi tidak dapat menjadi rekomendasi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan selanjutnya. Pedoman Tata Kearsipan Dinamis yang ada juga belum dilengkapi dengan panduan praktis yang berisi daftar pekerjaan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis. Sebagai upaya evaluasi pelaksanaan kegiatan supervisi, peneliti membuat rancangan panduan daftar pekerjaan yang dibuat berdasarkan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Kesehatan dan rancangan panduan pekerjaan pada tahapan supervisi sesuai Siklus Deming. Peneliti juga menterjemahkan daftar tersebut dalam bentuk formulir supervisi yang diisi secara online.

---

Background. Determination of government hospitals as the Ministry of Health Technical Unit Hospitals with public service board financial management system stated in Law No. 1 Year 2004 on State Treasury, Government Regulation No. 23 Year 2005 on the financial management system of public service board. It is also affirmed in Law No. 44 Year 2009 on Hospital. As the Ministry of Health Technical Unit Hospitals with public service board financial management system, government hospitals must meet the public service board requirement of good governance by institution?s accountability. Accountability can be assessed by way of hospitals archives as authentic evidence of implementation of governance. Archives management in government hospitals implemented based on Minister of Health Regulation No. 684/MENKES / PER/VIII/2006 for Guidelines to Dynamic Filing System. Implementation of Guidelines to Dynamic Filing System in Ministry of Health Technical Unit Hospitals supervised by Head of Sub Division Of Administration and Payroll under the Secretariat Directorat General of Health Care Efforts. Supervision in government hopitals are done through Monitoring and Evaluation Program as the managerial functions of Directorat General of Health Care Efforts. However, the list of work to be done in the implementation of Dynamic Filing System in Ministry of Health Technical Unit Hospitals and technical manual steps for supervisor?s performance in doing supervision could not be measured and mostly done uncompleted because there are no written guidelines.Method. This research is a descriptive analytic study designed with qualitative approach. Primary data obtained through interviews. In order to help visualize the information from primary data and observations, researcher also took pictures. Interviews were conducted to the informant who holds the authority of doing supervision and informants from Ministry of Health Technical Unit Hospitals that were involved in the supervision activities. Researcher conducted an evaluation of the supervision activitiy performed by Sub Division of Administration and Payroll in Directorate General of Health Efforts to study how behavioral factors reflects supervisor?s performance in doing steps of supervision.Results. Based on interviews and observations, gathered information shows that the supervision activities are done uncompletely by not doing the ?Check? as the stages of supervision in the Deming Cycle (Plan-Do-Check-Action) shows. As a result, the supervisor?s performance in doing problem solving can not be measured and the results of the supervision activities can not be used as a recommendation for consideration of future policy-making. The Guideline to Dynamic Filing System does not have a practical guide that contains a list of work to be done in the implementation of Dynamic Filing Procedures. As an effort to evaluate the supervision activities, researchers developing guidelines of job listings based on Ministry of Health?s Guideline to Dynamic Filing System. Archives Ministry of Health and the draft guide work on Deming Cycle stages appropriate supervision. Researchers also translate the list in the web-based supervision form that could be filled online."

"ABSTRAKKonstruksi bawah tanah proyek MRT Jakarta menggunakan alat boring bernama Tunnel Boring Machine. Kasus kegagalan pada proyek sejenis yang menyebabkan kemunduran waktu pekerjaan proyek menjadi bukti bahwa proyek MRT ini merupakan proyek yang memiliki risiko tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko dominan pada bagian fasilitas tunnel dan fasilitas permukaan pada proyek MRT Jakarta serta penyebab, dampak, tindakan preventif, dan tindakan korektif yang dapat dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Diperoleh 11 risiko dominan pada penelitian ini serta diketahui pula penyebab, dampak, dan tindakan preventif terhadap risiko tersebut. Risiko tertinggi yang dihasilkan adalah peristiwa siklus pembuangan tanah akhir yang terganggu akibat tempat pembuangan tanah akhir penuh.

---

ABSTRACTThe underground construction in this project uses a giant boring machine called Tunnel Boring Machine. The various examples of failure with similar method which caused delay of the project have proved that the MRT project has high risks. The purposes of this research are to identify dominant risks of tunnel and ground facilities in MRT Jakarta and to find out the causes, effects, preventive and corrective actions that can be used. This study will be done by using qualitative approaches. 11 dominant risks with the causes, effects, preventive and corrective actions in this research are identified. The higest rate of risk is the event of soil disposal cycle disturbed by the exceeding capacity of the final disposal area. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan perempuan dibalik eksistensi topeng klasik dan topeng kreasi yang mendunia. Kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di desa wisata budaya Bobung, Gunung Kidul, Yogyakarta. Data bersumber dari informan, tempat & peristiwa, dan dokumen/arsip yang dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen atau arsip. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan review informan. Analisis data digunakan teknik analisis interaktif dengan prosedur reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwaperempuan memiliki peranan besar dibalik eksistensi seni topeng klasik dan kreasi yang telah dikenal masyarakat dunia. Peranan ditunjukkan dari kiprah mereka dalam penciptaan topeng dan pertunjukan tari topeng. Peran perempuan lebih pada hal-hal sifatnya lembut dan rumit yang memerlukan tingkat kecermatan, kesabaran, ketelatenan, keuletan, dan rasa yang tinggi."