Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik. Keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Kenyataannya undang-undang hanya dibahas oleh sejumlah kecil anggota DPR yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat . Untuk menjamin diterimanya undang-undang oleh masyarakat , sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya.Undang-undang Partai Politik dipilih sebagai studi kasus karena undang-undang tersebut mendapat sorotan dan tanggapan yang ramai dari masyarakat. Undang-undang tersebut dibuat karena diperlukannya dasar hukum untuk melaksanakan pemilu dalam rangka dimulainya suatu tatanan Politik yang baru di Indonesia.Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat ini, Penulis membandingkan hasil akhir undang-undang dengan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah, dengan melihat masukan masyarakat dalam bentuk seminar yang dilaksanakan oleh fraksi-fraksi dan sebagian kliping Koran . Untuk mengetahui kepekaan fraksi di DPR dalam hal menampung aspirasi masyarakat tersebut, Penulis melihat daftar inventaris masalah yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan risalah rapat.Penulis juga menganalisis norma proses tahapan analisis kebijakan publik dalam pembuatan keputusan dengan aturan mekanisme proses pembuatan undang-undang didalam tata tertib DPR-RI , Keppres 118 tahun 1998, serta tugas-tugas Sekretariat Jenderal yang berkenaan dengan proses tersebut. Dalam hal ini Penulis membandingkan dengan mekanisme yang terdapat di Inggris.Berdasarkan penelitian ,ternyata partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan undang-undang Partai Politik di DPR rendah. Hal ini disebabkan mekanisme pembahasan di DPR tidak mendukung terjaringnya partisipasi masyarakat tersebut , kepentingan golongan yang menonjol, anggaran yang terbatas serta sosialisi rancangan undang-undang yang sangat kurang. Untuk menjaring parsipasi masyarakat, diperlukan perubahan Tata tertib DPR , dan perubahan uraian tugas Sekretariat Jenderal DPR , serta penambahan anggaran pembahasan undang-undang.Faktor-faktor di luar mekanisme intern DPR juga ikut mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut, seperti misalnya ; hubungan antara fraksi dan daerah pemilihan, kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, serta rendahnya pendidikan masyarakat secara umum."

"Tidak ada yang menyangkal bahwa industri telekomunikasi nasional merupakan industri yang bukan hanya strategis melainkan juga melakukan peluang bisnis yang besar, ditengah keterpurukan berbagai sektor industri lain justru makin banyak pebisnis yang ikut terjun kedalam bisnis telekomunikasi. SATELINDO-IM3 salah satu leader market selular harus selalu memperhitungkan setiap kompetitor operator baru yang masuk, berbagai cara dilakukan untuk menambah jumlah subsciber dan meningkatkan pendapatan melalui pemakaian. GPRS salah satu bentuk inovasi teknologi baru diharapkan menjadi solusi dari kedua pennasalahan perusahaan.Teori pelaku konsumen menyatakan pengambilan keputusan suatu produk diawali adanya pemanuhan kebutuhan dan keinginan (Glen L.Urban, 2000; Kotler, 2001; Sutisna, 2003). Dimensi Persepsi, memori dan keterlibatan konsumen membentuk informasi yang dipercaya oleh konsumen dalam pemakaian (John C. Mowen , 2001; Loudon, 1993; Djaslim Saladin 2002; Sutisna, 2003)Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan apakah pemakaian GSM dipengaruhi oleh kebutuhan, keinginan dan informasi yang dimiliki individu terhadap GPRS ? Metode yang digunakan adalah survey cross sectional dengan sifat penelitian eksplanatif dan deskriptif pada pelanggan SATELINDO-IM3 di regional Jabotabek. Sampel dipilih secara Snowball dan didapat 147 responden.Hasil pengolahan data dalam penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan yang positif antara kebutuhan, keinginan dan informasi tentang GPRS yang dimiliki konsumen terhadap pemakaian GSM. Dimana variabel bebas keinginan menyumbangkan kontribusi yang terbesar."

"Kualitas pelayanan KB mencakup dua dimensi, dimensi klien (peserta) dan dimensi provider (petugas pemberi pelayanan). Salah satu ukuran kualitas dengan melihat kejadian komplikasi dan kegagalan. Kejadian komplikasi dapat menunjukkan tingkat pendeteksian, konseling, pemberian informasi mengenai potensi efek samping yang dapat menolong klien memilih metode yang paling sesuai dengan kondisinya, kesehatannya, gaya hidup serta pilihannya. Kejadian kegagalan dapat mencerminkan tidak hanya rendahnya efektifitas metode yang dipilih, tetapi juga berhubungan dengan ada atau tidaknya kontak dengan petugas kesehatan. Dengan memanfaatkan laporan publikasi yang dikeluarkan oleh Biro Pelaporan dan Statistik BKKBN setiap bulannya, maka dikembangkan cara penghitungan kejadian komplikasi dan kegagalan. Studi ini merupakan analisa data sekunder, dari 2 publikasi yaitu laporan umpan batik klinik dan laporan pembinaan keluarga sejahtera dan bulan April 1994 sampai Maret 1997. Janis data yang dimanfaatkan adalah peserta baru, peserta aktif, komplikasi dan kegagalan KB. Analisa data dengan mengelompokkan berdasarkan pembagian wilayah Jawa-Bali, Luar Jawa-Bali I, dan Luar Jawa-Bali-II serta per propinsi dan per tahun. Angka persentase komplikasi dihitung dengan 2 cara, yaitu membagi kejadian komplikasi dengan denominator peserta baru dan peserta aktif. Sedangkan angka persentase kegagalan hanya dengan denominator peserta aktif. Angka hasil perhitungan semakin kecil menunjukkan semakin rendah kejadiaannya yang berarti semakin baik kualitas pelayanan. Terlihat kecenderungan yang terus menurun kejadian komplikasi dan kegagalan selama kurun waktu 3 tahun untuk semua metode kontrasepsi. Klien yang menggunakan IUD paling banyak mengalami kejadian komplikasi (7,22%, 1996/97) dan kejadian kegagalan (0,16%, 1996/97). Sedangkan klien metode Suntik yang paling rendah mengalami komplikasi (1,34%, 1996/97) dan kegagalan (0,04%, 1996/97). Wilayah yang paling baik kualitas pelayanannya berada di wilayah Luar Jawa-Bali I untuk kejadian komplikasi, sedangkan wilayah Jawa-Bali untuk kejadian kegagalannya. Penghitungan angka persentase komplikasi dengan peserta aktif (penyebut yang lebih besar), angka komplikasinya menjadi sangat kecil. Akibatnya tidak tertangkap perhatian manajer program sebagai masalah mutu pelayanan yang panting untuk diprioritaskan."

"A study to investigate the effect of iron supplementation program among underfive children in North Central 'Timor, East Nusa Tenggara, Indonesia was conducted. The study was comprised into two parts: a cross-sectional study to investigate the impact of the ongoing government of Indonesia iron supplementation program and a intervention trial aiming to investigate the effect of daily compared to weekly iron supplementation. Hemoglobin, weight, height and compliance assessment were performed.The cross-sectional study involved 127 underfive children from four health centers. The average of age, weight and height of the recruited subjects was 36.6 months, 10.4 kg and 84.5 cm respectively. The result of this study showed that the prevalence of anemia among 127 underfive children where iron supplementation program has been implemented was still high, (81.5%), although 75.6% of the subjects claimed to take all the iron syrup.The intervention study recruited 160 preschool children and were divided into two groups: for 10 week one group received a daily supplement of 30 mg Fe, while the other group received 30 mg Fe per week A complete data set was obtained from 75 children in the group supplemented daily and 73 children in the group supplemented weekly. Th average age, weight and height of the subjects for daily group were 43.7 months, 12.1 kg and 91.0 cm respectively while 41.8 months, 11.7 kg and 90.3 cm for the weekly group.The result of this study showed a significant hemoglobin increase in both groups (p<0.001) which reduced the prevalence of anemia from 42.3 to 7 % in daily group and from 55.9% to 27.9% in weekly group. Although the weekly group had higher compliance (100%) compared to daily group (42.1%), it is concluded that daily group resulted in a better effect in reducing anemia prevalence among the preschool children."

"Salah satu upaya untuk mengatasi masalah penyediaan lahan parkir yang meningkat di Kampus UI Depok adalah dengan pembatasan kendaraan melalui pemberlakuan sistem tarif parkir. Untuk melihat kemauan membayar (willingness to pay) para pengguna kendaraan maka dilakukan survei stated preference. Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisa keinginan pengguna kendaraan pribadi untuk membayar fasilitas parkir. Selain itu dikembangkan model logit untuk melihat probabilitas pengguna parkir dengan membentuk fungsi utilitas yang dibatasi variabel tarif parkir. Hasil penelitian ini menunjukan untuk tarif parkir mobil Rp. 2.500,00 perjam diperoleh probabilitas mahasiswa yang parkir di dalam kampus UI sebesar 10.96% dan untuk tarif parkir mobil sebesar Rp. 1.000,00 perjam diperoleh probabilitas mahasiwa sebesar 41.96%. Sedangkan untuk tarif parkir sepeda motor Rp. 1.000,00 perjam maka diperoleh probabilitas mahasiswa yang parkir sebesar 10.16% dan karyawan 16.55%. Untuk tarif parkir motor sebesar Rp. 250,00 perjam diperoleh probabilitas mahasiswa yang parkir sebesar 42.45% dan karyawan sebesar 34.46%.

---

One way to overcome the parking area supply problem in UI Depok campus is by vehicle restriction using parking tariff system. To predict willingness to pay of vehicle user, stated preference survey has been done. The objective of this research is analysing the willingness to pay of vehicle user for parking facility. This research developed logit model to predict probability of parking user in UI campus by forming utility function limited by parking tariff variable. The research result shows that the application of car parking tariff at Rp. 2.500,00 per hour results in parking student probability of 10.96% and the car parking tariff at Rp 1.000,00 per hour results in student probability of 41.96%. Beside that, the application of motorcycle parking tariff at Rp. 1.000,00 per hour results in parking student probability of 10.16% and staff probability of 16.55%. Then, the application of motorcycle parking tariff at Rp. 250,00 per hour results in parking student probability of 42.45% and staff probability of 34.46%."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dalam penerbitan dua salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XYZ yang dibuat oleh Notaris N denfan nomor yang sama tetapi memuat isi yang berbeda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipologi deskriptif analisis dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Notaris hendaknya meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen serta mempertimbangkan kebenaran materil dari keterangan para pihak sebagai suatu sikap kehati-hatian dan seksama dalam menerbitkan salinan akta."

"Wuri Setiarini. Relief tokoh-tokoh berjanggut di candi Brahma Prambanan (suatu kajian ikonografi.(Di bawah bimbingan Prof. Dr. Edi Sedyawati). Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1992. Menurut mitologi Hindu resi adalah salah satu golongan makhluk setengah dewa yang tinggal di kahyangan, dan mempunyai peranan yang panting dalam kehidupan alam semesta. Hal ini terlihat dari kedudukan resi yang berada di bawah para dewa utama (trimurti). Di candi Brahma Prambanan dipahatkan tokoh-tokoh berjanggut (resi), yang dalam sumber-sumber tertulis India dan Jawa kuno disebutkan bahwa mereka adalah putra-putra Brahma yang diciptakan dengan Cara beryoga. Penelitian ikonografi terhadap tokoh-tokoh berjanggut di candi Brahma Prambanan bertujuan untuk memaparkan ciri-ciri tokoh berjanggut yang disebut resi, bagaimana bentuk penggambarannya, adakah persamaan dan perbedaan dengan resi di India, dan juga berusaha untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh tersebut yang disesuaikan dengan jumlah penyusun Veda (Veda Vyasa). Relief tokoh-tokoh berjanggut yang diteliti dipahatkan pada dinding kaki tubuh candi Brahma. Jumlahnya 27 panil, tiap panil berisi 1 tokoh utama dengan 2 pengiring. Sedangkan tokoh-tokoh yang berada di oigi luar pagar langkan tidak dibahas. Hal ini disebabkan ke-27 tokoh utama itulah yang akan disesuaikan dengan jumlah penyusun Veda, yang dalam kitab keagamaan disebutkan berjumlah 28 ditambah dengan Brahma sendiri. Ke-27 panil tersebut dipotret dan diukur. Pendeskripsian dilakukan dengan menggunakan Model Deskripsi 'circa Tipe Tokoh (Sedyawati 1983), demikian pula untuk tokoh Brahma. Kajian.kepustakaan dilakukan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan tokoh resi, baik dari sumber India (Visnu Purava) maupun ,Jawa kuna (Brahmanda Purrna, Agastyaparwa, Tantu Pang9elaran). Hal ini berkenaan dengan mitologi dan ciri-cirinya. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa penggambaran resi di candi Brahma secara umum hampir sesuai dengan di India, walaupun demikian terdapat juga beberapa perbedaan. Selain itu ciri utama yang harus ada pada setiap penggambaran resi adalah janggut dan kumis. Sedangkan ciri-ciri ikonografi ke-resi-an yang paling sering terdapat adalah jatamakuta, upawita, selempang dada, dan Camara. Da1am usaha mengidentifikasi tokoh-tokoh resi tersebut berdasarkan ciri-ciri ikonografi dan sumber-sumber tertulis, maka diperoish kesimpulan bahwa ke-27 tokoh resi utama adalah tokoh_tokoh penyusun Veda (Veda Vyasa). Mereka dipiwpin oleh Brahma, sehingga lengkaplah jumlah ke-28 penyusun Veda tersebut."

"Penundaan IMD merupakan faktor risiko yang dapat meningkatkan kematian neonatus sebesar 2,4 %. Peran dan komitmen dari rumah sakit sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan IMD karena sembilan dari 10 langkah keberhasilan menyusui tersebut dilakukan di rumah sakit. RSIA Budi Kemuliaan merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan IMD dari tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja bidan dalam pelaksanaan IMD, menggunakan disain cross-sectional dengan menggunakan 50 sampel responden. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara univariat, bivariat menggunakan chi-square dan multivariat dengan regresi logistic ganda.Hasil Penelitian rata-rata bidan mempunyai kinerja yang baik, umur lebih dari 35 tahun sebesar 52%, masa kerja lebih dari 10 tahun sebesar 46%, tingkat pendidikan D3 kebidanan sebesar 82% dan D4 kebidanan sebesar 18%, pengetahuan yang baik sebesar 62%, mendukung IMD sebesar 52%, pelatihan yang diikuti kurang dari 2 tahun sebesar 22%. Ada hubungan yang signifikan antara kinerja bidan dengan umur (p value=0.000), lama kerja (p value=0.000), pendidikan (p value=0.028), pengetahuan (p value=0.000), sikap (p value=0.002), dan pelatihan (p value=0.015). Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kinerja bidan dalam pelaksanaan IMD adalah lama kerja (OR=36,75), setelah dikontrol dengan pendidikan (OR=22,67) dan pengetahuan (OR=8,09).

---

Postponement of early initiation respresent risk factor able to improve death of neonates equal to 2,4%. Role and commitment from hospital is needed to support execution of early initiation because nine from ten efficacy steps is conducted in hospital. Budi Kemuliaan Mother and Child Hospital is a hospital that carrying out early initation since 2008. The purpose of this research is to know about midwifery performance in execution of early initiation, using cross-sectional design and 50 responder samples. The data will be analysed by univariate, bivariate analysis using Chi-Square, while the multivariate analysis using double logistics regretion.

The avarage research shows that midwifery has a good performance, age more than 35 years equal to 52%, year of working more than 10 years equal to 46%, education level of Diploma three midwifery equal to 82% and diploma four midwifery equal to 18%, good knowledge equal to 62%, supporting Early initation equal to 52%, training followed less than two year equal to 22. There is a significant relationship between midwife performance with the age (p value=0.000), period working (p value=0.000), education (p value=0.028), knowledge(p value=0.000), atitude (p value=0.002), and training (p value=0.015). The dominant factor that has relationship with midwife performance in the implementation at early initation is the period of working (OR=36,7), after taking control with the education (OR=22,7) and knowledge (OR=8,1)."

"ABSTRAKPemanfaatan tempat tidur yang terisi (BOR) di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IRaden Said Sukanto tahun 2011 mengalami penurunan sementara imbalan yang diterimasudah standar bagi perawat pelaksana dan bidan yang berstatus PNS. Tujuan penelitian iniuntuk mengetahui ?Analisis hubungan karakteristik individu, faktor organisasi, dan motivasiterhadap Kinerja perawat pelaksana dan bidan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Raden SaidSukanto tahun 2011? dalam memberikan asuhan keperawatan. Desain penelitian ini adalahdeskriptif cross sectional dengan jumlah populasi sebanyak 407, sedangkan sampel diambilsebanyak 102 responden. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner berupa angket danlembar observasi yang telah diuji validitas dan realibilitasnya. Analisis data dilakukan denganbantuan program SPSS versi 18.0 menggunakan uji Chi-Square. Dalam penelitian ini,karakteristik individu, faktor organisasi, dan motivasi terhadap Kinerja perawat pelaksanadan bidan yang baik sebanyak 66,7% dan karakteristik individu, faktor organisasi, danmotivasi terhadap Kinerja perawat pelaksana dan bidan yang kurang baik sebanyak 33,3%.Dari hasil uji Chi-Square, jenis kelamin, kepemimpinan, imbalan, dan motivasi berhubunganterhadap Kinerja perawat pelaksana dan bidan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Raden SaidSukanto tahun 2011. Peneliti menyarankan kepada pihak manajerial Rumah SakitBhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto agar lebih memperhatikan aspek jenis kelamin,kepemimpinan, imbalan, dan motivasi bagi perawat pelaksana dan bidan di Rumah SakitBhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto dalam bentuk pengembangan karir bagi perawat yangmerata hal ini dilakukan agar setiap perawat pelaksana dan bidan memiliki kesempatan yangsama untuk memiliki karir sampai jenjang karir profesional yang tertinggi sehingga mobilitasberfungsi dengan baik dan benar.

---

ABSTRACTUtilization of the occupied bed (BOR) in Bhayangkara Hospital Level I Raden Said

Sukanto in 2011 has decreased while the consideration received already implementing

standards for nurses and midwives with the status of civil servants. The purpose of this study

to determine the "Analysis of the relationship of individual characteristics, organizational

factors, and motivation towards implementing Performance nurses and midwives in the

Hospital Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto of 2011 "in providing nursing care. This

study design is descriptive cross-sectional with a population of 407, while the sample is taken

as 102 respondents. Data obtained using the questionnaire in the form of questionnaires and

observation sheets that have tested the validity and realibilitasnya. Data analysis was

performed with SPSS version 18.0 using Chi-Square test. In this study, individual

characteristics, organizational factors, and motivation towards implementing Performance

nurses and midwives are good as much as 66.7% and individual characteristics,

organizational factors, and motivation towards implementing Performance nurses and

midwives are not good as much as 33.3%. From the results of Chi-Square test, gender,

leadership, rewards, and motivation related to the performance of nurses and midwives in

implementing Bhayangkara Hospital Tk. I Raden Said Sukanto in 2011. Researchers suggest

that the managerial Bhayangkara Hospital Tk. I Raden Said Sukanto to pay more attention to

aspects of gender, leadership, rewards, and motivation for nurses and midwives in

implementing Bhayangkara Hospital Tk. I Raden Said Sukanto in the form of career

development for nurses who evenly this is done so every nurse and midwife executor has the

same opportunity to have a career to the highest professional career path so that the mobility

function properly and correctly. "

"ABSTRAKTidak adanya pengaturan mengenai tindakan-tindakan apa saja yangdisebut sebagai tindakan persaingan curang yang terdapat dalam penjelasanpasal 4 dan masih belum memadainya kriteria merek terkenal dalam pasal 6Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengakibatkanmunculnya masalah peniruan merek asing terkenal yang menyebabkankerugian pada pemilik merek asing terkenal tersebut. Bangsa Indonesiatunduk kepada instrumen internasional seperti (The Paris Convention forthe Protection of Industrial Property/Konvensi Paris) dan (Agreement onTrade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade inCounterfeit Good/TRIPs). Akan tetapi ketentuan ini memberikankebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengaturketerkenalan suatu merek di negaranya masing-masing. Oleh sebab itu,penentuan keterkenalan suatu merek pada akhirnya tetap diserahkan kepadamajelis hakim. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisamenerapkan asas itikad tidak baik kepada pemohon yang mendaftarkanmereknya secara tidak jujur karena membonceng, meniru, atau menjiplakketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkankondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.Namun, pembuktian adanya itikad tidak baik juga merupakan pekerjaanyang sangat sulit karena harus dikaitkan dengan pembuktian adanyapersamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dalam undangundangmerek juga belum diatur secara lengkap dan jelas. Selanjutnyapembuktian adanya asas itikad tidak baik juga harus didahului denganpembuktian keterkenalan merek tersebut. Oleh karena itu, harus adaperaturan yang mengatur secara jelas mengenai keterkenalan suatu merekdan mengenai peniruan merek yang mengakibatkan persaingan curang.Sehingga sengketa yang berkaitan dengan peniruan merek terkenal dapatdiselesaikan atau sedapat mungkin dihindari.

---

ABSTRACTThe absence of regulation stipulating what actions constituting

unfair competition contained in the explanation of article 4 and the

inadequate criteria of well- known mark which is stipulated in article 6 of

Law Number 15 of 2011 concerning Trademark conduce to arousing a

problem of imitation of foreign well- known mark that causes

disadvantage to the owner of foreign well- known mark. Indonesia is

subject to several international instruments such as (The Paris Convention

for the Protection of Industrial Property/Konvensi Paris) dan (Agreement

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade

in Counterfeit Good/TRIPs). However, this provision gives freedom to

each member state to stipulate and regulate fame of a trademark in their

respective country. Therefore, determining the fame of a trademark

eventually is left to panel of judges. Basically the protection of well-known

mark can apply the principles of bad faith to an applicant who registers

his/her brands dihonestly because of membonceng, imitating, or tracing the

fame of the trademark that cause disadvantage to another party or arousing

condition of unfair competition, deceiving or misleading the consumers.

However proving the existence of bad faith is also a very hard job because

it must be associated with proving the existence of the equation

substantially or wholly which Law on Trademark has not clearly and

completely regulated. Furthermore, proving the bad faith principles must be

preceded by proving the fame of the trademark. Therefore, there must be

clear rules governing the fame of a trademark and the imitation trademark

resulting in unfair competition. So that disputes relating to pemboncengan

well-known marks can be solved or avoided wherever possible."