Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran para pemegang saham yang diterjemahkan menjadi memaksimumkan harga saham biasa perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang tepat, antara lain keputusan tentang kebijakan dividen dan leverage.Sampai sekarang ini masih diperdebatkan oleh para ahli keuangan, apakah kebijakan dividen dan kebijakan leverage berpengaruh terhadap harga saham atau tidak. Naik turunnya harga saham itu sendiri ditentukan oleh faktor internal perusahaan dan faktor eksternal. Faktor eksternal bersifat "uncontrollable ", untuk itu dianggap "given". Dalam hal ini yang akan dibahas adalah faktor internal seperti kebijakan dividen dan kebijakan leverage.Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak positif terhadap nilai perusahaan yang tercermin dengan peningkatan harga saham perusahaan.Penelitian ini merupakan studi tentang korelasional, yaitu ingin mengetahui seberapa jauh pengaruh dividen dan leverage terhadap perkiraan harga saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Model yang dipergunakan adalah regresi berganda dengan pendekatan Logaritma Natural (ln).Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan dividen dan leverage mempunyai pengaruh terhadap harga saham, sedangkan manfaatnya berupa sumbangan pemikiran kepada emiten, investor dan pemerintah (BAPEPAM).Hasil yang dicapai dalam studi ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti kebijakan dividen dan leverage secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham di BEJ. Demikian juga halnya dengan uji t terhadap koefisien regresi menunjukkan bahwa koefisien dividen dan juga leverage secara keseluruhan menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun daya prediksi secara keseluruhan masih lemah hanya 24,6%.Pengujian model dalam studi ini mempunyai asumsi dasar klasik Ordinary Least Square (OLS). Model ini tidak mengandung gejala multikolinearitas, autokolerasi maupun gejala heteroskedastisitas.Studi ini memiliki implementasi bagi emiten maupun bagi investor. Bagi emiten Infrastruktur, rasa, dan investasi, Pertanian, dan Pertambangan diharapkan memperhatikan kebijakan dividennya, karena mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan harga saham. Manajemen juga dapat meningkatkan jumlah leveragenya, namun pada batas tertentu harus berhenti, sehingga akan diperoleh struktur modal yang optimal. Bagi investor walaupun leverage perusahaan tidak menjadi persoalan yang berarti, namun harus berhati-hati untuk memperhatikan kondisi keuangan perusahaan sebelum memutuskan investasinya, sebab bila proporsi hutang sudah melebihi yang semestinya, akan berisiko tinggi."

"Fenomena hubungan internasional antar kota (sister city) telah berkembang pesat di manca negara, demikian juga di Indonesia. Hingga saat ini sebanyak 47 pemerintah kota dan 16 pemerintah propinsi di Indonesia telah melaksanakan hubungan kemitraan ini. Berbagai kebijakan serta anjuran telah dikeluarkan oleh Pemerintah agar Pemerintah Kota/Daerah dapat memanfaatkan hubungan ini untuk memacu pertumbuhan kota/daerah. Namun di sisi lain, hubungan kemitraan kota belum dikenal dan dipahami secara luas, bahkan hanya terbatas pada sebagian jajaran pemerintahan, khususnya Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Kota/Daerah, padahal hubungan kemitraan kota idealnya dilaksanakan secara sinergi antar inslansi pemerintah dan antara pemerintah dan rnasyarakat.Tesis ini berlujuan untuk membuka wawasan mengenai hubungan kemitraan kota dengan mengulas latar belakang perkembangan sister city serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh melalui suatu program kerjasama yang konkrit dan dikelola secara baik. Fokus studi tesis ini adalah salah satu aspek manfaat kerjasama sister city di bidang pembangunan sosial perkotaan, yaitu pembangunan sumber daya manusia (tenaga kerja) di DKI Jakarta yang diperoleh melalui pemanfaatan program pelatihan bagi para tenaga kerja DKI Jakarta cli Tokyo-Jepang.Tesis ini juga meneliti model program pelatihan yang digunakan untuk program kerjasama ini serta implikasinya pada pembangunan sosial di DKI Jakarta, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah DKl Jakarta dalam mengelola program sejenis dimasa datang.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa program pelatihan tenaga kerja (dalam rangka kerjasama sister city Jakarta-Tokyo), telah memberi manfaat berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja di DKI Jakarta (peserta program pelatihan) dengan keluaran (output) berupa peningkatan produktivitas serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan, serta membawa dampak (outcome) berupa peningkatan kesejahteraan hidup peserta pelatihan, dengan indikator berupa peningkatan jabatan dan pendapatan/gaji.Dengan adanya program kerjasama ini juga telah membantu khususnya bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakanlnrenyelenggarakan program pelatihan bagi tenaga kerja, terutama terhadap kebutuhan program pelatihan tingkat internasional yaitu melalui program `pemagangan' di kotalnegara luar negeri (On the Job Training) yang memiliki keunggulan balk dalam hal teknologi maupun kualitas tenaga kerja (SDM)nya. Dalam hal ini, adanya program kerjasama ini telah memberikan "manfaat ganda" bagi DKI Jakarta, yaitu selain manfaat memperoleh pengetahuan dan penguasaan teknologi tinggi bagi tenaga kerja, juga manfaat dalam hal efisiensi biaya yang dibutuhkan bagi penyelenggraan program pelatihan sejenis (terutama karena sebagian besar biaya bagi penyelenggaraan program ini ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Tokyo).Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa melalui program pelatihan tenaga kerja dalam rangka kerjasama sister city yang dikelola secara baik, dapat memberi dampak positif dalam upaya pembangunan sosial perkotaan. Oleh sebab itu Pemerintah perlu memberi perhatian yang Iebih besar terhadap fenomena hubungan sister city di Indonesia, baik melalui piranti lunak berupa ketentuan perundangan yang dapat menciptakan suasana kondusif juga melalui bimbingan dan dorongan agar kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan kota dan daerah."

"Perkembangan global di bidang ekonomi, politik, dan teknologi, menimbulkan ketidakstabilan yang berdampak pada hidup mati organisasi, sehingga organisasi dituntut untuk beradaptasi secara strategis agar mampu bertahan. Salah satu bentuk adaptasi yang strategis adalah melalui teknik downsizing, sebagaimana dilakukan PT. Sucofindo, Persero, perusahaan kelas dunia di bidang inspeksi, supervisi, pengujian dan pengkajian pertama di Indonesia yang merupakan gabungan Pemerintah Indonesia dan perusahaan Swiss (SGS SA).Downsizing pada PT. Sucofindo, Persero terpaksa dilakukan sejak bulan Maret 2002 dengan mengurangi 4318 orang karyawannya menjadi 2700 orang yang dibagi ke dalam 10 SBU beserta sistem support karena kebijakan pemerintah yang merubah sistem monopoli ke sistem pasar yang sangat kompetitif. SBU Industrial & Consumer Product (INCO) sebagai salah satu SBU harus bekerja secara kompetitif, memiliki 395 karyawan dan melakukan inspeksi pada kelompok industri produk consumer product, food product, dan pre-shipment.Paska downsizing, permasalahan baru timbul, selain kondisi keuangan organisasi yang kurang memadai, juga persoalan SDM yang dianggap kurang produktif, kurang kreatif, dan kurang termotivasi mengejar sasaran bisnis. Sistem lama yang diwarnai dengan adanya budaya 'santai' dengan penialan kinerja yang kurang konsisten dan tidak berdasarkan pada merit system masih terlihat. Kondisi ini tentunya menimbulkan stress tersendiri pada karyawan di berbagai level, dari level tertinggi hingga level terendah.Karyawan mengalami "survivor syndrome" berupa "shock', kebencian terhadap manajemen, perhatian pada rekan kerja yang mengalami PHK, merasa bersalah karena tidak di PHK, komunikasi yang terputus (Alexandris, 1996), peningkatan stress, kurang produktif, kurang loyal (Redman & Keithley, 1998), rendahnya moral, penurunan partisipasi psikologis dan keterlibatan dalam mencapai tujuan organisasi, kepahitan, kemarahan, dan frustrasi, serta emosi negatif lainnya (Cascio, 1993; Mckinley et al., 1995; Noer 1993, dalam Sahdev, Vinicombe, & Tyson, 1999). Hal ini oleh Noer (1993) dalam Sahdev, Vinicombe, & Tyson, 1999) dilihat sebagai pelanggaran terhadap kontrak psikologis yang menimbulkan emosi negatif, dan menurut Sahdev, Vinicombe, & Tyson (1999), emosi negatif ini adalah wujud dari ketidakpercayaanyang tinggi terhadap motif dan tindakan manajemen. Hal ini berpotensi mempengaruhi penurunan komitmen organisasi karyawan yang tidak di PHK.Komitmen sendiri merupakan keadaan sejauh mana seseorang memiliki keinginan yang besar untuk bertahan menjadi anggota dari suatu organisasi, serta keinginan untuk melakukan tingkat usaha yang tinggi bagi organisasi dan juga memiliki keyakinan dan menerima nilai-nilai serta tujuan dari organisasi tersebut (Mowday, Porter & Steers, 1982, dalam Nam, 1995). Komitmen organisasi ini secara teoritis terdiri 4 pendekatan, salah satunya adalah pendekatan multi dimensi dari Meyer & Allen (1997) yang melihat adanya 3 dimensi dalam komitmen organisasi, yakni affective, continuance, dan normative commitment. Affective commitment merupakan kedekatan emosi seseorang terhadap organisasi. Continuance commitment sebagai kedekatan kognitif seseorang yang dilandasi oleh penilaian terhadap besarnya cost apabila pindah ke organisasi lain dan normative commitment adalah perasaan keharusan seseorang bertindak sesuai dengan norma lingkungannya.Ketiga dimensi komitmen organisasi memiliki sejumlah faktor yang mempengaruhi (anteseden). Anteseden affective commitment adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi penilaian seseorang terhadap harga dirinya. Anteseden continuance commitment adalah segala sesuatu dianggap mempengaruhi keuntungan/kerugian sebagai konsekuensi dari keanggotaan organisasi: Anteseden normative commitment adalah penilaian terhadap hal-hal yang perlu dilakukan sebagai tindakan balas budi, seperti sosialisasi dan kontrak psikologis.Beranjak pada anteseden yang berpotensi menurunkan komitmen organisasi pada kasus downsizing, intervensi dapat dilakukan dengan melakukan tindakan yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi. Menurut Gomez-Melia & Cardy (1995), pengaruh yang ditimbulkan karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan karyawan. Usaha ini secara teoritis dan praktis dianggap efeklif mengatasi persoalan akibat downsizing.Pemberdayaan karyawan menjadi sangat panting karena menurut Clutterbuck (1993), dapat menyebabkan peningkatan kecepatan perubahan, lingkungan yang tidak stabil, kecepatan respon yang kompetitif dan peningkatan tuntutan pelanggan yang membutuhkan kecepatan dan fleksbililas respon yang tidak sesuai dengan model fungsi organisasi jaman dulu yang berdasarkan perintah dan kontrol.Menurut Thomas & Velthouse (1990) dan Spreitzel (1995; 1996), pemberdayaan karyawan dilihat sebagai motivasi intrinsik, yang dimanifestasikan menjadi 4 kognisi yang menggambarkan orientasi individu terhadap pekerjaannya. Pemberdayaan memungkinkan seseorang mendapatkan motivasi dan kepuasan dengan memberi kontribusi yang berarti melalui ke dimensinya (impact, competence, meaningfulness, dan self-determination). Kontribusi ini dapat dilakukan melalui lingkungan dan struktur organisasi yang kondusif seperti peningkatan pengetahuan dan keahlian, keikutsertaannya dalam pemberian otoritas untuk mengambil keputusan, serta tanggung jawab pribadi untuk menentukan cara kerja yang ingin dilakukan.Berdasarkan hubungan antara komitmen organisasi dan pemberdayaan karyawan, hasil penelitian pada PT. Sucofindo menunjukkan tidak adanya korelasi antara kedua variabel. Tinjauan korelasi pada setiap dimensi-dimensinya hanya menunjukkan sedikit hubungan yang ternyata tergolong lemah. Hubungan yang signifikan ditemukan pada variabel komitmen organisasi dan dimensi impact pada variabel pemberdayaan karyawan. Selain itu, juga ditemukan hubungan signifikan pada dimensi continuance commitment terhadap dimensi impact, serta dimensi self-determination.Namun demikian, hal yang positif adalah bahwa karyawan masih memiliki keterikatan terhadap organisasi di atas rata-rata pada semua dimensi-dimensinya. Di sisi lain, karyawan juga memiliki motivasi internal di atas rata-rata pada semua dimensinya. dengan bekerja, karyawan memperoleh internal reward yang mampu memberikan rasa kepuasan bahwa hidupnya berarti, berharga, berpengaruh, meningkat dalam hal kemampuan, yang mendorong karyawan untuk mau melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Mengacu pada hasil ini tampak bahwa karyawan masih memiliki potensi untuk produktif, namun masih membutuhkan arahan dan dukungan, Dalam hal ini visi dan misi yang selaras tergabung dalam sistem penilaian kinerja yang terintegrasi dengan sistem kompensasi dan benefit, promosi, dan lain-lain, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam beradaptasi."

"Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka dukungan keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud tersebut. Olch karenu itu, pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan sangat diperlukan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan anggaran. Proses ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang merupakan bukti penyediaan kredit, pengendalian kredit dan pengawasan kredit terhadap suatu program atau kegiatan yang akan diiaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah bukti pembebanan anggaran terhadap kegiatan atau program dari unit-unit di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan segera direalisasikan. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi merupakan salah satu pelayanan administratif di bidang keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DIG Jakarta yang setiap tahunnya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah anggaran Pemerintah propinsi DIG Jakarta. Pelayanan Administratif ini diberikan Biro Keuangan kepada unit-unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya kepada para Pemegang Kas/Bendaharawan. Dengan demikian lingkup pelayanan penerbitan Surat Keputusan otorisasi ini bersifat internal. Dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan atau kinerja aparat maupun instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka seringkali Pemerintah Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai cara dalam meningkatkan kinerja aparat tersebut. Salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ini melalui berbagai kebijakan yang telah berulangkali dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Bertolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan mempengaruhi kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ?Dan permasalahan di atas, maka penelitian ditujukan untuk melihat sejauhmana hasil implementasi kebijakan yang dijalankan dan hasil kualitas pelayanan penebitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan kepada Para Pemegang Kas di lingkungan unit Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya mengukur sejauh mana pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Keuangan. Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai sasaran dini lai dari faktor Komuni kasi, Sumber-sumber, Sikap dan Struktur Birokrasi yang akan menjalankan kebijakan dimaksud. Sedangkan untuk Kualitas Pelayanan diukur dari faktor Tangibels, Reliability, Responsiveness. Assurance dan Empathy yang berada di Biro Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh aparatur Biro Keuangan menurut Pemegang Kas sudah baik. Demikian juga terhadap kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan adalah baik. Sementara berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengaruh implementasi suatu kebijakan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi sebesar 73.2%. Dengan demikian implementasi suatu kebijakan Keuangan Daerah yang balk dan optimal akan berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan kulitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi pada Biro Keuangan.Sementara berdasarkan hasil uji parsial terhadap masing-masing faktor dari implementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan, diperoleh hasil adanya pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor lmplcmentasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan. Dengan demikian apabila faktor-faktor implementasi kebijakan dijalankan dengan baik dan optimal maka hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan terhadap faktor-faktor kualitas pelayanan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan Pemegang Kas terhadap implementasi kebijakan yang dijalankan oleh aparat Biro Keuangan maka ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki yaitu kekonsistenan dalam menjalankan kebijakan, pengawasan maupun evaluasi dari pejabat Biro Keuangan maupun instansi pengawas terhadap implementasi kebijakan, perlunya kesadaran alas insentif yang lebih yang diteeima aparat sehingga perlu meningkatkan kinerjanya dan pengenaan sanksi terhadap aparat yang tidak menjalankan kebijakan tersebut. Sementara untuk Kualitas Pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kebersihan, kerapihan, ketenangan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. peningkatan kepercayaan dari pars Pemegang Kas serta sikap yang mau menerima kritikan dan saran untuk perbaikan pelayanan. Dalam rangka mempercepat prosedur penerbitan Surat Keputusan Otorisasi, maka sebaiknya penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ini diterbitkan sekali setahun yaitu pada awal tahun anggaran berjalan setelah APBD disyahkan oleh DPRD. Selain itu. perlunya penyederhanaan dalam proses penerbitan baik melalui pengurangan simpulsimpul maupun pelimpahan penandatangan Surat Keputusan Otorisasi kepada pejabat Biro Keuangan.

---

In an effort to smoothen the implementation of governance, development and services to the society in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. It is, therefore, necessary to hove financial bock up as the crucial factor to realize the above intention. Because of that, it is necessary to have an accurate, efficient, effective and responsible local finance management as staled in various policies. One of the important aspects in the local finance management is budget supply. This process starts with the issue of Authorization Decree as q proof of cede provision. credit control and credo monitoring towards q program or an activity conducted by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. In that case. Authorization Decree acts as a proof of budget imposement towards a program or an activity of each unit in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta stipulated in the Provincial Budget that are soon realized.

The issue of Authorization Decree is one of the administrative services in finance which becomes the task and responsibility of the Finance Bureau of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The issue of Authorization Decree always increases year by year in line with the increasing budget figures of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. This service is provided by the Finance Bureau for all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta particularly for the treasurers. In that case, the scope of the services is internal in nature. In an effort to increase and improve the service quality or the personnel performance as well as the institutions in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta, the provincial government often issues various policies as a way to increase the personnel performance. One of them is the effort to increase service quality of issuing Authorization Decree through various policies that are repeatedly issued by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta.

Based on the above background, the matter raised in this research is whether the policy implementation influences the service quality of issuing Authorization Decree. Therefore. the research is aimed at looking at to what extent the results of the policy implementation conducted and the results of the service quality of issuing Authorization Decree provided by the Finance Bureau for the treasurers in all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. And then it also measures to what extent the impact of the policy implementation towards the service quality provided by the Finance Bureau. To measure to what extent the success of the policy implementation in the target achievement, these are indicated by such factors as communication, resources, attitudes and structure of bureaucracy that implement the policy. As for the service quality in the Finance Bureau it is measured by such factors as tangible, reliability. responsiveness, assurance and emphaty. Based on the research findings, it shows that the implementation of the Local Finance Management Policy conducted by the Finance Bureau personnel, according to the treasurers, is already sound. This goes the same for the service auality of issuing Authorization Decree granted by the Finance Bureau. While based on the data analysis conducted it shows that the impacts of implementing a policy heavily influencing the level of service quality amounting to 73.2%. In that case a good and optimum implementation of a policy of the Local Finance will have significant influence towards the service quality of issuing Authorization Decree in the Finance Bureau.

While based on partial evaluation findings towards the respective factors from the Policy Implementation and the Service Quality, it shows that there are significant impacts from the factors of the policy implementation towards the service quality. In that case if the policy implementation is optimums well conducted, it will lead to the improvement towards the service quality factors. To better increase the treasurers' satisfaction towards the policy implementation conducted by the Finance Bureau personnel. there are a few things that can be increased and improved, that is, consistency in implementing a policy, supervision and evaluation from the Finance Bureau officials and the inspectors towards the policy implementation; there needs to be a concern on a more acceptable incentives for the personnel to increase their performance and the enforcement of punishment towards those who do not implement the policy.

As for the service quality of issuing Authorization Decree, what they need to increase and to improve are cleanliness, tidiness, tranquility and comfort in providing services, building trust among the treasurers as well as an attitude that accepts criticism and suggestions for the service quality improvement. In the framework of accelerating procedures of issuing Authorization Decree, they should only issue it once a year, that is, in early months of a fiscal year right after the the Provincial Budget is approved by the Regional Legislative Council. Apart from that, it is necessary to simplify the process of issuing the Decree both through cutting the red tape and delegating the signing of the Authorization Decree to the official of the Finance Bureau towards quality target accomplishments periodically. The ISO application should not only be focussed on 5 sub-districts and sub-service offices that have owned ISO certificates, but also to all sub-districts in the Special Territory of the Capital City of Jakarta and to all license products that are issued gradually can apply the ISO. The Service Office of Building Structure and Control of The Special Territory of the Capital City of Jakarta should make process revision continuously to increase the internal customers' satisfaction, to be able to minimize the internal hindrances in applying the ISO and to make an effort to meet the needs of the external customers."

"Menurunkan angka turnover detailer merupakan sebuah tantangan untuk kebanyakan perusahaan farmasi di Indonesia karena arena turnover pada dasarnya akan menyebabkan pengeluaran yang signifikan bagi organisasi. Sebelumnya telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan dapat mengurangi keinginan pegawai penjualan untuk keluar atau berhenti bekerja dari perusahaannya (turnover). Pada penelitian ini saya menguji pengaruh pengawasan proses dan kendali keputusan secara langsung atau tidak langsung meramal kepercayaan dan keadilan, sehingga kedua variabel kontrol tersebut diprediksi juga memiliki pengaruh tidak langsung pada intensi turnover. Saya telah menguji model intensi turnover ini kepada 163 orang detailer perusahaan farmasi yang bekerja di Jakarta.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika kebutuhan kontrol detailer meningkatkan, maka akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan kepada manager penjualan dan selanjutnya kepada persepsi keadilan procedural. Sebaliknya, meningkatkya kebutuhan control tidak berpengaruh kepada persepsi keadilan distributive.Penemuan dari penelitian ini menyoroti pentingnya melihat pengaruh keadilan procedural pada intensi turnover detailer , karena ketika persepsi keadilan prosedur meningkat, maka akan berpengaruh pada penurunan tingkat intensi turnover detailer, sehingga akan menguntungkan perusahaan farmasi. Para manajer penjualan perusahaan farmasi dapat mengurangi turnover detailer dengan memberikan sebuah masukan yang lebih besar yaitu berupa pengendalian keputusan dan proses kepada para detailer.

---

Turnover represents a significant cost in many organizations, and previous studies indicate that perceptions of justice can reduce turnover intentions among salespeople. In this study, I examine process control and decision control as both direct and indirect predictors ofjustice and, subsequently, as predictors of turnover. In addition, trust is modeled as a mediating variable. We test our control-based model of turnover with a sample of 163 pharmaceutical's company salespeople (detailer).

Results from the study indicate that, in the context of managerial processes and decision making, as salesperson control increases so does trust in sales managers and, subsequently, perceptions of procedural justice.

Our findings highlight the effects of procedural justice on detailer turnover and suggest that as perceptions ofjustice increase, firms will benefit from lower levels of salesperson turnover. The sales manager of the pharmaceutical company can reduce detailer turnover by giving detailers greater input into decisions and processes."

"Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pengambilalihan saham mayoritas lewat pasar modal oleh investor asing tunduk pada ketentuan investasi langsung atau tidak langsung dan apa akibat dari ketidakpastian hukum tersebut terdapat kegiatan investasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang pembelian saham mayoritas melalui investasi portofolio oleh investor asing. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam upaya mengatasi dampak ketidakpastian hukum bagi investor asing pada investasi portofolio. Tesis ini menyimpulkan bahwa pengambilalihan saham mayoritas lewat pasar modal oleh investor asing tunduk baik pada ketentuan investasi langsung maupun ketentuan investasi tidak langsung pada saat pembelian saham mayoritas tersebut bertujuan mengambilalih perusahaan terbuka dan/atau berdampak pada perubahan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung oleh investor asing. Sumber permasalahan yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum pembatasan pembelian saham mayoritas oleh investor asing lewat pasar modal yaitu adanya adopsi hukum enterprised based definition sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Hal ini menyebabkan pertama, sulitnya pasar modal Indonesia memilah-milah jenis transaksi investasi portofolio yang bersifat spekulatif dan potensial merugikan yang berdampak sistemik; kedua, terjadinya benturan antara kepentingan pemerintah yang mengutamakan kepentingan nasional dan investor asing yang hendak melakukan pembelian saham mayoritas; ketiga, investor asing merasa diperlakukan tidak adil yang mengakibatkan keraguan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

---

This thesis utilizes a normative juridical research method of literature data or secondary data in its analysis. It attempts to identify whether the acquisition of majority shares through capital markets by foreign investors are subject to the provisions of direct investment or indirect investment regulations. It further analyzes the impact of these legal uncertainties on investment activities in Indonesia. The main objective of this thesis is to provide legal opinion concerning legal basis for acquiring majority shares through portfolio investment by foreign investors. Analysis of the impact of the legal uncertainties of the acquisition of majority shares by foreign investors will specify input for addressing problems arising from the uncertainties.

The thesis concludes that the acquisition of majority shares through capital markets by foreign investors are subject to both the provisions of direct investment and indirect investment if the intention of the foreign investors to acquire a company or to control the management of a company. The very roots problems of legal uncertainties of such acquisition emanates from legal adoption of enterprise based definition as stipulated in Indonesian Investment Law No. 25 of the year 2007.

This adoption has caused some constraints as follows: first, it is difficult for the Indonesian capital market to identify and to sort out the type of portfolio investment transactions that are speculative and potentially have unintended adverse impact which leads to systemic problems; secondly, the occurrence of conflict of interest between giving priority to national interests and the interests of foreign investors intending to acquire majority shares; third, the uncertainties of legal limitation of majority share acquisition cause doubts of investing in Indonesia as foreign investors feel that they are unfairly treated."

"Fukoidan dikenal sebagai polisakarida sulfat dengan senyawa penyusun utama fukosa dan sulfat, dapat dimanfaatkan sebagai antikoagulan dalam proses pembekuan darah. Fukoidan umumnya diperoleh dari rumput laut coklat, namun penelitian mengenai fukoidan ini belum banyak dilakukan, khususnya di Indonesia, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengingat fukoidan mempunyai banyak bioaktivitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi fukoidan yang ada dalam rumput laut coklat Sargassum crassifolium serta uji aktivitasnya sebagai antikoagulan. Metode isolasi fukoidan dilakukan dengan ekstraksi asam lemah dan diendapkan dengan etanol. Untuk memisahkan fukoidan dengan alginat ditambahkan CaCl2. Ekstrak fukoidan dimurnikan dengan resin penukar anion Sephadex A-25 dan eluen NaCl. Fukoidan dikarakterisasi dengan FT-IR, penentuan berat molekul, penentuan sulfat, analisa unsur dan monosakarida penyusun fukoidan serta uji aktivitasnya sebagai antikoagulan. Berdasarkan pemisahan kolom diperoleh 5 fraksi, dengan rendemen tertinggi pada fraksi kedua. Hasil total rendemen fukoidan diperoleh 1,46% dari berat awal tepung rumput laut, terdapat gugus sulfat pada bilangan gelombang 820 cm-1, berat molekul (5,8 ? 7,71) x 104 Dalton, analisa komposisi unsur (C 22%; H 4,4 %; N 0,18%; S 0,78%), monosakarida penyusun fukoidan yang ditemukan fukosa dan galaktosa dengan rasio mol 1: 1,5. Hasil uji aktivitas fukoidan yang diperoleh dilihat dari perpanjangan nilai APTT nya mempunyai perbedaan signifikan antara kontrol dengan darah yang mengandung fukoidan pada konsentrasi 100 µg/mL (berbeda 25 detik), hal ini menunjukkan bahwa fukoidan berpotensi sebagai antikoagulan.

---

Fucoidan is group of marine sulfated polysaccharides containing large proportions of L-fucose and sulfate, can be used as an anticoagulant on blood coagulation. Fucoidans from brown seaweed in Indonesia has not received much attention, this research was conducted to isolate and characterize fucoidan in brown algae, Sargassum crassifolium., and also to test its activity as anticoagulant. Method used to isolate the fucoidan was extraction by weak acid which followed by precipitation in ethanol. To separate the fucoidan and alginate, CaCl2 was used. Extract containing fucoidan was purified using anion ? exchange chromatography Sephadex A-25 and eluent NaCl. Fucoidan was characterized using FT ? IR, molecular weight determination, sulphate determination, organic compounds and monosaccharide of composition, and activity test as anticoagulant.

Based on column chromatography, 5 fractions were obtained with the highest yield at second fraction. Total yield of fucoidan was 1.46% (w/w), sulphate group was found on 820 cm-1 wave number, molecular weight (5.8 ? 7.71) x 104 Dalton, elementel analysis (C 22%; H 4.4%; N O, 18%; S O, 78%). The fucoidan was composed of fucose and galactose with an approximately ratio of 1.0 : 1.5. Based on APTT test, there is significant difference between activities of controlled fucoidan and treated at concentration 100 µg/mL. Therefore this fucoidan has potential candidate for an anticoagulant as alternative to heparin."

"ABSTRAKSandy (1976) mengatakan bahwa kota-kota kita pada mulanyatidak tumbuh. sebagai pusat pelayanan, tetapi antara lainsebagai pusat perdagangan dalaci arti sempit, sehingga saranahubungan antara kota dengan daerab. luarnya tidak berkembang seperti seyogyanya, Jalan ke luar kota jumlahnya sangat sedikit,HaX yang sama terlibat pada kota Jakarta, hingga tahun1-970 jalan ke luar-masuk kota banya ada 3 buab, itupun sempitsempit., Sementara itu' kota Jakarta telab berkembang menjadi kQta yang sangat padat penduduknya karena tingginya tingkat urbanisasipada masa itu,.Untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta, salab satu langkab yang ditempuh adalab dengan mendistribusikan kegiatanfungsional perkotaan i. Dekonsentrasi Planologis ) ke wilayabBotabek. Sebagai basil daripada itu kini terlihat. banyaknyapemukiman baru di pinggiran kota Jakarta,.Dengan adanya pemukiman-pemukiman perkotaan di pinggiran kota Jakarta selanjutnya akan membutubkan pelayanan kotauntxik memperlancar perjalanan penduduknya menuju pusat kota,.Tugas pelayanan kota adalab merupakan kewajiban Pemerintabkota» Tetapi dari fakta-fakta yang ada, di kota-kota diIndonesia, perbedaan pelayanan pokok antara pusat kota dan daerab pinggiran kota terlalu jaub (.Sandy,1989 )►Sehubungan dengan itu masalah yang akan dibabas-adalab;Bagaimana pelayanan pokok kota untuk memperlancar perjalanan .penglaju. yang bertempat tinggal di daerab pinggiran kota Jakarta ?Ripotesa : Semakin ke pinggiran kota semakin berkurangperbatian Pemerintab Kota dalam memperlancar perjalanan penglajuke pusat kota.Batasan dan asumsi yang digunakan ;- Pelayanan pokok kota yang diteliti meliputi penyediaan : jaIan alternatip, lebar jalan, lampu lalu-lintas, polisi lalulintas,- Kemacetan lalu-lintas adalab terjadinya antrian ( tundaan )kendaraan selama waktu paling sedikit 5 meni t..- ^asumsikan bahwa : 1,. Penduduk di daerab pinggiran kotaJakarta bekerja di dalam ko.ta Jakarta,. 2. Penglaju melaku -kan perjalanan ulak-alik. ke dalam. kota Jakarta dengan menggunakankendaraan bermotor roda empat»Pendekatan yang dilakukan : Untuk mengetabui kurangnyapelayanan pokok kota yang telab tersedia, maka sebagai pembanding akan dilibat ; Kerapatan perumahen. baru yang. berarti pertambahan penduduk yang membutubkan pelayanan;: Kemacetan lalulintasyang menunjukkan adanya bambatan. perjalanan penduduk _ Mooas dipakai sebagai titik: awal peagukuraa jarak fcempiih(0,0 Km) dari pusat kota ke pinggiran. kota^Untuk menjawab masalah tersebut di atas digunakan korelasipeta dan didukuag dengan analisis korelasi statistik,.Dengam korelasi statistiic. diperoleh hubungan. aatara jarakdari pusat kota berturut-turut dengan. pelayanan pokok kotadebar jalan r = - 0,90^ JaJLan alt.ern^tlp r = -0,83; lampu.lalu-lintas r = - 0,83- polisi lalu-lintas. r =- 0,77),kerapatan perumahan barn (r = 0,84), dan kemacetan lalu-lintas (r = 0,40).-SelanQutnya dengan korelasi linier berganda diperolehhubungan antara pelayanan pokok kota dan kerapatan perumahanbaru dengan kemacetan lalu-lintas yang terjadi (R = 0,59 )»Dari hasil analisis dapat. disimpulkan bahwa :- Semakin ke pinggiran kota, unsur-unsur pelayanan pokok kota yang m-eliputn : kerapatan jalan alternatip, lebar jalan,lampu lalu-lintas dan polisi lalu-lintas semakin menurunjumlahnya..- Semakin ke pinggiran kota tingkat kerapatan perumahan baru.semakin tinggi..- Semakin ke pinggiran kota jumlah simpul kemacetan lalulintassemakin banyak, mengakibatkan tidak lancarnya perjalananpara penglaju menuju ke pusat kota..- Tingginya tingkat kerapatan perumahan. barn pada daerahpinggiran dengan pelayanan pokok kota yang rendah, mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu-lintas pada daerah tersebut.. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah.Kota pada daerah pinggiran kota."