Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas bagaimana praktik tindakan preventif yang dilakukan oleh suatu negara serta bagaimana pertanggungjawaban negara tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, dalam hal terjadinya pencemaran laut lintas batas akibat eksploitasi minyak dan gas bumi (MIGAS) lepas pantai. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai narasumber. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perjanjian-perjanjian internasional (konvensi, perjanjian bilateral, perjanjian multilateral dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya), perbandingan, dan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional terkait hal ini sudah cukup komprehensif tertera dalam perjanjian-perjanjian internasional, namun permasalahan muncul karena tidak semua negara mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional tersebut dan tidak semua negara yang mengikatkan diri ke perjanjian internasional tersebut menerapkan hal yang sama dalam negara mereka masing-masing. Maka perlu dibuat perjanjian internasional yang spesifik dan mudah diaplikasikan mengenai pencemaran laut lintas batas akibat eksploitasi MIGAS lepas pantai.

---

ABSTRACT
This thesis provides explanation on how a state implements preventive measures and its state responsibility, pursuant to principles of international environmental law, in terms of cross border marine pollution caused by off-shore oil and gas exploitation. This thesis is a normative legal study with bibliographical method and interviews. This thesis also employs conventions, a comparative approach, and a case study in its analysis. This thesis concludes that impelementation of international environmental law principles regarding this topic has been quite comprehensively attached in several conventions. However, problems arise in regards of limited participation and different approaches of implementations in each state. Therefore, there is a need to form a more specific and generally applicable convention on this topic.