Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h Qanun no. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini menjelaskan tujuan  dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah “ untuk  membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan efektifitas masyarakat; serta menbantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.  Oleh sebab itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak kebijakan merger Bank Syariah Indonesia terhadap kesejahteraan pekerja di provinsi Aceh dan efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian an tesis ini dilakukan menggunakan metode normative-empiris dengan mengumpulkan data primer dari Pegawai BSI dan masyarakat Aceh. Kemudian data primer tersebut diolah dan dibandingkan dengan aturan terkait kesejahteraan tenaga kerja agar diperoleh hasil efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh. Disimpulkan ada penurunan kesejahteraan bagi para pekerja terkait  perbedaan sarana dan fasilitas yang diperoleh. Selain itu perusahaan juga belum memenuhi bagian pelatihan kerja dan kewajiban memberikan gaji yang adil pagi pekerja setelah merger. Tingkat efektifitas berdasarkan lima indikator pengukuran efektifitas terdapat empat indikator telah memenuhi kriteria ukuran efektivitas, kecuali sarana dan fasilitas pendukung hukum Qanun tidak memenuhi dua kriteria yaitu mudah dilaksanakan serta ringkas. ......In article 5 letter g and letter h of Qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions explains that the purpose of the establishment of Islamic financial institutions is “to help increase economic empowerment and community effectiveness; and help increase incomes and community welfare”. The author wants to analyze how the impact of the merger policy of Bank Syariah Indonesia on the welfare of workers in the province of Aceh and the effectiveness of the objectives of the implementation of Qanun Aceh No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. The research in writing this thesis was conducted using the juridical-normative method by collecting primary data from BSI employees and the people of Aceh. Then the primary data is processed and compared with regulations related to the welfare of the workforce in order to obtain the results of the effectiveness of the objectives of implementing the Aceh Qanun. Concludes that there is indeed a decrease in welfare for workers related to the differences in facilities and facilities obtained. In addition, the company also has not fulfilled the job training section and the obligation to provide fair wages to workers after the merger. The level of effectiveness based on five indicators of effectiveness measurement, there are four indicators that have met the criteria for measuring effectiveness, except for the facilities and facilities supporting the Qanun law that do not meet two criteria, namely easy to implement and easy.

Abstrak :
Tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 dan strategi untuk menagih tunggakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor utama penyebab tingginya utang PBB-P2, yaitu Faktor Administrasi Pajak dan Faktor Wajib Pajak. Faktor Administrasi Pajak meliputi data tidak akurat, kendala dalam pendistribusian SPPT, dan kekurangan sumber daya manusia. Faktor Wajib Pajak meliputi Wajib Pajak enggan membayar pajak, tidak mampu membayar, keberatan atas NJOP, dan bersifat pasif. Strategi untuk menagih utang PBB-P2 adalah sosialisasi, optimalisasi pelayanan, identifikasi Subjek dan Objek Pajak, penagihan aktif, dan kerjasama dengan institusi terkait.

---

Rural and urban property arrears in Bogor continues to increase every year. This study aims to analyze the causes of it and the strategies conducted to collect the tax arrears. This research uses qualitative approach, meanwhile the data collection techniques used are in depth interviews and literature research. The result of this study is there are two huge factors causing high rural and urban property tax arrears, which are tax administration factor and taxpayer factor. Tax administration factors include inaccurate data, difficulties in SPPT distribution, and lack of human resources. Taxpayer factors include taxpayers are reluctant to pay taxes, taxpayers are unable to pay, taxpayers object to NJOP, and taxpayers are still passive. The strategies conducted to collect tax arrears are through socialization, identification of tax subject and object, tax service optimization, active tax collection, and coordination with other institutions.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas prosedur pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh KAP MRA terhadap kontrak PT BLN dengan pelanggan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021. PT BLN adalah sebuah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, informatika, dan jasa teknologi konvergensi di Indonesia. Prosedur pengakuan pendapatan ini dilakukan khusus untuk kontrak atas layanan Business-to-Business, yang berarti pelanggan PT BLN adalah perusahaan atau organisasi. Prosedur pengakuan pendapatan yang dilakukan terdiri dari lima tahap, yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, dan pengakuan pendapatan ketika kewajiban telah terlaksana. Metode pelaksanaan kelima tahap ini didasarkan kepada PSAK 72. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan telah sesuai standar yang berlaku. Standar yang berlaku tersebut adalah PSAK 72 yang membahas mengenai lima tahap pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan, yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, dan pengakuan pendapatan. Selain evaluasi, laporan ini juga berisi refleksi diri selama kegiatan magang beserta rencana tindak lanjut dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan diri di masa depan ......This internship report discusses the evaluation of the revenue recognition procedure carried out by KAP MRA on PT BLN's contracts with customers which was carried out on December 31, 2021. PT BLN is a provider of telecommunications, informatics, and convergence technology services in Indonesia. This revenue recognition procedure is carried out specifically for contracts for Business-to-Business services, which means that PT BLN's customers are companies or organizations. The revenue recognition procedure consists of five stages, namely identification of contracts with customers, identification of performance obligations in the contract, determining the transaction price, allocating the transaction price, and recognizing revenue when the obligation has been fulfilled. The implementation method for these five stages is based on PSAK 72. The evaluation results show that the procedure for recognizing contract revenue with customers is in accordance with applicable standards. The applicable standard is PSAK 72 which discusses the five stages of revenue recognition for contracts with customers, namely identification of contracts with customers, identification of performance obligations in contracts, determining transaction prices, allocating transaction prices, and revenue recognition. In addition to evaluation, this report also contains self-reflection during the internship as well as follow-up plans in order to improve and develop themselves in the future.